1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengembalikan keberlakuan UUD 1945 setelah Dewan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru selama 3 tahun.
2. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS serta DPAS, serta membentuk kabinet baru bernama Kabinet Karya.
3. Tujuannya adalah mengembalikan stabilitas politik yang kacau setelah kegagalan membuat konstitusi baru.
3. 1. Kegagalan Merumuskan UUD
baru
2. Jalan buntu kembali ke UUD
1945
Latar Belakang
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4. KRONOLOGIS
DEKRIT
10 November 1959
• Dewan Konstituante bersidang untuk
membuat Undang-undang baru
• Gagal
21 Februari 1957
• Presiden Soekarno mengajukan
“KONSEPSI PRESIDEN”
5. Isi Konsepsi Presiden :
1. Dibentuk “KABINET GOTONG
ROYONG” yang terdiri dari wakil-wakil
semua partai termasuk PKI ditambah
golongan Fungsional (GOLKAR)
2. Dibentuk “DEWAN NASIONAL”
yang beranggotakan wakil-wakil semua
partai DAN GOLONGAN Fungsional dalam
masyarakat
7. Alasan Penolakan Konsepsi Presiden”
1. Hak mengubah tata negara secara
radikal ada pada Dewan
Konstituante
2. Secara prinsipial partai-partai
menolak Konsepsi Presiden karena
PKI diikutsertakan dalam
pemerintahan
8. 22 April 1959
• Dihadapan Dewan Konstituante
Presiden Soekarno menganjurkan
untuk kembali kepada UUD 1945
30 Mei 1959
Diadakan 3 kali pemungatan suara
10. Tanggal 1 dan 2 Juni 1959
Pengambilan suara kembali diadakan
tetapi gagal menghasilkan keputusan
3 Juni 1959
• Setelah 3 kali pengambilansuara
gagal konstituante mengadakan
reses (istirahat)
• Ternyata itu reses untuk selamanya
11. KESIMPULAN :
1. Selama 3 tahun Partai-partai yang
tergabung dalam Dewan
Konstituante hanya berdebat tidak
menentu dan tidak menghasilkan
apa – apa (Tidak dapat
merumuskan UUD Baru)
2. Dewan Konstituante tidak juga
mengambil keputusan untuk
kembali kepada UUD 1945
12. 5 Juli 1959
• Berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No.
75 / 1959
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
13. Pendukung Dekrit :
1. Makamah Agung
2. DPR (hasil Pemilu 1955)
3. KSAD
4. Berbagai golongan masyarakat
14. ISI DEKRIT
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD
1945 dan tidak berlakunya
UUDS 1950
3. Membentuk MPRS dan DPAS
15.
16. Demokrasi terpimpin artinya:
Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
(Terdapat dalam sila ke IV dari Pancasila
)
17. Oleh Presiden Soekarno:
Demokrasi Terpimpin adalah:
Demokrasi yang dilakukan
(dipimpin)
Oleh presiden sendiri yaitu
Presiden Soekarno
18. Tindak lanjut Dekrit :
1. Pimpinan Nasional TNI-AD
mengeluarkan perintah harian untuk
mengamankan DEKRIT
2. Demokrasi liberal diganti menjadi
Demokrasi terpimpin
3. Presiden membentuk Kabinet baru
dengan nama “KABINET KARYA”
menggantikan Kabinet Djuanda
4. Pembentukan lembaga-lembaga
negara
19. Lembaga-Lembaga negara:
(tercantum dalam UUD’45 maupun tidak)
1. MPR(S)
2. DPA
3. DPR GR (Gotong Royong)
4. Front Nasional
Sebagai Perwujudan Demokrasi
Terpimpin
20. Program Kabinet Karya (Kerja)
1. Keamanan dalam
Negri
2. Pembebasan Irian
barat
3. Peningkatan sandang
Pangan
21. Tindakan Soekarno terhadap ABRI
• TNI dan Polisi disatukan tahun 1946
• Presiden Soekarno melakukan politik
imbangan (Balance of Power) antara
sesama ABRI
• Presiden Soekarno adalah “Panglima
Tertinggi” di dalam ABRI
• Presiden menciptakan kondisi
“Unggul mengungguli, baik antar
angkatan maupun ABRI dengan
partai politik
23. Demokrasi terpimpin banyak mendapat
tantangan yaitu :
• Mr. Sartono (PNI)
• Mr. Iskaq Tjokroadisuryo (PNI)
• Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)
• Sutomo (Partai Rakyat Indonesia)
25. Anggota Liga Demokrasi
1. Nadatul Ulama (NU)
2. Masyumi
3. PSII
4. IPKI
5. Partai Katolik
6. Parkindo
7. Liga Muslim
26. Setelah Soekarno pulang dari Luar Negri:
• Soekarno Membubarkan Liga
Demokrasi
• Sebagai gantinya, Soekarno
membentuk:
1. FRONT NASIONAL
2. MUSYAWARAH PEMBANTU
PIMPINAN REVOLUSI
27. FRONT NASIONAL:
• ADALAH:
Suatu organisasi masa yang
memperjuangkan cita-cita
proklamasi dan cita-cita yang
terkandung dalam UUD 1945
Ketua : Presiden Soekarno
28. Musyawarah Pembantu Pimpinan
Revolusi (MPPR)
• Adalah:
Badan pembantu Pemimpin
besar Revolusi dalam
mengambil kebijaksanaan
khusus dan darurat untuk
menyelesaikan revolusi
29. Pada masa Demokrasi Terpimpin :
Ada 3 Kekuatan Politik yaitu:
1. Presiden Soekarno
2. Partai Komunis Indonesia
(PKI)
3. TNI AD
Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
30. 1. Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis)
digabung
2. Presiden banyak mengangkat wakil-wakil
PKI duduk dalam kursi pemerintahan
3. Ajaran Komunis mendapat kesempatan
berkembang lewat jalur persekolahan
4. TNI yang memberantas PKI justru
mendapat kecaman dari Soekarno
Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
31. Para Pendukung Pancasila berupaya
menarik perhatian Soekarno dengan
cara:
Membentuk:
1. Barisan Pendukung
Soekarno
2. Partai Murba
Pada Masa Demokrasi Terpimpin
disepakati kembali kepada UUD 1945
32. Contoh Penyelewengan terhadap
UUD’45 :
1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi
(Pimpinan besar Revolusi)
2. MPR ada di bawah Presiden
3. Presiden membubarkan DPR diganti
DPRGR
4. Presiden seumur Hidup
5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang
dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres
No.2 tahun 1959)
33. Contoh Penyelewengan terhadap
UUD’45 :
6. Pembentukan DPA (Dewan
Pertimbangan Agung)
(Penpres No.3 tahun 1959)
7. Pidato kenegaraan tanggal
17Agustus 1959 berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita” dijadikan
GBHN dengan nama “MANIPOL”
(Manifesto Politik Republik
Indonesia)
(MPRS No. 1/MPRS/1960)
34. Bidang Politik
Membubarkan DPR hasil pemilu 1955
dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan
membentuk DPR-GR (Gotong Royong)
dengan dasar Penpres no 4/1960
Membubarkan MPR dan
membentuk MPRS dengan dasar
Penetapan Presiden nomor 2
tahun 1959
35. Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin
dimana presiden terjun langsung mengatur
ekonomi yang terpusat pada pemerintah
pusat, perekonomian terpusat pada satu
tangan
Akibat : Perekonomian lesu bahkan
terjadi inflasi
yang sangat tajam pada tahun
1965 yang
mencapai 650%
BIDANG EKONOMI
36. Sebab Kegagalan ekonomi :
1. Presiden langsung terjun
dan mengatur
perekonomian
2. Tidak ada ukuran yang
obyektif dalam menilai
suatu usaha atau hasil lain
37. POLITIK BEBAS AKTIF
diganti
POLITIK NEFO OLDEFO
(POLITIK LUAR NEGRI POROS/
JAKARTA-PHOM PEN-PEKING)
POLITIK LUAR NEGERI
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
38. Politik Luar Negeri
Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar
antara lain :
A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu :
a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan
lama yang telah mapan yakni negara-negara
kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (
Nekolim )
b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan
baru yang sedang muncul yakni negara-negara
progresif revolus ioner
B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang
dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging
Forces )
C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )
39. Bentuk Pelaksanaan Politik
Luar Negri Nefo-Oldefo :
1. Hubungan dengan negara barat
menjadi renggang
2. Hubungan dengan Timur menjadi
erat karena Uni Soviet memberikan
kredit pembelian peralatan militer
Modern
3. Berkonfrontasi dengan Malasyia
40. Alasan Konfrontasi dengan Malasyia
Malasyia membentuk Federasi
(Penggabungan negara bekas
jajahan Inggris)
Oleh Soekarno dianggap
membahayakan negara-negara
NEFO
41. Tanggal 3 Mei 1964:
Soekarno Mengeluarkan Dwikora :
1. Perhebat ketahanan Revolusi
Indonesia
2. Bantu perjuangan Rakyat
Malaysia untuk membebaskan diri
dari Nekolim Malasyia
42. Dalam Mewujudkan Dwikora
Dibentuk KOMADO SIAGA
Pimpinan: Marsekal Omar Dani
Tugas :
Mengirimkan sukarelawan ke
Malasyia Timur dan Barat
43. Latar Belakang dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 adalah:
a. Presiden Soekarno Lengser dari
jabatannya
b. Jendral Soeharto melakukan kudeta
berdarah
c. Terjadi G30S/PKI
d. Keinginan untuk membentuk kabinet baru
e. Jalan buntu untuk membuat konstitusi baru
KUNCI : C
44. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu
presiden Soekarno mengajukan gagasan
yang disebut konsepsi Presiden pada tanggal
:
a. 5 Juli 1959
b. 21 Februari 1957
c. 22 April 1959
d. 2 Juni 1959
e. 30 Mei 1959
KUNCI : B
45. Salah satu isi Konsepsi Presiden adalah
tewrbentuknya kabinet....
a. Reformasi
b. Pembangunan
c. Orde Baru
d. Gotong Royong
e. Karya
KUNCI : A
46. Partai yang tidak menolak Konsepsi Presiden
adalah....
a. Partai Komunis Indonesia
b. Masyumi
c. Nadhatul Ulama
d. Partai Katolik
e. Partai rakyat Indonesia
KUNCI : C
47. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
diperkuat dengan keputusan presiden
dengan nomor ....
a. XXX/1966
b. IX/1960
c. 75/1959
d. 24/1959
e. LIX/1959
KUNCI : C
48. Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah....
a. Mengganti presiden Soekarno
b. Mengangkat Jendral Soeharto sebagai
Presiden
c. Mengganti UUD 1945 dengan UUD yang
baru
d. Menegakkan kembali stabilitas politik yang
kacau
e. Menyatukan partai-partai yang ada di
Indonesia
KUNCI : D
49. Yang bukan pendukung Dekrti Presiden 5 Juli
1959 adalah....
a. Masyarakat
b. KASAD
c. Pemerintah harian TNI
d. Makamah Agung
e. Mentri-mentri
KUNCI : E
50.
51. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
memutuskan, bahwa bangsa Indonesia
menggunakan UUD...
a. 1945
b. Sementara 1950
c. RIS
d. 1959
e. Percobaan
KUNCI : A
52. Tindak lanjut dari Dekrit Presiden adalah
pembentukan kabinet baru dengan nama
Kabinet...
a. Reformasi
b. Pembangunan
c. Orde baru
d. Gotong Royong
e. Karya
KUNCI : E
53. Pada masa itu Presiden Soekarno tidak hanya
melakukan politik imbangan kekuatan, tetapi
juga mengeluarkan semboyan yaitu....
a. Balance of Power
b. Politik adalah segala-galanya
c. Negara adalah saya
d. Presiden adalah pemimpin besar Revolusi
e. Pemimpin langsung di tangan Presiden
KUNCI : A
54. REFERENSI
• ----.1990.Pengantar Sejarah Indone-
sia Baru. Jakarta:PT Gramedia
• WibowoFajar Satrio. Bahas
Tuntas sejarah Kelas X, XI,dan
XII.2010. Jakarta.PT Buku Kita
• Gottschalk , Louis. 1969.Mengerti
Sejarah.Terjemahan Nugroho
Notosusanto . Jakarta:Penerbit
Universitas Indonesia(UI Press)
55. • ----.1990.Pengantar Sejarah
Indone-
sia Baru. Jakarta:PT
Gramedia
• WibowoFajar Satrio. Bahas
Tuntas sejarah Kelas X,
XI,dan XII.2010. Jakarta.PT
Buku Kita
• Gottschalk , Louis. 1969.Mengerti