KEBIJAKAN PUBLIK

1. Nama : GUSTI RANDJISH
NIM : 14103016
PRODI : SOSIOLOGI
Mata Kuliah : Kebikan Publik dan Pemerintahan
Kode Mata Kuliah: AUI739
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK RAJA HAJI
TANJUNGPINANG 2017

2. APAKAH Kebijakan Publik ?
Menurut Para Ahli
Budi Winarno
Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang
Aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu.
Anderson,op.Cit., hlm. 4. Dalam Budi Winarno
Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud dan
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi
suatu masalah ataupun persoalan.

3. Implikasi Kebijakan Publik...
Pertama...
Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik
berorientasi pada maksud dan tujuan
Kedua...
Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang
dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan
merupakan keputusan-keputusan sendiri.

4. Tuntutan-tuntutan kebijakan...
Tuntutan-tuntutan yang di buat oleh aktor-aktor swasta maupun
pemerintah, ditujukan kepada pejabat pemerintah dalam suatu
sistem politik.
Berupa desakan agar pejabat pemerintah ambil tindakan dan
desakan ini muncul dari kelompok masyarakat serta yang lainnya
agar pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai pemerintah
mengambil tindakan mengani suatu permasalahan yang ada.

5. Evolusi Dalam Studi Kebijakan Publik...
Tindakan masih berpijak pada substansi kebijakan non-publik,
lembaga-lembaga negara penilaian dari kekuatan lingkungan
pada substansi kebijakan, analisis
terhadap efek dari banyaknya aturan
kelembagaan, dan lainnya.
A
D
A
P
T
A
S
I

6. TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK...
• Masa kompetisi untuk masuk ke
agenda kebijakan.
• Pencarian pemecahan
permasalahan.
• Didopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif. (ketua
lembaga dan keputusan
peradilan).
• Dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen
pemerintahan di tingkat bawah.
• Agar dapat meraih dampa yang
diiginkan.

7. Pendahuluan...
Kerentanan ketahanan pangan di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan
dari kegagalan pembangunan pertanian secara keseluruhan yang
diringgalkan oelh Pemerintah Orde Baru.
Masuknya IMF ke Indonesia selama masa Reformasi telah memberikan
implikasi yang luas terhadap perekonomian Indonesia terutama pada
sektor Pertanian.
Hasil LoI ( Letter of Intens) adalah leberalisasi pertanian dan reformasi
BULOG.

8. Momerandum Indonesia terhadap
IMF...
Adapun hasil Momerandum yang di sahkan
Pemerintah terhadap IMF yaitu ada empat :
1. Monopoli impor oleh BULOG atas terigu
maupun bawang dihapuskan.
2. Tarif semua produk makanan diturunkan
kembali menjadi maks 5 %.
3. Monopoli BULOG dibatasi hanya beras.
4. Importir bisa mengimpor gula dan
memasarkannya di pasaran domestik

9. Penyebab Krisis Pangan...
• Pertambahan Penduduk
• Kerusakan Lingkungan
• Konversi Lahan & Penuruan Kualitas Lahan Pertanian
• Tingginya Harga Bahan Bakar Fosil
• Perubahan Pola Konsumsi
• Pemanasan Global & Perubahan Iklim
• Kebijakan Lembaga Keuangan Internasional & Negara Maju.

10. Faktor Perangsang Kebijakan Import
Pangan ...
 Kebutuhan dalam negeri yang amat
besar
 Harga di pasar international yang
rendah
 Produksi dalam negeri yang tidak
mencukupi,
 Adanya bantuan kredit impor dari
negara Eksportir.

11. Bentuk Kebijakan Yang Ada Saat Ini...
Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain:
penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor
komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula,
dll.), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan
pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-
departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah).

12. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Di
Indonesia...
UU 17 TAHUN 2007 (RPJPN)
Perpres No Tahun 2005 RPJMN (2005-2009)
RPJMN 2009-2014 (dalam proses penyusunan di Bappenas)

13. Kondisi Saat Ini Di Indonesia
...
• Kemampuan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan
kita sendiri, relatif telah dan sedang menurun dengan sangat
besar.
• Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan "Rawan
Pangan" bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena
pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari Supply
Luar Negeri, dan ketergantungannya semakin besar.
• Pasar pangan amat besar yang kita miliki diincar oleh
produsen pangan luar negri yang tidak menginginkan
Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.

14. Pertanian Indonesia Saat Didikte IMF...
• Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah
mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang
sangat pro pasar bebas (free-market). Kebijakan
tersebut berada di bawah arahan dan dikte dua
lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank
Dunia.
• Naiknya harga berbagai bahan pangan dalam
kenyataannya relatif tidak membawa keuntungan
bagi petani. Nilai tambah dari kondisi membaiknya
harga bahan pangan ternyata dinikmati oleh kaum
pedagang. Yang lebih memprihatinkan, sejak program
Raskin diluncurkan pemerintah, petani adalah pihak
yang paling banyak menjadi penerima tetap beras

15. Kesimpulan dan Saran...
Kesimpulan...
• Indonesia saat ini telah melakukan liberalisasi di sektor pertanian tetapi
belum memenuhi pencapaian yang diharapkan Pemerintah serta Petani
yang ada di Indoensia khusunya.
Saran...
1. Negara perlu merumuskan politik & kebijakan pertanian yang jelas.
2. Meminimalisir & menghentikan praktek konversi lahan pertanian
produktif & dilakukan reforma agraria.
3. Membangun agro-industri berbasis masyarakat ditingkat perdesaan.
4. Membuat regulasi mengenai upah buruh tani.

16. Thanks...