Makalah ini membahas tentang pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras. Pertama, menjelaskan pengertian korupsi dan penyebabnya serta kebijakan pemerintah melawan korupsi. Kedua, membahas konsep kerjasama penanggulangan korupsi antara Indonesia dan negara lain serta sanksi hukum bagi pelaku korupsi. Ketiga, memberikan contoh kerja keras dalam penanggulangan korupsi.

1. MAKALAH
’’PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN KONSEP KERJA KERAS ”
DOSEN PEMBIMBING:
ABD GAFAR,S.Kep,MPH
DISUSUN OLEH :
ANITA INTYA ISMET
Lokal 1A
NIM : 203210204
Prodi D.lll keperawatan SolokPoltekkes Kemenkes Padang

2. Tahun 2020
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, serta inayah-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan
makalah dengan judul ’’KONSEP JUJUR”.
Penulisan makalah dilakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pdd dan
Budaya Anti Korupsi. Poltekkes Kemenkes Padang Prodi Dlll Keperawatan Solok.
Makalah ini sudah kami susun dengan maksimal dan penuh perhitungan hingga
bisa memperlancar pembuatan makalah ini.
Terlepas dari segala hal tersebut, Kami sadar sepenuhnya bahwa masih ada
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh
karenanya kami dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik agar kami
dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah bisa memberikan manfaat
maupun inspirasi untuk pembaca.
Solok, 17 September 2020
Penulis
Anita Intya Ismet

3. i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
A. BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Rumusan masalah 2
3. Tujuan Penulisan 2
B. BAB II PEMBAHASAN 3
1. Pengertian Korupsi 3
2. Penyeb korupsi 4
3. Kebijakan Pemerintah melawan korupsi 5
4. Konsep kerjasama penanggulangan korupsi 7
5. Contoh kerjasama penanggulangan korupsi 8
C. BAB III PENUTUP 9
1. Kesimpulan 9
2. Saran 9
D. DAFTAR PUSTAKA 11

4. i i
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Istilah korupsidiIndonesia pada mulanya hanya terkandung dalam
khazanah perbincangan umumuntuk menunjukkan penyelewengan-
penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabatNegara. Namun karena
penyakit tersebutsudah mewabah dan terusmeningkatdari tahun ke tahun
bak jamur di musimhujan, maka banyak orang memandang bahwa masalah ini
bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikanekonomi
Negara.Rakyatkecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi
dan memberikansanksipada umumnya bersikap acuh tak acuh.
Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyatmenjadi apatis
dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsioleh beberapa oknum
pejabat lokal, maupun nasional.Kelompok mahasiswa sering menanggapi
permasalahan korupsidengan emosi dan demonstrasi.Persoalan korupsidi
Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapisudah
membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsidiIndonesia menunjukkan
bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjaditerutama terhadap
pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri.
Beragam lembaga, produk hukum, revormasibirokrasi, dan sinkronisasi
telah dilakukan,akan tetapi hal itu belum juga dapat menggeser kasta
pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga-lembaga yang mengurus
korupsibelum memiliki dampak yang menakutkan bagi parakoruptor, bahkan
hal tersebut turut disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak
jelas.

5. 1
Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang
maka manusia tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Untuk itu manusia
haruslah berjuang sekuattenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya
sendiri. Dalam pada itu berjuang memiliki makna yang cukup luas. Di
dalamnya terkandung nilai-nilai untuk bekerja keras.
Tanpa adanya unsur itu apa yang kita harapkan dan cita-citakan belum
tentu akan tercapai. Dengan bekerja keras dan tekun akan muncul sikap
optimis dalam diri seseorang untuk menggapai cita-citanya. Dengan adanya
sifat kerja keras, manusia tidak akan mudah goyah dan putus asa dalam
menerjakan apa yang ia lakukan. Tidak mudah putus semangatapabila dala
melakukan pekerjaannya mengalami hambatan atau bahkan kegagalan.
Dalam melakukan pekerjaan unsur kerja keras tidak boleh lepas dari
dirinya. Dengan kerja keras maka apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa
segera di carikan solusinya. Sehingga sebuah pekerjaaan dapatterlaksana
dengan baik. Berdasarkan uraian ini kami bermaksud untuk membahas
bagaimana halnya kerja keras dalam kehidpan.
2. RUMUSAN MASALAH
a. apa yang dimaksud dengan korupsi
b. apa penyebab korupsi
c. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan Korupsi
d. konsep kerjasama yang dilakukan dalampenanggulangan korupsi
e. Contoh kerja keras dalam penanggulangan korupsi
3. TUJUAN PENULISAN
a. mengetahui pengertian dari korupsi.
b. Mengetahui penyebab korupsi
c. mengetahui Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan Korupsi
d. mengetahui konsep kerjasama yang dilakukan dalam penanggulangan
korupsi
e. mengetahui contoh kerja sama penanggulangan kotupsi

6. 2
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Korupsi
Istilah korupsidalambahasa Inggris corruption dan corrupt, dalam
bahasa Perancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi
kata korupsidalambahasa Indonesia. Henry CampbellBlack dalam Black's Law
Dictionary menjabarkan korupsiadalah perbuatan yang dilakukan dengan
maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas
dan hak orang lain.
Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang
secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan
kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiriatau
untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang
pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi(kata benda). Korup adalah buruk,
rusak, busuk. Artilain korup adalah suka memakai barang (uang) yang
dipercayakan kepadanya; dapatdisogok (memakaikekuasannya untuk
kepentingan pribadi).
Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelapkan) barang
(uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Korupsiadalah
penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya)
untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsiadalah menyelewengkan
atau menggelapkan (uang dan sebagainya).
Menurut Kamus Oxford, korupsiadalah perilaku tidak jujur atau ilegal,
terutama dilakukan orang yang berwenang. Artilain korupsiadalah tindakan atau
efek dari membuat seseorang berubah daristandar perilaku moralmenjadi tidak
bermoral.

7. 3
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsiadalah
tindakan setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan
memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasiyang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Korupsijuga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
2. Penyebabkorupsi
Bagi sebagian orang, menjadikorup mungkin cara termudah atau
memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu
kali, suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman.
Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang
mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikutteori yang
paling umum:
A. Teori Triangle Fraud (DonaldR. Cressey) Ada tiga penyebab mengapa
orang korupsiyaitu adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity)
dan rasionalisasi(rationalization).
B. Teori GONE(Jack Bologne) Faktor-faktor penyebab korupsiadalah
keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs) dan
pengungkapan (expose).
C. Teori CDMA (Robert Klitgaard) Korupsi(corruption) terjadikarena faktor
kekuasaan (directionary) dan monopoli(monopoly) yang tidak dibarengi
dengan akuntabilitas (accountability).

8. 4
D. Teori Willingness andOpportunity Menurutteoriini korupsibisa terjadi
bila ada kesempatan akibat kelemahan sistematau kurangnya pengawasan
dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
E. Teori Cost Benefit Model Teoriini menyatakan bahwa korupsiterjadijika
manfaat korupsiyang didapatatau dirasakan lebih besar daribiaya atau
risikonya.
3. Kebijakan Pemerintahmelawan korupsi
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana KorupsidalamPasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa
tata cara pelaksanaan peran serta masyarakatdan pemberian penghargaan dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiperlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakattersebutdimaksudkan untuk
mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakatdalampenyelenggaraan negara
yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakatakan lebih
bergairah untuk melaksanakan kontrolsosialterhadap tindak pidana korupsi.
Peran serta masyarakatdalamupaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsidiwujudkan dalambentuk antara lain mencari, memperoleh,
memberikan data atau informasitentang tindak pidana korupsidan hak
menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sesuaidengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasiyang
memberikan hak kepada masyarakatuntuk memperoleh informasiyang benar,
jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi, maka dalamPeraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan
tanggungjawab masyarakatdalamupaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.

9. 5
Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah
disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang
sebenarnya dengan mentaati dan menghormatiaturan-aturan moral yang diakui
umum serta hukumdan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat
yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak
memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi
Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Sebaliknya masyarakatberhak menyampaikan keluhan, saran atau
kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiyang
dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengalaman dalam kehidupan sehari-harimenunjukan bahwa keluhan, saran,
atau kritik masyarakattersebutsering tidak ditanggapi dengan baik dan benar
oleh pejabat yang berwenang.
Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta
masyarakatdalamupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas
fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebutdiimbangipula dengan kesempatan
pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
menggunakan hak jawab informasiyang tidak benar darimasyarakat.
Disamping itu untuk memberi informasiyang tinggi kepada
masyarakat, maka dalamPeraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian
penghargaan kepada masyarakatyang berjasa terhadap upaya pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana korupsiberupa piagamdan atau premi.

10. 6
4. Konsepkerjasama penanggulangankorupsi
Indonesia dan para Negara yang ada di dunia bekerja sama untuk
penanggulangan korupsi.berbagaiupaya sudah dilakukan demi untuk
penanggulangan korupsi.
Korupsimerupakan perubahan yang bertentangan dengan kaidah
umum yang berlaku dimasyarakat. Telah banyak usaha yang dilakukan utuk
membrantas korupsinamun hasilnya masih belum sesuaiharapan. Pertumbuhan
dan perkembangan sikap korupsitidak terlepas dari munculdan berkembangnya
sikap korupsiditanah air.
Menurut undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana koupsidisebutkan bahwa karakter korupsisegala upaya
memperkaya diri sendiriatau golongan yang menimbulkan kerugian keuanagan
negara dan perekonomian negara.
Secara hukumupaya pencegahan atau penanggulangan adalah dengan
menerapan sanksiyang berat untuk setiap orang yang melawan hukum,
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriyang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara. Korupsimempunyaidampak yang kurang baik
bagi negara.
Menurut undang-undang no 31 tahun 1999, sanksitersebutberupa
pindana penjara atau bahkan pidana tindakan mati untuk keadaan tertentu.
Secara sosial upaya pecegahan atau pemberatasan korupsidengan melibatkan
partisipasimasyarakatsecara luas. Beberapa karakter yang diharapkan yang
dapat mendorong gerakan internasional pencegahan korupsimelalui presfektif
hukumantara lain :
a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggai isu-isu
korupsisecara objektif dan ilmiah.
b. Berpartisipasisecara aktif, bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas
dalam gerakan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.

11. 7
c. Berkembang secara demokratis dan positif untuk membentuk diri
berdasarkan karakter masyarakatuntuk hidup agar dapat hidup dengan
bangsa-bangsa lain.
d. Mampu memahami batasan-batasan perbuatan sesuaidengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
Semua karakter yang dikembangkan diatas perlu diharmoniskan dan
diintegrasikan secara baik sehingga dapat diterapkan didalam gerakan
interansional untuk pencegahan korupsi.
Dalam agama menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, agama membenci umatnya yang
hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah
apalagi melakukan korupsi. Selain bekerja keras, kita juga harus berdoa kepada
tuhan, agar apa yang diinginkan dapat terkabul.
Sebab bekerja adalah usaha lahir yang harus dilakukan manusia ,
sedangkan berdoa adalah ikhtiar batin yang harus dilakukan manusia atau disebut
juga hakikat.
5. Contoh kerjasamapenanggulangan korupsi
1. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakatdalam meningkatkan
kesadaran moralpada masyarakatdan lembaga Negara tentang buruk nya
korupsi
2. melakukan penyuluhan kepada seluruh rakyatmengenai korupsi
dampak apa yang dapat di rasakan bila melakukan korupsi
3. memberikan sanksipada pihak yang terkait (pelaku) agar mendapat
efek jera dan menjadi pelajaran kepada masyarakat
4. Jujur ketika mlakukan kesalah dan tidak menfitnah orang lain karena
perbuatan kita

12. 8
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Korupsidapatdiartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran
berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian
dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan
keuntungan kepada pelakunya, problematika korupsimerupakan probelemnilai
yang harus di berantas oleh semua pihak, Problematika korupsiyang sudah
mengakar, membudaya serta sudah menjadi cara pikir, dan mental.
Penanganan problematika korupsiharus dilakukan dengan cara yang
lebih komprehensif dan pencegahan (preventif) sejak dini, karena salah satu
sebab terjadinya korupsiadalah sudah mengakarnya mentalkorupsidi kalangan
masyarakata indonesia. Dan salah satu cara Untuk melakukan pencegahan mental
korupsisejak diniadalah lewat jalur pendidikan
2. Saran
a. Bagi masyarakat.
Indonesiadalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama islam,
indonesia juga produsen jamaáh hajiterbesar di dunia, hampir setiap tahun
jumlah warga indonesia yang melakasanakan ibadah haji selalu meningkat,akan
sangatironis apabilah negara ini memproduksipara haji-haji.mabrur disisilain
yang bersamaan juga memproduksipara koruptor-koruptor yang mabrur juga (
baca:kakap) ,semua surveilembaga-lembaga antikorupsidunia meletakkan
indonesia dalam kubangan lumpur sarang koruptor.maka sebagaibagian dari
masyarakatindonesia dan muslim harus dapat peka terhadap permasalahan
krusialyang dihadapi bangsa dan rakyatIndonesia dewasa ini.

13. 9
Pemberantasan korupsiharus dilakukan semua pihak, baik dengan
pilihan cara masisng-masing, setiap manusia mempunyaifitro kemanusian, fitroh
itu adalah manusia menjadi pemimpim bagi dunia ini ( kholifatul fil ardi)
pemimpin bagi negara, bagi masyarakatdan pemimpin bagi dirinya sendiri,
jadikan amanah pemimpin sebagai bagian dari ibadah kita jepada tuhan yang
maha esa, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyederai
nilai kemanusiaamkita dengan perbuatan korupsi, Masyarakatharus mempunyai
sikap kritis dan inovatf untuk bias memberantas korupsisecara bersama-
sama,karena korupsidiindonesia sudah menjadi problem mental, nilai bahkan
sudah menjadi budaya,maka semua pihak mempunyaitanggung jawab besar
untuk menyelematkan bangsa ini dari bahaya penyakitkronis yang bernama
korupsi.
b. Bagi kalangan pendidikan.
Penulis berharap besar pada penanggung jawab pendidikan darisemua
tingkat mulai daripusat sampaidaerah untuk selalu melakukan pengembangan-
pengembangan inovatif kurikulmyang lebih dinamis dan respek terhadap
permsalahan kontemporer, para penangung jawab satuan pendidikan juga di
harapkan bisa memberikan tranfer nilai antikorupsi terhadap anak didiknya,
dengan melakukakn pembelajaran-pembelajaran yang senditif dengan
permasalah korupsi
3. Bagi pemimpin bangsa ini.
Semua pemimpin adalah para pengembala yang senantiasa tersu
melindugi rakyatdarisemua persoalan umat, ttermasuk korupsi, penulis berharap
pada para pemimpin negeri ini, untuk bisa memberikan suri tauladan yang baik
kepada rakyatnya, selalu memegang amanah umat, jujur dan tegas terhadap
pemberantasan korupsi.

14. 10
DAFTAR PUSTAKA
Akil, M. Mochtar, Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem pembalikan Beban
pembuktian dalam Gratifikasi, Jakarta: Q-communication, 2006.
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar HukumPidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Andrea, Fockema, Kamus Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983.
Atang, R. Ranoemihardja, HukumAcara Pidana, Bandung: Tarsito.
Afni Can, Yasri. 2016. Pengaruh MotivasiKerja, Kepuasan Kerja Dan Komitmen
OrganisasiTerhadap
Kinerja Karyawan Pada Bank Nagari. Magister Manajemen FE UNP. vol4

15. 11