1. Kel: Franklin s sinaga
Alya Haloho
Freddy V Marbun
XII mia 1
Sejarah w
INTEGRASI
TIMOR-TIMUR
2. ● Merupakan kawasan yang termasuk dalam pulau NTT, yang dulunya kawasan ini
adalah jajahan Portugis.
● Timor timur berintegrasi ke wilayah NKRI setelah dijajah selama 450 tahun oleh
Portugis.
● Pendudukan Indonesia di Timor timur dimulai pada bulan desember 1975-oktober
1999 setelah berabad abad diperintahkan oleh Portugis .
● Kudeta pada tahun 1974 di Timor timur menyebabkan ketidakstabilan di Timor
timur dan membuat masa depannya tidak pasti.
Timor-timur
3. 3 partai yang memanfaatkan kebebasan dari
pemerintahan Portugis
UDT(uniao
Democratica
Timorense
Persatuan
Demokratik
Rakyat Timor
Fretilin(frente
revoluciondria de
timor leste
independent)
revolusioner
kemerdekaan
Timor-Timur
Apodeti(Associa
cau popular
democratica
timurense)
Ikatan demokratik
popular rakyat
Timor
-
-
1 2 3
-
4. ● Yang dimana konstelasi goepolitik kawasan Asia Tenggara saat itu menjadi
perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing blok barat(Amerika Serikat)
dan blok Timur(uni soviet)
● Blok Timur= komunisme dan sosialis
● Blok Barat = liberal dan kapitalis
● Dalam maksud kedua blok ini ingin memperluas ideologi masing masing dan
memperluas wilayah
● Timor timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah republik
Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan
wilayah Timor timur kedalam Negara Republik Indonesia
● Negara tetangga dan pihak barat,termasuk Amerika serikat dan Auatralia
mendukung tindakan Indonesia -> kekhawatiran akan jatuhnya Timor timur ke
tangan komunis
Perang dingin
5. 1. Ekonomi
-status Indonesia dulunya pengimpor beras -> memenuhi kebutuhan beras sendiri
-Penurunan angka kemiskinan –>kesejahteraan rakyat
-Penurunan angka kematian bayi
-Angka pendidikan dasar yang meningkat
2.Politik
-presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya
pemerintahan ->otoriter
-pemerintah bersifat sentralis->penentuan kebijakan publik pada pemerintah
pusat
-anggaran dana antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi tidak seimbang
Dan tidak sedikit terjadi pelanggaran HAM (banyak)
Dampak kebijakan ekonomi dan politik masa orde
baru
