Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Demokrasi parlementer
Similar to Demokrasi parlementer (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Demokrasi parlementer
- 1. DEMOKRASI PARLEMENTER • Lavinna Sherryl Aisha S. • Sinta Nurpadilah • Diva Fatharani • Adrian Adias Melan M. • Gani Rizki Seta KELOMPOK 2
- 2. PENGERTIAN DEMOKRASI Demos = Rakyat Kratos = Pemerintahan Demokrasi Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM
- 3. Jadi, DEMOKRASI PARLEMENTER itu apa??? Demokrasi Parlementer dikenal juga sebagai Demokrasi Liberal Demokrasi parlementer (liberal) merupakan salah satu sistem demokrasi yang menitik beratkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Perdana menteri dan menteri- menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
- 4. Kalau menurut para ahli, Demokrasi Parlementer itu… • Demokrasi Parlementer yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Institusi dalam upaya untuk mencapai hasil keputusan dalam mengambil kebijakan dan memberikan peran yang lebih tinggi kepada Legistatif, serta membelakangi peranannya dari lembaga lain dalam tugas kenegaraannya Schumpeter’s • Demokrasi parlementer yaitu sebuah sistemisasi yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh politik melalui beberapa rangkaian pemilihan umum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya mencari seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan di dalam ataupun luar negeri Raymond Williams • Demokrasi Parlementer yaitu pengorganisasian dalam sebuah lembaga negara yang berbeda di dalam pengambilan keputusan dengan cara delegasi (keterwakilan) yaitu salah satunya tanpa melibatkan peranan lembaga lain yang berusaha untuk menjaga keterbukaan Kaare Strom
- 5. Ciri-ciri Demokrasi Parlementer itu apa saja ya? Kepala Pemerintahan diambil alih oleh Perdana Menteri, sedangkan yang menjadi Kepala Negara adalah seorang Presiden atau Raja Kekuasaan Eksekutif yang diberikan oleh Presiden ditentukan oleh Lembaga Legislatif. Sedangkan, Raja harus diseleksi berdasarkan dengan undang-undang. Seorang Perdana Menteri mempunyai hak proregatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri yang menjadi pemimpin di Departemen dan Non-Departemen Para menteri hanya akan melakukan tanggungjawabnya kepada kekuasaan Legislatif. Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga Legislatif.
- 6. Terbentuknya beberapa kabinet yang terdiri dari anggota Menteri dan Perdana Menteri berdasarkan dengan kekuatan yang terdapat pada parlemen. Secara umum, partai politik yang memiliki kekuasaan paling besar akan memiliki peluang besar untuk menjadi Perdana Menteri. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan, meskipun mempunyai masa jabatan dalam kurun waktu tertentu atau sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh mosi. Kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Legislatif. Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga Legislatif.
- 7. Kelebihan & Kekurangan Demokrasi Parlementer
- 8. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer Tanggung jawab yang diberikan atas pembuatan dan pelaksanaan dari kebijakan rakyat sudah tertera secara jelas. Penentuan keputusan jauh lebih singkat, hal ini disebabkan karena keputusan diambil oleh parlemen yang memiliki anggota banyak. Penyesuaian pendapat yang terjadi antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif akan menghasilkan kebijakan yang begitu cepat untuk diputuskan. Hal tersebut disebabkan karena kedua lembaga tersebut masih berasal dari satu partai. Adanya pengawasan yang sangat ketat dari Parlemen akan menyebabkan kabinet harus lebih berhati- hati didalam menjalankan sistem pemerintahannya.
- 9. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer Kekurangan dari Lembaga Eksekutif atau sebuah kabinet sangat bergantung kepada mayoritas dari dukungan parlementer sehingga sewaktu-waktu lembaga ini dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga Eksekutif tidak dapat ditentukan sampai kapan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar dengan sendirinya. Sebuah Parlemen dapat dikendalikan oleh anggota Kabinet apabila, anggota Kabinet tersebut berasal dari anggota Parlemen serta berasal dari partai yang sama atau sebuah partai mayoritas. Parlemen merupakan sebuah tempat untuk membentuk pemimpin yang akan menjadi penerus dari kekuasaan Eksekutif. Pemimpin yang mempunyai pengalaman lebih banyak akan sangat mudah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai aspek pada saat menjadi kepala pemerintahan.
- 10. Bagaimana pelaksanaan Sistem Demokrasi Parlementer dalam bidang politik di Indonesia?
- 11. Perkembangan politik Sistem Demokrasi Parlementer • Pada masa pasca revolusi kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) • Kurun waktu kedua (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) • Kurun waktu ketiga (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- 12. Pada masa pasca revolusi kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Pada masa ini ternyata masih terbagi lagi ke dalam dua periode, yakni: 14 November 1945 – 27 Desember 1949 Dimana berlaku sistem pemerintahan parlementer 18 Agustus 1945 -14 November 1945 Dimana berlaku sistem pemerintahan presidensiil
- 13. Kurun waktu kedua (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) Berubahnya NKRI menjadi negara RIS merupakan konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya. Wujud dari campur tangan PBB tersebut adalah adanya konferensi KMB.
- 14. Konferensi Meja Bundar Indonesia merupakan Negara bagian RIS Indonesia RIS yang dimaksud Sumatera dan Jawa Wilayah diperkecil dan Indonesia di dalamnya RIS mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda Indonesia adalah bagian dari RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan Indonesia
- 15. Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer, Kekuasaan Negara terbagi dalam 6 lembaga negara (alat-alat kelengkapan federal RIS) yakni sebagai berikut: Badan Eksekutif (Presiden & Menteri-menteri) Badan Legislatif (Senat & Dewan Perwakilan Rakyat) Badan Yudikatif (Dewan Pengawas Keuangan & MA)
- 16. Rancangan konstitusi RIS pada saat itu berada di bawah pengawasan PBB, dengan menetapkan: Menentukan negara yang berbentuk serikat (FEDERALISTIS), yang dibagi dalam 16 daerah bagian, yaitu: • Negara Republik Indonesia • Negara Indonesia Timur • Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta • Negara Jawa Timur • Negara Madura • Negara Sumatera Timur • Negara Sumatera Selatan Wilayah yang berdiri sendiri (OTONOM) dan tidak tergabung dalam federasi, yaitu: • Jawa Tengah • Kalimantan Barat (Daerah Istimewa) • Dayak Besar • Daerah Banjar • Kalimantan Tenggara • Kalimantan Timur (tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir) • Bangka • Belitung • Riau
- 17. Kurun waktu ketiga (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Kabinet Soekiman (26 April 1951 – 3 April 1952) Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
- 18. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Programkerjakabinet Natsir: Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat Menyempurnakan organisasi angkatan perang Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat Hasil: Berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat Kendalaataumasalah yangdihadapi: Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS
- 19. Berakhirnya kekuasaan kabinet: – Belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6.5 bulan. – Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. – Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden
- 20. Kabinet Sukiman-Suwirjo (26 April 1951 - 3 April 1952) Programkerjakabinet Sukiman: Menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan & ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat kekuasaan negara Membuat & melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial & perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan Mempercepat & menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante & menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, & penyelesaian pertikaian perburuhan Menjalankan politik luar negeri yang bebas & aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil KMB, serta meniadakan perjanjian yang merugikan rakyat & negara Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya Hasil Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala: adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cockran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) . Dimana di dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika. adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. masalah Irian Barat belum juga teratasi hubungan Sukirman dengan militer kurang baik, ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi.
- 21. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953) Programkerja kabinetWilopo: Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif Kendala Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan Kejadian Tangjung Morawa yang terjadi di Sumatra Utarayang mengakibatkan Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
- 22. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) ProgramkerjaKabinetAli SastroamidjojoI: Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Pelaksanaan politik bebas - aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB Penyelesaian pertikaian politik Hasil: Konferensi Asia Afrika Pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955 Kendala: Gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan
- 23. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956) ProgramkerjaKabinet Burhanuddin: Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi Perjuangan mengembalikan Irian Barat PrestasidanKeberhasilan: Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. KelemahanKabinet: Kabinet ini merupakan kabinet koalisi. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik, hanya presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah drs. Muh. Hatta.
- 24. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957) ProgramkerjaKabinetAli SastroamidjojoII Menyelesaikan pembatasan hasil KMB Menyelesaikan masalah Irian Barat Pembentukan provinsi Irian Barat Menjalankan politik luar negeri bebas aktif Pembentukan daerah - daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai Menyehatkan keseimbangan keuangan negara Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional Programpokok: Pembatalan KMB Pemulihan keamanan dan ketertiban Melaksanakan keputusan KAA HasilKerja: Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala: Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden
- 25. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959) ProgramkerjaKabinet Djuanda(Pancakarya): Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan RI Melanjutkan pembatalan KMB Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI Mempercepat pembangunan
- 26. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Djuanda sekaligus akhir dari Demokrasi Parlementer di Indonesia: – Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan Konstituante menetapkan UUD membawa Indonesia ketepi jurang kehancuran. Keadaan Negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. – Atas dasar pertimbangan menyelamatkan Negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkontitusional. – Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. – Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik.
- 27. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negera, dan merintangi pembangunan nasional. Lebih lanjut Dekrit Presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:
- 28. Konstituante dibubarkan. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
- 29. Terima kasih