SlideShare a Scribd company logo

KOTA SEHAT

•Download as DOCX, PDF•
•
O
oswarmungkasa1

telah lama dipahami bahwa perencanaan kota berdampak nyata terhadap kondisi kesehatan kota.. misal saja kegagalan sistem transportasi kota berdampak pada kemacetan yang berujung meningkatnya polusi udara. WHO telah meluncurkan program Kota Sehat sejak 40 tahun lalu dan Indonesia sejak 30 tahun lalu telah mengadopsi konsep Kota Sehat. namun perkembangannya belum seberhasil program Kota Sehat WHO di Eropa. Hasil telaahan ini memotret pembelajaran mancanegara sebagai masukan bagi penyempurnaan Kota Sehat Indonesia.

Government & Nonprofit
1 of 45
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat Indonesia Oswar Mungkasa April 2023
ii “First life, then spaces, then buildings the other way around never works.” Jan Gehl
iii Sapa dari penulis Terima kasih sudah mengunduh, menyimpan, membaca, mendistribusikan bahkan turut menyampaikan langsung isi makalah panjang ini. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua demi almamater,bangsa dannegara Sedikit tentang Penulis Lahir lebih dari 59 tahun yang lalu di Makassar berlatar belakang pendidikan perencanaan kota dan wilayah (S1, ITB dan S2, GSPIA University of Pittsburgh USA) dan ekonomi publik (S3, UI). bekerja sepanjang hampir 40 tahun dimulai sejak mahasiswa sebagai konsultan berbagai perusahaan konsultan perencanaan kota dan wilayah, dilanjutkan sebentar sebagai peneliti pada pusat penelitian, selanjutnya menjadi pegawai sampai kepala cabang pembantu bank swasta nasional, akhirnya memilih menjadi PNS dengan karir awal pada lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sempat menjabat sebagai Direktur Tata Ruang dan Pertanahan (Bappenas), berpindah sebentar ke kementerian teknis sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Kementerian Perumahan Rakyat), dan sempat meniti karir pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Saat ini penulis menjadi fungsional perencana utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas. Selain juga bergabung dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu Housing and Urban Development Institute (HUD Institute), Dana Mitra Lingkungan, Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Hands for Help Portofolio penulis dapat dilihat pada https://www.academia.edu/oswarmungkasa https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa email : oswar.mungkasa63@gmail.com
i DAFTAR ISI halaman Daftar Isi ……………………………………………………………………………….. i Daftar Tabel …………………………………………………………………………… ii Daftar Gambar ………………………………………………………………………… iii Daftar Singkatan ………………………………………………………………………. iv BAB I Pendahuluan ………...……………………………………………………….. 1 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………….. 1 1.2 Konteks Indonesia ………………………………………………………. 2 1.3 Kontribusi Telaahan …………………………………………………….. 2 BAB II Konsep Dasar Kota Sehat ………..………………………………………….. 4 2.1 Pemahaman Dasar ………………………………………………………. 4 2.2 Sejarah Perkembangan …………………………………………………. 6 2.3 Karakter Kota Sehat …………………………………………………….. 7 2.4 Kota Sehat dan Perencanaan Kota ……………………………………… 7 2.4.1 Perkembangan Perencanaan Kota ……………………………….. 7 2.4.2 Perkembangan Kesehatan Masyarakat ………………………….. 9 2.4.3 Kaitan Implikasi Perencanaan Kota dan Kesehatan Masyarakat ... 10 2.4.4 Perencanaan Kota yang Sehat …………………………………… 13 2.4.5 Pendekatan Alternatif ……………………………………………. 14 2.5 Perencanaan Kota Sehat ………………………………………………... 19 2.5.1 Gambaran Umum Perencanaan Kota Sehat ……………………... 19 2.5.2 Pertimbangan Dasar Rencana Kota Sehat ……………………….. 19 2.5.3 Melfast (Irlandia) anfaat Rencana ………………………………... 20 2.5.4 Tantangan ………………………………………………………… 20 2.5.5 Struktur Rencana ………………………………………………… 20 2.6 Proses Penyusunan Rencana ……………………………………………. 21 2.7 Kaitan Kota Sehat dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) … 24 BAB III Pembelajaran Mancanegara ………………………………………………… 27 3.1 Glasgow (Skotlandia) ………………………………………………………. 27 3.2 Belfast (Irlandia) ………………………………………………………… 27 3.3 Salzburg (Austria) ……………………………………………………….. 29 3.4 Vancouver (Kanada) …………………………………………………….. 30 3.5 Kota Sehat Kawasan Pasifik Barat ……………………………………… 32 3.6 Kota Sehat Republik Korea ……………………………………………… 33 BAB IV Kesimpulan …………………………………………………………………….. 34
ii 4.1 Kesimpulan ………………………………………………………………. 34 4.2 Agenda Strategis …………………………………………………………. 35 Daftar Rujukan …………………………………………………………………………… 37
iii Daftar Tabel Halaman Tabel 1 Kaitan Kota Sehat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan………….…. 24 Daftar Gambar Halaman Gambar 1 Penentu Utama Kesehatan …………………………………………………… 5 Gambar 2 Segi Tiga Kesehatan ………………………………………………...……… 5 Gambar 3 Proses Pengembangan Rencana Kota Sehat Glasgow (Irlandia) ……………. 8 Gambar 4 Visi, Fokus dan Tujuan Kota Vancouver …………………………………… 28 Gambar 5 Elemen Dasar Kota Sehat bagi Semua ………………………………………. 31 Gambar 6 Perangkat Kota bagi Keseharan dan Kesejahteraan ………………………….. 32
iv Daftar Singkatan ADB Asian Development Bank BPS Badan Pusat Statistik MDG Millenium Development Goals NLGERN The Australian National Local Government Environmental Resource Network PBB Persatuan Bangsa-Bangsa RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RTRWK Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RUU Rancangan Undang-Undang SAD Seasonal Affective Disorder SDGs Sustainability Development Goals SP Sensus Penduduk TBC Tuberculosis TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan USD United State Dollar
1 BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Saat ini, lebih dari setengah penduduk dunia telah bertempat tinggal di kawasan perkotaan, atau mencapai sekitar 4 Miliar jiwa. Keadaan yang relatif sama terjadi dengan penduduk perkotaan Indonesia yang mencapai 56,7% (Badan Pusat Statistik/BPS, Sensus Penduduk/SP 2020). Bahkan sekitar 1 miliar penduduk dunia berada di kawasan kumuh dengan kondisi kekurangan air, sanitasi buruk, dan perilaku yang tidak sehat. Sementara Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) melaporkan, proporsi penduduk perkotaan Indonesia yang tinggal di daerah kumuh, permukiman informal, atau perumahan tidak layak sebanyak 30,6% dari total penduduk pada 2018. Proporsi ini meningkat 7,6 poin dari 23% pada 2010. Jumlah yang tidak sedikit yang setidaknya mencapai 80 juta penduduk. Sementara sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa tingginya urbanisasi yang berujung meningkatnya kekumuhan perkotaan dapat berdampak pada kondisi kesehatan kota yang buruk yang diakibatkan oleh kurang air bersih, sanitasi buruk, lingkungan tidak memadai, kejahatan meningkat, dan berjangkitnya penyakit baik menular maupun tidak menular (WHO, 2010). Keadaan perkotaan yang memburuk sudah diantisipasi oleh World Health Organization (WHO) atau lembaga kesehatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui peluncuran Program Kota Sehat WHO Eropa pada tahun 1986 untuk menyediakan arahan dalam menerapkan prinsip strategi WHO yaitu Kesehatan untuk Semua dan Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan (Health for All dan the Ottawa Charter for Health Promotion). Sejak itu, Kota Sehat berkembang menjadi gerakan global dengan keterlibatan Eropa yang kuat (Edwards dan Tsouros, 2008). Jaringan Kota Sehat WHO Eropa melibatkan pemerintah daerah dalam mengembangkan kesehatan melalui proses komitmen politik, perubahan kelembagaan, pembangunan kapasitas, berbasis perencanaan kemitraan dan kegiatan inovatif. Kota Sehat mempromosikan kebijakan dan perencanaan yang terpadu dan sistematis dengan penekanan khusus pada ketimpangan kesehatan dan kemiskinan perkotaan, kebutuhan kelompok rentan, tata kelola partisipatif dan faktor penentu kesehatan terkait sosial, ekonomi dan
2 lingkungan. Melalui Kota Sehat diupayakan memasukkan pertimbangan kesehatan dalam ekonomi perkotaan, regenerasi dan upaya pembangunan. Lebih dari 1.000 kota besar dan kecil dari lebih dari 30 negara di Wilayah Eropa terhubung melalui jaringan nasional, regional, metropolitan dan tematik serta Jaringan Kota Sehat Eropa (Edwards dan Tsouros, 2008). 1.2 Konteks Indonesia Pemerintah Indonesia menyadari kondisi ini dan melakukan beberapa langkah antisipatif dan penanggulangan Kawasan kumuh di Indonesia. Diantaranya melalui Program Kota Sehat mengikuti program yang diluncurkan oleh WHO. Program Kota Sehat Indonesia diluncurkan pada tahun 1996 pada peringatan Hari Kesehatan Dunia yang bertema Kota Sehat bagi Hidup Lebih Baik (Healthy Cities for Better Life). Program ini dilaksanakan pada 6 (enam) kota Indonesia dimulai pada tahun 1998. Strategi awal Kota Sehat mencakup regulasi, promosi dan advokasi, penghargaan nasional dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Terkait regulasi, pemerintah melalui kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan meluncurkan Petunjuk Pelaksanaan Kota Sehat. Secara jelas tercantum dalam petunjuk bahwa tujuan program Kota Sehat adalah mencapai kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat (Kementerian Kesehatan, 2010). Dari beragam hambatan dan kendala yang dihadapi terdapat satu hal yang sepertinya terlewat dan kurang mendapat perhatian. Sebagaimana disampaikan oleh Palutturi (2013) yang menyampaikan kesulitannya memperoleh dokumen kemajuan pelaksanaan program Kota Sehat Indonesia yang dapat menjadi rujukan bagi evaluasi dan penyempurnaan program selanjutnya. Dengan demikian, manajemen pengetahuan belum diterapkan bahkan sampai saat ini. Sehingga data dan informasi terkait pembelajaran program Kota Sehat Indonesia belum cukup memadai. Hal ini menjadi kendala dalam upaya penyempurnaan program ini. 1.3 Kontribusi Telaahan Memperhatikan kendala kurangnya dokumen rujukan hasil pelaksanaan program Kota Sehat Indonesia tersebut, maka hasil telaahan ini dimaksudkan sebagai upaya melengkapi sumber rujukan bagi pelaksanaan Kota Sehat ke depan maupun upaya penyempurnaan program Kota Sehat Indonesia.
3 Hasil telaahan ini sendiri berupa rangkuman pembelajaran pelaksanaan program Kota Sehat mancanegara dari berbagai dokumen, khususnya hasil uji coba Kota Sehat oleh WHO Eropa. Beberapa hasil riset baik berupa tesis maupun disertasi turut menjadi rujukan pembeajaran.
4 Bab II Konsep Dasar Kota Sehat 2.1 Pemahaman Dasar Kota yang sehat adalah kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi penghuni untuk bertempat tinggal. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan kegiatan terpadu yang disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Pengelolaan kota sehat mencakup berbagai kegiatan untuk mewujudkannya, melalui pemberdayaan masyarakat, dan forum yang difasilitasi oleh pemerintah kota (Mulasari, 2019). Sementara definisi masyarakat sehat yang paling banyak diterima disampaikan oleh Hancock dan Duhl untuk World Health Organization/WHO (1986) yaitu Kota Sehat adalah kota yang terus-menerus menciptakan dan meningkatkan lingkungan fisik dan sosial tersebut dan mengembangkan sumberdaya masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan semua fungsi kehidupan dan dalam mengembangkan potensi maksimalnya (Hancock dan Duhl, 1988) Salah satu aspek yang paling penting dari definisi ini adalah proses lebih penting daripada hasil. Sementara kata sehat dimaknai sebagai keadaan sejahtera jasmani, kesejahteraan mental dan sosial dan tidak hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kemanfaatan dari standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak dasar dari setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik atau ekonomi dan kondisi sosial. Kesehatan merupakan konsep yang rumit, yang tidak sekedar tanpa penyakit tetapi juga menyangkut komponen lain seperti ketersediaan hunian, pekerjaan, layanan dan dukungan, dan keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap keadaan kesehatan. Selain juga mempertimbangkan kesehatan sebagai hak asasi manusia (WHO, 1997). Sementara pada tahun 1986 Konperensi Internasional Pertama tentang Promosi Kesehatan di Ottawa Kanada menyatakan bahwa peningkatan kesehatan membutuhkan perdamaian, permukiman, pendidikan, makanan, pendapatan, sistim perekonomian stabil, sumberdaya berkelanjutan, keadilan sosial dan kesetaraan (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) Sehat merupakan hasil dari dampak banyak faktor yang memengaruhi kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat dengan beragam cara dan melalui jalan berbeda. Witchead
5 dan Dahlgren (1991) menggambarkan melalui gambar yang menunjukkan beberapa lapisan faktor berpengaruh. Lapis pertama adalah perilaku perorangan dan cara hidup yang dapat memengaruhi kesehatan. Kemudian perorangan dipengaruhi pola pertemanan dan norma masyarakat. Lapisan berikutnya adalah pengaruh sosial dan masyarakat yang memberi dukungan ketika dibutuhkan, tetapi bisa juga sebaliknya. Lapisan ketiga adalah faktor struktural seperti perumahan, pekerjaan, akses layanan dasar. Terakhir adalah lapisan keadaan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan (lihat Gambar) (WHO, 1997). Gambar 1 Penentu Utama Kesehatan Utama Kesejahteraan Pencegahan Penyakit Perilaku dan gaya hidup sehat serta pencegahan layanan sosial dan kesehatan memadai Pengetahuan tentang faktor berpengaruh Komunitas dan harga diri Kesehatan mental Kesadaran Kesehatan Perlindungan Sosial dan Kesehatan Keselamatan Fisik Makanan, rumah, kehangatan keselamatan Gambar 2 Segi Tiga Kesehatan Utama
6 Kesehatan bukanlah kegiatan, bukan berlari, makan enak, tidak merokok atau tinggal di permukiman mahal, tetapi merupakan keluaran (outcome) dari seluruh kegiatan tersebut. Manusia sehat sesuai sumberdaya yang dimiliki dalam keseharian. Kesehatan merupakan hasil beragam faktor ini digabung dengan kehidupan perorangan dan masyarakat (Pearce, 1995). 2.2 Sejarah Perkembangan1 Gagasan kota sehat dimunculkan pada konferensi Beyond Health Care di Toronto pada tahun 1984. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kota adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan penduduk dan karena itu dapat memengaruhi faktor berpengaruh pada kesehatan. Kota Sehat adalah pendekatan kesehatan masyarakat yang dibangun berdasar hasil kerja Prof. T McKeown (1979), yang menemukan bahwa bertentangan dengan pendapat umum, faktor utama peningkatan kesehatan di Inggris dan negara maju lainnya pada abad XIX dan XX adalah bukan perawatan dan teknologi kesehatan yang canggih, tetapi perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Gagasan ini kemudian mulai ditindaklanjuti dua tahun kemudian, dan WHO mendukung proyek percontohan (awalnya terbatas pada tahun 1987 hingga 1992) untuk mengembangkan model praktik yang baik pada kota Eropa dalam mempromosikan kesehatan dan kebijakan kesehatan yang positif. Uji coba dilakukan terbatas pada 11 kota Eropa dengan berfokus pada pengembangan struktur dan proses yang memungkinkan kolaborasi antarorganisasi. Hasilnya menggembirakan terlihat dari beragamnya organisasi berpartisipasi mengembangkan konsep Sehat buat Semua skala kota. Banyak kota berhasil mengembangkan pengembangan terpadu kesehatan dalam proses perencanaan kota untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada tahap II (1993-1998), kegiatan berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan kota terkait sehat buat semua dan penyusunan rencana kesehatan kota terpadu yang mencantumkan target terhadap isu seperti kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan. Tercatat 60 kota terlibat dan 550 kota tergabung dalam jejaring Eropa. Hasilnya berupa keberhasilan kota menangani kerumitan masalah kesehatan yang memengaruhi kota. Kota berhasil mengembangkan model baru berkolaborasi dalam organisasi dan antara organisasi dan masyarakat. 1 Disarikan dari World Health Organization (1997). City Planning for Health and Sustainable Development. European Sustainable Development and Health Series 2.
7 2.3 Karakter Kota Sehat2 Karakter Kota Sehat mencakup setidaknya a. Lingkungan fisik termasuk perumahan yang bersih dan aman dengan kualitas lingkungan tinggi b. Ekosistem yang stabil saat ini dan berkelanjutan dalam jangka panjang c. Komunitas saling mendukung dan noneksploitatif yang kuat d. Tingkat partisipasi yang tinggi, dan kendali oleh warga atas keputusan yang memengaruhi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraannya e. Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, air, tempat tinggal, pendapatan, keamanan, dan pekerjaan) bagi seluruh penduduk kota f. Ekonomi yang beragam, vital, dan inovatif g. Dorongan keterhubungan dengan masa lalu, dengan budaya dan warisan biologis penduduk kota, dan dengan kelompok dan individu lain h. Tingkat optimal dari layanan perawatan kesehatan dan penyakit masyarakat yang tepat, dapat diakses oleh semua i. Status kesehatan tinggi (tingkat kesehatan positif tinggi dan tingkat penyakit rendah) (WHO, 1995). 2.4 Kota Sehat dan Perencanaan Kota3 2.4.1 Perkembangan Perencanaan Kota Terdapat 2 (dua) alasan utama perencanaan kota yaitu (i) utopianism, idealism, symbolism dan ungkapan kekuasaan; (ii) kebutuhan memperbaiki akibat bencana alam, bahaya kesehatan manusia, dan kebutuhan penyebaran barang dan manusia (Duhl dan Sanchez, 1999). Namun pada saat awal, perencanaan adalah proses murni untuk bertahan. Pemburu hidup dari pemahaman tentang sumber daya yang tersedia. Dimana makanan? Dimana tempat berlindung? Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri terhadap bahaya? Jawabannya menentukan apakah dapat bertahan atau alternatifnya adalah kematian. Selanjutnya ketika makanan lebih mudah diperoleh, kriteria lokasi dipengaruhi oleh keamanan, lokasi pertanian dan 2 Dirangkum dari World Health Organization (1997). City Planning for Health and Sustainable Development. European Sustainable Development and Health Series 2. 3 Disarikan dari Duhl, L. J. dan A. K. Sanchez (1999). Healthy Cities and The City Planning Process. A Background Document on Links Between Health and Urban Planning, Copenhagen, Denmark, WHO Regional Office for Europe.
8 kemudahan komunikasi. Kata utama adalah kendali, kendalikan lingkungan, sumberdaya dan lainnya. Saat awal komunitas terencana berfokus pada ruang, struktur dan proses yang memasilitasi kegiatan utama komunitas. Keyakinan bahwa lingkungan menjaga segalanya menjadi pegangan bahkan sampai sekarang, sebagaimana rencana disusun tanpa peduli dampaknya. Baru belakangan komunitas menyadari dampaknya dan profesi perencana kota mulai marak Perencana abad 19 pertengahan, berlatarbelakang pekerja kesehatan sekaligus perencana kota berfokus pada perbaikan keadaan sanitasi dan kecantikan kota. Sasaran utamanya keberfungsian dan kesehatan masyarakat (Hall, 1996). Model fungsional ini membagi kota berdasar fungsi (zoning) dan terhubung melalui jaringan jalan. Contohnya adalah kota Barcelona, Madrid dan Paris (Eropa). Para pionirnya adalah Ebenezer Howard, Patrick Geddes dan Lewis Mumford. Visi ketiga pelopor ini tidak hanya berfokus pada bentuk alternatif yang dibangun, tetapi juga pada masyarakat yang bekerja sama secara sukarela, khususnya hidup dan bekerja pada komunitas mandiri yang kecil. Gagasan para visioner sejarah ini menyesuaikan diri dengan zaman modern untuk mempromosikan kesehatan untuk semua dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan saat ini bahwa perencanaan kota tidak hanya merujuk pada bentuk bangunan dan desain fisik, bahwa partisipasi seluruh masyarakat sangat penting dan, yang paling penting, pandangan harus diambil dari keseluruhan dan bukan hanya bagian-bagiannya. Pada akhirnya perencanaan kota mengalami perubahan besar dengan munculnya model dan strategi baru yang befokus pada pendekatan terpadu dan khususnya keberlanjutan jangka panjang. terdapat dua fitur utama sebagai bukti strategi baru yaitu (i) pengaturan zoning yang membagi kawasan berdasar fungsinya seperti permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran; (ii) pertumbuhan kepadatan rendah yang menghasilkan akses kendaraan sekaligus memperluas lahan terbangun (Center of Excellence for Sustainable Development, tanpa tahun). Ide ini disebut new urbanism atau perencanaan neo-tradisional, yang menekankan lingkungan pejalan kaki dengan kegiatan terjangkau dalam 5 menit, orientasi transportasi publik dan lahan campuran. Menyusul kemudian beberapa ide baru seperti Peter Calthorpe (1995) yang menekankan pentingnya perencanaan tercakup wilayah sekitar sehingga pusat kota tidak terisolasi tetapi terhubung dengan wilayah sekitar. Selanjutnya William McDonough (tanpa tahun) memperkenalkan pentingnya mengurangi dampak kegiatan manusia sambil menghasilkan
9 rancangan yang seiring keberadaan lingkungannya. Kemudian strategi baru yaitu Circular Metabolism, yang bertujuan memanfaatkan sumberdaya secara efisien pada lingkungan kecil dan distribusi ekonomis sumberdaya secara efektif pada skala kota. Intinya model ini bergerak dari model linear ke sirkular (Glasgow, tanpa tahun). 2.4.2 Perkembangan Kesehatan Masyarakat Sejarah kesehatan masyarakat dapat dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu a. Sanitasi tidak khusus (nonspecific sanitation). Bangsa Yunani berkeyakinan bahwa lingkungan berperan penting dalam menentukan campuran cairan dalam tubuh manusia sehingga manusia sebaiknya mencari lokasi yang tepat untuk bertempat tinggal. Sementara Bangsa Roma menekankan perlunya memperbaiki lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Belakangan muncul Teori Miasma yang menekankan pengaturan masyarakat dalam rangka mengendalikan udara buruk khususnya menggunakan kekuasaan pemerimtah untuk menjauhkan racun. b. Sanitasi khusus (specific sanitation). Ideologi yang dianut adalah teori kuman (germ theory) yang menyatakan bahwa terdapat agen khusus dari penyakit menular sehingga sebaiknya berfokus pada membersihkan kotoran buruk. Sehingga kesehatan masyarakat bergerak dari uapaya rekayasa menjadi upaya yang khusus berfokus pada perlawanan terhadap elemen khusus lingkungan. Namun pada era ini, perencanaan kota dan kesehatan masyarakat berjalan seiring. c. Imunisasi khusus. Konsep utama bahwa manusia tidak dapat mengendalikan seluruh patogen sehingga imunisasi menjadi langkah penting. Terjadi pergerakan dari sanitasi ke imunisasi sehingga model sosial menjadi model medis. d. Imunisasi tidak khusus. Praktisi kesehatan masyarakat mulai melihat melampaui imunisasi khusus karena dua alasan, (i) data menunjukkan bahwa orang meninggal karena hal selain penyakit menular, seperti pelecehan, bunuh diri dan tindakan kekerasan lainnya; dan (ii) asal usul kesehatan masyarakat lebih selaras dengan ideologi tidak khusus, yang menekankan keprihatinan masyarakat luas. Imunisasi tidak khusus berakar pada pengamatan bahwa kelaparan membunuh dalam banyak cara sebelum kelaparan benar- benar terjadi. Dengan banyaknya masalah kesehatan masyarakat, beberapa elemen harus ditangani agar benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang lebih besar.
10 Saat ini terdapat paradigma baru kesehatan masyarakat yang menegaskan bahwa pendulum kesehatan masyarakat bergerak kembali dari model medis ke model sosial. Model medis berfokus pada perorangan dan tindakan berupa perawatan penyakit. Berbeda dengan model sosial yang mempertimbangkan kesehatan sebagai keluaran dari status sosial ekonomi, budaya, keadaan lingkungan, perumahan, pekerjaan dan pengaruh masyarakat. Paradigma baru kesehatan masyarakat mempunyai 6 (enam) prinsip yang perlu menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan perkotaan dan pengembangan kota, yaitu (i) kesehatan bukan hanya tentang keberadaan penyakit atau disabilitas; (ii) Masalah kesehatan didefinisikan pada tingkat kebijakan; (iii) Kesehatan adalah masalah sosial; (iv) Peningkatan status kesehatan membutuhkan fokus jangka panjang pada pengembangan kebijakan; (v) Peningkatan status kesehatan memerlukan fokus utama pada perubahan kondisi dasar; (vi) Meningkatkan status kesehatan membutuhkan pelibatan pemimpin alami dalam proses perubahan. 2.4.3 Kaitan dan Implikasi Perencanaan Kota dan Kesehatan Masyarakat Lingkungan sosial dan fisik memegang peran utama dalam kesehatan masyarakat. Sementara sebagian besar profesi perencanaan berfokus seputaran rancangan dan menghasilkan lokasi yang tepat bagi masyarakat, sehingga profesi perencanaan dan kesehatan masyarakat secara nyata terikat satu dengan yang lain. Perencanaan perkotaan dapat berperan sebagai bentuk pencegahan utama dan penyumbang pada keluaran kesehatan melalui a. Pengendalian penyakit. Implikasi pertama masalah kesehatan masyarakat terhadap perencanaan kota berevolusi dari kebutuhan menjadi mengendalikan penyakit. Kondisi di kota baru industri pada abad ke-19 adalah tercela. Layanan dasar seperti perumahan dan keamanan yang memadai tidak ada. Pekerja industri hidup dalam kondisi penuh sesak tanpa paparan sinar matahari atau ventilasi (Mumford, 1961). Di bawah kondisi seperti itu, penyakit seperti tifus, kolera, demam kuning dan TBC tumbuh subur, menciptakan kerugian besar baik dari segi manusia maupun ekonomi (Duhl, 1999). Kebutuhan untuk mengendalikan penyakit pertama kali diwujudkan melalui upaya pembaru sanitasi pada abad kesembilan belas. Tujuan mereka adalah mengembalikan udara segar kota, air, ruang terbuka dan sinar matahari. Hal ini mendorong terbitnya Laporan Chadwick tentang kondisi sanitasi penduduk yang bekerja di Inggris yang berdampak sehingga terbit Undang-Undang Kesehatan Masyarakat 1848 (Chadwick, 1842 dalam Duhl, 1999). Pertama kali dalam sejarah Inggris memiliki komitmen menjaga kesehatan
11 penduduknya. Hal ini menjadi dasar pengendalian penyakit melalui inisiatif terkait perencanaan kota seperti saluran pembuangan, pengumpulan sampah, pengendalian hewan pengerat dan pemberantasan nyamuk. b. Pencegahan penyakit. Ketika pengetahuan ilmiah menjadi lebih maju dan lebih berpengaruh, fokusnya bergeser ke mengeksplorasi cara yang dapat mencegah penyakit. Dalam hal perencanaan kota, ini berarti, misalnya, memastikan bahwa tempat tinggal memiliki penerangan dan ventilasi yang memadai dan, baru-baru ini, meminimalkan paparan racun seperti asbes dan timbal. Gangguan afektif musiman (Seasonal affective disorder/SAD) adalah salah satu contoh penyakit yang berimplikasi pada bangunan desain. Manusia modern berada sepanjang hari dalam ruangan yang dapat mengganggu keluarnya hormon tertentu sehingga rancang bangunan untuk memperbaiki akses ke sinar adalah salah satu cara perencanaan kota menyumbang pencegahan penyakit seperti SAD (Aicher, 1998). c. Pencegahan kecelakaan. Perencana kota telah lama memberi perhatian langkah yang membantu mengurangi korban jiwa dan cedera karena kecelakaan. Kebijakan pengurangan kecelakaan yang paling tradisional selaras dengan keprihatinan perencana termasuk isu seperti kendali lalu lintas dan perencanaan, standar perkerasan, perencanaan lokasi stasiun pemadam kebakaran dan standar untuk peralatan taman bermain. Dalam hal ini, perencana adalah naif untuk berpikir bahwa kesalahan atas kecelakaan dapat ditimpakan pada manusia saja. Pendekatan yang lebih efektif mengenali interaksi antara manusia dan lingkungan, dan pentingnya lingkungan yang tidak menempatkan tuntutan yang tidak masuk akal pada manusia dan memperhitungkan kesalahan manusia d. Keselamatan. Keinginan untuk menciptakan tempat yang aman, telah lama menjadi agenda para perencana kota. Salah satu cara membalikkan iklim ketakutan masyarakat berada di ruang publik adalah meningkatkan desain, perencanaan dan pengelolaan kawasan publik sehingga terlihat dapat diakses dan digunakan dengan baik oleh sebagian besar masyarakat. Kesehatan adalah masalah sosial dan politik. Sehingga meningkatkan kondisi kesehatan kota di seluruh dunia, perlu dimulai dari masyarakat yang terlibat aktif dalam proses perubahan. Terakhir, fokus utama harus mengubah kondisi dasar - lingkungan berisiko - untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan jangka panjang, Prinsip utama adalah mengungkap dan mengkaji potensi
12 konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan perencanaan kota dan pengambilan keputusan. Informasi ini penting untuk memahami bentuk intervensi yang diperlukan untuk menciptakan perencanaan kota yang sehat. a. Keselamatan. Keamanan masyarakat telah jauh meningkat melalui kode bangunan dan kebijakan lainnya. Larangan penggunaan asbes sebagai bahan bangunan adalah contoh terkini kontribusi perencanaan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Pada saat yang sama, elemen desain tertentu dan perencanaan dapat menjadikan kondisi keamanan yang buruk bagi warga masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Menjadi penting bagi perencana mempertimbangkan kebijakan perencanaan kota dalam konteks keseluruhan masyarakat b. Polusi. Perencanaan kota berkontribusi terhadap polusi udara, air, dan jenis lainnya dan pada saat yang sama berperan dalam pencegahannya. Sebagian besar negara maju telah bergantung pada mobil sebagai moda transportasi utama. Budaya "mobil-sentris" telah berkembang, dan ini tidak dapat disangkal menjadi faktor utama pencemaran udara. c. Perumahan. Desainer dan perencana harus sepenuhnya menyadari pentingnya lingkungan perumahan. Perhatian terhadap konsekuensi sosial dan ekologi bagi seluruh komunitas adalah kuncinya. Ketika mempertimbangkan desain rumah yang sehat, maka perlu memberi perhatian pada keseimbangan antara kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat dunia yang lebih besar. Jenis tempat tinggal juga dikaitkan dengan perasaan kesepian dan keterasingan, khususnya di kalangan orang tua dan wanita. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tinggal di apartemen bertingkat tinggi di pusat kota (Lindheim dan Syme, 1983). d. Kekerasan. Masalah kesehatan yang telah kita diskusikan sejauh ini memiliki hubungan langsung dan logis dengan perencanaan kota. Kekerasan sebagai implikasi kesehatan tidak langsung dari perencanaan kota. Walaupun demikian, masalah kesehatan masyarakat ini berakar pada pola pembangunan perkotaan. Lokasi toko senjata dapat berfungsi mengurangi tingkat penjualannya. e. Pemecahan (fragmentation). Kebijakan perencanaan kota telah menyebabkan peningkatan rasa fragmentasi di masyarakat perkotaan. Literatur tentang hubungan sosial menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil kesehatan yang positif di antara mereka yang memiliki ikatan sosial yang kuat.
13 Fragmentasi tidak hanya memengaruhi individu komunitas, tetapi juga memiliki manifestasi ekonomi. Interaksi informal lebih mudah terjadi ketika tidak ada fragmentasi sehingga penanganan isu dilakukan sendiri oleh masyarakat yang berarti pengeluaran pemerintah daerah menjadi berkurang. f. Ekologi. Hubungan antara lingkungan dan kesehatan bukanlah hal baru dalam bidang kesehatan masyarakat. Banyak negara industri memiliki kebijakan untuk mengatur udara dan air bersih selain pengendalian perumahan dan bahaya industri. Hal ini membuktikan lebih lanjut tentang perlunya perencanaan kota yang sehat. Akhirnya, perencana kota harus memahami dan menerima bahwa hasil rancangannya memiliki konsekuensi, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi menyebabkan kesehatan yang buruk dalam masyarakat 2.4.4 Perencanaan Kota yang Sehat Thomas McKeown (1971) memberikan bukti tak terbantahkan tentang perlunya prinsip perencanaan mempertimbangkan kesehatan. Dia menyelidiki berbagai ukuran yang digunakan dari pertengahan 1800-an hingga saat ini yang menghasilkan peningkatan kesehatan umum dan tingkat kematian yang lebih rendah, dan menyimpulkan bahwa kemajuan dalam sistem medis memiliki dampak yang kurang signifikan pada umumnya terhadap peningkatan kesehatan daripada perubahan struktur fisik dan sosial masyarakat (Duhl, 1999). Dengan kata lain, rekayasa komunitas dalam konteks perkotaan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan sebelum pengenalan layanan medis yang telah menjadi fokus kesehatan dan penyakit. Penelitian McKeown memberikan dukungan yang luar biasa untuk gagasan desain fisik itu memengaruhi perilaku. Oleh karena itu, perencana memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pencegahan primer yang dimaksudkan untuk menggagalkan penyebaran penyakit dan yang terkait kerugian manusia dan ekonomi. WHO melalui Proyek Kota Sehat telah mengembangkan pemahaman tentang kesehatan yang berhubungan dengan semua prinsip perencanaan kota yang sehat. Sekali lagi, prinsip ini ditujukan untuk menyediakan kerangka kerja sebagai panduan dalam desain dan pengembangan kota. Meskipun dimaksudkan sebagai pedoman umum, prinsip ini sangat penting untuk proses penciptaan dan mempertahankan kota yang sehat, sebagai berikut.
14 a. Keadilan untuk Semua. Semua orang harus memiliki hak dan kesempatan untuk mewujudkan seluruh potensinya dalam kesehatan. b. Promosi kesehatan. Rencana kesehatan kota harus bertujuan untuk mempromosikan kesehatan dengan menggunakan prinsip yang diuraikan dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, yaitu membangun kebijakan publik yang sehat; menciptakan lingkungan yang mendukung; memperkuat kegiatan masyarakat dan mengembangkan keterampilan pribadi; serta reorientasi pelayanan kesehatan. c. Kegiatan lintas sektor kesehatan tercipta dalam suasana keseharian dan dipengaruhi oleh kegiatan dan keputusan sebagian besar kalangan masyarakat. d. Partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terinformasi, termotivasi dan berpartisipasi aktif adalah elemen kunci untuk menetapkan prioritas, membuat dan melaksanakan keputusan. e. Lingkungan yang mendukung. Sebuah rencana kesehatan kota harus membahas penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung. Ini termasuk masalah tentang ekologi dan keberlanjutan serta jaringan sosial, transportasi, perumahan dan masalah lingkungan lainnya. Pertanggungjawaban keputusan oleh politisi, eksekutif senior dan manajer di semua sektor berdampak pada kondisi yang memengaruhi kesehatan, dan tanggung jawab atas keputusan tersebut harus dibuat secara eksplisit dan jelas dimengerti serta dalam bentuk yang dapat diukur dan dinilai kemudian. f. Hak damai. Perdamaian adalah prasyarat dasar untuk kesehatan dan pencapaian perdamaian adalah tujuan yang dapat dibenarkan bagi mereka yang ingin mencapai kualitas kesehatan maksimum bagi komunitas dan warga negara (WHO, 1997). 2.4.5 Pendekatan Alternatif Disadari sepenuhnya bahwa tidak ada satu formula tunggal untuk mengembangkan kota yang sehat. Oleh karena itu, proses perencanaan kota yang sehat pasti akan bervariasi dari satu kota ke kota lainnya bahkan dari kelompok ke kelompok. Keragaman budaya, agama, dan gaya hidup masyarakat, tidak menjadi kendala dalam perencanaan perkotaan yang sehat melainkan sebagai peluang. Perencanaan kota harus didukung oleh gaya kepemimpinan yang dinamis dan terbuka untuk berbagai konfigurasi. Misalnya, harus terbuka untuk kolaborasi dan tindakan dari ‘bawah ke atas’. Perencanaan kota yang sehat dengan demikian memberi ruang bagi warga sebagai pemimpin dan kebutuhan kepemimpinan katalitis dari perencana. Perencana menjadi pemimpin
15 publik yang efektif ketika berfungsi sebagai katalisator yang jangkaunnya melampaui batas tradisional untuk terlibat, berdiskusi, dan menengahi di antara kelompok pemangku kepentingan yang beragam (Luke, 1998) a. Perencana sebagai pendidik: 10 Komitmen Profesi kesehatan masyarakat telah menghabiskan banyak waktu untuk menegaskan kembali cara yang lebih efektif untuk membuat dampak kesehatan masyarakat yang benar- benar positif. Banyak penelitian dan pengalaman praktis terkait kesehatan masyarakat berbasis masyarakat. Secara khusus, upaya ini telah mengembangkan parameter atau “komitmen” untuk pendidik kesehatan masyarakat yang tertarik dalam mengatur dan membangun. "Sepuluh komitmen pendidikan kesehatan masyarakat" Merry Minkler dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mempromosikan perencanaan kota yang sehat. Komitmen tersebut adalah sebagai berikut (Minkler, 1994) i. Mulai dari keberadaan orang-orang: Jika kita mulai dengan masyarakat dan bukan agenda organisasi, kami menegaskan komitmen dan keyakinan pada kemampuan masyarakat untuk menilai kekuatan, kebutuhan dan tujuan masa depan. ii. Mengenali dan membangun kekuatan komunitas: Jangan pernah mengabaikan pentingnya mengidentifikasi dan membangun aset komunitas. Dalam perencanaan, kesehatan masyarakat dan sosial bidang jasa, terlalu sering terjadi fokus pada kebutuhan dan kekurangan masyarakat, yang melanggengkan hilangnya semangat dan harapan dalam masyarakat. iii. Hormatilah komunitas Anda – tetapi jangan menjadikannya suci: Apa yang disarankan di sini adalah, di satu sisi kita memang perlu melanjutkan dan memperdalam tradisi menghormati dan bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat Pada saat yang sama, berusaha menjunjung tinggi etika pribadi dan standar profesi. Dengan kata lain, kita tidak boleh membiarkan kepercayaan buta pada masyarakat mencegah kita melihat dan bertindak untuk keadilan sosial. iv. Membina partisipasi masyarakat elite: Komitmen ini mencerminkan kedalaman kepercayaan pada orang-orang dan pengakuan bahwa para profesional memiliki keterbatasan yang sangat nyata terkait pengetahuan tentang yang sebenarnya terjadi di tingkat masyarakat.
16 v. Tertawa adalah obat yang manjur. Menghadapi penyakit sosial yang ada saat ini bisa sangat menyakitkan dan pekerjaan yang sangat sulit. Beratnya masalah yang ditangani seharusnya tidak menghalangi kita mengingat bahwa tertawa adalah obat yang baik. vi. Pendidikan kesehatan bersifat mendidik – tetapi juga bersifat politis: Mempromosikan dan meningkatkan status kesehatan mengharuskan semua yang terlibat untuk membingkai ulang masalah kesehatan dan solusinya dalam konteks politik, ekonomi dan sosial. vii. Jangan menolerir "isme" yang buruk: Dalam membingkai ulang masalah, distribusi kesehatan dan kesempatan hidup disesuaikan berdasar konteks ras, kelas dan gender. viii. Berpikir secara global, bertindak secara lokal: Dalam mempromosikan kesehatan terdapat kerumitan dalam menyeimbangkan bekerja pada tingkat mikro dan makro. Keseimbangan vital ini akan memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi tetapi perubahan tingkat makro yang lebih luas itu juga akan dipertahankan. Selain itu, yang lain menyarankan mengubah pernyataan ini untuk memastikan bahwa kita berpikir secara global dan lokal bersama-sama dan kemudian bertindak sesuai. ix. Menumbuhkan pemberdayaan individu dan masyarakat: Membangun banyak hal yang sudah disebutkan, komitmen ini mendorong pemberdayaan pendidikan kesehatan. Bukan memberikan kekuatan, melainkan menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan masyarakat dapat mengambil kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah hidupnya. x. Bekerja untuk keadilan sosial: Ini menekankan pengorganisasian dan advokasi kesehatan masyarakat dan keadilan sosial pada tingkat yang luas untuk mempromosikan perubahan sistematis. b. Komunitas dan Sistim sebagai Perangkat Kesehatan McKnight (1997) berpendapat bahwa profesional perlu melihat sistem dan masyarakat sebagai alat untuk mencapai masyarakat yang sehat. Untuk memahami kedua perangkat ini, analisis kritis dari desain, kapasitas dan penggunaan yang tepat diperlukan. Sistem biasanya paling baik dicontohkan oleh bagan organisasi yang dihubungkan oleh garis otoritas dan tanggung jawab. Ini membantu beberapa orang untuk mengelola
17 pekerjaan banyak orang. Selain itu, memastikan output standar dan kualitas terkendali. Sistem juga bergantung pada elemen sosial lainnya yaitu konsumen atau klien. Istilah komunitas agak kabur, karena tidak memiliki parameter yang ditetapkan dan orang dapat menjadi bagian dari satu atau beberapa komunitas, sehingga sulit untuk menyediakan satu definisi jelas untuk komunitas. Namun, komunitas memang berbagi fungsi umum tertentu. Alexis de Tocqueville (1835), seorang negarawan dan penulis Prancis, adalah orang pertama yang menganalisis dan mendeskripsikan masyarakat sebagai alat sosial. Pengamatannya terhadap orang Amerika Utara pada awal abad ke-19 memberikan alasan untuk menyimpulkan bahwa alat sosial ini, juga disebut sebagai asosiasi, menyediakan sarana untuk pertemuan yang beranggotakan orang biasa yang memiliki kekuatan untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan solusi terbaik dan bertindak untuk mengimplementasikan solusi tersebut. De Tocqueville juga mencatat melalui dukungan dari banyak asosiasi, sebuah forum unik dari kekuatan warga negara diciptakan (Duhl, 1999). c. Pemimpin Katalis. Kepemimpinan katalis bukanlah perangkat yang berasal dari gaya tradisional ‘atas-bawah’; lebih tepatnya, itu muncul dari semua lapisan masyarakat. Termasuk melibatkan pejabat publik, individu dari swasta, lembaga nirlaba dan pendidikan, aktivis komunitas dan relawan. Lukas (1998) menetapkan empat tugas spesifik dan saling terkait yang diyakini bersama-sama dapat memiliki dampak katalitis dalam menangani masalah masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan kota yang sehat. Keempat tugas tersebut adalah sebagai berikut (i) Memokuskan perhatian dengan mengangkat isu ke publik dan agenda kebijakan; (ii) melibatkan masyarakat dalam upaya tersebut dengan mengumpulkan beragam individu, lembaga, dan kepentingan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut; (iii) merangsang berbagai strategi dan pilihan tindakan; (iv) mempertahankan tindakan dan momentum dengan mengelola keterhubungan melalui pelembagaan yang tepat dan berbagi informasi dan umpan balik yang cepat. Pemimpin katalis lebih bersifat artistik dan organik daripada mekanistis dan berturutan. Keseluruhan tugas ini sangat penting bagi perencana kota.
18 d. Penilaian Komunitas Sehat. Penilaian menjadi suatu keniscayaan, namun penilaian harus dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat jika benar-benar untuk mempromosikan kesehatan. Profesional kesehatan masyarakat dan perencana kota yang pekerjaannya digerakkan oleh asesmen kesehatan komunitas harus memahami dan mempromosikan penggunaan asesmen kesehatan komunitas, jika benar-benar tertarik untuk menciptakan kesehatan bagi semua. Terdapat 2 (dua) sumber data komunitas yaitu (i) penelitian dan (ii) cerita. Penelitian berdasar teori dan kaya dengan informasi, yang dilakukan oleh profesional atau akademisi. Sementara cerita merupakan informasi bersama komunitas. Tentu saja keduanya dapat saling melengkapi. Sementara metode survei dapat berupa (i) metode tanpa bertemu komunitas, dengan asumsi bahwa kebutuhan dan masalah komunitas telah tercantum dalam laporan statistik resmi; (ii) metode observasi yang membutuhkan kehadiran langsung di lokasi komunitas untuk mengamati keadaan lapangan dan keseharian komunitas; (iii) metode interaktif ketika peneliti dan komunitas berdiskusi langsung. Metode ini memungkinkan beragam data dan informasi dapat diperoleh. e. Mengembangkan dan mengelola koalisi Keadaan kota semakin rumit, sehingga kapasitas profesional sudah tidak memungkinkan untuk menghadapi permasalahan ini secara perorangan tetapi dibutuhkan gabungan kapasitas, sumberdaya melalui pengembangan koalisi. Kerangka kerja dasar bagi pengembangan koalisi dan kemitraan komunitas yang efektif mencakup (i) memahami makna koalisi yaitu beragam kelompok bekerja bersama untuk bekerjasama dan bersinergi. Menggunakan kerangka kerja sistim terbuka, Prestby dan Wandersman (1985) mengenali 4 (empat) elemen agar kolaborasi dapat berfungsi semestinya yaitu pengambilalihan sumberdaya, struktur organisasi, kegiatan dan pencapaian. Menurut Wandersman dkk. (1997) keberlangsungan koalisi bergantung pada kemampuan kelompok menetapkan tujuan, menghubungkan antara kebutuhan perorangan dan kelompok, menjalankan gaya kepemimpinan efektif dan proses pengambilan keputusan.
19 Kegiatan koalisi perlu dipastikan terlaksana. Dilengkapi dengan pengelolaan kegiatan seperti keanggotaan, perekrutan dan pelatihan anggota baru, latihan kepemimpinan dan resolusi konflik. Penggunaan konsep koalisi dan kemitraan sebagai perangkat bagi perencana kota mempercepat perubahan sosial adalah hal baru dan menarik. Namun diyakini cara ini akan terbukti bermanfaat dalam mewujudkan kota sehat. f. Perencanaan siklus hidup Untuk memastikan kesehatan buat semua, standar kesehatan harus mempertimbangkan masyarakat paling rentan. Pendekatan ini sudah jamak dilakukan. Hal ini juga berlaku bagi perencana kota yang perlu mempertimbangkan keragaman masyarakat baik dari sisi usia, suku, jenis kelamin, pendapatan, dan lainnya. Istilah yang dipergunakan adalah siklus hidup mulai dari lahir sampai lansia. 2.5 Perencanaan Kota Sehat 2.5.1 Gambaran Umum Rencana Kota Sehat Pengembangan kota sehat tidak dapat berjalan dengan sendirinya tetapi dibutuhkan sebuah Rencana Kota Sehat yang merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi arahan bagi pengembangan sebuah kota menuju terwujudnya kota yang sehat. Rencana kota sehat secara khusus dijelaskan oleh WHO (1997) sebagai rangkuman kegiatan utama pelaksanaan yang dipandang perlu dikembangkan dalam konteks pembangunan kota sehat yang berkelanjutan, sekaligus juga dikaitkan dengan Agenda 21. Rencana Kota Sehat menjadi kunci utama bagi pengembangan kesehatan masyarakat sebuah kota, sekaligus menjadi aspek penting dari pengembangan kota secara keseluruhan. Rencana ini juga sekaligus menunjukkan komitmen dan konsensus beragam pemangku kepentingan dalam mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat pada tingkatan kota. Rencana Kota Sehat bukan rencana perlindungan kesehatan tetapi merupakan gambaran visi masyarakat sehat dan berkelanjutan dan cara mewujudkannya yang merupakan konsensus para pemangku kepentingan dan dikembangkan secara kolaboratif (Queensland University of Technology, 1995). 2.5.2 Pertimbangan Dasar Rencana Kota Sehat Pertimbangan dasar perlunya rencana kota sehat adalah (i) dapat mendorong tantangan kesehatan dan kualitas hidup menjadi agenda pengambilan keputusan pemerintah, otoritas kesehatan dan organisasi terkait lainnya; (ii) aspek kesehatan terhubung dengan isu lingkungan;
20 (iii) merasionalisasi sumber daya yang langka, termasuk waktu dan tenaga orang; (iv) menetapkan dasar untuk memantau kemajuan inisiatif dan evaluasi kesuksesan; (v) mengembangkan dasar penganggaran untuk pengembangan layanan dan program untuk kesehatan; (vi) menunjukkan komitmen dari organisasi kota memberi peluang partisipasi masyarakat lebih besar dalam pengambilan keputusan; dan (vii) dapat meningkatkan kualitas perjalanan hidup di kota, daerah sekitar dan masyarakat dari waktu ke waktu (WHO, 1997). 2.5.3 Manfaat Rencana Manfaat rencana kota sehat setidaknya mencakup (i) memungkinkan pemerintah daerah untuk mengenali perannya dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat; (ii) membantu komunikasi antara organisasi dan promosi kemitraan; (iii) meningkatkan kesadaran akan faktor yang memengaruhi kesehatan dan implikasinya terhadap kebijakan dan pelaksanaannya; (iv) memberikan kesempatan untuk menangkal ketidaksetaraan dalam kesehatan; (v) meningkatkan profesionalitas dan keterampilan perencanaan; (vi) memasilitasi hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pengguna layanan; dan (vii) menciptakan dasar layanan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan. 2.5.4 Tantangan Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya kecenderungan para pemangku kepentingan tidak mau beranjak dari zona nyaman. Selain bahwa tawaran konsep kota sehat mungkin dipandang belum diterima secara umum. Selain kebutuhan waktu yang lama juga biasanya ditentang oleh para pihak politisi yang ingin hasilnya segera terlihat. Hal lainnya bahwa kekuasaan sangat berperan untuk menjamin rencana ini diterima dan dilaksanakan. Kekuasaan dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pihak lain. Kekuasaan dapat bermanfaat sekaligus menjadi ancaman. 2.5.5 Struktur Rencana Rencana kota sehat setidaknya mencakup (i) Gambaran status kesehatan penduduk kota dengan segala keragamannya; (ii) Uraian faktor kunci yang mendukung dan membatasi kesehatan penduduk; (iii) Penjelasan aspek kesehatan yang perlu ditingkatkan dan tujuan pencapaiannya; (iv) Penetapan prioritas utama; (v) Rincian keseluruhan kerangka kerja perubahan; (vi) Rencana pelaksanaan dalam kerangka waktu yang disepakati; (vii) Rangkuman contoh praktik baik; (viii) Proses pemantauan dan evaluasi pencapaian
21 2.6 Proses Penyususunan Rencana Persyaratan utama agar proses penyusunan rencana ini berhasil adalah kolaborasi antarlembaga dan pertisipasi masyarakat. Terkait partisipasi masyarakat, Brager dan Sprecht sebagaimana dikutip dalam Sheffield (1993) menunjukkan terdapat setidaknya 7 (tujuh) tingkatan partisipasi mulai dari yang terlemah sampai terkuat, sebagai berikut: a. Tanpa partisipasi, masyarakat bahkan tidak memperoleh informasi sama sekali b. Menerima informasi, pemerintah menyusun rencana dan mengundang masyarakat hanya untuk kebutuhan agar informasinya tersampaikan c. Konsultasi, pemerintah mencoba mempromosikan rencana. Berusaha untuk mengembangkan dukungan untuk memasilitasi penerimaan d. Saran, pemerintah menyampaikan rencana dan mengundang tanggapan. Mempersiapkan perubahan hanya jika benar-benar dibutukan e. Perencanaan bersama, pemerintah menyampaikan rancangan rencana yang dapat direvisi dan terbuka bagi perubahan dari masyarakat terdampak. Diharapkan perubahan tidak banyak f. Kewenangan didelegasikan, pemerintah mengenali dan menyampaikan masalah ke masyarakat. Masyarakat diminta menyusun keputusan yang akan disertakan dalam rencana g. Memegang kendali, pemerintah meminta masyarakat mengenali masalah dan menyusun tujuan kunci. Pemerintah mengawal proses penyusunan rencana. Sementara kerjasama pemerintah dan masyarakat sebagaimana dicontohkan oleh The Australian National Local Government Environmental Resource Network (NLGERN) dikenal dengan istilah CONSULTT, yaitu a. Clarifying (klarifikasi), kondisi saat ini melalui wawancara pemain kunci, survei sederhana, telaah literatur, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk menyiapkan makalah diskusi sebagai bahan pertemuan b. Opening up (membuka) isu pada semua pihak melalui distribusi makalah diskusi, menghadiri pertemuan masyarakat, menyelenggarakan lokakarya bagi kelompok khusus dan menyampaikan ide dihadapan forum publik c. Negotiating agreement dengan pemangku kepentingan masyarakat sebelum menyepakati komitmen. Hal ini untuk menghindari kesan masyarakat hanya menjadi tukang stempel
22 d. Synthesizing (sintesa) sumbangan pemikiran menjadi strategi umum untuk mencapai kesepakatan e. Undertaking (menyelenggarakan) uji strategi baik berupa studi kelayakan atau uji coba, sebelum proses memasuki penetapan keputusan f. Learning (belajar) dari pelaksanaan dan melaporkan kembali ke masyarakat dan petugas yang berwenang g. enTrenching (mengakar) pada masyarakat dan struktur pemerintah h. Taking (lakukan) berkeliling lagi, ulangi keseluruhan proses secara bertahap, sehingga sistim tetap tanggap dan fleksibel (Australian National University, 1994) Tahapan penyusunan rencana kota sehat setidaknya mencakup 7 (tujuh) tahapan yaitu a. Visi, yang merupakan kesepakatan pemangku kepentingan melalui penyamaan pandangan dilanjutkan dengan kesamaan komitmen terhadap perlunya rencana kota sehat dan visi serta manfaat bagi semua pihak. Beberapa kegiatan yang dapat membantu terwujudnya kesepakatan tentang visi, diantaranya adalah (i) konsultasikan dokumen yang akan diedarkan ke organisasi dan kelompok masyarakat; (ii) seminar publik untuk mengeksplorasi visi baru untuk kesehatan kota; (iii) lokakarya visi berbasis komunitas baik bagi anggota masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya; (iv) diskusi dengan media massa; (v) lokakarya pembangunan untuk mengeksplorasi manfaat kerja kolaboratif; (vi) seminar mensintesis rancangan rencana di kota yang sudah mendukung pendekatan ini. b. Pengelolaan Kegiatan, struktur pengelolaan proyek diklarifikasi termasuk komposisi tim proyek, peran dan tanggung jawab keduanya. c. Pengumpulan Data, mencakup data kesehatan berikut faktor berpengaruh. Setelah data dipublikasikan, dibutuhkan rangkaian konsultasi publik dengan pertimbangan (i) memberi kesempatan masyarakat mendiskusikan dan memeriksa kebenaran data khsusnya survei masyarakat; (ii) memberi kesempatan masyarakat mengenali isu prioritasnya; (iii) menjaga agar masyarakat tetap peduli terhadap proses ini. d. Penetapan Prioritas, analisis data yang berujung kesepakatan prioritas e. Pengembangan Strategi, menyepakati tujuan, sasaran, strategi dan target terukur untuk menangani prioritas yang telah disepakati sebelumnya. Sasaran merupakan komitmen
23 menghasilkan keluaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Strategi adalah rencana mencapai sasaran. Seyogyanya strategi tersebut memenuhi beberapa hal berikut, yaitu (i) dapat dipahami secara menyeluruh. Mungkin beberapa tambahan waktu diperlukan untuk menjelajahi konteks seputar masalah seperti kebijakan saat ini, sikap pemain kunci dan faktor sosial; (ii) pemahaman yang jelas tentang karakteristik sasaran kelompok intervensi strategis, termasuk masalah usia, jenis kelamin, budaya dan sikap dan keyakinan mereka tentang masalah ini; (iii) Penelitian harus dilakukan terhadap strategi saat ini untuk menghindari duplikasi; (iv) Strategi dapat dicapai tetapi tidak dengan mengorbankan strategi yang dipandang menantang dengan memilih strategi yang jauh lebih mudah; (v) Strategi harus memberikan pencapaian jangka pendek sehingga baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat melihat kemanjurannya; (vi) Strategi mungkin termasuk memformalkan proses yang sudah ada. (vii) Target sebaiknya dapat dicapai, spesifik dan terukur, dalam jangka waktu tertentu, dan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan. Program adalah rencana kerja dari target yang mencakup (i) parameter tugas; (ii) rencana kegiatan; (iii) pelaksana; (iv) sumberdaya; (v) kerangka waktu; (vi) kriteria pemantauan dan evaluasi f. Merancang Rencana Kota Sehat, ketika rencana telah dirancang, dilakukan umpan balik ke dalam proses kembali untuk memastikan kebutuhan dan harapan masyarakat telah terpenuhi g. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, kemajuan dipantau, pencapaian ditelaah dan masukan disampaikan terhadap kemajuan untuk memastikan strategi terlaksana. Telaahan sebaiknya mencakup (i) penilaian pencapaian terhadap visi dan tujuan rencana; (ii) menggambarkan keadaan kesehatan terkait nasioanl; (iii) menentukan pencapaian target dan pelaksanaan strategi; (iv) diskusi kesuksesan dan kegagalan; (v) menguji perlunya target dinilai kembali (WHO, 1997). Pada dasarnya memang banyak ragam tahapan penyusunan rencana kota sehat seperti yang diperkenalkan oleh WHO Kantor Regional Eropa (2008) sebagai Proses Perencanaan Tiga Tahap (A three-stage planning process), yaitu a. Tahap Pertama: Membangun komitmen dan persiapan berupa membangun komitmen dengan pemangku kepentingan kunci, membentuk kelompok kepemimpinan, menyepakati
24 visi, mengumpulkan informasi, mengenali peluang dan kendala dan menentykan tujuan dan sasaran. b. Tahap Kedua: menyiapkan rencana, mencakup mengenali dan menentukan prioritas diantara beragam pilihan kebijakan rencana, program, pengembangan infrastruktur dan komunikasi baik pada Kawasan terbangun dan lingkungan sosial c. Tahap Ketiga: melaksanakan rencana dan mengukur keberhasilan, mencakup melaksanakan kegiatan dan intervensi, evaluasi kemajuan kerja dan berbagi pengalaman dan pembelajaran, serta telaah dan pengkinian rencana 2.7 Kaitan Kota Sehat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai kelanjutan Millenium Development Goals (MDGs), diluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada September 2015, sebuah kesepakatan pemimpin dunia yang mencakup 17 tujuan, 169 target dan 231 indikator. Kota Sehat yang dinisiasi oleh WHO juga merujuk pada TPB/SDGs tersebut. Semisal penentu klasik kesehatan merujuk target kemiskinan (TPB 1), makanan (TPB 2), dan air (TPB 6) termasuk juga ketidaksetaraan (TPB 10) atau baru-baru ini berpikir tentang kesehatan bumi seperti iklim dan ekosistim (TPB 13-15), sementara tata kelola yang semakin dikenali sebagai kunci mencapai kesehatan (TPB 16) (Moore dkk. 2016 dalam De Leeuw dan Simos ed., 2017). Sementara Kota Sehat senyatanya terhubung dengan TPB 11, yaitu ‘Mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan’. Walaupun demikian, promosi kesehatan merujuk pada target lain. Selengkapnya pada Tabel berikut. Tabel 1 Kaitan Kota Sehat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Sehat Tujuan 2 mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan Kota yang sehat dapat memastikan akses ke makanan yang aman, bergizi dan cukup dengan mengadopsi langkah kebijakan inovatif daripada memperbaiki lingkungan makanan melalui: (1) peningkatan akses ke pilihan sehat (misalnya pasar hijau); (2) memberdayakan masyarakat dengan informasi yang jelas untuk membuat pilihan yang lebih sehat (misal pelabelan kalori, pelabelan grafis); (3) membatasi atau disinsentif ketersediaan makanan dan minuman yang tidak sehat (misal kebijakan zonasi ekonomi) dan (4) membantu mengakhiri malnutrisi dengan pengiriman makanan padat gizi untuk orang miskin
25 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Sehat Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua Urbanisasi menjanjikan efisiensi, infrastruktur yang lebih baik, dan teknologi. Pendekatan kota sehat menjamin upaya ini meningkatkan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang lebih baik untuk masyarakat luas, serta pembuangan limbah yang tepat, manajemen polusi dan kebersihan yang baik. Permukiman formal dan informal memerlukan perhatian untuk standar sanitasi yang memadai Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Pendekatan kota yang sehat melihat perumahan dan sanitasi yang lebih baik, berkurang kepadatan penduduk dan perbaikan daerah kumuh sebagai prioritas kesehatan masyarakat. Perumahan dan sanitasi dibawah standar meningkatkan risiko TB dan penyakit yang ditularkan melalui udara lainnya, memungkinkan malaria, demam kuning, dan sekarang Zika berkembang biak, terutama ketika ada genangan air. Kota yang sehat juga mendorong perencanaan kota yang lebih baik memprioritaskan peningkatan akses ke sistim transportasi yang aman, ruang hijau publik, dan tanggap darurat terhadap bencana alam, yang bersama-sama mengurangi kematian lalu lintas jalan, meningkatkan kualitas udara, mempromosikan aktivitas fisik dan menyelamatkan nyawa dari bencana Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan yang merugikan lingkungan juga merugikan kesehatan, baik melalui pencemar udara, persediaan air tercemar atau kehilangan makanan. Oleh karena itu, kota yang sehat adalah kota yang berkelanjutan. Mereka mendorong perusahaan transnasional, dan mendukung individu, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan untuk kesehatan planet ini dan manusianya Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim Pendekatan kota yang sehat mengakui bahwa peristiwa cuaca ekstrim dapat berdampak nyata pada kesehatan, melalui gangguan rantai pasokan makanan, penyebaran air tercemar penyakit, menyebabkan migrasi, dan mengakibatkan cedera fisik. Kota yang sehat bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, sehingga meningkatkan kualitas udara dan mempromosikan aktivitas fisik (misalnya mengganti mobil dengan berjalan kaki dan bersepeda) secara bersamaan. Dengan jumlah penduduk yang besar, termasuk penduduk miskin, sekarang terkonsentrasi di kota-kota, pendekatan kota yang sehat adalah jalur utama menuju mitigasi perubahan iklim Kota kesehatan itu damai dan inklusif. Mereka membantu menghilangkan kekerasan dengan menyediakan tempat yang aman bagi orang untuk hidup, bekerja dan bermain. Mereka juga merintis tata kelola lintas sektoral yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk memajukan kesehatan, mencapai cakupan
26 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Sehat Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh kesehatan universal, dan memajukan target lainnya. Kota yang sehat, sebagai tempat alami untuk memulai atau memulai aktivisme sosial pro-kesehatan atau mendapatkan momentum, juga membantu menjamin akses keadilan untuk semua, termasuk yang terpinggirkan dan terlantar. Sumber: de Leeuw dan Simos, 2017.
27 Bab III Pembelajaran Mancanegara 3.1 Glasgow (Skotlandia) Glasgow sebuah kota berpenduduk 750 ribu jiwa menyusun rencana kota sehat dengan proses sirkular, dimulai dari Tim Pengarah dan disetujui oleh Tim Pengarah. Proses penyusunan dimulai begitu diperoleh komitmen dari Tim Pengarah untuk memperoleh akses ke pimpinan instnasi. Pimpinan Tim Rencana menyelenggarakan rangkaian pertemuan untuk merancang ulasan hasil kerja instansi. Tiap instansi menyediakan ulasan hasil kerjanya dan keterkaitan dengan gambaran besar kesehatan. Rancangan dokumennya dihasilkan setelah setahun termasuk wawancara perseorangan. Setelah konsultasi intensif, Tim Pengarah Kota Sehat, Otoritas Lokal, dan Otoritas Kesehatan menyetujui rancangan. Selanjutnya rancangan disebarkan untuk memperoleh tanggapan dari seluruh dinas terkait. Dibutuhkan waktu 3 (tiga) tahun menyelesaikan rancangan ini, dan hanya bisa dilakukan karena struktur kolaborasi yang kuat dan komitmen petinggi kota. Peluncuran dokumen bukan akhir proses tetapi awal tugas mengembangkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan menyusun rencana. Setelah rencana diterima dan diluncurkan, strategi pemantauan, telaah dan pengembangan disiapkan untuk memantau target strategis dan mengedepankan kolaborasi. Proses penyusunan rencana selengkapnya pada Gambar berikut. 3.2 Belfast (Irlandia) Secara umum, tujuan, sasaran dan keluaran Rencana Kota Sehat Belfast terlihat jelas menyampaikan pesan kolaborasi suatu keniscayaan. Adapun tujuan, sasaran dan keluaran Rencana Kota Sehat sebagai berikut. a. Tujuan, menghasilkan visi kesehatan masyarakat kota dan mengembangkan kebijakan dan strategi terpadu b. Sasaran (kolaborasi) adalah  Menyusun profil kesehatan kota, kuantitatif dan kualitatif, yang menggambarkan kesehatan penduduk dan keadaan lingkungannya
28 c. Memungkinkan masyarakat kota berpartisipasi dan memengaruhi proses penetapan keputusan tentang kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan publik d. Keluaran (outcomes) umum, adalah  Acuan bersama bagi seluruh instansi  Meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih baik dihasilkan dari proses yang akan memperkuat setiap program Rancangan dipresentasikan pada Tim Pengarah, lalu meminta tanggapan ke dinas terkait Rencana Kota Sehat diluncurkan Rancangan dipresentasikan pada Komite Kebijakan, Otoritas Kesehatan, Dewan Kota untuk persetujuan Rancangan diselesaikan dan dipresentasikan pada Tim Pengarah untuk persetujuan Pemantauan, evaluasi dan pengembangan konsultasi masyarakat terhadap rencana dan pengembangan struktur rencana masyarakat dan layanan terpadu Dukungan dan pengembangan menuju versi berikut dari rencana Siklus perencanaan berikut Gambar 2 Proses Pengembangan Rencana Kota Sehat Glasgow Proses dimulai Konsultasi Tim Proyek dan Komite Pengarah tentang proses penyusunan rencana kota sehat Kepala Dinas, Otoritas Lokal, Otoritas Kesehatan, dan Dewan Kota memilih perwakilan instansi setempat Pertemuan awal dengan perwakilan instansi. Diskusi pemikiran dasar, model kesehatan sosiopolitis, kondisi kesehatan kota dan proses penyusunan rencana Perwakilan menyiapkan Laporan (B) menggambarkan acuan keluaran kesehatan dalam dokumen perencanaan instansinya Rancangan final didistribusikan untuk konsultasi Rancangan final diproduksi, disatukan dengan komentar dan diskusi bersama perwakilan instansi Wawancara tahap kedua dengan perwakilan instansi untuk menegaskan rencana instansi terkait kesehatan dan target keluaran kesehatan yang menjadi bagian rancangan final Komentar dan Perubahan Rancangan rencana dibagikan ke seluruh instansi untuk konsultasi Rancangan rencana dipresentasikan pada Tim Pengarah untuk diskusi dan persetujuan. Mengingatkan Tim Pengarah untuk mendukung dan mempromosikannya di daerah pemilihannya Tim Rencana Kota Sehat menyusun rencana berdasar laporan, dokumen kerja, wawancara dan data kota Wawancara perorangan dengan perwakilan instansi terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi masa depan pekerjaannya. Ini memungkinkan tim rencana kota mendapat gambaran nyata Pertemuan ketiga. Menyimak rancangan dan menyelidiki peluang bekerja lintas instansi untuk memperbaiki keluaran kesehatan kota Perwakilan mengambil tanggungjawab menyusun rancangan Laporan (A) tentang pandangan, dukungan dan disusun oleh instansi terkait Pertemuan kedua menyelidiki tentang bagaimana seluruh layanan berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Seluruh pertemuan dikelola dan dilaporkan oleh Tim Proyek: seluruh wawancara dilaksanakan oleh Tim Proyek. Perlu perhatian terhadap keperluan Tim Proyek menyusun ulasan yang bagus tentang layanan kota Dari dua pertemuan terdahulu, tim rencana kota sehat menghasilkan rancangan dokumen menggambarkan penyediaan layanan 4kota dan kaitannya dengan keluaran kesehatan Sumber: WHO, 1997.
29 e. Keluaran tertentu, yaitu  kebijakan terpadu yang terlihat pada siklus perencanaan masa depan  peningkatan koordinasi antara penyedia layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat  keterlibatan masyarakat dalam perencanaan masa depan dan pengembangan kebijakan dan layanan setempat  memperkuat partisipasi masyarakat  komunitas etnis minoritas terlibat penilaian kebutuhan dan menyusun rencana tindak  Pengembangan bentuk kemitraan baru  Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan  Pembuktian kolaborasi antara instansi pemerintah yang mendukung keberlangsungan hidup jangka panjang masyarakat  Pembuktian bahwa kelompok sosial terpinggirkan terlibat dalam perencanaan kebijakan dan program  Pembuktian bahwa instansi mengembangkan kebijakan dan program berkelanjutan bekerjasama dengan masyarakat  Pembuktian peningkatan kapasitas masyarakat 3.3 Salzburg (Austria) Salzburg menjadi salah satu contoh karena pengalaman kota ini menunjukkan warganya yang luar biasa teknik partisipasinya, dan menganjurkan transportasi pejalan kaki. Sebagian besar pertumbuhan yang dialami oleh kota Salzburg telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, dan sebagian besar memang demikian dipandang oleh warga sebagai jelek, tidak berbentuk dan tidak manusiawi. Di puncak pertumbuhan kota, ditambah dengan ancaman pembangunan jalan raya baru, warga membentuk kelompok advokasi "kota tua." Individu dari kelompok ini akhirnya terpilih untuk posisi di Dewan Kota dan hari ini telah mengubah proses partisipasi warga di Salzburg. Dari transisi ini, Salzburg telah mewujudkan empat reformasi besar, yaitu (i) rencana sabuk hijau di sekitar kota dan penghapusan kebijakan masa lalu yang menyisihkan cadangan 70% tanah kota untuk konstruksi baru; (ii) kelompok warga memprakarsai proyek untuk merenovasi pusat kota bersejarah; (iii) reformasi arsitektur besar-besaran; (iv) sebuah kebijakan lalu lintas yang baru
30 untuk seluruh kota telah disusun, memberikan prioritas pertama untuk pejalan kaki, kedua untuk pengendara sepeda, ketiga untuk angkutan umum dan terakhir mobil. Contoh kasus ketika pada tahun 1982 kota Salzburg mulai menerapkan jalur pejalan kaki zona yang telah dijanjikan selama lebih dari 15 tahun. Karena konflik kepentingan, tidak ada penyelesaian dapat dicapai untuk memulai proyek, tetapi melalui metode eksperimental pemerintah kota Salzburg bekerja langsung dengan warga untuk melakukan proses perencanaan, rencana zona pejalan kaki dibuat dan disetujui hanya dalam enam bulan. Selain itu, dua tahun setelah selesainya rencana tersebut, 80% populasi menyetujui pembangunan, 10% ragu-ragu dan 10% lainnya ingin melihat pendekatan yang lebih liberal. Dalam kasus Salzburg, perencanaan perkotaan yang sehat tidak hanya menghasilkan efek kesehatan manusia yang positif, tetapi juga efek ekonomi yang positif (Crowhurst dan Lennard, 1987). 3.4 Vancouver (Kanada)4 Visi Kota Sehat untuk Semua Vancouver adalah sebuah kota tempat bersama-sama menciptakan dan terus meningkatkan kondisi yang memungkinkan kita semua menikmati tingkat kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin. Kerangka kerja mencakup pernyataan visi yang jelas dan 3 (tiga) fokus yaitu masyarakat sehat-pelayanan dasar; masyarakat sehat-keterkaitan budi daya; lingkungan sehat-jaminan kelayakan hidup. Termasuk 12 tujuan selama 10 tahun. Sejumlah prinsip dan asumsi panduan membentuk pengembangan fase pertama dari Strategi Kota Sehat dan akan terus menjadi pedoman bekerja saat bergerak maju. Di bawah ini adalah 4 Disarikan dari City of Vancouver. A Healthy City for All. Vancouver’s Healthy City Strategy 2014-2045. Phase 1.
31 ringkasan dari prinsip dan asumsi tersebut yang meliputi: a. Pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang kesehatan dan kesejahteraan: b. Pemenuhan hak dasar dan kebebasan. Hak-hak dasar dan kebebasan dijamin di bawah Piagam Hak dan Kebebasan, , c. Kesehatan dan kesejahteraan untuk semua bersifat universal untuk semua warga negara dan terfokus pada populasi tertentu yang paling rentan terhadap ketidakadilan kesehatan. d. Pencegahan dan berorientasi ke hulu. Prioritas ke pencegahan kesehatan yang buruk bukan intervensi krisis. e. Kesehatan dan kesejahteraan adalah urusan semua orang. Kesehatan dan kesejahteraan Vancouver harus melibatkan masyarakat luas, swasta, dan semua penduduk, termasuk yang paling terdampak. f. Lingkungan ekologi yang sehat. Semua orang berhak untuk hidup dalam lingkungan sehat, dengan kesadaran akan polutan dan kontaminan yang dapat menyebabkan kerusakan. g. Kebutuhan inovasi. Dibutuhkan inovasi sosial dan cara berpikir dan bertindak berbeda yang secara nyata membuat kemajuan terhadap penanganan masalah yang rumit. h. Mengaktifkan dampak kolektif. Upaya dipadukan di seluruh institusi kota dan mitranya i. Fokus investasi dan tindakan berdasarkan bukti. j. Memantau, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan. Menilai kemajuan, membuat perubahan berdasarkan evaluasi, dan mengkomunikasikan hasilnya. k. Kepemimpinan. Kota akan terus berlanjut menunjukkan kepemimpinan dalam kesehatan dan kesejahteraan,
32 Bicara Kota Sehat untuk Semua, proses keterlibatan publik yang luas, dan inisiatif lainnya dilakukan dalam kemitraan dengan organisasi Vancouver Coastal Health (Kesehatan Pesisir Vancouver) dan pemangku kepentingan lainnya. Penduduk diminta mengajukan ide terbaik dan paling berani untuk mewujudkan kota yang sehat untuk semua. Prosesnya menjangkau lebih dari 10.000 orang yang menggunakan berbagai format, termasuk platform daring, percakapan Twitter, situs web kota, lokakarya langsung, dan lab gagasan, dan dialog dengan berbagai kelompok. Salah satu hasilnya adalah Strategi Kota Sehat Vancouver (lihat Gambar berikut) Berdasar hasil analisis WHO, ditemukan 4 (empat) persyaratan agar pelaksanaan strategi jangka panjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana baik dan efektif, yaitu (i) komitmen politik tingkat tinggi yang menjadikan kesehatan, kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan menjadi nilai inti dalam visi dan kebijakan kota; (ii) berbagi visi, pemahaman dan komitmen terkait pendekatan kesehatan masyarakat yang sistimatik dan terpadu; (iii) proses dan struktur organisasi untuk mengoordinasikan, mengelola dan mendukung perubahan dan memasilitasi kegiatan dan keterlibatan aktif masyarakat; (iv) peluang bermitra dan berjejaring dengan kelompok masyarakat dan lembaga berbadan hukum maupun tidak. 3.5 Kota Sehat Kawasan Pasific Barat WHO5 Belajar dari berbagai kota di Kawasan Oceania, WHO menyimpulkan terdapat 8 (delapan) faktor kunci Kota Sehat, yaitu a. Pemberdayaan perorangan dan komunitas. Pemberdayaan perorangan merujuk pada kemampuan perorangan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan hidupnya. Pemberdayaan komunitas, yang merupakan tujuan penting dalam kegiatan kesehatan 5 Dikutip dari de Leeuw dkk. (2017). Healthy Cities, Urbanisastion and Healthy Island: Oceania dalam de Leeuw dan Simos (2017). Healthy Cities. The Theory, Policy and Practice of Value-Based Urban Planning. Springer.
33 masyarakat, melibatkan perorangan untuk memperoleh pengaruh lebih besar dan kendali terhadap penentu kesehatan dan kualitas hidup komunitas. b. Keterlibatan seluruh sektor, mengarah pada meningkatnya kepedulian dampak kesehatan dari kebijakan dan praktik institusi berbagai sektor dan memasilitasi kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat. c. Keberlanjutan lingkungan, dimaknai sebagai memenuhi kebutuhan tanpa merusak kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan dalam jangka panjang d. Efisiensi energi, adalah metoda utama yang memungkinkan kota mencapai keberlanjutan lingkungan, mempertimbangkan energi dari sumber tidak terbarukan yang tidak berkelanjutan. Manfaat kota efisien energi dari kebijakan yang mendorong komunitas dan industri mempertahankan standar hidup dengan intensitas energi rendah. e. Sistim kesehatan berbasis kesetaraan, termasuk akses universal terhadap layanan perawatan kesehatan, informasi dan kualitas perawatan lebih baik f. Mengurangi kemiskinan perkotaan ekstrim. Hal ini berarti menjamin bahwa tidak satupun yang hidup pada kawasan sangat miskin mempunyai akses terbatas pada kebutuhan dasar (makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan perawatan kesehatan). Kemiskinan parah dimaknai sebagai masyarakat yang hidup hanya dengan kurang dari USD 1 per hari. g. Ungkapan keragaman budaya dan nilai spiritual. Masyarakat bebas memperoleh hak dasarnya dan untuk mengungkapkan budaayanya seperti juga nilai spiritual. h. Penegakan keamanan dan keselamatan. Kebijakan keamanan, persiapan darurat dan keselamatan tempat kerja dan komunitas disusun dan ditegakkan pad semua tingkatan, khususnya pada kota, komunitas dan rumah tangga. 3.6 Kota Sehat Republik Korea. Kota di Korea secara konsisten mengembangkan kemitraan, dengan fokus yang beragam. Kolaborasi pemerintah-akademik telah melibatkan tenaga akademik sejak awal pendataan, analisis profil kesehatan, serta perencanaan dan evaluasi terkait sejumlah Kota Sehat. Fokus komunitas yang kuat adalah karakteristik lain dari kemitraan publik-swasta Guro- gu di Seoul, yang misalnya menekankan proyek dipimpin masyarakat, warga masyarakat bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanpa campur tangan dari pejabat kota, sehingga melibatkan dan menyatukan warga dan mengembangkan jaringan sosial yang erat.
34 Bab IV Kesimpulan dan Agenda Strategis 4.1 Kesimpulan Perencanaan kota selama ini masih jarang yang secara khusus mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai prinsip dasar perencanaan. Perencanaan kota masih banyak ditentukan oleh aspek fisik seperti infrastruktur maupun lingkungan. Baru belakangan ini kemudian perencana kota menyadari bahwa hasil rancangannya memiliki konsekuensi, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi menyebabkan kesehatan yang buruk dalam masyarakat. Hal ini yang mendorong kemudian sejak tahun 1970an, WHO memperkenalkan konsep Kota Sehat sebagai upaya menjadikan kesehatan sebagai bagian dari arus utama perencanaan kota. WHO melakukan uji coba Kota Sehat pada beberapa kota di Eropa, yang pembelajarannya menjadi sangat bermanfaat dalam mewarnai ragam cara perencanaan Kota Sehat secara khusus dan perencanaan kota secara umum. Konsep Kota Sehat terkait dengan Agenda Pembangunan Global seperti Agenda 21, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan demikian, pengembangan Kota Sehat juga dapat merupakan bagian dari upaya pencapaian agenda global tersebut. Berbeda dengan konsep pengembangan kota lainnya, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi suatu keniscayaan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi Kota Sehat. Aspek kesehatan yang menjadi fokus utama Kota Sehat merupakan bagian dari keseharian masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Kota Sehat. Selain itu, berdasar pembelajaran uji coba Kota Sehat di mancanegara, selengkapnya faktor yang memengaruhi keberhasilan mewujudkan Kota Sehat adalah: a. Dukungan politik. b. Kepemimpinan c. Kerjasama lintas intitusi pemerintah d. Kolaborasi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah e. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan f. Ketersediaan Rencana Kota Sehat yang disusun secara kolaboratif
35 g. Pemberdayaan pemangku kepentingan h. Pemanfaatan kearifan lokal Konsep Kota Sehat telah cukup lama diterapkan di Indonesia tapi memang gaungnya kurang terdengar. Salah satu penyebabnya adalah konsep ini tidak menjadi arus utama dalam proses perencanaan pembangunan maupun proses perencanaan kota. Pengembangan Kota Sehat di Indonesia masih terkesan sporadik. 4.2 Rekomendasi Strategis Beberapa rekomendasi strategis dalam menerapkan konsep Kota Sehat di Indonesia, sebagai berikut a. Momentum pandemi Covid-19 sebenarnya dapat menjadi pintu masuk bagi upaya pengarusutamaan kesehatan dalam pengelolaan kota melalui penerapan konsep Kota Sehat. Untuk itu, upaya advokasi kepada pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat dilakukan secara berkala. Termasuk juga upaya sosialisasi di kalangan profesional dan pegawai pemerintah. b. Upaya pengarusutamaan konsep kota sehat dapat didukung melalui internalisasi konsep Kota Sehat kedalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional (RPJPN-RPJMN) maupun daerah (RPJPD-RPJMD). Saat ini merupakan waktu yang tepat dengan mempertimbangkan adanya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, dan akan diikuti segera dengan penyusunan dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D. Selain itu, konsep Kota Sehat juga pada saat yang bersamaan dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan yang sedang dalam pembahasan. c. Selanjutnya internalisasi juga dapat dilakukan melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (RTRWP/K) dengan menambahkan item terkait kesehatan masyarakat. d. Keberadaan wadah pemangku kepentingan menjadi sangat bermanfaat untuk menjaga momentum kolaborasi diantara pemangku kepentingan. Wadah ini walaupun sebaiknya dipimpin oleh pemerintah namun tidak mengurangi pentingnya mempertahankan sifat egaliter, fleksibel dan terbuka dari wadah kolaborasi ini. Pada program Kota Sehat Indonesia, wadahnya diberi nama Forum Kota Sehat. Untuk menjaga konsistensi kemanfaatan Forum Kota Sehat, sebaiknya disepakati peta jalan, berikut agenda
36 strategisnya. Dengan demikian, keberadaan forum lebih bermanfaat dan bukan sekedar pelengkap. e. Uji coba terbatas pada beberapa provinsi maupun kabupaten/kota dapat dilakukan untuk menghasilkan gambaran Kota Sehat yang sesuai konteks Indonesia. Uji coba ini juga sekaligus dapat menghasilkan quick wins untuk menarik perhatian pengambil keputusan. Sebagaimana motto ‘seeing is believing’ (lebih mudah dipercaya jika telah terlihat hasilnya). f. Dokumentasi hasil pelaksanaan Kota Sehat di Indonesia selama ini perlu dikumpulkan dan ditelaah sebagai bahan pembelajaran pemangku kepentingan terkait. g. Seyogyanya disiapkan peta jalan penerapan Kota Sehat di Indonesia oleh pihak terkait secara kolaboratif, dalam hal ini dinisiasi oleh Forum Kota Sehat Indonesia.
37 Daftar Rujukan Aicher, J. (1998). Designing healthy cities: prescriptions, principles and practice. Malabar, Florida, Krieger Publishing Company. Australian National University (1994). Towards local sustainable development: a toolkit of strategies. Canberra, National Local Government Environmental Resource Network Belfast Healthy City Project (1996). Belfast city health plan strategy document. Belfast, Calthorpe, P. (1995). A new metropolitan strategy. Diakses pada April 1999 melalui http://www.transact.org/nov95/anew.htm Center of Excellence for Sustainable Development (tanpa tahun). Introduction. http://www.sustainable.doe.gov/landuse/luintro.htm diakses pada April 1999. Chadwick, E. (1842). Report on the sanitary condition of the labouring population of Great Britain. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1842. City of Vancouver (2021). A Healthy City for All. Vancouver’s Healthy City Strategy 2014-2045. Phase 1. Corburn, Jason (2009). Toward the Healthy City. People, Places and the Politics of Urban Planning. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. Crowhurst, Rennard, S.H. dan Lennard, H.L. (1987). Livable cities. Southampton, NY, Gondolier Press. De Leeuw, Evelyn dan Jean Simos ed. (2017). Healthy Cities. The Theory, Policy, and Practice of Value-Based Urban Planning. New York, Springer. Duhl, L. J. dan A. K. Sanchez (1999). Healthy Cities and The City Planning Process. A Background Document on Links Between Health and Urban Planning, Copenhagen, Denmark, WHO Regional Office for Europe. Edwards, Peggy dan Agis D. Tsouros (2008). A Healthy City is an Active City: A Physical Activity Planning Guide. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Glasgow, C. (tanpa tahun). Local action – global solution, a strategy for a sustainable city. Diakses pada April 1999 melalui http://www.archinet.co.uk/andromeda/top.html Hall, P. (1996). Cities of tomorrow. Malden, MA, and Oxford, Blackwell Publishers. Kementerian Kesehatan (2010). Kemajuan Program Kota/Kabupaten Sehat. Jakarta. Lindheim, R. dan Syme, L. (1983). Environments, people and health. Annual review of public health, 4: 335–359. Luke, J. (1998). Catalytic leadership: strategies for an interconnected world. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
38 McKeown, Thomas (1979). The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis?. Princeton, New Jersey. Princeton University Press McDonough and Partners. Firm principals. Diakses pada April 1999 melalui http://www.mcdonough.com/principals.html Minkler, M. (1994). Ten commitments for community health education. Health education research, 9: 527–534. Mulasari SA. (2019). Membangun Kota Sehat (Healthy City) Menuju Indonesia Sehat Berkemajuan. Jurnal Pemberdayaan; 2(2):187-94. Diakses pada tanggal 1 April melalui https://doi.org/10.12928/jp.v2i2.419 Mumford, L. (1961). The city in history. its origins, its transformations and its prospects. New York, Harcourt, Brace and World Inc. Ottawa Charter for Health Promotion (1986). Health promotion, 1(4): iii-v. Palutturi, Sukri (2013). Healthy Cities Implementation in Indonesia: Challenges and Determinants of Successful partnership development at local government level. Dissertation. Griffith School of Environment. Science, Environment, Engineering and Technology. Griffith University Pearce, D. Sustainable development: the political and institutional challenge. In: Kirkby, J. et al., ed. Sustainable development: the Earthscan reader. London, Earthscan Publications, hal. 287–90. Queensland University of Technology (1995). Municipal public health planning: a resource guide. Queensland, Healthy Cities and Shires Project. Sheffield (1993). Community development and health: the way forward in Sheffield. Sheffield, Healthy Sheffield, 1993. Sherrief, Nigel (2008). Review of Brighton and Hove Healthy City Programme (Phase IV). Technical Report. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/301215223 pada tanggal 30 Maret 2023. Wanderman, A. dkk. (1997). Understanding coalitions and how they operate: an ‘open systems’ organizational framework dalam Minkler, M. ed. Community organizing and community building for health. New Brunswick, Rutgers University Press, hal 261–277 Whitehead, M. dan Dahlgren, G. (1991). What can be done about inequalities in health? The lancet, 338: 1059–1063. World Health Organization (1994). Constitution of the World Health Organization. Geneva, WHO basic documents. 40th ed. World Health Organization (1995). Building A Healthy City: A Practitioners Guide. A Step-By- Step Approach to Implementing Healthy City Projects in Low-Income Countries. GHeneva, World Health Organization (1997). City Planning for Health and Sustainable Development. European Sustainable Development and Health Series 2.

Recommended

Bab 1 SSK Jogja
Bab 1 SSK JogjaBab 1 SSK Jogja
Bab 1 SSK JogjaHarismayanti A
 
1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putih1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putihinfosanitasi
 
Manual A Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi
Manual A Advokasi dan Kelembagaan SanitasiManual A Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi
Manual A Advokasi dan Kelembagaan SanitasiJoy Irman
 
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaManual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
 
Manual C Penyusunan Strategi Sanitasi Kota
Manual C Penyusunan Strategi Sanitasi KotaManual C Penyusunan Strategi Sanitasi Kota
Manual C Penyusunan Strategi Sanitasi KotaJoy Irman
 
#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...
#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...
#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...Rustam Effendy
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxPAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxDebi2017
 

Recommended

Bab 1 SSK Jogja
Bab 1 SSK JogjaBab 1 SSK Jogja
Bab 1 SSK JogjaHarismayanti A
 
1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putih1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putihinfosanitasi
 
Manual A Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi
Manual A Advokasi dan Kelembagaan SanitasiManual A Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi
Manual A Advokasi dan Kelembagaan SanitasiJoy Irman
 
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaManual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
 
Manual C Penyusunan Strategi Sanitasi Kota
Manual C Penyusunan Strategi Sanitasi KotaManual C Penyusunan Strategi Sanitasi Kota
Manual C Penyusunan Strategi Sanitasi KotaJoy Irman
 
#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...
#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...
#1 Materi Pengantar Rapat Persiapan Advokasi percepatan Penyelenggaraan KKS 2...Rustam Effendy
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxPAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxDebi2017
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivUjang Sukarna
 
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docxemyubkn033
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbkMuh Saleh
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aTugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aLizaLutviana
 
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanMusrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanBudi Perdana
 
Manual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
Manual D Penyusunan Rencana Tindak SanitasiManual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
Manual D Penyusunan Rencana Tindak SanitasiJoy Irman
 
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045Dadang Solihin
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Pedoman pws-kia
Pedoman pws-kiaPedoman pws-kia
Pedoman pws-kiaSila Walfadila
 
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdfayaanur
 
Pembahasan (ozi)
Pembahasan (ozi)Pembahasan (ozi)
Pembahasan (ozi)Zurna Fida
 
Usaid lgsp penyusunan renstra skpd
Usaid lgsp penyusunan renstra skpdUsaid lgsp penyusunan renstra skpd
Usaid lgsp penyusunan renstra skpdBelajarEverything
 
Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 2016Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 201693220872
 
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011ervinayulianti
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliSutopo Patriajati
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010oswar mungkasa
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Oswar Mungkasa
 
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSPPenerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSPinfosanitasi
 
Perencanaan Skenario
Perencanaan SkenarioPerencanaan Skenario
Perencanaan Skenariooswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...oswarmungkasa1
 

More Related Content

Similar to KOTA SEHAT

Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivUjang Sukarna
 
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docxemyubkn033
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasismail1981
 
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aTugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aLizaLutviana
 
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanMusrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanBudi Perdana
 
Manual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
Manual D Penyusunan Rencana Tindak SanitasiManual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
Manual D Penyusunan Rencana Tindak SanitasiJoy Irman
 
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045Dadang Solihin
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdfayaanur
 
Pembahasan (ozi)
Pembahasan (ozi)Pembahasan (ozi)
Pembahasan (ozi)Zurna Fida
 
Usaid lgsp penyusunan renstra skpd
Usaid lgsp penyusunan renstra skpdUsaid lgsp penyusunan renstra skpd
Usaid lgsp penyusunan renstra skpdBelajarEverything
 
Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 2016Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 201693220872
 
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011ervinayulianti
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliSutopo Patriajati
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010oswar mungkasa
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Oswar Mungkasa
 
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSPPenerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSPinfosanitasi
 

Similar to KOTA SEHAT (20)

Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbk
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmas
 
Visi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmasVisi misi dan tujuan puskesmas
Visi misi dan tujuan puskesmas
 
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aTugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
 
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanMusrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan
 
Manual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
Manual D Penyusunan Rencana Tindak SanitasiManual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
Manual D Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi
 
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Pedoman pws-kia
Pedoman pws-kiaPedoman pws-kia
Pedoman pws-kia
 
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
 
Pembahasan (ozi)
Pembahasan (ozi)Pembahasan (ozi)
Pembahasan (ozi)
 
Usaid lgsp penyusunan renstra skpd
Usaid lgsp penyusunan renstra skpdUsaid lgsp penyusunan renstra skpd
Usaid lgsp penyusunan renstra skpd
 
Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 2016Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 2016
 
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010
 
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
 
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSPPenerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
Penerapan Perencanaan Strategis dalam Program PPSP
 

More from oswarmungkasa1

Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...oswarmungkasa1
 
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...oswarmungkasa1
 
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda StrategisMewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategisoswarmungkasa1
 
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...oswarmungkasa1
 
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota MancanegaraMewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegaraoswarmungkasa1
 
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...oswarmungkasa1
 
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota MancanegaraMewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegaraoswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...oswarmungkasa1
 
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola KolaboratifSekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola Kolaboratifoswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola KolaboratifTata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola Kolaboratifoswarmungkasa1
 
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan PembelajaranPengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaranoswarmungkasa1
 
Rencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi KolaboratifRencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi Kolaboratifoswarmungkasa1
 
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...oswarmungkasa1
 
Jakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient CityJakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient Cityoswarmungkasa1
 
Collaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient JakartaCollaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient Jakartaoswarmungkasa1
 
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus JakartaGreen Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakartaoswarmungkasa1
 
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan PenerapanKode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapanoswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan PublikTata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publikoswarmungkasa1
 

More from oswarmungkasa1 (20)

Perencanaan Skenario
Perencanaan SkenarioPerencanaan Skenario
Perencanaan Skenario
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
 
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda StrategisMewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
 
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
 
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota MancanegaraMewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
 
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
 
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota MancanegaraMewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola KolaboratifSekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
 
Tata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola KolaboratifTata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola Kolaboratif
 
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan PembelajaranPengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
 
Rencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi KolaboratifRencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi Kolaboratif
 
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
 
Jakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient CityJakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient City
 
Collaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient JakartaCollaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient Jakarta
 
Filosofi Pembangunan
Filosofi PembangunanFilosofi Pembangunan
Filosofi Pembangunan
 
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus JakartaGreen Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
 
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan PenerapanKode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan PublikTata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (14)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

KOTA SEHAT

  • 1. Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat Indonesia Oswar Mungkasa April 2023
  • 2. ii “First life, then spaces, then buildings the other way around never works.” Jan Gehl
  • 3. iii Sapa dari penulis Terima kasih sudah mengunduh, menyimpan, membaca, mendistribusikan bahkan turut menyampaikan langsung isi makalah panjang ini. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua demi almamater,bangsa dannegara Sedikit tentang Penulis Lahir lebih dari 59 tahun yang lalu di Makassar berlatar belakang pendidikan perencanaan kota dan wilayah (S1, ITB dan S2, GSPIA University of Pittsburgh USA) dan ekonomi publik (S3, UI). bekerja sepanjang hampir 40 tahun dimulai sejak mahasiswa sebagai konsultan berbagai perusahaan konsultan perencanaan kota dan wilayah, dilanjutkan sebentar sebagai peneliti pada pusat penelitian, selanjutnya menjadi pegawai sampai kepala cabang pembantu bank swasta nasional, akhirnya memilih menjadi PNS dengan karir awal pada lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sempat menjabat sebagai Direktur Tata Ruang dan Pertanahan (Bappenas), berpindah sebentar ke kementerian teknis sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Kementerian Perumahan Rakyat), dan sempat meniti karir pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Saat ini penulis menjadi fungsional perencana utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas. Selain juga bergabung dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu Housing and Urban Development Institute (HUD Institute), Dana Mitra Lingkungan, Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Hands for Help Portofolio penulis dapat dilihat pada https://www.academia.edu/oswarmungkasa https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa email : oswar.mungkasa63@gmail.com
  • 4. i DAFTAR ISI halaman Daftar Isi ……………………………………………………………………………….. i Daftar Tabel …………………………………………………………………………… ii Daftar Gambar ………………………………………………………………………… iii Daftar Singkatan ………………………………………………………………………. iv BAB I Pendahuluan ………...……………………………………………………….. 1 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………….. 1 1.2 Konteks Indonesia ………………………………………………………. 2 1.3 Kontribusi Telaahan …………………………………………………….. 2 BAB II Konsep Dasar Kota Sehat ………..………………………………………….. 4 2.1 Pemahaman Dasar ………………………………………………………. 4 2.2 Sejarah Perkembangan …………………………………………………. 6 2.3 Karakter Kota Sehat …………………………………………………….. 7 2.4 Kota Sehat dan Perencanaan Kota ……………………………………… 7 2.4.1 Perkembangan Perencanaan Kota ……………………………….. 7 2.4.2 Perkembangan Kesehatan Masyarakat ………………………….. 9 2.4.3 Kaitan Implikasi Perencanaan Kota dan Kesehatan Masyarakat ... 10 2.4.4 Perencanaan Kota yang Sehat …………………………………… 13 2.4.5 Pendekatan Alternatif ……………………………………………. 14 2.5 Perencanaan Kota Sehat ………………………………………………... 19 2.5.1 Gambaran Umum Perencanaan Kota Sehat ……………………... 19 2.5.2 Pertimbangan Dasar Rencana Kota Sehat ……………………….. 19 2.5.3 Melfast (Irlandia) anfaat Rencana ………………………………... 20 2.5.4 Tantangan ………………………………………………………… 20 2.5.5 Struktur Rencana ………………………………………………… 20 2.6 Proses Penyusunan Rencana ……………………………………………. 21 2.7 Kaitan Kota Sehat dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) … 24 BAB III Pembelajaran Mancanegara ………………………………………………… 27 3.1 Glasgow (Skotlandia) ………………………………………………………. 27 3.2 Belfast (Irlandia) ………………………………………………………… 27 3.3 Salzburg (Austria) ……………………………………………………….. 29 3.4 Vancouver (Kanada) …………………………………………………….. 30 3.5 Kota Sehat Kawasan Pasifik Barat ……………………………………… 32 3.6 Kota Sehat Republik Korea ……………………………………………… 33 BAB IV Kesimpulan …………………………………………………………………….. 34
  • 5. ii 4.1 Kesimpulan ………………………………………………………………. 34 4.2 Agenda Strategis …………………………………………………………. 35 Daftar Rujukan …………………………………………………………………………… 37
  • 6. iii Daftar Tabel Halaman Tabel 1 Kaitan Kota Sehat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan………….…. 24 Daftar Gambar Halaman Gambar 1 Penentu Utama Kesehatan …………………………………………………… 5 Gambar 2 Segi Tiga Kesehatan ………………………………………………...……… 5 Gambar 3 Proses Pengembangan Rencana Kota Sehat Glasgow (Irlandia) ……………. 8 Gambar 4 Visi, Fokus dan Tujuan Kota Vancouver …………………………………… 28 Gambar 5 Elemen Dasar Kota Sehat bagi Semua ………………………………………. 31 Gambar 6 Perangkat Kota bagi Keseharan dan Kesejahteraan ………………………….. 32
  • 7. iv Daftar Singkatan ADB Asian Development Bank BPS Badan Pusat Statistik MDG Millenium Development Goals NLGERN The Australian National Local Government Environmental Resource Network PBB Persatuan Bangsa-Bangsa RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RTRWK Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RUU Rancangan Undang-Undang SAD Seasonal Affective Disorder SDGs Sustainability Development Goals SP Sensus Penduduk TBC Tuberculosis TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan USD United State Dollar
  • 8. 1 BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Saat ini, lebih dari setengah penduduk dunia telah bertempat tinggal di kawasan perkotaan, atau mencapai sekitar 4 Miliar jiwa. Keadaan yang relatif sama terjadi dengan penduduk perkotaan Indonesia yang mencapai 56,7% (Badan Pusat Statistik/BPS, Sensus Penduduk/SP 2020). Bahkan sekitar 1 miliar penduduk dunia berada di kawasan kumuh dengan kondisi kekurangan air, sanitasi buruk, dan perilaku yang tidak sehat. Sementara Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) melaporkan, proporsi penduduk perkotaan Indonesia yang tinggal di daerah kumuh, permukiman informal, atau perumahan tidak layak sebanyak 30,6% dari total penduduk pada 2018. Proporsi ini meningkat 7,6 poin dari 23% pada 2010. Jumlah yang tidak sedikit yang setidaknya mencapai 80 juta penduduk. Sementara sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa tingginya urbanisasi yang berujung meningkatnya kekumuhan perkotaan dapat berdampak pada kondisi kesehatan kota yang buruk yang diakibatkan oleh kurang air bersih, sanitasi buruk, lingkungan tidak memadai, kejahatan meningkat, dan berjangkitnya penyakit baik menular maupun tidak menular (WHO, 2010). Keadaan perkotaan yang memburuk sudah diantisipasi oleh World Health Organization (WHO) atau lembaga kesehatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui peluncuran Program Kota Sehat WHO Eropa pada tahun 1986 untuk menyediakan arahan dalam menerapkan prinsip strategi WHO yaitu Kesehatan untuk Semua dan Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan (Health for All dan the Ottawa Charter for Health Promotion). Sejak itu, Kota Sehat berkembang menjadi gerakan global dengan keterlibatan Eropa yang kuat (Edwards dan Tsouros, 2008). Jaringan Kota Sehat WHO Eropa melibatkan pemerintah daerah dalam mengembangkan kesehatan melalui proses komitmen politik, perubahan kelembagaan, pembangunan kapasitas, berbasis perencanaan kemitraan dan kegiatan inovatif. Kota Sehat mempromosikan kebijakan dan perencanaan yang terpadu dan sistematis dengan penekanan khusus pada ketimpangan kesehatan dan kemiskinan perkotaan, kebutuhan kelompok rentan, tata kelola partisipatif dan faktor penentu kesehatan terkait sosial, ekonomi dan
  • 9. 2 lingkungan. Melalui Kota Sehat diupayakan memasukkan pertimbangan kesehatan dalam ekonomi perkotaan, regenerasi dan upaya pembangunan. Lebih dari 1.000 kota besar dan kecil dari lebih dari 30 negara di Wilayah Eropa terhubung melalui jaringan nasional, regional, metropolitan dan tematik serta Jaringan Kota Sehat Eropa (Edwards dan Tsouros, 2008). 1.2 Konteks Indonesia Pemerintah Indonesia menyadari kondisi ini dan melakukan beberapa langkah antisipatif dan penanggulangan Kawasan kumuh di Indonesia. Diantaranya melalui Program Kota Sehat mengikuti program yang diluncurkan oleh WHO. Program Kota Sehat Indonesia diluncurkan pada tahun 1996 pada peringatan Hari Kesehatan Dunia yang bertema Kota Sehat bagi Hidup Lebih Baik (Healthy Cities for Better Life). Program ini dilaksanakan pada 6 (enam) kota Indonesia dimulai pada tahun 1998. Strategi awal Kota Sehat mencakup regulasi, promosi dan advokasi, penghargaan nasional dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Terkait regulasi, pemerintah melalui kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan meluncurkan Petunjuk Pelaksanaan Kota Sehat. Secara jelas tercantum dalam petunjuk bahwa tujuan program Kota Sehat adalah mencapai kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat (Kementerian Kesehatan, 2010). Dari beragam hambatan dan kendala yang dihadapi terdapat satu hal yang sepertinya terlewat dan kurang mendapat perhatian. Sebagaimana disampaikan oleh Palutturi (2013) yang menyampaikan kesulitannya memperoleh dokumen kemajuan pelaksanaan program Kota Sehat Indonesia yang dapat menjadi rujukan bagi evaluasi dan penyempurnaan program selanjutnya. Dengan demikian, manajemen pengetahuan belum diterapkan bahkan sampai saat ini. Sehingga data dan informasi terkait pembelajaran program Kota Sehat Indonesia belum cukup memadai. Hal ini menjadi kendala dalam upaya penyempurnaan program ini. 1.3 Kontribusi Telaahan Memperhatikan kendala kurangnya dokumen rujukan hasil pelaksanaan program Kota Sehat Indonesia tersebut, maka hasil telaahan ini dimaksudkan sebagai upaya melengkapi sumber rujukan bagi pelaksanaan Kota Sehat ke depan maupun upaya penyempurnaan program Kota Sehat Indonesia.
  • 10. 3 Hasil telaahan ini sendiri berupa rangkuman pembelajaran pelaksanaan program Kota Sehat mancanegara dari berbagai dokumen, khususnya hasil uji coba Kota Sehat oleh WHO Eropa. Beberapa hasil riset baik berupa tesis maupun disertasi turut menjadi rujukan pembeajaran.
  • 11. 4 Bab II Konsep Dasar Kota Sehat 2.1 Pemahaman Dasar Kota yang sehat adalah kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi penghuni untuk bertempat tinggal. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan kegiatan terpadu yang disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Pengelolaan kota sehat mencakup berbagai kegiatan untuk mewujudkannya, melalui pemberdayaan masyarakat, dan forum yang difasilitasi oleh pemerintah kota (Mulasari, 2019). Sementara definisi masyarakat sehat yang paling banyak diterima disampaikan oleh Hancock dan Duhl untuk World Health Organization/WHO (1986) yaitu Kota Sehat adalah kota yang terus-menerus menciptakan dan meningkatkan lingkungan fisik dan sosial tersebut dan mengembangkan sumberdaya masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan semua fungsi kehidupan dan dalam mengembangkan potensi maksimalnya (Hancock dan Duhl, 1988) Salah satu aspek yang paling penting dari definisi ini adalah proses lebih penting daripada hasil. Sementara kata sehat dimaknai sebagai keadaan sejahtera jasmani, kesejahteraan mental dan sosial dan tidak hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kemanfaatan dari standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak dasar dari setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik atau ekonomi dan kondisi sosial. Kesehatan merupakan konsep yang rumit, yang tidak sekedar tanpa penyakit tetapi juga menyangkut komponen lain seperti ketersediaan hunian, pekerjaan, layanan dan dukungan, dan keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap keadaan kesehatan. Selain juga mempertimbangkan kesehatan sebagai hak asasi manusia (WHO, 1997). Sementara pada tahun 1986 Konperensi Internasional Pertama tentang Promosi Kesehatan di Ottawa Kanada menyatakan bahwa peningkatan kesehatan membutuhkan perdamaian, permukiman, pendidikan, makanan, pendapatan, sistim perekonomian stabil, sumberdaya berkelanjutan, keadilan sosial dan kesetaraan (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) Sehat merupakan hasil dari dampak banyak faktor yang memengaruhi kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat dengan beragam cara dan melalui jalan berbeda. Witchead
  • 12. 5 dan Dahlgren (1991) menggambarkan melalui gambar yang menunjukkan beberapa lapisan faktor berpengaruh. Lapis pertama adalah perilaku perorangan dan cara hidup yang dapat memengaruhi kesehatan. Kemudian perorangan dipengaruhi pola pertemanan dan norma masyarakat. Lapisan berikutnya adalah pengaruh sosial dan masyarakat yang memberi dukungan ketika dibutuhkan, tetapi bisa juga sebaliknya. Lapisan ketiga adalah faktor struktural seperti perumahan, pekerjaan, akses layanan dasar. Terakhir adalah lapisan keadaan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan (lihat Gambar) (WHO, 1997). Gambar 1 Penentu Utama Kesehatan Utama Kesejahteraan Pencegahan Penyakit Perilaku dan gaya hidup sehat serta pencegahan layanan sosial dan kesehatan memadai Pengetahuan tentang faktor berpengaruh Komunitas dan harga diri Kesehatan mental Kesadaran Kesehatan Perlindungan Sosial dan Kesehatan Keselamatan Fisik Makanan, rumah, kehangatan keselamatan Gambar 2 Segi Tiga Kesehatan Utama
  • 13. 6 Kesehatan bukanlah kegiatan, bukan berlari, makan enak, tidak merokok atau tinggal di permukiman mahal, tetapi merupakan keluaran (outcome) dari seluruh kegiatan tersebut. Manusia sehat sesuai sumberdaya yang dimiliki dalam keseharian. Kesehatan merupakan hasil beragam faktor ini digabung dengan kehidupan perorangan dan masyarakat (Pearce, 1995). 2.2 Sejarah Perkembangan1 Gagasan kota sehat dimunculkan pada konferensi Beyond Health Care di Toronto pada tahun 1984. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kota adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan penduduk dan karena itu dapat memengaruhi faktor berpengaruh pada kesehatan. Kota Sehat adalah pendekatan kesehatan masyarakat yang dibangun berdasar hasil kerja Prof. T McKeown (1979), yang menemukan bahwa bertentangan dengan pendapat umum, faktor utama peningkatan kesehatan di Inggris dan negara maju lainnya pada abad XIX dan XX adalah bukan perawatan dan teknologi kesehatan yang canggih, tetapi perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Gagasan ini kemudian mulai ditindaklanjuti dua tahun kemudian, dan WHO mendukung proyek percontohan (awalnya terbatas pada tahun 1987 hingga 1992) untuk mengembangkan model praktik yang baik pada kota Eropa dalam mempromosikan kesehatan dan kebijakan kesehatan yang positif. Uji coba dilakukan terbatas pada 11 kota Eropa dengan berfokus pada pengembangan struktur dan proses yang memungkinkan kolaborasi antarorganisasi. Hasilnya menggembirakan terlihat dari beragamnya organisasi berpartisipasi mengembangkan konsep Sehat buat Semua skala kota. Banyak kota berhasil mengembangkan pengembangan terpadu kesehatan dalam proses perencanaan kota untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada tahap II (1993-1998), kegiatan berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan kota terkait sehat buat semua dan penyusunan rencana kesehatan kota terpadu yang mencantumkan target terhadap isu seperti kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan. Tercatat 60 kota terlibat dan 550 kota tergabung dalam jejaring Eropa. Hasilnya berupa keberhasilan kota menangani kerumitan masalah kesehatan yang memengaruhi kota. Kota berhasil mengembangkan model baru berkolaborasi dalam organisasi dan antara organisasi dan masyarakat. 1 Disarikan dari World Health Organization (1997). City Planning for Health and Sustainable Development. European Sustainable Development and Health Series 2.
  • 14. 7 2.3 Karakter Kota Sehat2 Karakter Kota Sehat mencakup setidaknya a. Lingkungan fisik termasuk perumahan yang bersih dan aman dengan kualitas lingkungan tinggi b. Ekosistem yang stabil saat ini dan berkelanjutan dalam jangka panjang c. Komunitas saling mendukung dan noneksploitatif yang kuat d. Tingkat partisipasi yang tinggi, dan kendali oleh warga atas keputusan yang memengaruhi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraannya e. Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, air, tempat tinggal, pendapatan, keamanan, dan pekerjaan) bagi seluruh penduduk kota f. Ekonomi yang beragam, vital, dan inovatif g. Dorongan keterhubungan dengan masa lalu, dengan budaya dan warisan biologis penduduk kota, dan dengan kelompok dan individu lain h. Tingkat optimal dari layanan perawatan kesehatan dan penyakit masyarakat yang tepat, dapat diakses oleh semua i. Status kesehatan tinggi (tingkat kesehatan positif tinggi dan tingkat penyakit rendah) (WHO, 1995). 2.4 Kota Sehat dan Perencanaan Kota3 2.4.1 Perkembangan Perencanaan Kota Terdapat 2 (dua) alasan utama perencanaan kota yaitu (i) utopianism, idealism, symbolism dan ungkapan kekuasaan; (ii) kebutuhan memperbaiki akibat bencana alam, bahaya kesehatan manusia, dan kebutuhan penyebaran barang dan manusia (Duhl dan Sanchez, 1999). Namun pada saat awal, perencanaan adalah proses murni untuk bertahan. Pemburu hidup dari pemahaman tentang sumber daya yang tersedia. Dimana makanan? Dimana tempat berlindung? Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri terhadap bahaya? Jawabannya menentukan apakah dapat bertahan atau alternatifnya adalah kematian. Selanjutnya ketika makanan lebih mudah diperoleh, kriteria lokasi dipengaruhi oleh keamanan, lokasi pertanian dan 2 Dirangkum dari World Health Organization (1997). City Planning for Health and Sustainable Development. European Sustainable Development and Health Series 2. 3 Disarikan dari Duhl, L. J. dan A. K. Sanchez (1999). Healthy Cities and The City Planning Process. A Background Document on Links Between Health and Urban Planning, Copenhagen, Denmark, WHO Regional Office for Europe.
  • 15. 8 kemudahan komunikasi. Kata utama adalah kendali, kendalikan lingkungan, sumberdaya dan lainnya. Saat awal komunitas terencana berfokus pada ruang, struktur dan proses yang memasilitasi kegiatan utama komunitas. Keyakinan bahwa lingkungan menjaga segalanya menjadi pegangan bahkan sampai sekarang, sebagaimana rencana disusun tanpa peduli dampaknya. Baru belakangan komunitas menyadari dampaknya dan profesi perencana kota mulai marak Perencana abad 19 pertengahan, berlatarbelakang pekerja kesehatan sekaligus perencana kota berfokus pada perbaikan keadaan sanitasi dan kecantikan kota. Sasaran utamanya keberfungsian dan kesehatan masyarakat (Hall, 1996). Model fungsional ini membagi kota berdasar fungsi (zoning) dan terhubung melalui jaringan jalan. Contohnya adalah kota Barcelona, Madrid dan Paris (Eropa). Para pionirnya adalah Ebenezer Howard, Patrick Geddes dan Lewis Mumford. Visi ketiga pelopor ini tidak hanya berfokus pada bentuk alternatif yang dibangun, tetapi juga pada masyarakat yang bekerja sama secara sukarela, khususnya hidup dan bekerja pada komunitas mandiri yang kecil. Gagasan para visioner sejarah ini menyesuaikan diri dengan zaman modern untuk mempromosikan kesehatan untuk semua dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan saat ini bahwa perencanaan kota tidak hanya merujuk pada bentuk bangunan dan desain fisik, bahwa partisipasi seluruh masyarakat sangat penting dan, yang paling penting, pandangan harus diambil dari keseluruhan dan bukan hanya bagian-bagiannya. Pada akhirnya perencanaan kota mengalami perubahan besar dengan munculnya model dan strategi baru yang befokus pada pendekatan terpadu dan khususnya keberlanjutan jangka panjang. terdapat dua fitur utama sebagai bukti strategi baru yaitu (i) pengaturan zoning yang membagi kawasan berdasar fungsinya seperti permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran; (ii) pertumbuhan kepadatan rendah yang menghasilkan akses kendaraan sekaligus memperluas lahan terbangun (Center of Excellence for Sustainable Development, tanpa tahun). Ide ini disebut new urbanism atau perencanaan neo-tradisional, yang menekankan lingkungan pejalan kaki dengan kegiatan terjangkau dalam 5 menit, orientasi transportasi publik dan lahan campuran. Menyusul kemudian beberapa ide baru seperti Peter Calthorpe (1995) yang menekankan pentingnya perencanaan tercakup wilayah sekitar sehingga pusat kota tidak terisolasi tetapi terhubung dengan wilayah sekitar. Selanjutnya William McDonough (tanpa tahun) memperkenalkan pentingnya mengurangi dampak kegiatan manusia sambil menghasilkan
  • 16. 9 rancangan yang seiring keberadaan lingkungannya. Kemudian strategi baru yaitu Circular Metabolism, yang bertujuan memanfaatkan sumberdaya secara efisien pada lingkungan kecil dan distribusi ekonomis sumberdaya secara efektif pada skala kota. Intinya model ini bergerak dari model linear ke sirkular (Glasgow, tanpa tahun). 2.4.2 Perkembangan Kesehatan Masyarakat Sejarah kesehatan masyarakat dapat dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu a. Sanitasi tidak khusus (nonspecific sanitation). Bangsa Yunani berkeyakinan bahwa lingkungan berperan penting dalam menentukan campuran cairan dalam tubuh manusia sehingga manusia sebaiknya mencari lokasi yang tepat untuk bertempat tinggal. Sementara Bangsa Roma menekankan perlunya memperbaiki lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Belakangan muncul Teori Miasma yang menekankan pengaturan masyarakat dalam rangka mengendalikan udara buruk khususnya menggunakan kekuasaan pemerimtah untuk menjauhkan racun. b. Sanitasi khusus (specific sanitation). Ideologi yang dianut adalah teori kuman (germ theory) yang menyatakan bahwa terdapat agen khusus dari penyakit menular sehingga sebaiknya berfokus pada membersihkan kotoran buruk. Sehingga kesehatan masyarakat bergerak dari uapaya rekayasa menjadi upaya yang khusus berfokus pada perlawanan terhadap elemen khusus lingkungan. Namun pada era ini, perencanaan kota dan kesehatan masyarakat berjalan seiring. c. Imunisasi khusus. Konsep utama bahwa manusia tidak dapat mengendalikan seluruh patogen sehingga imunisasi menjadi langkah penting. Terjadi pergerakan dari sanitasi ke imunisasi sehingga model sosial menjadi model medis. d. Imunisasi tidak khusus. Praktisi kesehatan masyarakat mulai melihat melampaui imunisasi khusus karena dua alasan, (i) data menunjukkan bahwa orang meninggal karena hal selain penyakit menular, seperti pelecehan, bunuh diri dan tindakan kekerasan lainnya; dan (ii) asal usul kesehatan masyarakat lebih selaras dengan ideologi tidak khusus, yang menekankan keprihatinan masyarakat luas. Imunisasi tidak khusus berakar pada pengamatan bahwa kelaparan membunuh dalam banyak cara sebelum kelaparan benar- benar terjadi. Dengan banyaknya masalah kesehatan masyarakat, beberapa elemen harus ditangani agar benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang lebih besar.
  • 17. 10 Saat ini terdapat paradigma baru kesehatan masyarakat yang menegaskan bahwa pendulum kesehatan masyarakat bergerak kembali dari model medis ke model sosial. Model medis berfokus pada perorangan dan tindakan berupa perawatan penyakit. Berbeda dengan model sosial yang mempertimbangkan kesehatan sebagai keluaran dari status sosial ekonomi, budaya, keadaan lingkungan, perumahan, pekerjaan dan pengaruh masyarakat. Paradigma baru kesehatan masyarakat mempunyai 6 (enam) prinsip yang perlu menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan perkotaan dan pengembangan kota, yaitu (i) kesehatan bukan hanya tentang keberadaan penyakit atau disabilitas; (ii) Masalah kesehatan didefinisikan pada tingkat kebijakan; (iii) Kesehatan adalah masalah sosial; (iv) Peningkatan status kesehatan membutuhkan fokus jangka panjang pada pengembangan kebijakan; (v) Peningkatan status kesehatan memerlukan fokus utama pada perubahan kondisi dasar; (vi) Meningkatkan status kesehatan membutuhkan pelibatan pemimpin alami dalam proses perubahan. 2.4.3 Kaitan dan Implikasi Perencanaan Kota dan Kesehatan Masyarakat Lingkungan sosial dan fisik memegang peran utama dalam kesehatan masyarakat. Sementara sebagian besar profesi perencanaan berfokus seputaran rancangan dan menghasilkan lokasi yang tepat bagi masyarakat, sehingga profesi perencanaan dan kesehatan masyarakat secara nyata terikat satu dengan yang lain. Perencanaan perkotaan dapat berperan sebagai bentuk pencegahan utama dan penyumbang pada keluaran kesehatan melalui a. Pengendalian penyakit. Implikasi pertama masalah kesehatan masyarakat terhadap perencanaan kota berevolusi dari kebutuhan menjadi mengendalikan penyakit. Kondisi di kota baru industri pada abad ke-19 adalah tercela. Layanan dasar seperti perumahan dan keamanan yang memadai tidak ada. Pekerja industri hidup dalam kondisi penuh sesak tanpa paparan sinar matahari atau ventilasi (Mumford, 1961). Di bawah kondisi seperti itu, penyakit seperti tifus, kolera, demam kuning dan TBC tumbuh subur, menciptakan kerugian besar baik dari segi manusia maupun ekonomi (Duhl, 1999). Kebutuhan untuk mengendalikan penyakit pertama kali diwujudkan melalui upaya pembaru sanitasi pada abad kesembilan belas. Tujuan mereka adalah mengembalikan udara segar kota, air, ruang terbuka dan sinar matahari. Hal ini mendorong terbitnya Laporan Chadwick tentang kondisi sanitasi penduduk yang bekerja di Inggris yang berdampak sehingga terbit Undang-Undang Kesehatan Masyarakat 1848 (Chadwick, 1842 dalam Duhl, 1999). Pertama kali dalam sejarah Inggris memiliki komitmen menjaga kesehatan
  • 18. 11 penduduknya. Hal ini menjadi dasar pengendalian penyakit melalui inisiatif terkait perencanaan kota seperti saluran pembuangan, pengumpulan sampah, pengendalian hewan pengerat dan pemberantasan nyamuk. b. Pencegahan penyakit. Ketika pengetahuan ilmiah menjadi lebih maju dan lebih berpengaruh, fokusnya bergeser ke mengeksplorasi cara yang dapat mencegah penyakit. Dalam hal perencanaan kota, ini berarti, misalnya, memastikan bahwa tempat tinggal memiliki penerangan dan ventilasi yang memadai dan, baru-baru ini, meminimalkan paparan racun seperti asbes dan timbal. Gangguan afektif musiman (Seasonal affective disorder/SAD) adalah salah satu contoh penyakit yang berimplikasi pada bangunan desain. Manusia modern berada sepanjang hari dalam ruangan yang dapat mengganggu keluarnya hormon tertentu sehingga rancang bangunan untuk memperbaiki akses ke sinar adalah salah satu cara perencanaan kota menyumbang pencegahan penyakit seperti SAD (Aicher, 1998). c. Pencegahan kecelakaan. Perencana kota telah lama memberi perhatian langkah yang membantu mengurangi korban jiwa dan cedera karena kecelakaan. Kebijakan pengurangan kecelakaan yang paling tradisional selaras dengan keprihatinan perencana termasuk isu seperti kendali lalu lintas dan perencanaan, standar perkerasan, perencanaan lokasi stasiun pemadam kebakaran dan standar untuk peralatan taman bermain. Dalam hal ini, perencana adalah naif untuk berpikir bahwa kesalahan atas kecelakaan dapat ditimpakan pada manusia saja. Pendekatan yang lebih efektif mengenali interaksi antara manusia dan lingkungan, dan pentingnya lingkungan yang tidak menempatkan tuntutan yang tidak masuk akal pada manusia dan memperhitungkan kesalahan manusia d. Keselamatan. Keinginan untuk menciptakan tempat yang aman, telah lama menjadi agenda para perencana kota. Salah satu cara membalikkan iklim ketakutan masyarakat berada di ruang publik adalah meningkatkan desain, perencanaan dan pengelolaan kawasan publik sehingga terlihat dapat diakses dan digunakan dengan baik oleh sebagian besar masyarakat. Kesehatan adalah masalah sosial dan politik. Sehingga meningkatkan kondisi kesehatan kota di seluruh dunia, perlu dimulai dari masyarakat yang terlibat aktif dalam proses perubahan. Terakhir, fokus utama harus mengubah kondisi dasar - lingkungan berisiko - untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan jangka panjang, Prinsip utama adalah mengungkap dan mengkaji potensi
  • 19. 12 konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan perencanaan kota dan pengambilan keputusan. Informasi ini penting untuk memahami bentuk intervensi yang diperlukan untuk menciptakan perencanaan kota yang sehat. a. Keselamatan. Keamanan masyarakat telah jauh meningkat melalui kode bangunan dan kebijakan lainnya. Larangan penggunaan asbes sebagai bahan bangunan adalah contoh terkini kontribusi perencanaan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Pada saat yang sama, elemen desain tertentu dan perencanaan dapat menjadikan kondisi keamanan yang buruk bagi warga masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Menjadi penting bagi perencana mempertimbangkan kebijakan perencanaan kota dalam konteks keseluruhan masyarakat b. Polusi. Perencanaan kota berkontribusi terhadap polusi udara, air, dan jenis lainnya dan pada saat yang sama berperan dalam pencegahannya. Sebagian besar negara maju telah bergantung pada mobil sebagai moda transportasi utama. Budaya "mobil-sentris" telah berkembang, dan ini tidak dapat disangkal menjadi faktor utama pencemaran udara. c. Perumahan. Desainer dan perencana harus sepenuhnya menyadari pentingnya lingkungan perumahan. Perhatian terhadap konsekuensi sosial dan ekologi bagi seluruh komunitas adalah kuncinya. Ketika mempertimbangkan desain rumah yang sehat, maka perlu memberi perhatian pada keseimbangan antara kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat dunia yang lebih besar. Jenis tempat tinggal juga dikaitkan dengan perasaan kesepian dan keterasingan, khususnya di kalangan orang tua dan wanita. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tinggal di apartemen bertingkat tinggi di pusat kota (Lindheim dan Syme, 1983). d. Kekerasan. Masalah kesehatan yang telah kita diskusikan sejauh ini memiliki hubungan langsung dan logis dengan perencanaan kota. Kekerasan sebagai implikasi kesehatan tidak langsung dari perencanaan kota. Walaupun demikian, masalah kesehatan masyarakat ini berakar pada pola pembangunan perkotaan. Lokasi toko senjata dapat berfungsi mengurangi tingkat penjualannya. e. Pemecahan (fragmentation). Kebijakan perencanaan kota telah menyebabkan peningkatan rasa fragmentasi di masyarakat perkotaan. Literatur tentang hubungan sosial menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil kesehatan yang positif di antara mereka yang memiliki ikatan sosial yang kuat.
  • 20. 13 Fragmentasi tidak hanya memengaruhi individu komunitas, tetapi juga memiliki manifestasi ekonomi. Interaksi informal lebih mudah terjadi ketika tidak ada fragmentasi sehingga penanganan isu dilakukan sendiri oleh masyarakat yang berarti pengeluaran pemerintah daerah menjadi berkurang. f. Ekologi. Hubungan antara lingkungan dan kesehatan bukanlah hal baru dalam bidang kesehatan masyarakat. Banyak negara industri memiliki kebijakan untuk mengatur udara dan air bersih selain pengendalian perumahan dan bahaya industri. Hal ini membuktikan lebih lanjut tentang perlunya perencanaan kota yang sehat. Akhirnya, perencana kota harus memahami dan menerima bahwa hasil rancangannya memiliki konsekuensi, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi menyebabkan kesehatan yang buruk dalam masyarakat 2.4.4 Perencanaan Kota yang Sehat Thomas McKeown (1971) memberikan bukti tak terbantahkan tentang perlunya prinsip perencanaan mempertimbangkan kesehatan. Dia menyelidiki berbagai ukuran yang digunakan dari pertengahan 1800-an hingga saat ini yang menghasilkan peningkatan kesehatan umum dan tingkat kematian yang lebih rendah, dan menyimpulkan bahwa kemajuan dalam sistem medis memiliki dampak yang kurang signifikan pada umumnya terhadap peningkatan kesehatan daripada perubahan struktur fisik dan sosial masyarakat (Duhl, 1999). Dengan kata lain, rekayasa komunitas dalam konteks perkotaan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan sebelum pengenalan layanan medis yang telah menjadi fokus kesehatan dan penyakit. Penelitian McKeown memberikan dukungan yang luar biasa untuk gagasan desain fisik itu memengaruhi perilaku. Oleh karena itu, perencana memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pencegahan primer yang dimaksudkan untuk menggagalkan penyebaran penyakit dan yang terkait kerugian manusia dan ekonomi. WHO melalui Proyek Kota Sehat telah mengembangkan pemahaman tentang kesehatan yang berhubungan dengan semua prinsip perencanaan kota yang sehat. Sekali lagi, prinsip ini ditujukan untuk menyediakan kerangka kerja sebagai panduan dalam desain dan pengembangan kota. Meskipun dimaksudkan sebagai pedoman umum, prinsip ini sangat penting untuk proses penciptaan dan mempertahankan kota yang sehat, sebagai berikut.
  • 21. 14 a. Keadilan untuk Semua. Semua orang harus memiliki hak dan kesempatan untuk mewujudkan seluruh potensinya dalam kesehatan. b. Promosi kesehatan. Rencana kesehatan kota harus bertujuan untuk mempromosikan kesehatan dengan menggunakan prinsip yang diuraikan dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, yaitu membangun kebijakan publik yang sehat; menciptakan lingkungan yang mendukung; memperkuat kegiatan masyarakat dan mengembangkan keterampilan pribadi; serta reorientasi pelayanan kesehatan. c. Kegiatan lintas sektor kesehatan tercipta dalam suasana keseharian dan dipengaruhi oleh kegiatan dan keputusan sebagian besar kalangan masyarakat. d. Partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terinformasi, termotivasi dan berpartisipasi aktif adalah elemen kunci untuk menetapkan prioritas, membuat dan melaksanakan keputusan. e. Lingkungan yang mendukung. Sebuah rencana kesehatan kota harus membahas penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung. Ini termasuk masalah tentang ekologi dan keberlanjutan serta jaringan sosial, transportasi, perumahan dan masalah lingkungan lainnya. Pertanggungjawaban keputusan oleh politisi, eksekutif senior dan manajer di semua sektor berdampak pada kondisi yang memengaruhi kesehatan, dan tanggung jawab atas keputusan tersebut harus dibuat secara eksplisit dan jelas dimengerti serta dalam bentuk yang dapat diukur dan dinilai kemudian. f. Hak damai. Perdamaian adalah prasyarat dasar untuk kesehatan dan pencapaian perdamaian adalah tujuan yang dapat dibenarkan bagi mereka yang ingin mencapai kualitas kesehatan maksimum bagi komunitas dan warga negara (WHO, 1997). 2.4.5 Pendekatan Alternatif Disadari sepenuhnya bahwa tidak ada satu formula tunggal untuk mengembangkan kota yang sehat. Oleh karena itu, proses perencanaan kota yang sehat pasti akan bervariasi dari satu kota ke kota lainnya bahkan dari kelompok ke kelompok. Keragaman budaya, agama, dan gaya hidup masyarakat, tidak menjadi kendala dalam perencanaan perkotaan yang sehat melainkan sebagai peluang. Perencanaan kota harus didukung oleh gaya kepemimpinan yang dinamis dan terbuka untuk berbagai konfigurasi. Misalnya, harus terbuka untuk kolaborasi dan tindakan dari ‘bawah ke atas’. Perencanaan kota yang sehat dengan demikian memberi ruang bagi warga sebagai pemimpin dan kebutuhan kepemimpinan katalitis dari perencana. Perencana menjadi pemimpin
  • 22. 15 publik yang efektif ketika berfungsi sebagai katalisator yang jangkaunnya melampaui batas tradisional untuk terlibat, berdiskusi, dan menengahi di antara kelompok pemangku kepentingan yang beragam (Luke, 1998) a. Perencana sebagai pendidik: 10 Komitmen Profesi kesehatan masyarakat telah menghabiskan banyak waktu untuk menegaskan kembali cara yang lebih efektif untuk membuat dampak kesehatan masyarakat yang benar- benar positif. Banyak penelitian dan pengalaman praktis terkait kesehatan masyarakat berbasis masyarakat. Secara khusus, upaya ini telah mengembangkan parameter atau “komitmen” untuk pendidik kesehatan masyarakat yang tertarik dalam mengatur dan membangun. "Sepuluh komitmen pendidikan kesehatan masyarakat" Merry Minkler dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mempromosikan perencanaan kota yang sehat. Komitmen tersebut adalah sebagai berikut (Minkler, 1994) i. Mulai dari keberadaan orang-orang: Jika kita mulai dengan masyarakat dan bukan agenda organisasi, kami menegaskan komitmen dan keyakinan pada kemampuan masyarakat untuk menilai kekuatan, kebutuhan dan tujuan masa depan. ii. Mengenali dan membangun kekuatan komunitas: Jangan pernah mengabaikan pentingnya mengidentifikasi dan membangun aset komunitas. Dalam perencanaan, kesehatan masyarakat dan sosial bidang jasa, terlalu sering terjadi fokus pada kebutuhan dan kekurangan masyarakat, yang melanggengkan hilangnya semangat dan harapan dalam masyarakat. iii. Hormatilah komunitas Anda – tetapi jangan menjadikannya suci: Apa yang disarankan di sini adalah, di satu sisi kita memang perlu melanjutkan dan memperdalam tradisi menghormati dan bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat Pada saat yang sama, berusaha menjunjung tinggi etika pribadi dan standar profesi. Dengan kata lain, kita tidak boleh membiarkan kepercayaan buta pada masyarakat mencegah kita melihat dan bertindak untuk keadilan sosial. iv. Membina partisipasi masyarakat elite: Komitmen ini mencerminkan kedalaman kepercayaan pada orang-orang dan pengakuan bahwa para profesional memiliki keterbatasan yang sangat nyata terkait pengetahuan tentang yang sebenarnya terjadi di tingkat masyarakat.
  • 23. 16 v. Tertawa adalah obat yang manjur. Menghadapi penyakit sosial yang ada saat ini bisa sangat menyakitkan dan pekerjaan yang sangat sulit. Beratnya masalah yang ditangani seharusnya tidak menghalangi kita mengingat bahwa tertawa adalah obat yang baik. vi. Pendidikan kesehatan bersifat mendidik – tetapi juga bersifat politis: Mempromosikan dan meningkatkan status kesehatan mengharuskan semua yang terlibat untuk membingkai ulang masalah kesehatan dan solusinya dalam konteks politik, ekonomi dan sosial. vii. Jangan menolerir "isme" yang buruk: Dalam membingkai ulang masalah, distribusi kesehatan dan kesempatan hidup disesuaikan berdasar konteks ras, kelas dan gender. viii. Berpikir secara global, bertindak secara lokal: Dalam mempromosikan kesehatan terdapat kerumitan dalam menyeimbangkan bekerja pada tingkat mikro dan makro. Keseimbangan vital ini akan memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi tetapi perubahan tingkat makro yang lebih luas itu juga akan dipertahankan. Selain itu, yang lain menyarankan mengubah pernyataan ini untuk memastikan bahwa kita berpikir secara global dan lokal bersama-sama dan kemudian bertindak sesuai. ix. Menumbuhkan pemberdayaan individu dan masyarakat: Membangun banyak hal yang sudah disebutkan, komitmen ini mendorong pemberdayaan pendidikan kesehatan. Bukan memberikan kekuatan, melainkan menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan masyarakat dapat mengambil kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah hidupnya. x. Bekerja untuk keadilan sosial: Ini menekankan pengorganisasian dan advokasi kesehatan masyarakat dan keadilan sosial pada tingkat yang luas untuk mempromosikan perubahan sistematis. b. Komunitas dan Sistim sebagai Perangkat Kesehatan McKnight (1997) berpendapat bahwa profesional perlu melihat sistem dan masyarakat sebagai alat untuk mencapai masyarakat yang sehat. Untuk memahami kedua perangkat ini, analisis kritis dari desain, kapasitas dan penggunaan yang tepat diperlukan. Sistem biasanya paling baik dicontohkan oleh bagan organisasi yang dihubungkan oleh garis otoritas dan tanggung jawab. Ini membantu beberapa orang untuk mengelola
  • 24. 17 pekerjaan banyak orang. Selain itu, memastikan output standar dan kualitas terkendali. Sistem juga bergantung pada elemen sosial lainnya yaitu konsumen atau klien. Istilah komunitas agak kabur, karena tidak memiliki parameter yang ditetapkan dan orang dapat menjadi bagian dari satu atau beberapa komunitas, sehingga sulit untuk menyediakan satu definisi jelas untuk komunitas. Namun, komunitas memang berbagi fungsi umum tertentu. Alexis de Tocqueville (1835), seorang negarawan dan penulis Prancis, adalah orang pertama yang menganalisis dan mendeskripsikan masyarakat sebagai alat sosial. Pengamatannya terhadap orang Amerika Utara pada awal abad ke-19 memberikan alasan untuk menyimpulkan bahwa alat sosial ini, juga disebut sebagai asosiasi, menyediakan sarana untuk pertemuan yang beranggotakan orang biasa yang memiliki kekuatan untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan solusi terbaik dan bertindak untuk mengimplementasikan solusi tersebut. De Tocqueville juga mencatat melalui dukungan dari banyak asosiasi, sebuah forum unik dari kekuatan warga negara diciptakan (Duhl, 1999). c. Pemimpin Katalis. Kepemimpinan katalis bukanlah perangkat yang berasal dari gaya tradisional ‘atas-bawah’; lebih tepatnya, itu muncul dari semua lapisan masyarakat. Termasuk melibatkan pejabat publik, individu dari swasta, lembaga nirlaba dan pendidikan, aktivis komunitas dan relawan. Lukas (1998) menetapkan empat tugas spesifik dan saling terkait yang diyakini bersama-sama dapat memiliki dampak katalitis dalam menangani masalah masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan kota yang sehat. Keempat tugas tersebut adalah sebagai berikut (i) Memokuskan perhatian dengan mengangkat isu ke publik dan agenda kebijakan; (ii) melibatkan masyarakat dalam upaya tersebut dengan mengumpulkan beragam individu, lembaga, dan kepentingan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut; (iii) merangsang berbagai strategi dan pilihan tindakan; (iv) mempertahankan tindakan dan momentum dengan mengelola keterhubungan melalui pelembagaan yang tepat dan berbagi informasi dan umpan balik yang cepat. Pemimpin katalis lebih bersifat artistik dan organik daripada mekanistis dan berturutan. Keseluruhan tugas ini sangat penting bagi perencana kota.
  • 25. 18 d. Penilaian Komunitas Sehat. Penilaian menjadi suatu keniscayaan, namun penilaian harus dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat jika benar-benar untuk mempromosikan kesehatan. Profesional kesehatan masyarakat dan perencana kota yang pekerjaannya digerakkan oleh asesmen kesehatan komunitas harus memahami dan mempromosikan penggunaan asesmen kesehatan komunitas, jika benar-benar tertarik untuk menciptakan kesehatan bagi semua. Terdapat 2 (dua) sumber data komunitas yaitu (i) penelitian dan (ii) cerita. Penelitian berdasar teori dan kaya dengan informasi, yang dilakukan oleh profesional atau akademisi. Sementara cerita merupakan informasi bersama komunitas. Tentu saja keduanya dapat saling melengkapi. Sementara metode survei dapat berupa (i) metode tanpa bertemu komunitas, dengan asumsi bahwa kebutuhan dan masalah komunitas telah tercantum dalam laporan statistik resmi; (ii) metode observasi yang membutuhkan kehadiran langsung di lokasi komunitas untuk mengamati keadaan lapangan dan keseharian komunitas; (iii) metode interaktif ketika peneliti dan komunitas berdiskusi langsung. Metode ini memungkinkan beragam data dan informasi dapat diperoleh. e. Mengembangkan dan mengelola koalisi Keadaan kota semakin rumit, sehingga kapasitas profesional sudah tidak memungkinkan untuk menghadapi permasalahan ini secara perorangan tetapi dibutuhkan gabungan kapasitas, sumberdaya melalui pengembangan koalisi. Kerangka kerja dasar bagi pengembangan koalisi dan kemitraan komunitas yang efektif mencakup (i) memahami makna koalisi yaitu beragam kelompok bekerja bersama untuk bekerjasama dan bersinergi. Menggunakan kerangka kerja sistim terbuka, Prestby dan Wandersman (1985) mengenali 4 (empat) elemen agar kolaborasi dapat berfungsi semestinya yaitu pengambilalihan sumberdaya, struktur organisasi, kegiatan dan pencapaian. Menurut Wandersman dkk. (1997) keberlangsungan koalisi bergantung pada kemampuan kelompok menetapkan tujuan, menghubungkan antara kebutuhan perorangan dan kelompok, menjalankan gaya kepemimpinan efektif dan proses pengambilan keputusan.
  • 26. 19 Kegiatan koalisi perlu dipastikan terlaksana. Dilengkapi dengan pengelolaan kegiatan seperti keanggotaan, perekrutan dan pelatihan anggota baru, latihan kepemimpinan dan resolusi konflik. Penggunaan konsep koalisi dan kemitraan sebagai perangkat bagi perencana kota mempercepat perubahan sosial adalah hal baru dan menarik. Namun diyakini cara ini akan terbukti bermanfaat dalam mewujudkan kota sehat. f. Perencanaan siklus hidup Untuk memastikan kesehatan buat semua, standar kesehatan harus mempertimbangkan masyarakat paling rentan. Pendekatan ini sudah jamak dilakukan. Hal ini juga berlaku bagi perencana kota yang perlu mempertimbangkan keragaman masyarakat baik dari sisi usia, suku, jenis kelamin, pendapatan, dan lainnya. Istilah yang dipergunakan adalah siklus hidup mulai dari lahir sampai lansia. 2.5 Perencanaan Kota Sehat 2.5.1 Gambaran Umum Rencana Kota Sehat Pengembangan kota sehat tidak dapat berjalan dengan sendirinya tetapi dibutuhkan sebuah Rencana Kota Sehat yang merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi arahan bagi pengembangan sebuah kota menuju terwujudnya kota yang sehat. Rencana kota sehat secara khusus dijelaskan oleh WHO (1997) sebagai rangkuman kegiatan utama pelaksanaan yang dipandang perlu dikembangkan dalam konteks pembangunan kota sehat yang berkelanjutan, sekaligus juga dikaitkan dengan Agenda 21. Rencana Kota Sehat menjadi kunci utama bagi pengembangan kesehatan masyarakat sebuah kota, sekaligus menjadi aspek penting dari pengembangan kota secara keseluruhan. Rencana ini juga sekaligus menunjukkan komitmen dan konsensus beragam pemangku kepentingan dalam mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat pada tingkatan kota. Rencana Kota Sehat bukan rencana perlindungan kesehatan tetapi merupakan gambaran visi masyarakat sehat dan berkelanjutan dan cara mewujudkannya yang merupakan konsensus para pemangku kepentingan dan dikembangkan secara kolaboratif (Queensland University of Technology, 1995). 2.5.2 Pertimbangan Dasar Rencana Kota Sehat Pertimbangan dasar perlunya rencana kota sehat adalah (i) dapat mendorong tantangan kesehatan dan kualitas hidup menjadi agenda pengambilan keputusan pemerintah, otoritas kesehatan dan organisasi terkait lainnya; (ii) aspek kesehatan terhubung dengan isu lingkungan;
  • 27. 20 (iii) merasionalisasi sumber daya yang langka, termasuk waktu dan tenaga orang; (iv) menetapkan dasar untuk memantau kemajuan inisiatif dan evaluasi kesuksesan; (v) mengembangkan dasar penganggaran untuk pengembangan layanan dan program untuk kesehatan; (vi) menunjukkan komitmen dari organisasi kota memberi peluang partisipasi masyarakat lebih besar dalam pengambilan keputusan; dan (vii) dapat meningkatkan kualitas perjalanan hidup di kota, daerah sekitar dan masyarakat dari waktu ke waktu (WHO, 1997). 2.5.3 Manfaat Rencana Manfaat rencana kota sehat setidaknya mencakup (i) memungkinkan pemerintah daerah untuk mengenali perannya dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat; (ii) membantu komunikasi antara organisasi dan promosi kemitraan; (iii) meningkatkan kesadaran akan faktor yang memengaruhi kesehatan dan implikasinya terhadap kebijakan dan pelaksanaannya; (iv) memberikan kesempatan untuk menangkal ketidaksetaraan dalam kesehatan; (v) meningkatkan profesionalitas dan keterampilan perencanaan; (vi) memasilitasi hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pengguna layanan; dan (vii) menciptakan dasar layanan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan. 2.5.4 Tantangan Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya kecenderungan para pemangku kepentingan tidak mau beranjak dari zona nyaman. Selain bahwa tawaran konsep kota sehat mungkin dipandang belum diterima secara umum. Selain kebutuhan waktu yang lama juga biasanya ditentang oleh para pihak politisi yang ingin hasilnya segera terlihat. Hal lainnya bahwa kekuasaan sangat berperan untuk menjamin rencana ini diterima dan dilaksanakan. Kekuasaan dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pihak lain. Kekuasaan dapat bermanfaat sekaligus menjadi ancaman. 2.5.5 Struktur Rencana Rencana kota sehat setidaknya mencakup (i) Gambaran status kesehatan penduduk kota dengan segala keragamannya; (ii) Uraian faktor kunci yang mendukung dan membatasi kesehatan penduduk; (iii) Penjelasan aspek kesehatan yang perlu ditingkatkan dan tujuan pencapaiannya; (iv) Penetapan prioritas utama; (v) Rincian keseluruhan kerangka kerja perubahan; (vi) Rencana pelaksanaan dalam kerangka waktu yang disepakati; (vii) Rangkuman contoh praktik baik; (viii) Proses pemantauan dan evaluasi pencapaian
  • 28. 21 2.6 Proses Penyususunan Rencana Persyaratan utama agar proses penyusunan rencana ini berhasil adalah kolaborasi antarlembaga dan pertisipasi masyarakat. Terkait partisipasi masyarakat, Brager dan Sprecht sebagaimana dikutip dalam Sheffield (1993) menunjukkan terdapat setidaknya 7 (tujuh) tingkatan partisipasi mulai dari yang terlemah sampai terkuat, sebagai berikut: a. Tanpa partisipasi, masyarakat bahkan tidak memperoleh informasi sama sekali b. Menerima informasi, pemerintah menyusun rencana dan mengundang masyarakat hanya untuk kebutuhan agar informasinya tersampaikan c. Konsultasi, pemerintah mencoba mempromosikan rencana. Berusaha untuk mengembangkan dukungan untuk memasilitasi penerimaan d. Saran, pemerintah menyampaikan rencana dan mengundang tanggapan. Mempersiapkan perubahan hanya jika benar-benar dibutukan e. Perencanaan bersama, pemerintah menyampaikan rancangan rencana yang dapat direvisi dan terbuka bagi perubahan dari masyarakat terdampak. Diharapkan perubahan tidak banyak f. Kewenangan didelegasikan, pemerintah mengenali dan menyampaikan masalah ke masyarakat. Masyarakat diminta menyusun keputusan yang akan disertakan dalam rencana g. Memegang kendali, pemerintah meminta masyarakat mengenali masalah dan menyusun tujuan kunci. Pemerintah mengawal proses penyusunan rencana. Sementara kerjasama pemerintah dan masyarakat sebagaimana dicontohkan oleh The Australian National Local Government Environmental Resource Network (NLGERN) dikenal dengan istilah CONSULTT, yaitu a. Clarifying (klarifikasi), kondisi saat ini melalui wawancara pemain kunci, survei sederhana, telaah literatur, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk menyiapkan makalah diskusi sebagai bahan pertemuan b. Opening up (membuka) isu pada semua pihak melalui distribusi makalah diskusi, menghadiri pertemuan masyarakat, menyelenggarakan lokakarya bagi kelompok khusus dan menyampaikan ide dihadapan forum publik c. Negotiating agreement dengan pemangku kepentingan masyarakat sebelum menyepakati komitmen. Hal ini untuk menghindari kesan masyarakat hanya menjadi tukang stempel
  • 29. 22 d. Synthesizing (sintesa) sumbangan pemikiran menjadi strategi umum untuk mencapai kesepakatan e. Undertaking (menyelenggarakan) uji strategi baik berupa studi kelayakan atau uji coba, sebelum proses memasuki penetapan keputusan f. Learning (belajar) dari pelaksanaan dan melaporkan kembali ke masyarakat dan petugas yang berwenang g. enTrenching (mengakar) pada masyarakat dan struktur pemerintah h. Taking (lakukan) berkeliling lagi, ulangi keseluruhan proses secara bertahap, sehingga sistim tetap tanggap dan fleksibel (Australian National University, 1994) Tahapan penyusunan rencana kota sehat setidaknya mencakup 7 (tujuh) tahapan yaitu a. Visi, yang merupakan kesepakatan pemangku kepentingan melalui penyamaan pandangan dilanjutkan dengan kesamaan komitmen terhadap perlunya rencana kota sehat dan visi serta manfaat bagi semua pihak. Beberapa kegiatan yang dapat membantu terwujudnya kesepakatan tentang visi, diantaranya adalah (i) konsultasikan dokumen yang akan diedarkan ke organisasi dan kelompok masyarakat; (ii) seminar publik untuk mengeksplorasi visi baru untuk kesehatan kota; (iii) lokakarya visi berbasis komunitas baik bagi anggota masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya; (iv) diskusi dengan media massa; (v) lokakarya pembangunan untuk mengeksplorasi manfaat kerja kolaboratif; (vi) seminar mensintesis rancangan rencana di kota yang sudah mendukung pendekatan ini. b. Pengelolaan Kegiatan, struktur pengelolaan proyek diklarifikasi termasuk komposisi tim proyek, peran dan tanggung jawab keduanya. c. Pengumpulan Data, mencakup data kesehatan berikut faktor berpengaruh. Setelah data dipublikasikan, dibutuhkan rangkaian konsultasi publik dengan pertimbangan (i) memberi kesempatan masyarakat mendiskusikan dan memeriksa kebenaran data khsusnya survei masyarakat; (ii) memberi kesempatan masyarakat mengenali isu prioritasnya; (iii) menjaga agar masyarakat tetap peduli terhadap proses ini. d. Penetapan Prioritas, analisis data yang berujung kesepakatan prioritas e. Pengembangan Strategi, menyepakati tujuan, sasaran, strategi dan target terukur untuk menangani prioritas yang telah disepakati sebelumnya. Sasaran merupakan komitmen
  • 30. 23 menghasilkan keluaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Strategi adalah rencana mencapai sasaran. Seyogyanya strategi tersebut memenuhi beberapa hal berikut, yaitu (i) dapat dipahami secara menyeluruh. Mungkin beberapa tambahan waktu diperlukan untuk menjelajahi konteks seputar masalah seperti kebijakan saat ini, sikap pemain kunci dan faktor sosial; (ii) pemahaman yang jelas tentang karakteristik sasaran kelompok intervensi strategis, termasuk masalah usia, jenis kelamin, budaya dan sikap dan keyakinan mereka tentang masalah ini; (iii) Penelitian harus dilakukan terhadap strategi saat ini untuk menghindari duplikasi; (iv) Strategi dapat dicapai tetapi tidak dengan mengorbankan strategi yang dipandang menantang dengan memilih strategi yang jauh lebih mudah; (v) Strategi harus memberikan pencapaian jangka pendek sehingga baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat melihat kemanjurannya; (vi) Strategi mungkin termasuk memformalkan proses yang sudah ada. (vii) Target sebaiknya dapat dicapai, spesifik dan terukur, dalam jangka waktu tertentu, dan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan. Program adalah rencana kerja dari target yang mencakup (i) parameter tugas; (ii) rencana kegiatan; (iii) pelaksana; (iv) sumberdaya; (v) kerangka waktu; (vi) kriteria pemantauan dan evaluasi f. Merancang Rencana Kota Sehat, ketika rencana telah dirancang, dilakukan umpan balik ke dalam proses kembali untuk memastikan kebutuhan dan harapan masyarakat telah terpenuhi g. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, kemajuan dipantau, pencapaian ditelaah dan masukan disampaikan terhadap kemajuan untuk memastikan strategi terlaksana. Telaahan sebaiknya mencakup (i) penilaian pencapaian terhadap visi dan tujuan rencana; (ii) menggambarkan keadaan kesehatan terkait nasioanl; (iii) menentukan pencapaian target dan pelaksanaan strategi; (iv) diskusi kesuksesan dan kegagalan; (v) menguji perlunya target dinilai kembali (WHO, 1997). Pada dasarnya memang banyak ragam tahapan penyusunan rencana kota sehat seperti yang diperkenalkan oleh WHO Kantor Regional Eropa (2008) sebagai Proses Perencanaan Tiga Tahap (A three-stage planning process), yaitu a. Tahap Pertama: Membangun komitmen dan persiapan berupa membangun komitmen dengan pemangku kepentingan kunci, membentuk kelompok kepemimpinan, menyepakati
  • 31. 24 visi, mengumpulkan informasi, mengenali peluang dan kendala dan menentykan tujuan dan sasaran. b. Tahap Kedua: menyiapkan rencana, mencakup mengenali dan menentukan prioritas diantara beragam pilihan kebijakan rencana, program, pengembangan infrastruktur dan komunikasi baik pada Kawasan terbangun dan lingkungan sosial c. Tahap Ketiga: melaksanakan rencana dan mengukur keberhasilan, mencakup melaksanakan kegiatan dan intervensi, evaluasi kemajuan kerja dan berbagi pengalaman dan pembelajaran, serta telaah dan pengkinian rencana 2.7 Kaitan Kota Sehat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai kelanjutan Millenium Development Goals (MDGs), diluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada September 2015, sebuah kesepakatan pemimpin dunia yang mencakup 17 tujuan, 169 target dan 231 indikator. Kota Sehat yang dinisiasi oleh WHO juga merujuk pada TPB/SDGs tersebut. Semisal penentu klasik kesehatan merujuk target kemiskinan (TPB 1), makanan (TPB 2), dan air (TPB 6) termasuk juga ketidaksetaraan (TPB 10) atau baru-baru ini berpikir tentang kesehatan bumi seperti iklim dan ekosistim (TPB 13-15), sementara tata kelola yang semakin dikenali sebagai kunci mencapai kesehatan (TPB 16) (Moore dkk. 2016 dalam De Leeuw dan Simos ed., 2017). Sementara Kota Sehat senyatanya terhubung dengan TPB 11, yaitu ‘Mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan’. Walaupun demikian, promosi kesehatan merujuk pada target lain. Selengkapnya pada Tabel berikut. Tabel 1 Kaitan Kota Sehat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Sehat Tujuan 2 mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan Kota yang sehat dapat memastikan akses ke makanan yang aman, bergizi dan cukup dengan mengadopsi langkah kebijakan inovatif daripada memperbaiki lingkungan makanan melalui: (1) peningkatan akses ke pilihan sehat (misalnya pasar hijau); (2) memberdayakan masyarakat dengan informasi yang jelas untuk membuat pilihan yang lebih sehat (misal pelabelan kalori, pelabelan grafis); (3) membatasi atau disinsentif ketersediaan makanan dan minuman yang tidak sehat (misal kebijakan zonasi ekonomi) dan (4) membantu mengakhiri malnutrisi dengan pengiriman makanan padat gizi untuk orang miskin
  • 32. 25 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Sehat Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua Urbanisasi menjanjikan efisiensi, infrastruktur yang lebih baik, dan teknologi. Pendekatan kota sehat menjamin upaya ini meningkatkan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang lebih baik untuk masyarakat luas, serta pembuangan limbah yang tepat, manajemen polusi dan kebersihan yang baik. Permukiman formal dan informal memerlukan perhatian untuk standar sanitasi yang memadai Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Pendekatan kota yang sehat melihat perumahan dan sanitasi yang lebih baik, berkurang kepadatan penduduk dan perbaikan daerah kumuh sebagai prioritas kesehatan masyarakat. Perumahan dan sanitasi dibawah standar meningkatkan risiko TB dan penyakit yang ditularkan melalui udara lainnya, memungkinkan malaria, demam kuning, dan sekarang Zika berkembang biak, terutama ketika ada genangan air. Kota yang sehat juga mendorong perencanaan kota yang lebih baik memprioritaskan peningkatan akses ke sistim transportasi yang aman, ruang hijau publik, dan tanggap darurat terhadap bencana alam, yang bersama-sama mengurangi kematian lalu lintas jalan, meningkatkan kualitas udara, mempromosikan aktivitas fisik dan menyelamatkan nyawa dari bencana Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan yang merugikan lingkungan juga merugikan kesehatan, baik melalui pencemar udara, persediaan air tercemar atau kehilangan makanan. Oleh karena itu, kota yang sehat adalah kota yang berkelanjutan. Mereka mendorong perusahaan transnasional, dan mendukung individu, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan untuk kesehatan planet ini dan manusianya Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim Pendekatan kota yang sehat mengakui bahwa peristiwa cuaca ekstrim dapat berdampak nyata pada kesehatan, melalui gangguan rantai pasokan makanan, penyebaran air tercemar penyakit, menyebabkan migrasi, dan mengakibatkan cedera fisik. Kota yang sehat bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, sehingga meningkatkan kualitas udara dan mempromosikan aktivitas fisik (misalnya mengganti mobil dengan berjalan kaki dan bersepeda) secara bersamaan. Dengan jumlah penduduk yang besar, termasuk penduduk miskin, sekarang terkonsentrasi di kota-kota, pendekatan kota yang sehat adalah jalur utama menuju mitigasi perubahan iklim Kota kesehatan itu damai dan inklusif. Mereka membantu menghilangkan kekerasan dengan menyediakan tempat yang aman bagi orang untuk hidup, bekerja dan bermain. Mereka juga merintis tata kelola lintas sektoral yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk memajukan kesehatan, mencapai cakupan
  • 33. 26 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Sehat Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh kesehatan universal, dan memajukan target lainnya. Kota yang sehat, sebagai tempat alami untuk memulai atau memulai aktivisme sosial pro-kesehatan atau mendapatkan momentum, juga membantu menjamin akses keadilan untuk semua, termasuk yang terpinggirkan dan terlantar. Sumber: de Leeuw dan Simos, 2017.
  • 34. 27 Bab III Pembelajaran Mancanegara 3.1 Glasgow (Skotlandia) Glasgow sebuah kota berpenduduk 750 ribu jiwa menyusun rencana kota sehat dengan proses sirkular, dimulai dari Tim Pengarah dan disetujui oleh Tim Pengarah. Proses penyusunan dimulai begitu diperoleh komitmen dari Tim Pengarah untuk memperoleh akses ke pimpinan instnasi. Pimpinan Tim Rencana menyelenggarakan rangkaian pertemuan untuk merancang ulasan hasil kerja instansi. Tiap instansi menyediakan ulasan hasil kerjanya dan keterkaitan dengan gambaran besar kesehatan. Rancangan dokumennya dihasilkan setelah setahun termasuk wawancara perseorangan. Setelah konsultasi intensif, Tim Pengarah Kota Sehat, Otoritas Lokal, dan Otoritas Kesehatan menyetujui rancangan. Selanjutnya rancangan disebarkan untuk memperoleh tanggapan dari seluruh dinas terkait. Dibutuhkan waktu 3 (tiga) tahun menyelesaikan rancangan ini, dan hanya bisa dilakukan karena struktur kolaborasi yang kuat dan komitmen petinggi kota. Peluncuran dokumen bukan akhir proses tetapi awal tugas mengembangkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan menyusun rencana. Setelah rencana diterima dan diluncurkan, strategi pemantauan, telaah dan pengembangan disiapkan untuk memantau target strategis dan mengedepankan kolaborasi. Proses penyusunan rencana selengkapnya pada Gambar berikut. 3.2 Belfast (Irlandia) Secara umum, tujuan, sasaran dan keluaran Rencana Kota Sehat Belfast terlihat jelas menyampaikan pesan kolaborasi suatu keniscayaan. Adapun tujuan, sasaran dan keluaran Rencana Kota Sehat sebagai berikut. a. Tujuan, menghasilkan visi kesehatan masyarakat kota dan mengembangkan kebijakan dan strategi terpadu b. Sasaran (kolaborasi) adalah  Menyusun profil kesehatan kota, kuantitatif dan kualitatif, yang menggambarkan kesehatan penduduk dan keadaan lingkungannya
  • 35. 28 c. Memungkinkan masyarakat kota berpartisipasi dan memengaruhi proses penetapan keputusan tentang kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan publik d. Keluaran (outcomes) umum, adalah  Acuan bersama bagi seluruh instansi  Meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih baik dihasilkan dari proses yang akan memperkuat setiap program Rancangan dipresentasikan pada Tim Pengarah, lalu meminta tanggapan ke dinas terkait Rencana Kota Sehat diluncurkan Rancangan dipresentasikan pada Komite Kebijakan, Otoritas Kesehatan, Dewan Kota untuk persetujuan Rancangan diselesaikan dan dipresentasikan pada Tim Pengarah untuk persetujuan Pemantauan, evaluasi dan pengembangan konsultasi masyarakat terhadap rencana dan pengembangan struktur rencana masyarakat dan layanan terpadu Dukungan dan pengembangan menuju versi berikut dari rencana Siklus perencanaan berikut Gambar 2 Proses Pengembangan Rencana Kota Sehat Glasgow Proses dimulai Konsultasi Tim Proyek dan Komite Pengarah tentang proses penyusunan rencana kota sehat Kepala Dinas, Otoritas Lokal, Otoritas Kesehatan, dan Dewan Kota memilih perwakilan instansi setempat Pertemuan awal dengan perwakilan instansi. Diskusi pemikiran dasar, model kesehatan sosiopolitis, kondisi kesehatan kota dan proses penyusunan rencana Perwakilan menyiapkan Laporan (B) menggambarkan acuan keluaran kesehatan dalam dokumen perencanaan instansinya Rancangan final didistribusikan untuk konsultasi Rancangan final diproduksi, disatukan dengan komentar dan diskusi bersama perwakilan instansi Wawancara tahap kedua dengan perwakilan instansi untuk menegaskan rencana instansi terkait kesehatan dan target keluaran kesehatan yang menjadi bagian rancangan final Komentar dan Perubahan Rancangan rencana dibagikan ke seluruh instansi untuk konsultasi Rancangan rencana dipresentasikan pada Tim Pengarah untuk diskusi dan persetujuan. Mengingatkan Tim Pengarah untuk mendukung dan mempromosikannya di daerah pemilihannya Tim Rencana Kota Sehat menyusun rencana berdasar laporan, dokumen kerja, wawancara dan data kota Wawancara perorangan dengan perwakilan instansi terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi masa depan pekerjaannya. Ini memungkinkan tim rencana kota mendapat gambaran nyata Pertemuan ketiga. Menyimak rancangan dan menyelidiki peluang bekerja lintas instansi untuk memperbaiki keluaran kesehatan kota Perwakilan mengambil tanggungjawab menyusun rancangan Laporan (A) tentang pandangan, dukungan dan disusun oleh instansi terkait Pertemuan kedua menyelidiki tentang bagaimana seluruh layanan berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Seluruh pertemuan dikelola dan dilaporkan oleh Tim Proyek: seluruh wawancara dilaksanakan oleh Tim Proyek. Perlu perhatian terhadap keperluan Tim Proyek menyusun ulasan yang bagus tentang layanan kota Dari dua pertemuan terdahulu, tim rencana kota sehat menghasilkan rancangan dokumen menggambarkan penyediaan layanan 4kota dan kaitannya dengan keluaran kesehatan Sumber: WHO, 1997.
  • 36. 29 e. Keluaran tertentu, yaitu  kebijakan terpadu yang terlihat pada siklus perencanaan masa depan  peningkatan koordinasi antara penyedia layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat  keterlibatan masyarakat dalam perencanaan masa depan dan pengembangan kebijakan dan layanan setempat  memperkuat partisipasi masyarakat  komunitas etnis minoritas terlibat penilaian kebutuhan dan menyusun rencana tindak  Pengembangan bentuk kemitraan baru  Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan  Pembuktian kolaborasi antara instansi pemerintah yang mendukung keberlangsungan hidup jangka panjang masyarakat  Pembuktian bahwa kelompok sosial terpinggirkan terlibat dalam perencanaan kebijakan dan program  Pembuktian bahwa instansi mengembangkan kebijakan dan program berkelanjutan bekerjasama dengan masyarakat  Pembuktian peningkatan kapasitas masyarakat 3.3 Salzburg (Austria) Salzburg menjadi salah satu contoh karena pengalaman kota ini menunjukkan warganya yang luar biasa teknik partisipasinya, dan menganjurkan transportasi pejalan kaki. Sebagian besar pertumbuhan yang dialami oleh kota Salzburg telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, dan sebagian besar memang demikian dipandang oleh warga sebagai jelek, tidak berbentuk dan tidak manusiawi. Di puncak pertumbuhan kota, ditambah dengan ancaman pembangunan jalan raya baru, warga membentuk kelompok advokasi "kota tua." Individu dari kelompok ini akhirnya terpilih untuk posisi di Dewan Kota dan hari ini telah mengubah proses partisipasi warga di Salzburg. Dari transisi ini, Salzburg telah mewujudkan empat reformasi besar, yaitu (i) rencana sabuk hijau di sekitar kota dan penghapusan kebijakan masa lalu yang menyisihkan cadangan 70% tanah kota untuk konstruksi baru; (ii) kelompok warga memprakarsai proyek untuk merenovasi pusat kota bersejarah; (iii) reformasi arsitektur besar-besaran; (iv) sebuah kebijakan lalu lintas yang baru
  • 37. 30 untuk seluruh kota telah disusun, memberikan prioritas pertama untuk pejalan kaki, kedua untuk pengendara sepeda, ketiga untuk angkutan umum dan terakhir mobil. Contoh kasus ketika pada tahun 1982 kota Salzburg mulai menerapkan jalur pejalan kaki zona yang telah dijanjikan selama lebih dari 15 tahun. Karena konflik kepentingan, tidak ada penyelesaian dapat dicapai untuk memulai proyek, tetapi melalui metode eksperimental pemerintah kota Salzburg bekerja langsung dengan warga untuk melakukan proses perencanaan, rencana zona pejalan kaki dibuat dan disetujui hanya dalam enam bulan. Selain itu, dua tahun setelah selesainya rencana tersebut, 80% populasi menyetujui pembangunan, 10% ragu-ragu dan 10% lainnya ingin melihat pendekatan yang lebih liberal. Dalam kasus Salzburg, perencanaan perkotaan yang sehat tidak hanya menghasilkan efek kesehatan manusia yang positif, tetapi juga efek ekonomi yang positif (Crowhurst dan Lennard, 1987). 3.4 Vancouver (Kanada)4 Visi Kota Sehat untuk Semua Vancouver adalah sebuah kota tempat bersama-sama menciptakan dan terus meningkatkan kondisi yang memungkinkan kita semua menikmati tingkat kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin. Kerangka kerja mencakup pernyataan visi yang jelas dan 3 (tiga) fokus yaitu masyarakat sehat-pelayanan dasar; masyarakat sehat-keterkaitan budi daya; lingkungan sehat-jaminan kelayakan hidup. Termasuk 12 tujuan selama 10 tahun. Sejumlah prinsip dan asumsi panduan membentuk pengembangan fase pertama dari Strategi Kota Sehat dan akan terus menjadi pedoman bekerja saat bergerak maju. Di bawah ini adalah 4 Disarikan dari City of Vancouver. A Healthy City for All. Vancouver’s Healthy City Strategy 2014-2045. Phase 1.
  • 38. 31 ringkasan dari prinsip dan asumsi tersebut yang meliputi: a. Pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang kesehatan dan kesejahteraan: b. Pemenuhan hak dasar dan kebebasan. Hak-hak dasar dan kebebasan dijamin di bawah Piagam Hak dan Kebebasan, , c. Kesehatan dan kesejahteraan untuk semua bersifat universal untuk semua warga negara dan terfokus pada populasi tertentu yang paling rentan terhadap ketidakadilan kesehatan. d. Pencegahan dan berorientasi ke hulu. Prioritas ke pencegahan kesehatan yang buruk bukan intervensi krisis. e. Kesehatan dan kesejahteraan adalah urusan semua orang. Kesehatan dan kesejahteraan Vancouver harus melibatkan masyarakat luas, swasta, dan semua penduduk, termasuk yang paling terdampak. f. Lingkungan ekologi yang sehat. Semua orang berhak untuk hidup dalam lingkungan sehat, dengan kesadaran akan polutan dan kontaminan yang dapat menyebabkan kerusakan. g. Kebutuhan inovasi. Dibutuhkan inovasi sosial dan cara berpikir dan bertindak berbeda yang secara nyata membuat kemajuan terhadap penanganan masalah yang rumit. h. Mengaktifkan dampak kolektif. Upaya dipadukan di seluruh institusi kota dan mitranya i. Fokus investasi dan tindakan berdasarkan bukti. j. Memantau, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan. Menilai kemajuan, membuat perubahan berdasarkan evaluasi, dan mengkomunikasikan hasilnya. k. Kepemimpinan. Kota akan terus berlanjut menunjukkan kepemimpinan dalam kesehatan dan kesejahteraan,
  • 39. 32 Bicara Kota Sehat untuk Semua, proses keterlibatan publik yang luas, dan inisiatif lainnya dilakukan dalam kemitraan dengan organisasi Vancouver Coastal Health (Kesehatan Pesisir Vancouver) dan pemangku kepentingan lainnya. Penduduk diminta mengajukan ide terbaik dan paling berani untuk mewujudkan kota yang sehat untuk semua. Prosesnya menjangkau lebih dari 10.000 orang yang menggunakan berbagai format, termasuk platform daring, percakapan Twitter, situs web kota, lokakarya langsung, dan lab gagasan, dan dialog dengan berbagai kelompok. Salah satu hasilnya adalah Strategi Kota Sehat Vancouver (lihat Gambar berikut) Berdasar hasil analisis WHO, ditemukan 4 (empat) persyaratan agar pelaksanaan strategi jangka panjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana baik dan efektif, yaitu (i) komitmen politik tingkat tinggi yang menjadikan kesehatan, kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan menjadi nilai inti dalam visi dan kebijakan kota; (ii) berbagi visi, pemahaman dan komitmen terkait pendekatan kesehatan masyarakat yang sistimatik dan terpadu; (iii) proses dan struktur organisasi untuk mengoordinasikan, mengelola dan mendukung perubahan dan memasilitasi kegiatan dan keterlibatan aktif masyarakat; (iv) peluang bermitra dan berjejaring dengan kelompok masyarakat dan lembaga berbadan hukum maupun tidak. 3.5 Kota Sehat Kawasan Pasific Barat WHO5 Belajar dari berbagai kota di Kawasan Oceania, WHO menyimpulkan terdapat 8 (delapan) faktor kunci Kota Sehat, yaitu a. Pemberdayaan perorangan dan komunitas. Pemberdayaan perorangan merujuk pada kemampuan perorangan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan hidupnya. Pemberdayaan komunitas, yang merupakan tujuan penting dalam kegiatan kesehatan 5 Dikutip dari de Leeuw dkk. (2017). Healthy Cities, Urbanisastion and Healthy Island: Oceania dalam de Leeuw dan Simos (2017). Healthy Cities. The Theory, Policy and Practice of Value-Based Urban Planning. Springer.
  • 40. 33 masyarakat, melibatkan perorangan untuk memperoleh pengaruh lebih besar dan kendali terhadap penentu kesehatan dan kualitas hidup komunitas. b. Keterlibatan seluruh sektor, mengarah pada meningkatnya kepedulian dampak kesehatan dari kebijakan dan praktik institusi berbagai sektor dan memasilitasi kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat. c. Keberlanjutan lingkungan, dimaknai sebagai memenuhi kebutuhan tanpa merusak kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan dalam jangka panjang d. Efisiensi energi, adalah metoda utama yang memungkinkan kota mencapai keberlanjutan lingkungan, mempertimbangkan energi dari sumber tidak terbarukan yang tidak berkelanjutan. Manfaat kota efisien energi dari kebijakan yang mendorong komunitas dan industri mempertahankan standar hidup dengan intensitas energi rendah. e. Sistim kesehatan berbasis kesetaraan, termasuk akses universal terhadap layanan perawatan kesehatan, informasi dan kualitas perawatan lebih baik f. Mengurangi kemiskinan perkotaan ekstrim. Hal ini berarti menjamin bahwa tidak satupun yang hidup pada kawasan sangat miskin mempunyai akses terbatas pada kebutuhan dasar (makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan perawatan kesehatan). Kemiskinan parah dimaknai sebagai masyarakat yang hidup hanya dengan kurang dari USD 1 per hari. g. Ungkapan keragaman budaya dan nilai spiritual. Masyarakat bebas memperoleh hak dasarnya dan untuk mengungkapkan budaayanya seperti juga nilai spiritual. h. Penegakan keamanan dan keselamatan. Kebijakan keamanan, persiapan darurat dan keselamatan tempat kerja dan komunitas disusun dan ditegakkan pad semua tingkatan, khususnya pada kota, komunitas dan rumah tangga. 3.6 Kota Sehat Republik Korea. Kota di Korea secara konsisten mengembangkan kemitraan, dengan fokus yang beragam. Kolaborasi pemerintah-akademik telah melibatkan tenaga akademik sejak awal pendataan, analisis profil kesehatan, serta perencanaan dan evaluasi terkait sejumlah Kota Sehat. Fokus komunitas yang kuat adalah karakteristik lain dari kemitraan publik-swasta Guro- gu di Seoul, yang misalnya menekankan proyek dipimpin masyarakat, warga masyarakat bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanpa campur tangan dari pejabat kota, sehingga melibatkan dan menyatukan warga dan mengembangkan jaringan sosial yang erat.
  • 41. 34 Bab IV Kesimpulan dan Agenda Strategis 4.1 Kesimpulan Perencanaan kota selama ini masih jarang yang secara khusus mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai prinsip dasar perencanaan. Perencanaan kota masih banyak ditentukan oleh aspek fisik seperti infrastruktur maupun lingkungan. Baru belakangan ini kemudian perencana kota menyadari bahwa hasil rancangannya memiliki konsekuensi, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi menyebabkan kesehatan yang buruk dalam masyarakat. Hal ini yang mendorong kemudian sejak tahun 1970an, WHO memperkenalkan konsep Kota Sehat sebagai upaya menjadikan kesehatan sebagai bagian dari arus utama perencanaan kota. WHO melakukan uji coba Kota Sehat pada beberapa kota di Eropa, yang pembelajarannya menjadi sangat bermanfaat dalam mewarnai ragam cara perencanaan Kota Sehat secara khusus dan perencanaan kota secara umum. Konsep Kota Sehat terkait dengan Agenda Pembangunan Global seperti Agenda 21, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan demikian, pengembangan Kota Sehat juga dapat merupakan bagian dari upaya pencapaian agenda global tersebut. Berbeda dengan konsep pengembangan kota lainnya, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi suatu keniscayaan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi Kota Sehat. Aspek kesehatan yang menjadi fokus utama Kota Sehat merupakan bagian dari keseharian masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Kota Sehat. Selain itu, berdasar pembelajaran uji coba Kota Sehat di mancanegara, selengkapnya faktor yang memengaruhi keberhasilan mewujudkan Kota Sehat adalah: a. Dukungan politik. b. Kepemimpinan c. Kerjasama lintas intitusi pemerintah d. Kolaborasi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah e. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan f. Ketersediaan Rencana Kota Sehat yang disusun secara kolaboratif
  • 42. 35 g. Pemberdayaan pemangku kepentingan h. Pemanfaatan kearifan lokal Konsep Kota Sehat telah cukup lama diterapkan di Indonesia tapi memang gaungnya kurang terdengar. Salah satu penyebabnya adalah konsep ini tidak menjadi arus utama dalam proses perencanaan pembangunan maupun proses perencanaan kota. Pengembangan Kota Sehat di Indonesia masih terkesan sporadik. 4.2 Rekomendasi Strategis Beberapa rekomendasi strategis dalam menerapkan konsep Kota Sehat di Indonesia, sebagai berikut a. Momentum pandemi Covid-19 sebenarnya dapat menjadi pintu masuk bagi upaya pengarusutamaan kesehatan dalam pengelolaan kota melalui penerapan konsep Kota Sehat. Untuk itu, upaya advokasi kepada pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat dilakukan secara berkala. Termasuk juga upaya sosialisasi di kalangan profesional dan pegawai pemerintah. b. Upaya pengarusutamaan konsep kota sehat dapat didukung melalui internalisasi konsep Kota Sehat kedalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional (RPJPN-RPJMN) maupun daerah (RPJPD-RPJMD). Saat ini merupakan waktu yang tepat dengan mempertimbangkan adanya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, dan akan diikuti segera dengan penyusunan dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D. Selain itu, konsep Kota Sehat juga pada saat yang bersamaan dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan yang sedang dalam pembahasan. c. Selanjutnya internalisasi juga dapat dilakukan melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (RTRWP/K) dengan menambahkan item terkait kesehatan masyarakat. d. Keberadaan wadah pemangku kepentingan menjadi sangat bermanfaat untuk menjaga momentum kolaborasi diantara pemangku kepentingan. Wadah ini walaupun sebaiknya dipimpin oleh pemerintah namun tidak mengurangi pentingnya mempertahankan sifat egaliter, fleksibel dan terbuka dari wadah kolaborasi ini. Pada program Kota Sehat Indonesia, wadahnya diberi nama Forum Kota Sehat. Untuk menjaga konsistensi kemanfaatan Forum Kota Sehat, sebaiknya disepakati peta jalan, berikut agenda
  • 43. 36 strategisnya. Dengan demikian, keberadaan forum lebih bermanfaat dan bukan sekedar pelengkap. e. Uji coba terbatas pada beberapa provinsi maupun kabupaten/kota dapat dilakukan untuk menghasilkan gambaran Kota Sehat yang sesuai konteks Indonesia. Uji coba ini juga sekaligus dapat menghasilkan quick wins untuk menarik perhatian pengambil keputusan. Sebagaimana motto ‘seeing is believing’ (lebih mudah dipercaya jika telah terlihat hasilnya). f. Dokumentasi hasil pelaksanaan Kota Sehat di Indonesia selama ini perlu dikumpulkan dan ditelaah sebagai bahan pembelajaran pemangku kepentingan terkait. g. Seyogyanya disiapkan peta jalan penerapan Kota Sehat di Indonesia oleh pihak terkait secara kolaboratif, dalam hal ini dinisiasi oleh Forum Kota Sehat Indonesia.
  • 44. 37 Daftar Rujukan Aicher, J. (1998). Designing healthy cities: prescriptions, principles and practice. Malabar, Florida, Krieger Publishing Company. Australian National University (1994). Towards local sustainable development: a toolkit of strategies. Canberra, National Local Government Environmental Resource Network Belfast Healthy City Project (1996). Belfast city health plan strategy document. Belfast, Calthorpe, P. (1995). A new metropolitan strategy. Diakses pada April 1999 melalui http://www.transact.org/nov95/anew.htm Center of Excellence for Sustainable Development (tanpa tahun). Introduction. http://www.sustainable.doe.gov/landuse/luintro.htm diakses pada April 1999. Chadwick, E. (1842). Report on the sanitary condition of the labouring population of Great Britain. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1842. City of Vancouver (2021). A Healthy City for All. Vancouver’s Healthy City Strategy 2014-2045. Phase 1. Corburn, Jason (2009). Toward the Healthy City. People, Places and the Politics of Urban Planning. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. Crowhurst, Rennard, S.H. dan Lennard, H.L. (1987). Livable cities. Southampton, NY, Gondolier Press. De Leeuw, Evelyn dan Jean Simos ed. (2017). Healthy Cities. The Theory, Policy, and Practice of Value-Based Urban Planning. New York, Springer. Duhl, L. J. dan A. K. Sanchez (1999). Healthy Cities and The City Planning Process. A Background Document on Links Between Health and Urban Planning, Copenhagen, Denmark, WHO Regional Office for Europe. Edwards, Peggy dan Agis D. Tsouros (2008). A Healthy City is an Active City: A Physical Activity Planning Guide. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Glasgow, C. (tanpa tahun). Local action – global solution, a strategy for a sustainable city. Diakses pada April 1999 melalui http://www.archinet.co.uk/andromeda/top.html Hall, P. (1996). Cities of tomorrow. Malden, MA, and Oxford, Blackwell Publishers. Kementerian Kesehatan (2010). Kemajuan Program Kota/Kabupaten Sehat. Jakarta. Lindheim, R. dan Syme, L. (1983). Environments, people and health. Annual review of public health, 4: 335–359. Luke, J. (1998). Catalytic leadership: strategies for an interconnected world. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
  • 45. 38 McKeown, Thomas (1979). The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis?. Princeton, New Jersey. Princeton University Press McDonough and Partners. Firm principals. Diakses pada April 1999 melalui http://www.mcdonough.com/principals.html Minkler, M. (1994). Ten commitments for community health education. Health education research, 9: 527–534. Mulasari SA. (2019). Membangun Kota Sehat (Healthy City) Menuju Indonesia Sehat Berkemajuan. Jurnal Pemberdayaan; 2(2):187-94. Diakses pada tanggal 1 April melalui https://doi.org/10.12928/jp.v2i2.419 Mumford, L. (1961). The city in history. its origins, its transformations and its prospects. New York, Harcourt, Brace and World Inc. Ottawa Charter for Health Promotion (1986). Health promotion, 1(4): iii-v. Palutturi, Sukri (2013). Healthy Cities Implementation in Indonesia: Challenges and Determinants of Successful partnership development at local government level. Dissertation. Griffith School of Environment. Science, Environment, Engineering and Technology. Griffith University Pearce, D. Sustainable development: the political and institutional challenge. In: Kirkby, J. et al., ed. Sustainable development: the Earthscan reader. London, Earthscan Publications, hal. 287–90. Queensland University of Technology (1995). Municipal public health planning: a resource guide. Queensland, Healthy Cities and Shires Project. Sheffield (1993). Community development and health: the way forward in Sheffield. Sheffield, Healthy Sheffield, 1993. Sherrief, Nigel (2008). Review of Brighton and Hove Healthy City Programme (Phase IV). Technical Report. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/301215223 pada tanggal 30 Maret 2023. Wanderman, A. dkk. (1997). Understanding coalitions and how they operate: an ‘open systems’ organizational framework dalam Minkler, M. ed. Community organizing and community building for health. New Brunswick, Rutgers University Press, hal 261–277 Whitehead, M. dan Dahlgren, G. (1991). What can be done about inequalities in health? The lancet, 338: 1059–1063. World Health Organization (1994). Constitution of the World Health Organization. Geneva, WHO basic documents. 40th ed. World Health Organization (1995). Building A Healthy City: A Practitioners Guide. A Step-By- Step Approach to Implementing Healthy City Projects in Low-Income Countries. GHeneva, World Health Organization (1997). City Planning for Health and Sustainable Development. European Sustainable Development and Health Series 2.