2. Outline Paparan
Pengenalan DAK Tematik PPKT (DAK Integrasi)
01. Penjelasan Umum Dana Alokasi Khusus
Tematik Pengentasan Permukiman
Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT)
02. Evaluasi DAK Tematik PPKT
TA. 2021 - 2023
03. Ilustrasi Siklus Program dan
Tahapan DAK Tematik PPKT
04. Readiness Criteria
3. 01.
WEBINAR PENGENTASAN
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
PENGENALAN DAK TEMATIK
PPKT (DAK INTEGRASI)
Penjelasan Umum Dana
Alokasi Khusus Tematik
Pengentasan Permukiman
Kumuh Terpadu
(DAK Tematik PPKT)
4. Latar Belakang
Mandat SDG’s & Amanat RPJMN 2020-2024
SDGs
•Akses universal
air minum aman
& terjangkau
Peningkatan akses sanitasi
layak & menghentinkan praktek
buang air besar sembarangan
Pengurangan air
limbah yang tidak
diolah
Pengelolaan
sampah
Penanganan sampah
melalui pencegahan,
pengurangan, daur
ulang & pemakaian
kembali
6. 1
6. 2
6. 3
Akses terhadap hunian
layak, aman, & terjangkau
termasuk pengetasan
permukiman kumuh
11. 1
12. 5
11. 6
Rumah Layak Huni
Akses
Air Minum
Akses
Sanitasi
Luas
Bangunan
Ketahanan
Bangunan
Bahan bangunan atap,
dinding & lantai rumah
memenuhi syarat
Luas lantai perkapita
≥ 7,2 m2
Akses
sanitasi layak
Akses air
minum layak
Mendorong penyediaan infrastruktur dasar
berupa hunian layak yang ditopang dengan
sistem penyediaan air minum dan sanitasi.
5. DAK Fisik Bidang Air Minum
SPAM Jaringan Perpipaan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
DAK Fisik Bidang Sanitasi
SPALD-T
SPALD-S
Persampahan
DAK Fisik Bidang Perumahan
Pembangunan Baru
Peningkatan Kualitas
Lokasi Prioritas
Lokasi Prioritas
Lokasi Prioritas
• Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di lokasi yang terpisah
• Capaian pengurangan kumuh sulit untuk dinilai
• Fokus menuntaskan masalah kumuh
• Penanganan terfokus di lokasi yang sama & Pengurangan Kawasan
kumuh dapat terlihat
Lokasi Prioritas
DAK Fisik Bidang Air Minum
SPAM Jaringan Perpipaan
DAK Fisik Bidang Sanitasi
SPALD-T
SPALD-S - Komunal
Persampahan
DAK Fisik Bidang Perumahan
Pembangunan Baru
Peningkatan Kualitas
Rehab. & Rekon.
Jalan & Drainase Lingkungan
Bidang lain diluar DAK
Lahan
Listrik
Sosial Ekonomi
Pembiayaan lainnya
Konsep Sebelum Konsep Integrasi
Salah satu sumber pendanaan yang mengedepankan konsep keterpaduan adalah DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)
untuk menggenapkan program yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Integrasi Lokasi Penanganan Kumuh
6. Syarat Utama yang Harus Dipenuhi Sebelum
Mengusulkan DAK Tematik PPKT
01
Mempunyai
Lahan clean
and clear
Pemda harus sudah mengidentifikasi status lahan dan
status tata ruang di lokasi yang akan ditangani, termasuk
juga strategi dalam memberikan keamanan bermukim
untuk penerima manfaat.
02
Melibatkan
Masyarakat
Pemda diharapkan untuk mengikutsertakan masyarakat
sebagai penerima manfaat untuk terlibat dalam setiap
prosesnya. Hal ini akan tumbuh rasa kepemilikan bersama
dan meminimalisir konflik sosial.
03
Mempunyai
Program
Pemda memiliki program penanganan kumuh yang sudah
tertuang dalam dokumen perencanaan, dilakukan
bertahap setiap tahunnya seperti perencanaan,
pendataan, proses pertanahan, namun hanya aspek
pendanaan saja yang diperlukan untuk menyelesaikan
program yang sudah berjalan, bukan daerah yang “baru”
merencanakan program menangani kawasan kumuh
tertentu ketika ingin mendapatkan DAK.
Sumber: Paparan Bidang Perumahan dan Permukiman, Bappenas, 2022
7. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan DAK Tematik PPKT
DAK
TERINTEGRASI
Membangun tanpa menggusur
Melaksanakan program dengan
sepengetahuan dan consent/persetujuan
dari masyarakat calon penerima manfaat
Mengarah pada suatu perubahan
yang komprehensif dan signifikan
bukan hanya berupa pencapaian
pengurangan kumuh secara numerik satu
sektor, tapi juga dapat dilihat secara
spasial dan berbagai indikator
Memastikan pemenuhan akses
terhadap infrastruktur dasar layak sesuai de
ngan standar secara terpadu
Berbasis kinerja, dilaksanakan satu tahun
anggaran dan berpeluang multiyears
Dilaksanakan dengan mengedepankan ketercapaian
outcome sebagai kinerjanya dalam satu tahun anggaran.
Dapat dilakukan juga secara bertahap hingga tuntas
dalam beberapa tahun di lokasi yang berbeda
Pemerintah Daerah sebagai Pemilik
Program
dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap
visi, rencana, dan peta jalan pemerintah daerah
dalam mengentaskan permukiman kumuh, DAK
Tematik PPKT hanya menjadi salah satu sumber
pendanaan yang dilakukan dalam format beauty
contest/kompetisi
Berskala kota dan dapat mencapai berbagai tuj
uan
selain pelayanan dasar juga terhubung dengan
tujuan lain seperti pariwisata, nelayan dan perikanan,
penanganan banjir serta terkait penataan kota
Sumber: Paparan Multilateral Meeting DAK TA 2022 Bidang Perumahan dan Permukiman, Bappenas
8. Pola Penanganan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
• Pembangunan kembali permukiman
kumuh menjadi layak huni
(Konsolidasi Sebagian)
Pemugaran
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Peremajaan Relokasi
Pembangunan Perumahan
Baru
Kab. Pemalang Kota Surakarta Kota Langsa Kab. Kendal
• Penataan permukiman kumuh
secara menyeluruh meliputi rumah,
prasarana, sarana, dan utilitas
umum (Konsolidasi Total)
• Pemindahan permukiman dari
lokasi permukiman kumuh yang
tidak mungkin dibangun kembali
• Kegiatan pembangunan
permukiman baru melalui kelompok
masyarakat agar dapat mengurangi
backlog
9. Bidang Sanitasi
(Sektor Persampahan)
• Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah
dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS
3R)
Bidang Sanitasi
(Sektor Air Limbah)
• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) Skala Permukiman
• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) kombinasi MCK
• Penambahan Pipa Pengumpul dan SR
• Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal
(5-10 KK)
Rincian Kegiatan DAK Tematik Penanganan Permukiman
Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT)
Bidang Perumahan dan Permukiman
(Sektor Perumahan)
• Pembangunan Baru Rumah Swadaya
• Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
• Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Terdampak
Bidang Perumahan dan Permukiman (Sektor
Prasarana Sarana Umum)
• Pembangunan Jalan dan Drainase
Lingkungan
Bidang Air Minum
• Pembangunan SPAM JP - Pembangunan
IPA/Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering
• Peningkatan SPAM JP - Uprating Instalasi
Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam
Terlindungi/ Broncaptering
• Perluasan SPAM JP - Pengembangan Jaringan
Distribusi & Sambungan Rumah (SR)
11. LAHAN
Dalam DAK Tematik PPKT (DAK Integrasi)
EVALUASI TAHAP PERENCANAAN
PROGRAM
Program sudah dimiliki pemerintah
daerah dan tidak menjadikan DAK
sebagai hal utama, dimana DAK
sebagai suplemen untuk
melengkapi program yang ada
Program yang diusulkan harus dapat
menuntaskan masalah kekumuhan
Program yang diusulkan diharapkan
detail, tidak hanya melampirkan
dokumen perencanaan seperti
RP2KPKP / RP3KP
Lahan sudah harus clean & clear
Kab/Kota diharapkan telah
berkoordinasi dengan BPN/Kantah
untuk menentukan program
pensetifikatan lahan
MASYARAKAT
Melakukan sosialisasi & rembuk
warga untuk mencegah konflik sosial
Penetapan daftar penerima
bantuan/WTP harus sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan
DOKUMEN
Pemerintah daerah mengupload
seluruh dokumen pesyaratan di
aplikasi e-Monitoring DAK, bukan
hanya upload surat minat dan
pengusulan di aplikasi Krisna
Persiapan
Detail masterplan harus jelas
terutama terkait pembagian
penanganan untuk tiap sektornya dan
kebutuhan pendanaan
Data yang di upload harus valid dan
sesuai kenyataan di lapangan
12. KOMITMEN
Memastikan komitmen masyarakat
tidak berubah terhadap program
pada saat pelaksanaan kegiatan
sehingga pelaksanaan sesuai dengan
rencana awal
TEKNIS
TIME
SCHEDULE
Bahan konstruksi yang dipakai tidak
sesuai dengan rencana yang
diusulkan (DED dan RAB).
Memastikan waktu pelaksanaan
kontrak agar sesuai rencana
sehingga memperlambat pelaksanaan
kegiatan
Diperlukan perhatian khusus dari
masing-masing stakeholder terkait
pelaksanaan konstruksi agar tidak
melewati batas waktu anggaran
Melakukan percepatan dalam bentuk
penambahan SDM dan alat pada saat
progress pelaksanaan berada di
bawah progress rencana
Dalam DAK Tematik PPKT (DAK Integrasi)
EVALUASI TAHAP PELAKSANAAN
Memastikan metode kerja yang
efektif dan efisien, proses pengerjaan
struktur bawah tanah (jaringan
perpipaan sanitasi/air minum)
dilakukan sebelum pengerjaan PSU
KELEMBAGAAN
Dilakukan transfer knowledge
apabila terdapat pergantian
OPD/TFL di tengah tahun anggaran
berjalan agar tidak dapat
menghambat pelaksanaan kegiatan di
lapangan
Perlu komunikasi dan koordinasi
antara stakeholder dalam
pelaksanaan di lapangan
13. Pelaksanaan pekerjaan oleh
Pemerintah daerah terpilih
diharapkan selesai sesuai dengan
rencana yang diusulkan.
Infrasturuktur terbangun
harus segera dimanfaatkan
oleh masyarakat,
contoh relokasi kawasan ke
lokasi baru harus sudah terhuni
saat pekerjaan sudah selesai
Dalam DAK Tematik PPKT (DAK Integrasi)
EVALUASI TAHAP PASCA PELAKSANAAN
Disusunnya aturan hidup
bersama di lingkungan yang baru
agar tidak menurunkan kualitas
perumahan dan permukiman yang
telah terbangun
14. Kota Surakarta
DAK TA. 2021
Kota Surakarta (Desa Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon) – Peremajaan
Rumah
2021 - 253 unit
2022 - 250 unit
Jalan Lingkungan
2021 - 1.644 m
2022 – 1.574 m
Drainase Lingkungan
2021 – 2.209 m
2022 – 1.419 m
Air Minum
2021 - 253 unit SR
2022 - 316 unit SR
Air Limbah
2021 - 253 unit SR
2022 - 314 unit SR
Sosial
Sudah dilakukan sosialisasi
sejak 2016
Teknis
Menggunakan teknologi
RUSPIN
Lahan
Lahan Pemda yang
dihibahkan ke Masyarakat
15. Kab. Kendal - Pembangunan Permukiman Baru
Rumah
2021 - 170 unit
Jalan Lingkungan
2021 - 816 m
Drainase Lingkungan
2021 – 1.847 m
Air Minum
2021 - 170 unit SR
Air Limbah
2021 - 180 unit SR
Persampahan (TPS3R)
2021 - 1 unit
Sosial
Melibatkan komunitas
pedagang Pasar Weleri
untuk penyediaan hunian
untuk mengurangi backlog
Teknis
Menggunakan mekanisme
multi pembiayaan
Lahan
Warga penerima bantuan
melakukan pembelian lahan
bersama secara
mengangsur melalui
pembiayaan dari bank
Kab. Kendal
DAK TA. 2021
16. Kota Langsa
DAK TA. 2021
Kota Langsa (Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro) – Relokasi
Rumah
2021 - 250 unit
Jalan Lingkungan
2021 – 5.373,6 m
Drainase Lingkungan
2021 – 8.143 m
Air Minum
2021 - 425 unit SR
Air Limbah
2021 - 250 unit SR
Sosial
Sosialisasi dan pendekatan
kepada masyarakat yang
akan dipindahkan dari
bantaran sungai
Teknis
Membuat program
penanataan kawasan pada
lokasi kumuh
Lahan
Lahan Pemda yang
dihibahkan ke Masyarakat
17. Kab. Pemalang
DAK TA. 2021
Kab. Pemalang (Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang) - Pemugaran
Rumah
2021 - 222 unit
Jalan Lingkungan
2021 – 3.500 m
Drainase Lingkungan
2021 – 7.000 m
Air Minum
2021 - 216 unit SR
Air Limbah
2021 - 170 unit SR
Persampahan (TPS3R)
2021 - 1 unit
Sosial
Mendorong keterlibatan
kelompok masyarakat yang
mayoritas adalah nelayan
Teknis
Mengimplementasikan
konsolidasi lahan
Lahan
Sebagian hak milik
masyarakat dan Sebagian
adalah tanah negara yang
disertifikasikan atas nama
warga
18. 03.
WEBINAR PENGENTASAN
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
PENGENALAN DAK TEMATIK
PPKT (DAK INTEGRASI)
Ilustrasi Siklus
Program dan Tahapan
DAK Tematik PPKT
(DAK Integrasi)
19. Ilustrasi Siklus Program DAK Tematik PPKT
1
9
Goals: Menyiapkan pemerintah daerah untuk menyusun program penanganan kumuh terpadu sekaligus menjadi integrator
Proses demand creation
pemerintah daerah,
seperti peningkatan
awareness, willingness to
act, identifikasi
knowledge-attitude-
motivation.
Advokasi 1 Persiapan 2 Perencanaan
Seleksi
(Beauty Contest)
Memetakan kebutuhan dan
desain penanganan, serta
program penanganan
kumuh terpadu yang
membutuhkan
pendampingan intensif
pemda
Pemerintah daerah
mengusulkan minatnya
dan rencana
penananganan kepada
pemerintah pusat.
Kompetisi untuk
memilih pemda yang
siap melaksanakan
kegiatan, dengan
mempertimbangkan
readiness criteria.
Knowledge
Hub
Best
Practices
3 Ineligible
Eligible
4
Pengalokasian 5
Pengalokasian
besaran dana yang
dapat diakses oleh
pemerintah daerah.
Konstruksi
Penyiapan lahan,
pemindahan penduduk,
sertfikasi, pembangunan
infrastruktur dan rumah.
6
7
Pelaporan
Laporan hasil
pelaksanaan, evaluasi,
pembelajaran, dll.
Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan pengusulan
Seluruh proses tersebut telah dipilotkan dalam DAK Integrasi Tahun 2021-2022 dan perencanaan Tahun 2023
ready for
implementation
not ready
20. T-2 Persiapan
Tahapan dan Linimasa Pengusulan DAK Tematik PPKT
T-1 Perencanaan
Penyiapan
Pemerintah
Daerah
Pemerintah Daerah
Penyiapan
Lokasi dan
Masyarakat
Pemerintah Daerah
Penyiapan
Lahan
Pemerintah Daerah
Penyiapan
Admnistrasi
dan Teknis
Pemerintah Daerah
Penyiapan
Konsep
Penanganan
Pemerintah Daerah
Sosialisasi
Awal
Pemerintah Pusat
Pengiriman
Surat Minat
Pemerintah Daerah
Pengiriman Exsum /
Proposal dan RC
lainnya
Pemerintah Daerah
Pendampingan/
Pembinaan Teknis &
Penajaman
Perencanaan
Pemerintah Pusat & Daerah
Penilaian RC dan
usulan kegiatan
Pemerintah Pusat & Daerah
Klarifikasi Proposal
Program/Ekspos serta
Penyusunan DED dan
RAB
Pemerintah Daerah
Penilaian Klarifikasi
Proposal
Program/Ekspos
Pemerintah Pusat
Penginputan usulan
kegiatan dalam
KRISNA
Pemerintah Pusat
Penilaian/Approval
KRISNA & Pagu
Indikatif
Pemerintah Pusat
Penetapan Lokasi dan
Alokasi
Pemerintah Pusat & Daerah
Sinkronisasi &
Harmonisasi,
Penilaian/Approval Final
KRISNA & Pagu Anggaran
Pemerintah Pusat & Daerah
Penyiapan Rencana
Kegiatan (RK)
Pemerintah Pusat & Daerah
Kelayakan (Eligibilitas)
Sinkronisasi dan Harmonisasi
Rencana Kegiatan
Klarifikasi Proposal/Ekspos
21. Pengusulan Program DAK Tematik PPKT dilakukan dengan
memperhatikan mekanisme pemrograman dan penganggaran DAK Fisik
Kunci Penilaian Usulan Program
a. Kelayakan Program
Program yang diusulkan harus dilakukan secara terpadu dengan
menyelesaikan berbagai aspek kekumuhan dan memberikan dampak
yang signifikan dalam upaya penataan kawasan permukiman kumuh di
daerah.
b. Kesiapan Program
Tingkat kematangan persiapan program yang menunjukan bahwa
program yang diusulkan telah siap untuk diimplementasikan.
Dengan kata lain program harus dipersiapkan atau telah berproses
sebelum pengusulan dibuka.
c. Komitmen
Komitmen dukungan atas program dan anggaran menjadi modal
dasar dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh terpadu.
Penanganan kawasan yang dilakukan secara holistik akan melibatkan
banyak pihak, sehingga penerimaan masyarakat terdampak dan juga
dukungan berbagai pihak perlu dipastikan. Komitmen digunakan
sebagai jaminan bahwa program siap didanai dan dilaksanakan.
Tahapan Pengusulan
DAK Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu
Penyampaian surat minat + Surat Dukungan
Kantor Tanah setempat + Executive Summary
Penginputan profil daerah
Penginputan Readiness Criteria Program
Penilaian Kelayakan (kelayakan) Readiness
Criteria
Klarifikasi proposal program/ekspos
Penginputan usulan kegiatan
Sinkronisasi dan harmonisasi
Penilaian sinkronisasi dan harmonisasi
Mekanisme Pengalokasian Anggaran
Penyusunan dan penetapan Rencana
Kegiatan DAK
PENGUSULAN
23. Pembeda tiap tahap adalah kedalaman Readiness Criteria yang dipersyaratkan termasuk perbaikan dari setiap tahapannya.
Kelayakan
(Eligibilitas)
Persyaratan Utama
Tahap 1
Sinkronisasi dan
Harmonisasi
Persyaratan Utama
dan Persyaratan
Teknis
Tahap 3
Rencana Kegiatan
Persyaratan Utama
dan Persyaratan
Teknis
Tahap 4
Klarifikasi
Proposal/Ekspos
Persyaratan Utama
Tahap 2
Readiness Criteria adalah persyaratan baik dokumen maupun data teknis yang harus dipenuhi oleh
pemerintah daerah dalam mengusulkan program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
READINESS CRITERIA
Readiness Criteria disampaikan pemerintah daerah melalui aplikasi KRISNA Persiapan.
4 Tahapan yang mempersyaratkan Readiness Criteria
24. READINESS
CRITERIA
Persyaratan
Utama
Persyaratan
Teknis
A. Perencanaan, Program/
Kegiatan dan Anggaran
B. Kesiapan Penerima Program
dan Keterlibatan Masyarakat
C. Lahan/Pertanahan
D. Profil Kawasan Kumuh
A. Dukungan NSPK dan Kelembagaan
B. Rencana Kegiatan
C. Rencana Konstruksi
D. Rencana Pasca Konstruksi
E. Inovasi
F. Kinerja DAK Tahun Sebelumnya
G. Verifikasi Lapangan
*Detail Rincian Readiness Criteria Terlampir
READINESS
CRITERIA
dokumen dan data
yang merepresentasikan
usulan dan kesiapan
program
dokumen dan data yang
berkaitan dengan
perencanaan teknis
27. A. Perencanaan, Progr
am/Kegiatan dan Angg
aran
1 Program Penanganan Kumuh Terpadu Executive Summary Formulasi Program Penan
ganan Kumuh Terpadu
√ √ √ √
2 Masterplan Kawasan Masterplan √ √ √ √
3 Rincian Kegiatan dan Anggaran (berdasarkan k
ebutuhan dari hasil pendataaan)
Dokumen Rencana Penanganan ke Depan √ √ √ √
4 Surat Keputusan Kumuh SK Kumuh √ √ √ √
5 Ketersediaan Dokumen Rencana Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
RP3KP/RP2KPKP/RP2KPKPK/SIAP/dan Sejen
isnya
√ √ √ √
6 Pokja yang menangani Permukiman, Air Minum
, dan Sanitasi/Tim Koordinasi Sejenis
Bidang Perumahan dan Permukiman (Pokja PK
P) maupun Air Minum dan Sanitasi (Pokja AMP
L)
√ √ √ √
B. Kesiapan Penerima
Program dan Keterliba
tan Masyarakat
1 Kesiapan Calon Penerima Bantuan 1. Bukti Sosialisasi kepada masyarakat calon
penerima bantuan
√ √ √ √
2. Bukti persetujuan mengikuti program atau
SK Penerima Bantuan dari Kepala Daerah
√ √ √ √
Detail Readiness Criteria – Persyaratan Utama
JENIS RC NO DOKUMEN/DATA KETERANGAN KELAYAKAN
KLARIFIKASI PR
OPOSAL
SINKRONISASI
& HARMONISASI
RENCANA
KEGIATAN
28. C. Lahan/Pertanahan 1 Dokumen pernyataan status kesesuaian dan
kesiapan lahan
1. SK Penetapan Lokasi DAK (Penlok DAK) √ √ √ √
2. Berita Acara Kesepakatan Warga untuk
konsolidasi lahan
√ √
BA dapat diwakilkan
oleh tokoh masyara
kat
√
Sudah ada kesepak
atan oleh semua pe
nerima bantuan (BN
BA)
√
2 Kesesuaian lahan sebagai zona permukiman Surat Pernyataan Peruntukan Lahan untuk Per
mukiman dari Instansi Berwenang Dalam Penat
aan Ruang Ruang (Dinas/Kantor Pertanahan)
√ √ √
3 Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan 1. Status lahan (Tanah Pemda, Tanah Swasta,
Tanah Hibah Masyarakat)
√ √ √ √
2. Bukti kesiapan lahan bidang perumahan
2a. Bukti Legalisasi Lahan √ √ √
2b. Surat Dukungan dari Kantor Pertanahan √ √ √
2c. Rencana Sertifikasi (Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), KT,
Reguler)
√ √ √
3. Peta Kapling Eksisting dan Peta Rencana Pe
mbangian Kapling
√ √ √
4. Siteplan before & after √ √ √
Detail Readiness Criteria – Persyaratan Utama
JENIS RC NO DOKUMEN/DATA KETERANGAN KELAYAKAN
KLARIFIKASI PR
OPOSAL
SINKRONISASI
& HARMONISASI
RENCANA
KEGIATAN
29. 4 Ketersediaan Lahan Peruntukan Air Minum 1. Status lahan (Tanah Pemda, Tanah Swasta,
Tanah Hibah Masyarakat)
√ √ √ √
2. Bukti kesiapan lahan bidang air minum √ √ √
5 Ketersediaan Lahan Peruntukan Air Limbah 1. Status lahan (Tanah Pemda, Tanah Swasta,
Tanah Hibah Masyarakat)
√ √ √ √
2. Bukti kesiapan lahan bidang sanitasi (air
limbah)
√ √ √
6 Ketersediaan Lahan Peruntukan TPS3R 1. Status lahan (Tanah Pemda, Tanah Swasta,
Tanahni di Hibah Masyarakat)
√ √ √ √
2. Bukti kesiapan lahan bidang sanitasi
(persampahan)
√ √ √
D. Profil Kawasan
Kumuh
1 Rekap Kekumuhan dan Rencana Penanganan
Kumuh
Rekapitulasi Numerik Data Kumuh berdasarkan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh
√ √ √
2 Peta Deliniasi Peta Deliniasi Kawasan Kumuh √ √ √
Peta sebaran rumah √ √ √
Detail Readiness Criteria – Persyaratan Utama
JENIS RC NO DOKUMEN/DATA KETERANGAN KELAYAKAN
KLARIFIKASI PR
OPOSAL
SINKRONISASI
& HARMONISASI
RENCANA
KEGIATAN
30. A. Dukungan NSPK da
n Kelembagaan(
1 Peraturan Daerah Kumuh Peraturan Daerah Kumuh √ √ √
Surat Keterangan Penyusunan Perda Kumuh √ √ √
2 Peraturan Daerah RTRW RTRW (lampirkan peta zonasi pada Kawasan d
elienasi SK Kumuh)
√ √ √
3 Surat Bukti Komitmen Kepala Daerah Surat Komitmen Kepala Daerah √ √ √
Surat Dukungan Pendanaan Pihak Ketiga (jika a
da)
√ √ √
B. Rencana Kegiatan 1 Konsep Detail Enginering Design (DED) dan K
onsep Rencana Anggaran Biaya (RAB) - harus
dilengkapi sampai dengan Sinkronisasi dan Har
monisasi untuk daerah terpilih
(Mengacu pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat)
DED dan RAB Bidang Air Minum √
Minimal memuat renca
na volume dan nilai ke
butuhan kegiatannya
√
Minimal memuat
rencana volume dan
nilai kebutuhan
kegiatannya
√
Sudah harus
disesuaikan dengan
catatan pembahasan
dan kondisi real
DED dan RAB Bidang Sanitasi (Air Limbah)
menggunakan format swakelola
√
Minimal memuat renca
na volume dan nilai ke
butuhan kegiatannya
√
Minimal memuat
rencana volume dan
nilai kebutuhan
kegiatannya
√
Sudah harus
disesuaikan dengan
catatan pembahasan
dan kondisi real
DED dan RAB Bidang Sanitasi (Persampahan
(TPS 3R)) menggunakan format swakelola
√
Minimal memuat renca
na volume dan nilai ke
butuhan kegiatannya
√
Minimal memuat
rencana volume dan
nilai kebutuhan
kegiatannya
√
Sudah harus
disesuaikan dengan
catatan pembahasan
dan kondisi real
DED dan RAB Bidang Perumahan (Rumah)
menggunakan format swakelola
√
Minimal memuat renca
na volume dan nilai ke
butuhan kegiatannya
√
Minimal memuat
rencana volume dan
nilai kebutuhan
kegiatannya
√
Sudah harus
disesuaikan dengan
catatan pembahasan
dan kondisi real
DED dan RAB Bidang Perumahan (Jalan dan
Drainase Lingkungan)
√
Minimal memuat renca
na volume dan nilai ke
butuhan kegiatannya
√
Minimal memuat
rencana volume dan
nilai kebutuhan
kegiatannya
√
Sudah harus
disesuaikan dengan
catatan pembahasan
dan kondisi real
Detail Readiness Criteria – Persyaratan Teknis
JENIS RC NO DOKUMEN/DATA KETERANGAN KELAYAKAN
KLARIFIKASI PR
OPOSAL
SINKRONISASI
& HARMONISASI
RENCANA
KEGIATAN
31. 2 Rencana Penanganan Sosial (Jika Diperlukan) Rencana Ganti Untung √ √ √
Rencana Penghunian Sementara (khusus untuk
pola konsolidasi)
√ √ √
Rencana Pemberian Uang Sewa (khusus untuk
pola konsolidasi)
√ √ √
3 Timeline rencana penanganan lokasi pada 202
2 – 2023
Timeline Rencana Penanganan √ √ √
4 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Dokumen RISPAM √ √ √ √
5 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Strategi
Sanitasi Kota/Kab (SSK)
Dokumen SSK √ √ √ √
C. Rencana Konstruksi 1 Rencana Pelaksanaan Konstruksi Konsep Tahapan Pelaksanaan Konstruksi √ √ √
2 Rencana Monitoring Konsep Rencana Monitoring Pelaksanaan
Konstruksi
√ √ √
D. Rencana Pasca Kon
struksi
1 Rencana Serah Terima Aset Konsep Rencana Serah Terima Aset √ √ √
2 Rencana Pengelolaan/Pemanfaatan Konsep Rencana Pengelolaan Aset √ √ √
E. Inovasi 1 Inovasi Konsep Inovasi yang Ditawarkan √ √ √
F. Kinerja DAK Tahun
Sebelumnya
1 Kinerja DAK Tahun sebelumnya Kinerja DAK Reguler Tahun Sebelumnya √ √ √
Kinerja DAK Integrasi Tahun Sebelumnya √ √ √
G. Verifikasi Lapangan Video Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh
yang akan ditangani
Kondisi eksisting delineasi √ √
H. Sosial dan Lingkun
gan
Larap (tergantung pola penanganan yang
dipiliha)
Safeguard sosial √ √ √
Detail Readiness Criteria – Persyaratan Teknis
JENIS RC NO DOKUMEN/DATA KETERANGAN KELAYAKAN
KLARIFIKASI PR
OPOSAL
SINKRONISASI
& HARMONISASI
RENCANA
KEGIATAN
