setiap profesi perlu didasari oleh kode etik profesi dalam menjalankan/menerapkan keahliannya.

1. Kode Etik Profesi
Pemahaman, Konsep Dasar, dan
Penerapan pada Profesi Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah
Oswar Mungkasa
Anggota Majelis Kode Etik
Pengurus Nasional IAP
Pembekalan dan Sertifikasi Gelombang I IAP Jabar Tahun 2021
27 Maret 2021

2. Kisi Tayangan
.
 Pemahaman
 Konsep Dasar
 Belajar dari Mancanegara : Kode Etik
Perencana Kota dan Wilayah Afrika Selatan
30/03/2021
2

3. Pemahaman Kode Etik (1)
.
 sistem norma, nilai dan juga aturan profesional secara tertulis
dan sistematis dengan tegas menyatakan baik dan benar, serta
hal-hal yang tidak benar atau tidak baik bagi sebuah profesi
 norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu
sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat
maupun di tempat kerja.
 kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang
profesional di suatu bidang tertentu (Sonny Keraf). Moral ini
merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai
positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat.
 norma dan etika yang mengikat perilaku pelaku dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan (pasal 43 UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

4. Pemahaman Kode Etik (2)
.
 pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari (UU
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)
 disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang
berada di lingkup kerja tertentu, atau organisasi profesi
(self regulation)
 etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self
control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan
dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu
sendiri (Isnanto, 2009).
 Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka tidak
akan diadili oleh pengadilan hal ini disebabkan karena kode
etik tidak selalu melanggar hukum.

5. Tujuan Kode Etik
.
 Menjunjung Tinggi Martabat Profesi → mencegah tindakan
yang mencemari nama baik profesi
 Meningkatkan pengabdian para anggota → mndorong
timbulnya rasa bangga dan memiliki terhadap organisasi
 Meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi →
memuat norma-norma tentang anjuran agar setiap anggota
profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para
anggotanya, sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain
itu, kode etik juga mengatur tentang bagaimana cara
memelihara serta meningkatkan mutu organisasi profesi.

6. Fungsi Kode Etik
.
 Biggs dan Blocher (1986) menyatakan bahwa setidaknya
fungsi kode etik mencakup
✓ Melindungi suatu profesi dari campur tangan pihak
luar
✓ Mencegah terjadinya suatu pertentangan internal di
dalam sebuah profesi.
✓ Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik sebuah
profesi.
✓ Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi
tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
✓ Sebagai sarana pengendalian sosial bagi masyarakat
atas profesi yang bersangkutan.

7. Prinsip Dasar Kode Etik
.
 Prinsip Tanggung Jawab → bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan dan hasil pekerjaan. Selain itu, bertanggungjawab
terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi
kehidupan orang lain atau masyarakat umum.
 Prinsip Keadilan → mengedepankan keadilan dalam
menjalankan pekerjaannya tanpa pandang bulu
 Prinsip Otonomi → memiliki wewenang dan kebebasan dalam
menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya, sehingga
memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dengan mempertimbangkan kode etik profesi.
 Prinsip Integritas Moral → kualitas kejujuran dan prinsip moral
dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam
menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus
memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan
profesinya, dirinya, dan masyarakat.

8. Nilai Inti Kode Etik (1)
 Dapat dipercaya (trustworthiness) → mencakup kejujuran,
integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kejujuran menuntut itikad
baik untuk mengemukakan kebenaran. Integritas berarti bahwa
seseorang bertindak dengan kesadaran yang tinggi, dalam
situasi apapun. Reliabilitas berarti melakukan semua usaha
yang masuk akal untuk memenuhi komitmennya. Loyalitas
adalah tanggung jawab untuk mengutamakan dan melindungi
berbagai kepentingan masyarakat dan organisasi tertentu.
 Penghargaan (respect) → mencakup gagasan seperti
kepantasan (civility), kesopansantunan (courtesy), kehormatan,
toleransi, dan penerimaan.
 Pertanggungjawaban (responsibility) → bertanggung jawab atas
tindakannya serta dapat menahan diri. Pertanggungjawaban
juga berarti berusaha sebaik mungkin dan memberi teladan
dengan contoh, mencakup juga ketekunan serta upaya untuk
terus melakukan perbaikan.

9. Nilai Inti Kode Etik (2)
 Kelayakan (fairness) dan keadilan → mencakup isu tentang
kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas,
keterbukaan, dan keseksamaan. Perlakuan yang layak
berarti bahwa situasi yang serupa akan ditangani dengan
cara yang serupa pula.
 Perhatian (caring) → bersungguh-sungguh memperhatikan
kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang
memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan
perbuatan baik.
 Kewarganegaraan (citizenship) → termasuk kepatuhan
pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya
sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat
berjalan dengan baik, dan melindungi sumber daya yang
ada.

10. Dilema Etika
 Setiap orang melakukanya → pembenaran terhadap
sebuah tindakan karena setiap orang lain juga melakukan
hal yang sama dan karena itu merupakan perilaku yang
dapat diterima.
 Jika sah menurut hukum, hal itu etis → contohnya
seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan
suatu barang yang hilang kecuali pihak lain dapat
membuktikan bahwa barang tersebut miliknya.
 Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya → Filosofi
tindakan didasarkan pada peluang orang lain akan
menemukan perlaku tersebut, dan besarnya kerugian
(konsekuensi) yang akan diterimanya jika hal itu
terbongkar.

11.  Prinsip Kode Etik berasal baik dari nilai umum masyarakat
maupun dari tanggungjawab profesi perencanaan untuk melayani
kepentingan publik.
 Upaya melayani kepentingan publik didasari seperangkat prinsip
utama yang memandu tindakan dan perilaku.
 Prinsip tersebut menetapkan ukuran yang wajib dan aspirasi.
Standar aspirasi menggambarkan perilaku yang diupayakan
untuk ditegakkan.
 Meskipun kepatuhan terhadap standar aspirasi tidak mudah
terukur, namun bertindak sesuai dengan aspirasi ini adalah
harapan kita sebagai profesional.
 Standar wajib menetapkan persyaratan yang tegas, membatasi
bahkan melarang melakukan perilaku tertentu dalam ranah publik
30/03/2021
11
Kode Etik Perencana Kota : Afrika Selatan

12. AFRIKA SELATAN
Kode Etik
Perencana Kota dan Wilayah

13. Pendahuluan
 Kode Etik ini merupakan
 Ukuran pencapaian nilai sosial dalam mengejar tujuan
kepentingan publik
 Ukuran perilaku baik dan buruk
 Ukuran komitmen terhadap profesi perencanaan
 Ukuran akuntabilitas kepada publik yang dilayani

14.  menetapkan standar tinggi bagi diri kita sendiri dan bercita-
cita untuk memenuhi standar ini di semua aspek kehidupan
baik di tempat kerja, rumah, dan dalam pelayanan terhadap
profesi.
 Mengartikulasikan kondisi ideal yang dicita-citakan serta
perilaku yang wajib baik sebagai profesional maupun
sukarela.
 Menanamkan kepercayaan pada profesi perencanaan kota
dan daerah dan membantu perencana untuk menjadi
profesional yang lebih baik.
30/03/2021
14
Tujuan Kode Etik (1)

15.  Sebagai kesepakatan pemahaman bersama tentang perilaku
yang patut.
 Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan
kepentingan diri sendiri.
 Membantu perencana untuk membuat keputusan yang tepat
ketika dihadapkan dengan situasi sulit yang dapat
membahayakan integritas atau sistem nilai.
 Membuat model yang berfungsi sebagai katalis bagi orang lain
untuk belajar, menulis tentang etika dan nilai-nilai.
 Membangun dasar yang kuat bagi perkembangan profesi.
30/03/2021
15
Tujuan Kode Etik (2)

16. Prinsip Dasar (1)
 Integritas → Perencana perlu bertindak dengan
integritas dan kepatutan. Integritas tidak hanya
mengacu pada mengetahui kebenaran tindakan tetapi
memiliki kekuatan moral dan keberanian untuk
bertindak. Kepatutan berarti berperilaku benar sesuai
dengan tugas dan peran.
 Inspirasi → (i) setia pada profesi; (ii) menjunjung
tinggi moral perencanaan; (iii) menjadi contoh
kebajikan

17. Prinsip Dasar (2)
 Bertanggungjawab (responsibility) → kewajiban untuk
mengakui keputusan, tindakan yang diambil dan hasilnya, baik
yang berhasil maupun gagal.
 Aspirasi → (i) memutuskan dan bertindak berdasar
kepentingan umum dan lingkungan; (ii) mengerjakan
pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas, pengalaman,
keterampilan dan kualifikasi.; (iii) ketika mengikuti lelang
pekerjaan, selalu berkesesuaian dengan kompetensi dan
kualifikasi baik organisasi maupun individual; (iv) memenuhi
komitmen yang telah disepakati; (vi) bertanggungjawab
terhadap kesalahan dan melakukan perbaikan. Melaporkan
kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain kepada pihak
berwenang; (vii) melindungi informasi rahasia yang telah
dipercayakan; (viii) menegakkan kode Etik ini dan saling
bertanggungjawab.

18. Prinsip Dasar (3)
 Bertanggungjawab (responsibility)
 Wajib → (i) mengetahui dan menegakkan kebijakan, aturan,
regulasi dan hukum yang terkait; (ii) melaporkan perilaku ilegal
dan tidak etis kepada pengelola dan jika perlu kepada pihak yang
terdampak; (iii) tidak terlibat dalam perilaku ilegal, termasuk
tetapi tidak terbatas, pada pencurian, penipuan, korupsi atau
penyuapan; (iv) tidak mengambil hak pihak lain, termasuk hak
intelektual. Selain itu, tidak membantu atau terlibat dalam
perilaku ilegal.; (v) melindungi pihak pelapor perilaku ilegal; (vi)
hanya melaporkan pelanggaran etika berdasar fakta; (vii)
menghukum pihak yang membuat tuduhan palsu; (viii)
menghukum pihak yang mengancam pihak lain yang peduli
terhadap pelanggaran etika; (ix) menyampaikan pelanggaran
Kode Etik pada pihak berwenang untuk diselesaikan.

19. Prinsip Dasar (4)
 Menghargai (respect) → memperlakukan orang lain dengan
hormat setiap saat, yang berarti tidak menggunakan istilah
menghina terhadap orang lain, menghargai hak orang lain,
memperlakukan orang dengan sopan dan mengakui berbagai
peran yang dimainkan orang lain dalam pengambilan keputusan.
Menghargai adalah tugas kita untuk menunjukkan rasa hormat
yang tinggi kepada diri kita sendiri, orang lain, dan sumber daya
yang dipercayakan kepada kita. Sumber daya yang
dipercayakan dapat mencakup orang, uang, reputasi,
keselamatan dan sumber daya alam atau lingkungan. Kami
mempromosikan ini karena penghargaan menimbulkan
kepercayaan, kepercayaan diri, dan keunggulan kinerja melalui
gotong royong. Rasa hormat mendorong dan menghargai
keberagaman pandangan

20. Prinsip Dasar (5)
 Menghargai (respect)
 Aspirasi → (i) memahami norma dan kebiasaan pihak lain dan
menghindari perilaku yang dapat menyinggung pihak lain; (ii)
mendengarkan pandangan pihak lain, dan berupaya memahaminya; (iii)
melakukan pendekatan langsung pada pihak lain yang terlibat konflik
atau ketidaksepakatan dengan kita; (iv) berperilaku profesional
walaupun pihak lain tidak berperilaku sama; (v) tidak menanggapi
komentar negatif terhadap pihak lain; (vi) tidak menyerang kolega dari
disiplin ilmu lain
 Wajib → (i) berunding dengan niat baik; (ii) tidak memanfaatkan
kekuasaan baik keahlian maupun kewenangan untuk mempengaruhi
keputusan atau tindakan pihak lain dalam rangka memperoleh manfaat
sendiri di atas kerugian pihak lain; (iii) tidak bertindak kasar pada pihak
lain; (iv) menghargai milik orang lain.

21. Prinsip Dasar (6)
 Berlaku Adil (fairness) → membuat keputusan dan bertindak tidak
memihak dan obyektif. Berperilaku bebas dari kepentingan diri sendiri,
prasangka, favoritism. Membuat keputusan semata-mata berdasar
profesionalisme.
 Aspirasi → (i) terbuka dalam proses pengambilan keputusan; (ii)
terus menerus menguji ketidakberpihakan dan obyektifitas,
mengambil tindakan perbaikan terkait; (iii) menyediakan akses
setara terhadap informasi kepada pihak yang membutuhkan; (iv)
memberi kesempatan yang sama kepada semua perencana kota
dan wilayah
 Wajib → (i) secara aktif mengungkapkan setiap peluang atau
kejadian nyata konflik kepentingan diantara pihak terkait; (ii)
menghindari konflik kepentingan dengan secara terus menerus
mencari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan
menyelesaikannya;

22. Prinsip Dasar (7)
 Berlaku Adil (fairness)
 (iii) Tidak mempekerjakan atau memecat, memberi hadiah atau
hukuman, atau menolak kontrak berdasar pertimbangan pribadi,
termasuk dan tidak terbatas pada favoritisme, nepotisme dan
penyuapan; (iv) tidak membedakan berdasar, tetapi tidak terbatas
pada, gender, suku, usia, agama, disabilitas, kebangsaan atau
orientasi seks; (v) melaksanakan aturan organisasi tanpa favoritisme
atau prasangka
 Kejujuran (honesty) → memahami kebenaran dan bertindak secara
benar baik dalam berkomunikasi dan berperilaku. Hal ini berarti
mematuhi hukum, memantau perilaku sejujurnya, mengungkapkan
peluang dan konflik kepentingan nyata.

23. Prinsip Dasar (8)
 Kejujuran (honesty)
 Aspirasi → (i) bersungguh-sungguh berupaya memahami dan
menemukan kebenaran, (ii) berkomunikasi dan berperilaku
secara jujur; (iii) menyediakan informasi akurat dan tepat
waktu; (iv) membuat komitmen dan janji, baik eksplisit maupun
implisit, dengan jujur; (v) berusaha menciptakan suasana yang
aman bagi pihak yang ingin berbagi fakta
 Wajib → (i) tidak terlibat atau membenarkan perilaku yang
dirancang untuk menipu orang; termasuk tapi tidak terbatas
pada, membuat pernyataan yang menyesatkan,
menyampaikan hanya sebagian informasi, memberikan
informasi di luar konteks; (ii) tidak terlibat dalam perilaku tidak
jujur dengan maksud memperoleh manfaat pribadi atau
merugikan pihak lain.

24. Pelaksanaan
 Kode Etik akan diselesaikan melalui pengumpulan Kode
Etik yang telah ditandatangani para pihak
 Komite Disiplin akan mendengar dan mengadili seluruh
kasus
 Seperangkat peraturan dan prosedur akan melengkapi
terkait laporan kasus, bagaimana penanganannya, hak
pelapor dan terlapor. Komite Banding akan mendengar
seluruh kasus
 Rancangan Kode Etik, setelah disetujui Dewan Kota,
disiapkan untuk pemangku kepentingan melakukan review
sebelum dapat diakses pada internet. Tanggapan akan
diakomodasi dan dijadikan masukan penyempurnaan

25. Terima kasih
Sumber:
▪ https://seputarilmu.com/2020/03/kode-etik-menurut-para-ahli.html
▪ https://seputarilmu.com/2019/10/moral.html
▪ https://haloedukasi.com/kode-etik
▪ R.Rizal Isnanto, ST, MM, MT, Buku Ajar Etika Profesi, Fakultas Teknik Univeritas
Diponegoro, Semarang, 2009.
▪ M. Prawiro. Etika Profesi: Pengertian, Fungsi, Prinsip, dan Contohnya, 2018.
▪ South African Council for Planners. Code of Ethics and Professional Conduct, 2011.
oswar.mungkasa63@gmail.com
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
www.researchgate.net/profile/Oswar_Mungkasa2
30/03/2021
25