Dokumen tersebut membahas rencana aksi kolaboratif antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun rencana strategis bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dibahas pula pentingnya kolaborasi, tata kelola kolaboratif, langkah-langkah penyusunan rencana aksi kolaboratif, serta upaya-upaya untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan."

1. Rencana Aksi Kolaboratif
(Collaborative Action Plan)
Pelatihan Jabatan Fungsional Penjenjangan
Perencana Tingkat Madya Angkatan XXI
3 Agustus 2020
Oswar Mungkasa
Bappenas

2. Kisi Tayangan
 Perencanaan Strategik (Strategic Planning)
 Rencana Aksi (Action Plan)
 Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)
 Rencana Aksi Kolaboratif (Collaborative Action Plan).

4. Perencanaan Strategik

5. Definisi dan Pertanyaan Kunci
• Perencanaan strategik
adalah proses sebuah
lembaga mendefinisikan
strategi, atau arah
tujuan dan menetapkan
alokasi pemanfaatan
sumberdaya untuk
menjalankan
strateginya
• Pertanyaan kunci
 Bagaimana keadaan kita
saat ini?(the situation and
momentum)
 Masa depan seperti apa
yang ingin diwujudkan?
(desired direction)
 Bagaimana cara terbaik
mewujudkan masa depan
yang ingin dituju? (the
strategic plan)
• John N. Bailey (1981)

6. Mengapa?
• Mengapa perlu
perencanaan
strategik
 Memantapkan visi bersama
 menjernihkan nilai dan keyakinan
 Mendorong ide dan pendekatan
baru
 Mengantisipasi kesempatan dan
hambatan
 Menyediakan kerangka kerja
pengambilan keputusan
 Mengembangkan cetak biru
pengembangan institusi
Failing
to plan,
is planning
to fail.

7. Elemen
• Visi  keluaran utopia, berfokus pada hasil, bukan aksi. Semua
tentang apa yang mungkin dicapai dengan potensi yang ada.
Karakter visi yaitu (i) imaginable (dapat dibayangkan), (ii)
desirable (diinginkan); (iii) feasible (dimungkinkan); (iv) focused
(terarah); (v) flexible (memungkinkan inisiatif individu/lokal);
(vi) inspiring (sumber inspirasi) (vi) communicable (mudah
dimengerti)
• Misi  fokus pada aksi yang dilakukan untuk mewujudkan Visi.
• Tujuan  hasil utama yang belum rinci, mendukung visi dan
misi
• Strategi  pendekatan dalam mencapai tujuan
• Sasaran  langkah terukur untuk mencapai strategi/tujuan,
yang harus memenuhi SMART (specific, measurable, attainable,
relevant, time bound)

9. VMOSA
Vision, Mission, Objectives, Strategies and Action Plans
• Visi. Menggambarkan sistem nilai yang diyakini ideal
sekaligus merupakan mimpi masa depan (house for all,
every house a home)
• Misi (apa dan mengapa). Menggambarkan apa yang akan
dilakukan dan mengapa dilakukan. Misi lebih nyata dan
berorientasi aksi dibanding visi.
Misi mengacu pada masalah atau tujuan namun tidak
rinci tetapi sebagai petunjuk awal bagaimana mengatasi
masalah (mengembangkan lingkungan sehat dan aman
melalui perencanaan kolaboratif, aksi komunitas, dan
advokasi kebijakan).

10. VMOSA
Vision, Mission, Objectives, Strategies and Action Plans
• Objectives (Tujuan/Sasaran). Sebagai lanjutan misi kemudian
sasaran ditetapkan untuk menunjukkan hasil terukur tertentu yang
perlu dicapai pada tenggat waktu tertentu (how much of what will
be accomplished by when)
– Contoh  pada tahun 2015 (kapan), meningkatkan 20 persen
(sebesar) pelanggan air minum (apa).
• Strategi (the how/bagaimana). Menjelaskan bagaimana mencapai
sasaran memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
• Action Plans (Rencana Aksi). Menggambarkan secara rinci
tepatnya bagaimana strategi akan dilaksanakan untuk
memenuhi sasaran yang telah ditetapkan terdahulu.

18. Rencana Aksi

19. Definisi dan Komponen
• Sebuah rencana aksi merupakan
daftar langkah atau tugas yang
perlu dilakukan dalam rangka
mencapai tujuan yang telah
ditetapkan
• Rancana aksi merupakan bagian
penting dari proses perencanaan
strategis dan membantu
meningkatkan perencanaan tim.
• Tidak terbatas pada manajemen
proyek, tetapi rencana aksi dapat
digunakan untuk perorangan.
• Rencana aksi bersifat dinamis
disesuaikan dengan perubahan
keadaan.
• Komponen rencana aksi mencakup
Gambaran jelas tentang tujuan
yang ingin dicapai
Tugas/langkah yang perlu
dilakukan untuk mencapai
tujuan
Pihak yang bertanggungjawab
melaksanakan tugas
Kapan tugas perlu diselesaikan
(waktu dan milestone/
benchmark)
Sumberdaya yang dibutuhkan
Ukuran evaluasi kemajuan kerja
• https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/ diakses pada 30 Juli 2020

20. Mengapa perlu?
• Perencanaan yang baik membantu menyiapkan kita
menghadapi hambatan dan menjaga tetap dalam jalur yang
telah direncanakan.
• Rencana aksi yang efektif dapat meningkatkan produktifitas
dan menjaga langkah tetap terarah.
• Beberapa manfaat rencana aksi
 Memberi arah yang jelas. Rencana aksi mencakup langkah
yang perlu dilakukan dan waktu penyelesaiannya.
 Tujuan tertulis jelas dan diterjemahkan dalam langkah
tindak lanjut memotivasi agar tetap berkomitmen.
 Dapat melacak kemajuan terhadap pencapaian tujuan
 Rencana aksi terdiri dari kumpulan langkah yang perlu
dilakukan sehingga memudahkan membuat prioritas
berdasar tingkat kesulitan dan dampaknya.
• https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/ diakses pada 30 Juli 2020

21. Langkah Penyusunan
• Langkah Pertama.
Menetapkan Tujuan/Sasaran dan
analisis SMART
• Langkah Kedua
Menyusun Daftar Langkah, berikut
tenggat waktu, dan
penanggungjawab.
• Langkah Ketiga
Prioritas Langkah
• Langkah Keempat
Tetapkan Milestones/Tonggak
• Langkah Kelima
Identifikasi kebutuhan sumberdaya
• Langkah Keenam
Pemantauan, evaluasi dan
pengkinian
• Analisis SMART
 Specific – tujuan harus jelas.
 Measurable – bagaimana
mengukur keberhasilan
pencapaian tujuan.
 Attainable – realistis dan dapat
dipenuhi mempertimbangkan
sumberdaya yang tersedia.
 Relevant – sejalan dengan
tujuan lainnya
 Timely – mempunyai batas
waktu yang jelas dan dapat
dipenuhi.
• https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/ diakses pada 30 Juli 2020

24. Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)

25. Era Kolaborasi
 Era Kolaborasi
 Old Public Administration
New Public Administration
 Governtment  Governance
 Pemerintah tidak lagi
mendominasi  pemerintah-
swasta-masyarakat
 Kolaborasi  keniscayaan
 Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)
 Pengelolaan pemerintahan
melibatkan pemangku
kepentingan non pemerintah
 Berorientasi musyawarah dan
konsensus dalam pengambilan
keputusan
 Membuat/melaksanakan
kebijakan publik
Foto:
05/01/2023 25

26. Kolaborasi suatu Keniscayaan
 Pentingnya Tata Kelola Kolaboratif
 kompleksitas dan saling ketergantungan
antarinstitusi
 Meningkatkan kualitas kebijakan
 Sesuai kebutuhan masyarakat
 Menjamin kelangsungan kebijakan
 Meningkatkan kesetaraan dalam
pelaksanaan
 Mampu mengikis ego sektoral dan
daerah
 Mengurangi dan mencegah konflik
 Fakta Penerapan
 Praktik baku di Amerika dan negara lain
 lembaga internasional seperti LSM (the
Nature Conservacy), Bank Dunia.
 Agenda global  Agenda 21, MDGs dan
SDGs
Foto:
Internet
05/01/2023 26

27. Kolaborasi bukan Barang Asing
 Bagaimana Indonesia?
 RPJPN – RPJMN  kemitraan
dan partisipasi masyarakat
 Pemerintah daerah  ada yang
berhasil dan banyak kurang
optimal
 SDGs Indonesia  4 platform
partisipasi (pemerintah dan
parlemen - organisaasi
masyarakat dan media – pelaku
usaha dan filantropi – pakar
dan akademisi)
 Praktek unggulan
• Nasional  Pokja
AMPL/Pokja PKP/Pokja PPAS
dan Jejaring AMPL
• Daerah  Desain Besar Isu
Strategis Jakarta dan Strategi
Ketahanan Kota Jakarta
Foto:
Internet
05/01/2023 27

28. Definisi : Tata Kelola - Kolaborasi - TataKelola Kolaboratif
• Tata Kelola Lebih lanjut mendefinisikan governance adalah tentang aturan
main penyusunan keputusan bersama diantara keberagaman pelaku dan
organsiasi, dan tidak terdapat sistem kendali formal yang mampu
mendikte pola hubungan antara pelaku dan organisasi (Chotary dan
Stoker, 2009)
• Kolaborasi adalah hubungan antarorganisasi yang saling berpartisipasi dan
saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi,
berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam
pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah
(Lai, 2011).
• Collaborative governance (tata kelola kolaboratif) adalah cara pengelolaan
pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan
non-pemerintah, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam
proses pengambilan keputusan bersama, yang memiliki tujuan untuk
membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik Ansell dan
Gash (2007). Penekanannya adalah pada pencapaian derajat konsensus di
antara para pemangku kepentingan (Sari, 2014).

29. G
l
Kondisi Awal
Kesenjangan
Kekuatan-
Sumberdaya-
Pengetahuan
Insentif dan Kendala
partisipasi
Sejarah
kerjasama atau
konflik
(tingkatan awal
saling percaya)
Dialog Tatap Muka
Perundingan niat baik
Saling Percaya
Berkomitmen
 Menyadari saling
ketergantungan
 Berbagi rasa memiliki
 Keterbukaan terhadap manfaat
Saling Pengertian
 Misi jelas
 Definisi masalah bersama
 Mengenali nilai bersama
Keluaran Sementara
 Hasil awal
 Rencana Strategis
 Penelitian bersama
Desain Kelembagaan
 Partisipasi inklusif * Forum Eksklusif
 Aturan jelas * Proses terbuka
Kepemimpinan Fasilitatif
(termasuik pemberdayaan)
Proses Kolaboratif
Dampak
Model Tata Kelola
Kolaboratif Ansell-Gash

30. Sumber: Rob Waite. Strategic Planning that Works tanpa tahun

34. Rencana Aksi Kolaboratif

35. Pembelajaran dan Isu
• Rencana aksi masih terfokus pada tupoksi masing-masing
institusi dan bukan berangkat dari isu strategis bersama.
• Fenomena ‘working in silos’ masih terasa
• Pemangku kepentingan non pemerintah masih belum terlibat
sepenuhnya. Masih belum ‘meaningful participation’.
• Dampak Rencana Aksi konvensional adalah kemungkinan
keluaran tidak optimal dalam bentuk (i) kegiatan tumpang
tindih, (ii) urusan yang tidak tertangani sama sekali; (iii)
urusan tertangani sebagian.
• Dibutuhkan pengembangan rencana aksi kolaboratif.

36. Penguatan Kolaborasi
 Pentahapan
 Pengenalan  pembentukan tim
kecil, pemetaan pemangku
kepentingan dan sumberdaya;
pemetaan isu strategis awal
(Analisis SWOT); pengembangan
kemitraan awal; agenda.
 Pemaduan  penyamaan
pandangan, pemahaman,
pembentukan pokja,
pengembangan SOP, pemetaan isu
strategis bersama, komitmen (visi,
misi, tujuan dan target), advokasi ke
pimpinan.
 Pengembangan  konsensus peta
jalan dan rencana aksi dan
penanggungjawab kegiatan.
 Pemantapan  pemantauan,
evaluasi, dan peningkatan kualitas
05/01/2023 36
Model Tata Kelola Kolaboratif

37. Upaya Kolaborasi
• Pemetaan dan pemilihan
pemangku kepentingan.
Keberagaman dan
kelengkapan ragam
pemangku kepentingan yang
terlibat akan menentukan
kualitas keluaran kolaborasi.
• Pembentukan forum
pemangku kepentingan
sebagai wadah kolaborasi.
• Kemitraan antarpemangku
Kepentingan untuk
memadukan sumberdaya
agar lebih efektif dan efisien.
Foto: Kedeputian Gub DKI bidang TRLH
Pemangku
Kepentingan
Komitmen konsensus Keluaran
37

38. Foto:
Internet
05/01/2023 38
Upaya Kolaborasi
• Pengembangan strategi komunikasi.
Komunikasi intensif menjaga proses
kolaborasi tetap terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan
• Pengelolaan pengetahuan. Data,
informasi, pengetahuan dan inovasi
ditunjang komunikasi yang baik dapat
merupakan insentif proses kolaborasi.
• Kepemimpinan fasilitatif. Tidak mudah
menemukan tetapi setidaknya kriteria ini
perlu menjadi pertimbangan.
• Peningkatan kapasitas berupa pelatihan,
pembelajaran, pengelolaan pengetahuan,
saling berbagi, serta kemitraan.

39. TERIMA KASIH
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
oswar.mungkasa63@gmail.com
05/01/2023 39