Sistem perekonomian

10,398 views

Published on

School task

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
406
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem perekonomian

  1. 1. Disusun oleh:1. Afida Zahara Adzkiya2. Gilang Fatihan3. Hidayah Nurayu Ridhoningsih4. Novia Dwi mulia5. Rizka Puspita6. Seno Adji Dewabrata
  2. 2. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupanekonominya dengan menggunakan perangkat tertentu, sepertiperaturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan.Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistemekonomi adalah cara suatu bangsa atau negaradalam menjalankan perekonomianya.
  3. 3. Secara umum sistem ekonomi di bagi menjadi 4 yaitu : 1. Sistem Ekonomi Tradisional 2. Sistem Ekonomi Komando 3. Sistem Ekonomi Liberal 4. Sistem Ekonomi Campuran
  4. 4. Sistem Ekonomi Tradisional merupakan sistem ekonomi yangdijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama(demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh olehnenek moyang sebelumnya. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia.
  5. 5. O Belum ada pembagian kerja yang jelas;O Kehidupan masyarakat sangat bersifat kekeluargaan;O Pertukaran dilakukan dengan cara barter (belum mengenal uang);O Adat (kebiasaan turun-menurun) sangat berperan dalam mengatur kehidupan sehari-hari;O Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana;O Belum ada pemisahan yang tegas antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi sehingga tidak akan ditemukan adanya pabrik-pabrik.
  6. 6. 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.2. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.3. Tidak individualistis.4. Sistem ekonomi tradisional tetap menjaga budaya tradisional suatu negara.5. Dengan sifat kekeluargaannya, masyarakat hidup dalam kebersamaan.
  7. 7. KELEMAHAN SISTEM PEREKONOMIAN TRADISIONAL1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.2. Mutu barang hasil produksi masih rendah.3. Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan atau laba.4. Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena diakibatkan oleh pengaruh tradisi.
  8. 8. SISTEM EKONOMI KOMANDO  Sistem ekonomi komando (terpusat atau terpimpin) adalah sistem ekonomiyang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat yang berwenang penuhmenentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem ekonomi komando dijalankan berdasarkan ajaran Karl Mark (1818- 1883) yang tercantum dalam bukunya Dad Kapital dan Manifesto Komunis. Menurut Karl Mark, dengan sistem ekonomi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat maka fungsi-fungsi produksi akan lebih efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi bebas.
  9. 9. • Segala kegiatan ekonomi diatur pemerintah.• Hak milik perorangan tidak diakui, kecuali yang sudah dibagikan.• Semua sumber dan alat produksi adalah milik negara.• Tidak ada kebebasan berusaha bagi individu, karena pembagian kerja diatur oleh pemerintah.• Harga-harga ditentukan oleh pemerintah.
  10. 10. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi.Pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi lebih mudah dilaksanakan.Dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
  11. 11. Potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.Milik perorangan tidak diakui.Tidak ada kebebasan berusaha.Keberhasilan sistem ini tergantung pada baik buruknya kualitaspemerintah.
  12. 12. Sistem ekonomi liberal adalah pengaturan kegiatan ekonomi yangsepenuhnya diserahkan pada masyarakat untuk menentukanapa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem ekonomi liberal sesuai dengan pendapat Adam Smith yang sangatmenghendaki adanya kebebasan pasar dan tidak menginginkan adanya campurtangan pemerintah.
  13. 13. CIRI- CIRI SISTEM EKONOMI LIBERAL1. Seluruh kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada masayarakat.2. Masyarakat bebas berusaha, berinovasi,dan berkreativitas dalam melakukan kegiatan ekonomi.3. Hak milik perorangan diakui.4. Kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencari laba sebesar-besarnya (profit oriented).5. Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonmi sangat dibatasi.6. Adanya persaingan antarpengusaha dalam mengejar keuntungan.7. Harga-harga yang terjadi ditentukan oleh kekuatan pasar.
  14. 14. Adanya kebebasan berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam melakukankegiatan ekonomi.Persaingan antarpengusaha mendorong kemajuan teknologi.Hak milik perorangan diakui.Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motifmencari keuntungan.Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatanekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando daripemerintah.
  15. 15. 1. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.2. Bisa menimbulkan penindasan (eksploitasi) oleh manusia kepada manusia.3. Adanya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin karena tidak adanya pemerataan pendapatan.4. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.5. Banyak timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
  16. 16. Sistem ekonomi campuran merupakangabungan dari sistem ekonomi komando dengansistem ekonomi liberal. Pada sistem ini masyarakat diberikebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi,tetapi pemerintah masih berperan untukmengendalikan dan mengawasi kegiatan ekonomimasyarakat. Tujuan sistem ini adalah agar tidak terjadidampak negatif dari sitem ekonomi komando dansistem ekonomi liberal.
  17. 17. O Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.O Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah.O Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah.
  18. 18. KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN SISTEM PEREKONOMIAN LIBERALKeuntungan 1. Kebebasan berusaha. 2. Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. 3. Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.Kelemahan 1. Beban pemerintah lebih berat dari pada beban swasta. 2. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.
  19. 19. Dasar hukum perekonomian dan kesejahteraan sosial berdasarkan UUD1945 Pasal 33. Adalah sebagai berikut: (Ayat)1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  20. 20. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  21. 21. Sejarah perekonomian Indonesia di bagi menjadi tiga (3) orde, a. Pemerintahan BJ Habibie (1998) b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999) c. Pemerintahan Megawati (2001) d. Pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang
  22. 22. Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruksekali, Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasiLIBERAL, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflikyang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional. Setelah itu terjadi transisi politik ke sistem ekonomi atau DEMOKRASITERPIMPIN (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan presiden sangat besar. Sistempolitik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan dan pemikiran sosialis/komunis.Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadapperusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomisemasa penjajahan Belanda.
  23. 23. Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru danperhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakatmelalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomiyang berdasarkan system EKONOMI TERBUKA sehingga dengan hasilyang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomiIndonesia. Perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsike Negara semi industri. ORDE BARU
  24. 24. a. Pemerintahan BJ Habibie (1998) Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah dari awalnya Rp. 2.500 per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.
  25. 25. b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999) Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.
  26. 26. c. Pemerintahan Megawati (2001) Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga dan inflasi saldo neraca pembayaran . Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.
  27. 27. d. Pemerintahan SBY (2004-sekarang) Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank
  28. 28.  Masalah Konsumsi, setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang- barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Masalah Produksi, masalah produksi berkaitan erat dengan produk (barang dan jasa) apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, menggunakan berapa tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan (modal), tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi barang dan jasa.
  29. 29. • Distribusi, masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. misalnya lewat distributor, agen, atau saluran lainnya.• Pertumbuhan, masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan/ masyarakat. Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus menerus dengan sumber daya alam yang semakin berkurang, sementara pertambahan penduduk dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.
  30. 30. Pemecahan masalah ekonomi jangka panjangharus menerapkan kebijakan yang berkaitandengan masalah jangka panjang, sepertikebijakan yang berkaitan dengan kapasitas totalperekonomian, jumlah penduduk dan angkatankerja, serta lembaga-lembaga sosial-politik-ekonomiyang ada.

×