salah satu isu yang mengemuka terkait metropolitan adalah fragmented governance, yaitu metropolitan dikelola oleh lebih dari satu entitas pemerintahan yang menyebabkan ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan. dibutuhkan suatu skema kelembagaan yang bersifat kolaboratif. disampaikan pada Focus Group Discussion Penajaman Alternatif Kelembagaan Untuk Wilayah Metropolitan Serta Kawasan Perkotaan Lintas Administrasi dan Kecamatan Perkotaan dalam Kabupaten Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas Daring 27 Desember 2021

1. Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan
Perkotaan Lintas Daerah
Oswar Mungkasa
Perencana Ahli Utama Bappenas
Focus Group Discussion
Penajaman Alternatif Kelembagaan Untuk
Wilayah Metropolitan Serta Kawasan Perkotaan
Lintas Administrasi dan Kecamatan Perkotaan
dalam Kabupaten
Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas
Daring 27 Desember 2021
4/6/2022 0
Source: www.gliffy.com

2. 4/6/2022 1
then we might not solve every problem,
but we can get some thing meaningful done
(dikutip dari Investing Democracy. Engaging Citizens
in Collaborative Governance – Carmen Sirianni)
when collaborating,
“the government sometimes needs to play the role of
participant rather than leader and learner rather than
teacher”
(Smith, 2004)

3. KISI TANGGAPAN
ISU PENTING
PELUANG DAN TANTANGAN
UPAYA STRATEGIS
4/6/2022 2
LANGKAH STRATEGIS
FORUM KOLABORATIF
PRAKTIK UNGGULAN
Kisi Tayangan

4. Kebutuhan pengintegrasian rencana di kawasan perkotaan lintas daerah,
peluang dan tantangannya
Strategi untuk penjaminan pelaksanaan komitmen daerah terhadap
pelaksanaan rencana yang disepakati
Kebutuhan pembentukan kelembagaan pengelolaan perkotaan lintas
daerah yang kolaboratif
4/6/2022 3
Kisi Tanggapan

5. Isu Penting (1)
4/6/2022 4
• Hasil studi pada Metropolitan di Brazil, Argentina, Mexico dan Cina
menunjukkan bahwa isu utama metropolitan merupakan isu bersama kota-
kota pembentuk metropolitan seperti ketidakterpaduan sistim transportasi dan
mobilitas; kondisi sanitasi lingkungan (pencemaran air limbah; penanganan
sampah tidak memadai; kekurangan air bersih; polusi udara, sungai, pantai)
belum memadai; kerusakan Daerah Aliran Sungai. Termasuk ketidakefisienan
layanan pada daerah perbatasan kota (Metropolis Initiative, 2014).
• Kasus DKI Jakarta  isu relatif sama seperti pengelolaan sampah;
ketidakterpaduan sistim transportasi, kebutuhan air bersih belum terpenuhi;
polusi udara terutama akibat kemacetan; polusi sungai dan pantai;
ketimpangan kualitas layanan publik pada daerah perbatasan.

6. Isu Penting (2)
4/6/2022 5
• Upaya penanganan isu bersama melalui Kerjasama Antardaerah (KAD)
belum menunjukkan hasil yang memadai.
• Contoh Kasus BKSP Jabodetabek  dipandang tidak efektif karena (i)
adanya kendala sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antardaerah. Masa
efektif RPJMD masing-masing daerah berbeda; (ii) kegiatan berfokus pada
masalah Jakarta. Terbentuk hubungan ‘principal-agent’ (atasan-bawahan)
melalui penyediaan dana bantuan ke daerah sekitar; (iii) ego daerah masih
dominan; (iv) kerjasama belum melibatkan pihak non pemerintah termasuk
komponen masyarakat

7. Peluang dan Tantangan
4/6/2022 6
Peluang
• KAD telah tercantum dalam naskah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 363 sampai 369.
• Ditindaklanjuti dengan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama
Daerah
Tantangan
• Working in silos  pemerintah daerah masih banyak yang belum
menjalin kerjasama dengan daerah sekitar
• Fragmented governance  pengelolaan suatu kawasan tertentu seperti
Metropolitan dilakukan oleh lebih dari satu entitas pemerintahan
lebih dari satu jenjang pemerintahan. Contoh Metropolitan Jabodetabek

8. Working in “silos”
Source: www.gliffy.com
Source: tadamichi/Shutterstock.com
Incomprehensive solution

9. Fragmented Governance
• Jakarta consists of five municipalities, headed by a
Mayor and Regent. They are chosen by the governor of
Jakarta with their authority limited to administrative.
• Jakarta led by Governor, while surrounding
municipalities led by Mayor or Regent. Also, there are
2 surrounding provinces headed by Governor.
MAP OF JAKARTA
METROPOLITAN AREA
Legends
Special Province of Jakarta
(Led By Governor)
Province of West Java
(Led By Governor)
Province of Banten
(Led By Governor)
Bogor Regency
(Led By Head of Regency)
Bogor City
(Led By Mayor)
Depok City
(Led By Mayor)
Bekasi City
(Led By Mayor)
Bekasi Regency
(Led By Head of Regency)
Tangerang Regency
(Led By Head of Regency)
Tangerang City
(Led By Mayor)
South Tangerang City
(Led By Mayor)

10. Upaya Strategis (1)
4/6/2022 9
• Penerapan Tata Kelola Kolaboratif yaitu cara
pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara
langsung seluruh pemangku kepentingan
termasuk komponen non pemerintah, berorientasi
pada konsensus, dan musyawarah dalam proses
pengambilan keputusan kolektif. Penekanannya
adalah pada pencapaian konsensus di antara para
pemangku kepentingan (Ansell dan Gash, 2007)
dan kolaborasi antarorganisasi.
• Institusi governance meliputi tiga ranah yaitu negara
atau pemerintah, swasta atau dunia usaha dan
masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan
fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003).
• Perubahan istilah government menjadi governance
mengandung maksud perubahan peran pemerintah
tidak lagi memonopoli dalam pengelolaan tata
pemerintahan tetapi bersama pemangku kepentingan
non-pemerintah.

11. Upaya Strategis (2)
4/6/2022 10
• tata kelola adalah tentang aturan main penyusunan keputusan bersama diantara
keberagaman pelaku dan organisasi, dan tidak terdapat sistem kendali formal
yang mampu mendikte pola hubungan antara pelaku dan organisasi (Kurniadi,
2020)
• kolaborasi dapat dipahami sebagai hubungan antarorganisasi yang saling
berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, saling
berbagi informasi, sumberdaya, manfaat, dan bertanggungjawab dalam
pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah (Lai,
2011).
• Dalam kerjasama kolaboratif hubungan prinsipal-agen tidak berlaku karena
kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal. Tidak
ada hirarki dalam kolaborasi (Peter, 1998)
• transformasi hubungan dari pengakuan keberadaaan bersama (co-existence),
kemudian melakukan komunikasi (communication), kerjasama (cooperation),
koordinasi (co-ordination) hingga sampai pada kolaborasi (Eppel, 2013).

12. 4/6/2022 11
Gambar 1 Rangkaian Transformasi Kolaborasi

13. Langkah Strategis
4/6/2022 12
• Setidaknya terdapat 4 (empat) langkah strategis yaitu
(i) Pemetaan Pemangku Kepentingan baik pemerintah dan non
pemerintah
(ii) Pembentukan wadah kolaborasi berupa Forum Pemangku
Kepentingan
(iii) Penyusunan Desain Besar (Grand Design) atau Cetak Biru
Pengelolaan Kawasan Metropolitan
(iv) Internalisasi Desain Besar/Cetak Biru dalam dokumen
perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, Renstra maupun RKP)

14. PROSES PENYUSUNAN DESAIN BESAR
Diskusi isu, pengumpulan
data awal, dan pemetaan
kapasitas para pemangku
kepentingan
Pembentukan forum para
pemangku kepentingan
Pem-
bentukan
tim kecil
Lokakarya I:
rumusan isu
dan kondisi
saat ini
(baseline)
Lokakarya II:
rumusan Visi,
Misi, danTarget,
serta kebijakan
dan strategi
Lokakarya
III: rumusan
peta jalan
dan rencana
aksi
Rapat kerja: diskusi hal-hal spesifik untuk bahan atau penyempurnaan hasil
lokakarya/konsultasi
Konsultasi
Publik:
Finalisasi
dokumen
Desain
Besar
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6
Kegiatan Pendukung
Pelun-
curan dan
Sosialisasi
Desain
Besar
Tahap 7
Pengumpulan data dan pemetaan kapasitas para pemangku kepentingan dilakukan
terus-menerus sampai selesainya desain besar

15. Desain besar adalah dokumen yang memuat komitmen dan konsensus
terhadap konsep penanganan suatu isu strategis/Kawasan gtertentu
menggunakan pendekatan kolaboratif
Analisa Isu dan Masalah
Pendahuluan
Kondisi Saat Ini (Baseline)
Visi dan Misi
Target
Kebijakan dan Strategi
Peta Jalan (Roadmap)
Rencana Aksi
Pemantauan dan Evaluasi
Bagian I:
Bagian II:
Bagian III:
Bagian IV:
Bagian V:
Bagian VI:
I

16. Forum Kolaboratif
4/6/2022 15
• Bentuk kelembagaan sebaiknya fleksibel dan tidak kaku serta tidak
menambah birokrasi
• Forum pemangku kepentingan menjadi pilihan rasional  wadah para
pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) dalam
pengambilan kebijakan publik berdasar konsensus termasuk
bertanggungjawab dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi Desain
Besar. Pelaksanaan Desain Besar dilakukan oleh masing-masing pemerintah
daerah/OPD maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada Desain Besar.
• Desain Besar bersifat jangka menengah dan/atau panjang. Sementara isu
strategis dan jangka pendek dibahas dan disepakati dalam Forum.
• Didukung oleh sekretariat profesional yang memberikan dukungan
administrasi, keuangan dan substansial.
• Mempunyai rencana kerja yang disepakati bersama dan dilaksanakan oleh
Sekretariat.

17. Praktik Unggulan
4/6/2022 16
Rencana Strategis Metropolitan Rio the Janeiro (Metropolis Initiative, 2014)
• November 1993, Walikota Rio de Janeiro dan Presiden Kamar Dagang dan
Industri Rio de Janeiro menandatangani perjanjian penyusunan Rencana
Strategis Rio de Janeiro.
• Perjanjian ini membuka babak baru kerjasama pemerintah dan komponen
non pemerintah untuk mendanai dan memantau penyusunan rencana.
• Februari 1994, terbentuk sebuah konsorsium mencakup sebanyak 40
perusahaan dan institusi pemerintah
• Desember 1994, terbentuk tim penyusun yang melibatkan masyarakat.
• September 1995, Proses penyusunan Rencana Strategis terselesaikan.
Akhirnya berhasil disepakati 7 (tujuh) strategi dan 21 sasaran serta 159
proyek.
• Setidaknya 760 individu mewakili pemerintah dan non pemerintah
berpartisipasi dalam penyiapan Rencana Strategis
• Keberhasilan ini menjadi contoh bagi metropolitan lain di Brazil sepanjang
era 1990-an.

18. TERIMA KASIH
https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
oswar.mungkasa63@gmail.com
4/6/2022 17