SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
DEMOKRASI LIBERAL
6 September 1950 – 5 Juli 1959
ANGGOTA KELOMPOK
• Shinta Putri
• Widya Ramadhanti
• Raisya Anjar
• Nabila Yunika
• Muhammad Atsal Saputra
• Muhammad Fatka Adi
• Ibra Ardillah
• Septya Pratama
Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang
memberi kebebasan yang seluasnya kepada
warga negara. Indonesia menganut sistem
Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada
masa ini ditandai dengan sering terjadi
pergantian kabinet yang memerintah.
CIRI-CIRI DEMOKRASI LIBERAL
• Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
gugat
• Presiden berhak membubarkan DPR
• Perdana Mentri diangkat oleh Presiden
• Mentri bertanggung jawab terhadap Parlemen
KABINET- KABINET
DEMOKRASI LIBERAL
PERDANA MENTRI DI INDONESIA
PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL ADA
TUJUH :
1. NATSIR
2. SUKIMAN
3. WILOPO
4. ALI SASTROAMIJOYO I
5. BURHANUDIN HARAHAP
6. ALI SASTROAMIJOYO II
7. DJUANDA
NASI
WILLI
BUAT
DJUAN
Kabinet
Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet
pertama
pada masa demokrasi liberal. Menteri
kabinetnya berasal dari Masyumi
ditambah tokoh-tokoh yang
mempunyai keahlian (non partai)
seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX.
Dipimpin : Mohammad Natsir
Partai : Masyumi
Dibentuk : 6 September 1950
Diumumkan
Dilantik : 7 September 1950
Mulai Bekerja : 7 September 1950
7 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951
PROGRAM-PROGRAM
MASYUMI
• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman;
• Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
secepatnya
• Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi
rakyat
• Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu untuk
Konstituante dalam waktu yang singkat;
• Membantu pembangunan perumahan rakyat; dan
• Memperluas usaha-usaha meninggikan derajat
kesehatan dan kecerdasan rakyat.
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet
ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan.
Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka
pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak
menguntungkan Masyumi.
Kabinet Sukiman
Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno
menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi
dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet.
Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah
kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan
perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana
menteri Dr. Suwiryo.
27 April 1951 – 23 Februari 1952
• Partai Pemerintah : PNI dan Masyumi
• Partai Oposisi : PKI
Program-pogram yang dijalankan:
1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas
sebagai negara hukum untuk menjamin
dan ketentraman.
2. Mempercepat usaha penempatan bekas
pejuang dalam lapangan pembangunan.
3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum
Konstituante.
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
yang menuju perdamaian.
5. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah
Republik Indonesia.
Kabinet Sukiman jatuh,
karena
ditandatanganinya kerja
sama keamanan
Indonesia - Amerika
Serikat berdasarkan
Mutual Security Aids
(MSA).
KabinetWilopo
1952-1953
Riwayat Karir :
1. Menteri muda perburuhan kabinet Amir Syarifudin 1 dan kabinet
Amir Syarifudin II (1947-1948)
2. Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949-
1950)
3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Sukirman-Suwiryo
(1951-1952)
4. Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo (1952)
5. Perdana Menteri Kabinet Wilopo (1952-1953)
6. Ketua Konstituante (1955-1959)
7. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia (1968-1978)
8. Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan Korupsi (1970)
Biografi dan Sekilas Tentang
Wilopo
Nama : Wilopo
Tempat Lahir : Purworejo,
Jawa Tengah
Tanggal Lahir : 1908
Jabatan dalam kabinet :
1. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir
Syarifudin I masa kerja 3 Juli 1947-11 November
1947
2. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir
Syarifudin II masa kerja 11 November 1947-29
Januari 1948.
3. Menteri Perburuhan dalam kabinet RIS masa kerja
20 Desember 1949-6 September 1950.
4. Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo masa
kerja 3 April 1952-29 April 1952
Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo
Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto
dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
menjadi formatur[1]. Presiden Sukarno meminta kepada para
formatur untuk menyusun kabinet yang kuat dan mendapatkan
dukungan cukup dari parlemen. Usaha ini mengalami kegagalan,
karena tidak ditemukannya kesepakatan tentang siapa saja calon yang
akan didudukan didalam kabinet yang baru menggantikan Kabinet
Sukiman yang dianggap telah gagal dalam menjalankan amanatnya
Tanggal 19 Maret, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya
kepada Presiden Soekarno. Presiden pun akhirnya menunjuk Mr.
Wilopo (PNI) sebagai seorang formatur yang baru. Pada tanggal 30
Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri
dari : PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2
orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai
Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya). Partai Buruh dan
PSII masing-masing 1orang dan golongan orang tak berpartai 3 orang.
Dalam menentukan tim di kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya
suatu tim yang dianggapnya sebagai Zaken Kabinet.
Pengesahan Kabinet Wilopo
Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1952,
tanggal 3 April 1952 terbentuk kabinet dengan Perdana
Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mr.
Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
SusunanKabinet
Masa bakti 3 April1952-30Juli1953
Program kerja kabinet Wilopo
Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang
dicanangkan oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung :
- Organisasi Negara
- Kemakmuran
- Keamanan
- Perburuhan
- Pendidikan dan pengajaran
- Luar negeri
Sebenarnya program-program kabinet Wilopo
ini tidak berbeda jauh dengan program yang
dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.
Kegagalan Program
kerja kabinet Wilopo
Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup
singkat yakini mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953,
sehingga waktu yang yang ada untuk merealisasikan semua
program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas
tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak
bisa langsung terlaksana, melainkan harus melalui
beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup
lama, sedangkan masalah-masalah yang terjadi selama
kabinet Wilopo berlangsung mengakibatkan kabinet ini
harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang lebih
satu tahun.
Kedua, ‘musuh’ yang dihadapi bangsa Indonesia kala
berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari
dalam kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi-
petinggi partai politik, ditambah lagi dengan munculnya
pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa tidak
mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan
dari luar negeri, pertikaian dengan negeri Belanda atas
masalah Irian Barat juga menyulitkan Indonesia meraih
kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah
Indonesia. Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu
yang lama, karena kekuatan dari pihak Belanda yang sangat
kuat, bahkan berbagai perjanjian yang pernah diupayakan
tidak mampu menyelesaikan Kasus Irian Barat
Ketiga, dalam tujuan mencapai
kemakmuran rakyat, agaknya juga
menemui hambatan karena kondisi
perekonomian negara sendiri saat itu
juga tengah mengalami penurunan,
terjadi banyak kasus korupsi, serta
terjadinya inflasi karena tingginya
harga barang import dan rendahnya
barang produksi untuk eksport, yang
menyebabkan defisit kas negara.
Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang
dihadapi bangsa Indonesia setelah
kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah
besar. Perkebunanperkebunan dan isntalasi
industry diseluruh penjuru negeri rusak berat.
Mungkin yang paling penting ialah bahwa
jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi
pangan meningkat namun tidak mencukupi
kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai
kasus ledakan penduduk yang signifikan
membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa,
produksi beras perkapita sedikit menurun
dari Tahun 1950-1960.
Berakhirnya masa
kabinet Wilopo
1. Krisis ekonomi
2. Peristiwa 17 Oktober 1952
Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa,
Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan
dengan masalah pembagian tanah.
KABINETALI
SASTROAMIJOYO1
(Keputusan Presiden RI
Nomor 132 Tahun 1953)
• Untuk mengisi jabatan Perdana
• Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat
• itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk
• Amerika Serikat.
• Ali Sastroamidjojo sempat ragu,
• tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI
• Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo
• mau menduduki jabatan perdana menteri.
Dipimpin : Mr. Ali. Sastroamijoyo
Partai : Masyumi.
Dibentuk : 30 Juli 1953
Diumumkan : 30 Juli 1953
Dilantik : 12 Agustus 1953
Mulai Bekerja : 12 Agustus 1953
30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
PROGRAM
1. Meningkatkan
keamanan
dan kemakmuran serta
segera menyelenggarakan
Pemilu
2. Pembebasan Irian Barat
Secepatnya
3. Pelaksanaan politik
bebas-
aktif dan peninjauan
kembali persetujuan KMB
4. Penyelesaian Pertikaian
politik
5. Menyelenggarakan KAA
Prestasi yang dicapai pada Kabinet Ali yaitu
berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika
di Bandung dan persiapan Pemilu pertama
yang direncanakan pada tahun 1955
Kemunduran :
1. Masalah dalam tubuh TNI-AD
2. Keadaan ekonomi indonesia memburuk
3. Korupsi dan inflasi merejalela
Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat
kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh
Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden
sedang melakukan ibadah haji
KabinetBurhanudin
Harahap
Dipimpin : Burhanuddin Harahap.
Partai : Masyumi.
Diumumkan : 11 Agustus 1955.
Dilantik : 12 Agustus 1955.
Mulai Bekerja : 12 Agustus 1955.
(Keputusan Presiden
Nomor 141 Tahun 1955)
(Keputusan Presiden
Nomor 141 Tahun 1955)
Kabinet ini merupakan kabinet
koalisi
yang terdiri atas beberapa partai
(Kabinet Nasional), sebab jumlah
partai yang tergabung dalam koalisi
kabinet ini berjumlah 13 partai.
12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956
PROGRAM
1. Mengembalikan kewibawaan
pemerintah, yaitu mengembalikan
kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah
2. Melaksanakan pemilihan umum
menurutrencana yang sudah
ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi,
pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian
Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika
berdasarkan politik luar negeri
bebas aktif
Namun, program-program tersebut tidak serta merta berjalan
mulus
Ada kendalanya yaitu:
Kendala atau masalah yang dihadapi pada masa Kabinet
Burhanuddin Harahap adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan
pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Terdapat hasil yang telah dicapai, diantaranya yaitu:
1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis
pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember
1955 (memilih konstituante).Terdapat 70 partai politik yang
mendaftar tetapihanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan
4partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI,
NU, Masyumi, dan PKI
2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan
pembubaran Uni Indonesia-Belanda
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi
yang dilakukan oleh polisi militer
Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat
dengan Kabinet Burhanuddin
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955
dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai
Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955
Berakhirnya atau kemunduran
Kabinet Burhanuddin Harap
Masa Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir Karena
tugas Burhanuddin hanya menyelenggarakan pemilu, dan
pemilu telah berhasil (sampai hasil pemungutan suara
diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan)
maka setelah pemilu berhasil, dia pun mengembalikan
mandat kepada presiden.
KABINETALI
SASTROAMIJOYO2
20 Maret 1956 – 4 Maret 1957
Dipimpin : Ali Sastroamijoyo
Partai : PNI
Dibentuk/ : 20 Maret 1956
Diumumkan
Dilantik : 24 Maret 1956
Mulai Bekerja : 24 Maret 1956
Partai pemerintah : PNI, Masyumi,
NU
Partai oposisi : PKI
Kabinet pertama yang memiliki
Rencana Lima Tahun.
Program :
1. Pengembalian Irian Barat
2. Membentuk daerah otonom
3. Perbaikan nasib buruh dan karyawan
4. Menyehatkan keuangan negara
5. Membentuk ekonomi nasional
Keberhasilan :
1. Membatalkan hasil KMB,
2. Membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu
kota di Soasio, Maluku Utara, dan
3. Pengiriman misi Garuda I ke Mesir.
Kemunduran
1. Timbulnya pemberontakan di
berbagai daerah
2. Adanya Konsepsi Presiden 21
Februari 1957
3. Adanya keretakan dalam tubuh
kabinet, hal ini dapat dibuktikan
dengan mundurnya satu per satu
anggota kabinet.
Akhirnya pada bulan Januari 1957, Masyumi
menarik semua menterinya dari kabinet.
Peristiwa itu sangat melemahkan kabinet Ali
Sastromidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret
1957 Ali Sastromidjojo akhirnya menyerahkan
mandatnya kepada presiden.
Proses Terbentuknya Kabinet
Djuanda
• Terbentuknya Kabinet Djuanda dilatarbelakangi suasana politik pada
saat itu dalam kondisi mendesak dan genting.
• Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di antaranya akibat
polarisasi yang dilakukan partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa.
• Struktur ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis
China, sedangkan suku Jawa mendominasi struktur dalam
pemerintahan.
Pembentukan kabinet Juanda
Pada 9 April 1957, Soekarno
mengumumkan pembentukan Kabinet
Karya Djuanda di bawah komando
seorang non-partai, Djuanda
Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.
Adapun Program kerja kabinet juanda
sebagai berikut :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali
ke RI
5. Mempercepat pembangunan
Pencapaian Kabinet Djuanda
Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur
kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi
Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam
peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis
dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah
Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain
sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah
Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan.
Akhir kabinet Juanda
Terwujudnya Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadinya
kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang
Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi
bersidang. Maka, mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD
1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan
Konstituante.
Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden
Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai
Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara tegas
tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi
negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah
partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama
Soekarno.
Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai
Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur
demokrasi parlementer.
SEKIAN&TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Organisasi pergerakan nasional
Organisasi pergerakan nasionalOrganisasi pergerakan nasional
Organisasi pergerakan nasionalRohman Efendi
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberalGungun Misbah Gunawan
 
KABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYAKABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYAAlfiyan Mustaqim
 
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriPerjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriDewi Setiyani Putri
 
bersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawa
bersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawabersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawa
bersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawaRakha Al
 
Politik dan ekonomi awal kemerdekaan
Politik dan ekonomi awal kemerdekaanPolitik dan ekonomi awal kemerdekaan
Politik dan ekonomi awal kemerdekaandimbay
 
KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN
KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN
KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN shelviaa
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Mimosa Lambert
 
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Benteng
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan BentengKabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Benteng
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Bentengsetyarinima
 
Ppt konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi
Ppt  konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologiPpt  konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi
Ppt konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologiUniversity Of Tarbiyah
 
Contoh Teks Narrative
Contoh Teks NarrativeContoh Teks Narrative
Contoh Teks Narrativejazzmy
 
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptxRafaGibraltar1
 

What's hot (20)

Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Kabinet djuanda
Kabinet djuandaKabinet djuanda
Kabinet djuanda
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Organisasi pergerakan nasional
Organisasi pergerakan nasionalOrganisasi pergerakan nasional
Organisasi pergerakan nasional
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
 
KABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYAKABINET DJUANDA ATAU KARYA
KABINET DJUANDA ATAU KARYA
 
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriPerjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
 
Tugas PKI Madiun
Tugas PKI MadiunTugas PKI Madiun
Tugas PKI Madiun
 
bersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawa
bersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawabersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawa
bersatunya jerman dan runtuhnya paktawarsawa
 
Politik dan ekonomi awal kemerdekaan
Politik dan ekonomi awal kemerdekaanPolitik dan ekonomi awal kemerdekaan
Politik dan ekonomi awal kemerdekaan
 
KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN
KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN
KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGAKUAN KEDAULATAN
 
Dem liberal min
Dem liberal minDem liberal min
Dem liberal min
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
 
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Benteng
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan BentengKabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Benteng
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Benteng
 
Ppt konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi
Ppt  konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologiPpt  konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi
Ppt konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi
 
Contoh Teks Narrative
Contoh Teks NarrativeContoh Teks Narrative
Contoh Teks Narrative
 
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
 
Demokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di IndonesiaDemokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di Indonesia
 

Similar to DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxNandaBas
 
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxMODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxmohammadhabibi36
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptxKehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptxJack132330
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxMochamadCiptoSarjono
 
Sejarah by shaina
Sejarah by shainaSejarah by shaina
Sejarah by shainaShaina Ca
 
1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberal1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberalGungun Misbah Gunawan
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriYudha Kirito
 
Sejarah by shaina
Sejarah by shainaSejarah by shaina
Sejarah by shainaShaina Ca
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxAurelAhmadzinky
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan rendrafauzi
 
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdfDEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdfPutriUtamiWijayati
 
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxAnisMugni1
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
 
Sem1 sejarah indo
Sem1 sejarah indoSem1 sejarah indo
Sem1 sejarah indoseptiputri
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 

Similar to DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959 (20)

7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
 
Bab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptxBab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptx
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
 
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxMODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptxKehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
 
Sejarah by shaina
Sejarah by shainaSejarah by shaina
Sejarah by shaina
 
Upaya mengisi kemerdekaan
Upaya mengisi kemerdekaanUpaya mengisi kemerdekaan
Upaya mengisi kemerdekaan
 
1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberal1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberal
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
 
Sejarah by shaina
Sejarah by shainaSejarah by shaina
Sejarah by shaina
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
 
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdfDEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
 
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
Sem1 sejarah indo
Sem1 sejarah indoSem1 sejarah indo
Sem1 sejarah indo
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 

Recently uploaded

pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 

Recently uploaded (9)

pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 

DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

  • 1. DEMOKRASI LIBERAL 6 September 1950 – 5 Juli 1959
  • 2. ANGGOTA KELOMPOK • Shinta Putri • Widya Ramadhanti • Raisya Anjar • Nabila Yunika • Muhammad Atsal Saputra • Muhammad Fatka Adi • Ibra Ardillah • Septya Pratama
  • 3. Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negara. Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada masa ini ditandai dengan sering terjadi pergantian kabinet yang memerintah.
  • 4. CIRI-CIRI DEMOKRASI LIBERAL • Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat • Presiden berhak membubarkan DPR • Perdana Mentri diangkat oleh Presiden • Mentri bertanggung jawab terhadap Parlemen
  • 6. PERDANA MENTRI DI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL ADA TUJUH : 1. NATSIR 2. SUKIMAN 3. WILOPO 4. ALI SASTROAMIJOYO I 5. BURHANUDIN HARAHAP 6. ALI SASTROAMIJOYO II 7. DJUANDA NASI WILLI BUAT DJUAN
  • 7. Kabinet Natsir Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian (non partai) seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX. Dipimpin : Mohammad Natsir Partai : Masyumi Dibentuk : 6 September 1950 Diumumkan Dilantik : 7 September 1950 Mulai Bekerja : 7 September 1950 7 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951
  • 8.
  • 9. PROGRAM-PROGRAM MASYUMI • Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman; • Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya • Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu untuk Konstituante dalam waktu yang singkat; • Membantu pembangunan perumahan rakyat; dan • Memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
  • 10. Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
  • 11. Kabinet Sukiman Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo. 27 April 1951 – 23 Februari 1952
  • 12. • Partai Pemerintah : PNI dan Masyumi • Partai Oposisi : PKI Program-pogram yang dijalankan: 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin dan ketentraman. 2. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. 3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum Konstituante. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian. 5. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
  • 13. Kabinet Sukiman jatuh, karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia - Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids (MSA).
  • 14. KabinetWilopo 1952-1953 Riwayat Karir : 1. Menteri muda perburuhan kabinet Amir Syarifudin 1 dan kabinet Amir Syarifudin II (1947-1948) 2. Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949- 1950) 3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Sukirman-Suwiryo (1951-1952) 4. Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo (1952) 5. Perdana Menteri Kabinet Wilopo (1952-1953) 6. Ketua Konstituante (1955-1959) 7. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia (1968-1978) 8. Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan Korupsi (1970) Biografi dan Sekilas Tentang Wilopo Nama : Wilopo Tempat Lahir : Purworejo, Jawa Tengah Tanggal Lahir : 1908
  • 15. Jabatan dalam kabinet : 1. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifudin I masa kerja 3 Juli 1947-11 November 1947 2. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifudin II masa kerja 11 November 1947-29 Januari 1948. 3. Menteri Perburuhan dalam kabinet RIS masa kerja 20 Desember 1949-6 September 1950. 4. Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo masa kerja 3 April 1952-29 April 1952
  • 16. Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi menjadi formatur[1]. Presiden Sukarno meminta kepada para formatur untuk menyusun kabinet yang kuat dan mendapatkan dukungan cukup dari parlemen. Usaha ini mengalami kegagalan, karena tidak ditemukannya kesepakatan tentang siapa saja calon yang akan didudukan didalam kabinet yang baru menggantikan Kabinet Sukiman yang dianggap telah gagal dalam menjalankan amanatnya Tanggal 19 Maret, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Presiden pun akhirnya menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai seorang formatur yang baru. Pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri dari : PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya). Partai Buruh dan PSII masing-masing 1orang dan golongan orang tak berpartai 3 orang. Dalam menentukan tim di kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang dianggapnya sebagai Zaken Kabinet.
  • 17. Pengesahan Kabinet Wilopo Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1952, tanggal 3 April 1952 terbentuk kabinet dengan Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mr. Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
  • 18. SusunanKabinet Masa bakti 3 April1952-30Juli1953
  • 19. Program kerja kabinet Wilopo Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang dicanangkan oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung : - Organisasi Negara - Kemakmuran - Keamanan - Perburuhan - Pendidikan dan pengajaran - Luar negeri Sebenarnya program-program kabinet Wilopo ini tidak berbeda jauh dengan program yang dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.
  • 20. Kegagalan Program kerja kabinet Wilopo Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup singkat yakini mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, sehingga waktu yang yang ada untuk merealisasikan semua program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak bisa langsung terlaksana, melainkan harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masalah-masalah yang terjadi selama kabinet Wilopo berlangsung mengakibatkan kabinet ini harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang lebih satu tahun.
  • 21. Kedua, ‘musuh’ yang dihadapi bangsa Indonesia kala berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari dalam kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi- petinggi partai politik, ditambah lagi dengan munculnya pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan dari luar negeri, pertikaian dengan negeri Belanda atas masalah Irian Barat juga menyulitkan Indonesia meraih kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah Indonesia. Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena kekuatan dari pihak Belanda yang sangat kuat, bahkan berbagai perjanjian yang pernah diupayakan tidak mampu menyelesaikan Kasus Irian Barat
  • 22. Ketiga, dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat, agaknya juga menemui hambatan karena kondisi perekonomian negara sendiri saat itu juga tengah mengalami penurunan, terjadi banyak kasus korupsi, serta terjadinya inflasi karena tingginya harga barang import dan rendahnya barang produksi untuk eksport, yang menyebabkan defisit kas negara.
  • 23. Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah besar. Perkebunanperkebunan dan isntalasi industry diseluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi pangan meningkat namun tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai kasus ledakan penduduk yang signifikan membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa, produksi beras perkapita sedikit menurun dari Tahun 1950-1960.
  • 24. Berakhirnya masa kabinet Wilopo 1. Krisis ekonomi 2. Peristiwa 17 Oktober 1952 Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah.
  • 25. KABINETALI SASTROAMIJOYO1 (Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953) • Untuk mengisi jabatan Perdana • Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat • itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk • Amerika Serikat. • Ali Sastroamidjojo sempat ragu, • tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI • Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo • mau menduduki jabatan perdana menteri. Dipimpin : Mr. Ali. Sastroamijoyo Partai : Masyumi. Dibentuk : 30 Juli 1953 Diumumkan : 30 Juli 1953 Dilantik : 12 Agustus 1953 Mulai Bekerja : 12 Agustus 1953 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
  • 26. PROGRAM 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu 2. Pembebasan Irian Barat Secepatnya 3. Pelaksanaan politik bebas- aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB 4. Penyelesaian Pertikaian politik 5. Menyelenggarakan KAA
  • 27. Prestasi yang dicapai pada Kabinet Ali yaitu berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan Pemilu pertama yang direncanakan pada tahun 1955 Kemunduran : 1. Masalah dalam tubuh TNI-AD 2. Keadaan ekonomi indonesia memburuk 3. Korupsi dan inflasi merejalela Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melakukan ibadah haji
  • 28. KabinetBurhanudin Harahap Dipimpin : Burhanuddin Harahap. Partai : Masyumi. Diumumkan : 11 Agustus 1955. Dilantik : 12 Agustus 1955. Mulai Bekerja : 12 Agustus 1955. (Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955) (Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955) Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai (Kabinet Nasional), sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. 12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956
  • 29. PROGRAM 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah 2. Melaksanakan pemilihan umum menurutrencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif
  • 30. Namun, program-program tersebut tidak serta merta berjalan mulus Ada kendalanya yaitu: Kendala atau masalah yang dihadapi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Terdapat hasil yang telah dicapai, diantaranya yaitu: 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante).Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapihanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI 2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer
  • 31. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955
  • 32. Berakhirnya atau kemunduran Kabinet Burhanuddin Harap Masa Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir Karena tugas Burhanuddin hanya menyelenggarakan pemilu, dan pemilu telah berhasil (sampai hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan) maka setelah pemilu berhasil, dia pun mengembalikan mandat kepada presiden.
  • 33. KABINETALI SASTROAMIJOYO2 20 Maret 1956 – 4 Maret 1957 Dipimpin : Ali Sastroamijoyo Partai : PNI Dibentuk/ : 20 Maret 1956 Diumumkan Dilantik : 24 Maret 1956 Mulai Bekerja : 24 Maret 1956 Partai pemerintah : PNI, Masyumi, NU Partai oposisi : PKI Kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun.
  • 34. Program : 1. Pengembalian Irian Barat 2. Membentuk daerah otonom 3. Perbaikan nasib buruh dan karyawan 4. Menyehatkan keuangan negara 5. Membentuk ekonomi nasional Keberhasilan : 1. Membatalkan hasil KMB, 2. Membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan 3. Pengiriman misi Garuda I ke Mesir.
  • 35. Kemunduran 1. Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah 2. Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957 3. Adanya keretakan dalam tubuh kabinet, hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu per satu anggota kabinet.
  • 36. Akhirnya pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kabinet Ali Sastromidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastromidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden.
  • 37. Proses Terbentuknya Kabinet Djuanda • Terbentuknya Kabinet Djuanda dilatarbelakangi suasana politik pada saat itu dalam kondisi mendesak dan genting. • Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di antaranya akibat polarisasi yang dilakukan partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa. • Struktur ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis China, sedangkan suku Jawa mendominasi struktur dalam pemerintahan.
  • 38. Pembentukan kabinet Juanda Pada 9 April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya Djuanda di bawah komando seorang non-partai, Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Adapun Program kerja kabinet juanda sebagai berikut : 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan RI 3. Melanjutkan pembatalan KMB 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI 5. Mempercepat pembangunan
  • 39. Pencapaian Kabinet Djuanda Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan.
  • 40. Akhir kabinet Juanda Terwujudnya Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi bersidang. Maka, mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan Konstituante.
  • 41. Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama Soekarno. Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur demokrasi parlementer.