[Bappenas] Bahan Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

1. PENGENTASAN PERMUKIMAN
KUMUH TERPADU
Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas
Kamis, 8 Desember 2022

2. 2
Akar Masalah Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni:
Urbanisasi yang Tidak Terkelola dengan baik
Faktor Risiko
• Belum mapannya sistem penyediaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan di perkotaan.
• Kegagalan manajemen lahan dan pasar perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan di perkotaan.
• Keterbatasan kapasitas Pemda dalam penyediaan
pelayanan infrastruktur dan investasi perumahan.
• Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah dan
rentan terhadap pembiayaan perumahan/financial market.
• Minim pendampingan/bantuan teknis dan fasilitasi bagi
pembangunan rumah swadaya oleh masyarakat
berpenghasilan rendah dan rentan.
• Tantangan penegakan peraturan dan regulasi yang belum
mengatur alokasi ruang dan belum beroperasional dengan
baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.
• Tidak ada kebijakan komprehensif dalam pengentasan
pemukiman kumuh.
• Kurangnya keterlibatan masyarakat.
Faktor Pemicu
1. Masyarakat yang
melakukan urbanisasi
tidak diiringi oleh
kompetensi dan
kemampuan finansial
yang baik.
2. Tidak ada kebijakan
yang merespons
masyarakat yang
melakukan urbanisasi.
Disebabkan oleh:
1. Pertambahan penduduk alami
(35-40 persen peningkatan
penduduk perkotaan)
2. Perpindahan penduduk dari
desa ke kota (25-30 persen
peningkatan penduduk
perkotaan)
3. Reklasifikasi desa menjadi kota
(30-40 persen peningkatan
penduduk perkotaan).
Sumber: Kajian Strategi Kota Tanpa Kumuh di Metropolitan 2025, Bappenas (2020)
• Setiap tahunnya, urbanisasi atau
perpindahan penduduk ke
perkotaan meningkat sebesar 3%.
• Pada 2045, sekitar 220 juta jiwa
atau lebih dari 70% penduduk
akan tinggal di kota-kota besar
dan kecil.
• Laju urbanisasi Indonesia belum
diimbangi dengan peningkatan
pembangunan dan kesejahteraan
yang sama cepatnya
Sumber: Time to ACT: Realizing Indonesia’s Urban
Potential (2019); BPS (2022)
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas-Final Report of Slum Alleviation
Policy and Action Plan (SAPOLA)
Sumber: UN Habitat- A Practical guide to design, planning, and executing
citywide slum upgrading progam
49.8
53.3
56.7
60.0
63.4
66.6
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan di
Indonesia 2010 – 2035
2

3. Fakta Perumahan dan Permukiman di Indonesia
Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Layak Huni 2015-2021
54.28%
59.21%
59.70%
59.61%
61.09%
63.24%
64.65%
41.66%
43.87%
46.09%
47.41%
50.70%
54.82%
55.95%
47.99%
51.73% 53.31% 54.09% 56.51%
59.54%
60.90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capaian
Rumah
Layak
Huni
Tahun
Perkotaan Perdesaan Nasional
Artinya masih terdapat 35,35% rumah tangga di perkotaan
yang tinggal di rumah tidak layak huni, sebagian
kemungkinan berada di permukiman kumuh.
Indonesia menempati urutan ke-4 negara
dengan populasi penduduk perkotaan tertinggi.
1 dari 5 penduduk perkotaan di Indonesia
tinggal di permukiman kumuh.
3,9 juta rumah tangga perkotaan hidup
bersesakan di rumah yang luasnya tidak
memadai (overcrowded).
Perkotaan
Nasional
64,65%
60,90%
Tahun 2021
Ketahanan Bangunan Layak
Bahan bangunan atap,
dinding dan lantai rumah
memenuhi syarat
Kecukupan Luas Layak
Luas lantai perkapita ≥7,2 m2
Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak
82,47% 90,78%
93,56% 80,29%
Sumber: Susenas BPS Diolah Bappenas (2022)
Kriteria Rumah Layak Huni (2021)
3

4. Makassar
Surabaya
Manado
Denpasar
Banjarmasin
Medan
Palembang
Jakarta
Bandung
Semarang
Gambaran Umum Permukiman di 10 Kota Metropolitan
4
Medan
18,52% rumah tangga
tinggal di RTLH
6,71% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
172,83 Ha luas permukiman
kumuh.
Palembang
30.32% rumah tangga
tinggal di RTLH
14.32% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
1.443,56 Ha luas
permukiman kumuh.
Jakarta
60% rumah tangga
tinggal di RTLH
16.33% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
685,22 Ha luas permukiman
kumuh.
Bandung
62.51% rumah tangga
tinggal di RTLH
24.74% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
1.254,73 Ha luas
permukiman kumuh.
Semarang
32.55% rumah tangga
tinggal di RTLH
4.91% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
590,97 Ha luas permukiman
kumuh.
Surabaya
42,48% rumah tangga
tinggal di RTLH
22.96% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
151,35 Ha luas permukiman
kumuh.
Denpasar
33.62% rumah tangga
tinggal di RTLH
20.64% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
46,84 Ha luas permukiman
kumuh.
Manado
24.11% rumah tangga
tinggal di RTLH
8.827% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
155,86 Ha luas permukiman
kumuh.
Makassar
17.85% rumah tangga
tinggal di RTLH
10.76% rumah tangga
tinggal di rumah yang terlalu
padat.
825,91 Ha luas permukiman
kumuh.
Banjarmasin
16.15% rumah tangga
tinggal di RTLH
6.83% rumah tangga
tinggal di rumah yang
terlalu padat.
403,5 Ha luas permukiman
kumuh.
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik, 2021 dan Data KOTAKU, 2017
*RTLH: Rumah Tidak Layak Huni

5. Mengapa Permukiman Kumuh Terbentuk?
“ “
Permukiman kumuh adalah bentuk
kegagalan kebijakan, pemerintahan yang
buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat,
pasar lahan yang tidak berfungsi, sistem
pembiayaan yang tidak responsif dan
kekurangan kemauan politik yang mendasar.
Setiap kegagalan ini menambah beban pada
masyarakat yang sudah terbebani kemiskinan
dan menghambat potensi pembangunan
manusia yang dapat ditawarkan oleh
kehidupan kota.
(http://web.mit.edu)
5

6. Bagaimana Menemukenali Permukiman Kumuh?
Memiliki kekurangan pelayanan dasar seperti akses layak terhadap air bersih, sanitasi
yang buruk, kondisi jalan lingkungan yang tidak memadai.
Kepadatan bangunan yang tinggi dengan kualitas dan bahan bangunan yang buruk,
dengan tata letak bangunan yang tidak beraturan dan cenderung melanggar berbagai
aturan bangunan.
Biasanya terletak di lokasi yang rawan bencana atau negative area yang secara kaidah
tidak dapat menjadi permukiman manusia.
Rata-rata penghuninya berpendapatan rendah hingga miskin.
Dalam beberapa kasus, penghuni tidak memiliki bukti akan kepemilikan
lahan/bangunan sehingga dapat digusur sewaktu-waktu.
Menemukenali Permukiman Kumuh secara Umum:
• Kawasan kumuh akan cepat tumbuh apabila tidak
dapat dikenali potensinya, sehingga perlu
perhatian pada daerah dengan tekanan
pembangunan tinggi (daerah industry, daerah di
tengah kota yang padat penduduk, pusat
pekerjaan, pusat pendidikan, dll.
• Referensi lainnya terkait definisi dan karakteristik
kumuh dapat mengacu pada: UN Habitat (Global),
Permen PUPR No. 14/2018 dan BPS (Nasional)
6

7. Urgensi penanganan permukiman kumuh berbasis program di daerah ?
Membangun sistem yang terpadu dalam kegiatan penanganan kumuh yang
berkelanjutan, menyusun kawasan prioritas, serta mencegah tumbuhnya
kekumuhan baru.
Membentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku
kepentingan dalam perencanaan maupun implementasi, serta mengedepankan
partisipasi Masyarakat.
Meningkatkan komitmen bersama tentang tugas dan wewenang masing-masing
pemangku kepentingan dalam upaya penanganan kumuh.
Menciptakan integrasi antar sektor dalam penyelesaian permasalahan kumuh
dalam suatu kawasan.
Memastikan semua masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak,
infrastruktur layanan dasar, dan produk pembiayaan perumahan (inklusif).
7

8. Twin Track Approach sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh eksisting dengan upaya untuk mengurangi kemungkinan
tumbuhnya permukiman kumuh di masa depan.
Membutuhkan Perubahan Paradigma Penuntasan Permukiman Kumuh
Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat
yang tinggal di permukiman kumuh eksisting.
Upaya yang dilakukan untuk menghindari tumbuh
dan berkembangnya permukiman kumuh baru.
Definisi
Memastikan adanya pemenuhan hunian, air
minum, sanitasi dan keamanan bermukim
melalui:
a. Track 1: peremajaan kampung kota (skala
lokal)
b. Track 2: Peremajaan permukiman kumuh
skala kawasan
1. Penegakan tata ruang
2. Penegakan standar kehandalan bangunan
(PBG/SLF)
3. Bank tanah dan konsolidasi tanah untuk
penyediaan lahan perumahan
4. Penyediaan perumahan (milik dan sewa) yang
terjangkau, termasuk penyediaan public
housing
5. Pembiayaan perumahan yang terjangkau
Aspek Kunci
8

9. Komponen Program Penanganan
Permukiman Kumuh Terpadu
9
Komponen
Penting
Tidak dapat
berdiri
sendiri
Penyediaan Perumahan*
Meningkatkan akses MBR terhadap
rumah layak huni.
Lahan
Menjamin keamanan bermukim.
Sosial Ekonomi
Menghubungkan penataan permukiman kumuh
dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan
kehidupan social penghuninya.
- Penegakkan tata ruang
- Penyediaan ruang bagi perumahan MBR dalam
rencana tata ruang
Rencana Tata Ruang
Pembiayaan Perumahan
Meningkatkan akses MBR terhadap
pembiayaan perumahan agar dapat
mengakses rumah layak huni
Infrastruktur Dasar*
Jalan lingkungan, drainase,Air
Minum, Sanitasi, Persampahan,
Perlindungan kebakaran
Masih menjadi fokus penanganan kumuh
program eksisting saat ini
Fokus penanganan permukiman kumuh
ke depan adalah penanganan yang
bisa memenuhi sebanyak mungkin
seluruh aspek tersebut. Keterangan:
* Dapat didanai dari DAK
9

10. Konsep Tuntas Kumuh yang Terpadu
Before After
1. Standar ketahanan bangunan tidak
layak (atap, lantai, dinding)
1. Ketahanan bangunan menjadi layak
(atap, lantai, dinding) dalam satu
hamparan lokasi (100%)
2. Akses air minum tidak layak/tidak
memiliki akses/biayanya tinggi
2. Akses air minum menjadi layak/
menjadi memiliki akses dalam satu
hamparan lokasi (100%)
3. Akses sanitasi/tempat pembuangan
air limbah tidak layak/tidak memiliki
akses
3. Akses sanitasi/tempat pembuangan
air limbah menjadi layak/menjadi
memiliki akses dalam satu hamparan
lokasi (100%)
4. Belum ada sistem tempat
pembuangan sampah rumah tangga
4. Sudah ada sistem/ business plan
tempat pembuangan sampah rumah
tangga dalam satu hamparan (100%)
5. Belum terlayani akses jalan
lingkungan/kualitasnya buruk
5. Sudah terlayani akses jalan
lingkungan/kualitasnya menjadi lebih
baik (100%)
6. Belum terlayani akses drainase
lingkungan/kualitasnya buruk/
adanya genangan
6. Sudah terlayani akses drainase
lingkungan/kualitasnya menjadi lebih
baik/mengatasi masalah utama
Selain itu, ada juga hal-hal
yang harus diperhatikan dalam
menuntaskan kumuh, yaitu:
1. Mendata aspek pertanahan per
penerima manfaat agar
menjamin keamanan bermukim.
2. Mengikutsertakan masyarakat
dalam setiap prosesnya agar
proses pembangunan lancar dan
adanya keberlanjutan agar tidak
terjadi kumuh kembali.
3. Penanganan kumuh dengan
memiliki konteks/tema yang
diusung (misalnya: heritage,
penanganan banjir, penataan
kawasan perkotaan, illegal
settlement, penataan
pesisir/minapolitan).
Dalam menangani permukiman kumuh eksisting secara tuntas sekaligus juga mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru, diperlukan
pemahaman dalam hal “Kota Tanpa Permukiman Kumuh” secara terpadu untuk mencapai 100-0-100.

11. PROGRAM
UNTUK
MENCAPAI KOTA
TANPA
PERMUKIMAN
KUMUH
Opsi Penanganan dalam Mencapai Kota Tanpa Permukiman Kumuh yang
dapat didanai oleh DAK Tematik PPKT
: Aspek Pendukung, wajib keberadaaanya dalam mendukung program
1. Pembangunan Perumahan Baru
Pembangunan perumahan baru layak
dan terjangkau melalui fasilitasi
pemerintah dan peran
komunitas/masyarakat.
Perumahan Komunitas Weleri Asri
Kab. Kendal
In-Situ Upgrading Kotabaru,
South Kalimantan
3. Peremajaan
Perbaikan dan
penataan menyeluruh
untuk memastikan
pemenuhan
permukiman layak
huni.
4. Relokasi/
Permukiman Kembali
Pemindahan
masyarakat dari lokasi
yang tidak mungkin
dibangun kembali/tidak
sesuai dengan rencana
tata ruang dan/atau
rawan bencana.
Peremajaan Semanggi
Surakarta
Permukiman Kembali-Kota
Langsa
2. Perbaikan
Setempat/Pemugaran
Memperbaiki lingkungan
fisik, sosial, dan
ekonomi menjadi
permukiman layak huni
Dimungkinkan untuk:
1. Melakukan lebih dari 1 pola
penanganan kumuh dalam satu
kawasan; dan
2. Menangani semua kategori
kumuh menggunakan berbagai
pola penanganan
11

12. Ilustrasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui DAK Tematik PPKT
Kondisi Regular Kondisi Integrasi
Bidang Air Minum
Bidang Sanitasi
Bidang Perumahan
& Permukiman
Lokasi Prioritas
Bidang Air Minum
Bidang Sanitasi
Bidang Perumahan &
Permukiman
Lokasi
Prioritas
before
after
Bidang Lainnya
• Lahan
• Sosial Ekonomi
• Tata Ruang
• Pembiayaan
DAK
Lokasi Prioritas
Lokasi Prioritas
APBD
APBN
Sumber
Lainnya
APBN, APBD, Sumber
Lainnya
Pemda
sebagai
integrator
Salah satu sumber pendanaan yang mengedepankan konsep keterpaduan adalah DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)
untuk menggenapkan program yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah
12

13. Skema dan Contoh Pola Penanganan Pemugaran
1. Pemugaran
Gambar rancangan setelah dilakukan Penataan Permukiman Kumuh
Kondisi Sebelum dilakukan
Penataan Permukiman Kumuh
Kondisi Setelah dilakukan
Penataan Permukiman Kumuh
Studi kasus: Penataan Permukiman Kumuh Suku Laut Bajo di Kabupaten Kotabaru Kalsel
13

14. Skema dan Contoh Pola Penanganan Peremajaan
Proses dan Setelah Pembangunan Peremajaan Permukiman Kumuh
Kondisi Sebelum dilakukan Penataan Permukiman Kumuh
Studi kasus: Penataan Permukiman Kumuh Semanggi Surakarta
2. Peremajaan
14

15. Skema dan Contoh Pola Penanganan: Relokasi
3. Relokasi
Proses Pembangunan Lokasi Baru
Kondisi Sebelum Penanganan
Studi kasus: Pembangunan Permukiman Baru Langsa
Permukiman Kumuh Ilegal Bantaran Krueng
Langsa (Lama)
Lahan Relokasi (Baru)
Proses Pembangunan Lokasi Lama
15

16. Skema dan Contoh Pola Penanganan: Pembangunan Perumahan Baru
4. Permukiman Baru
Proses Pembangunan Peremajaan
Permukiman Kumuh
Kondisi Sebelum Penanganan Ilustrasi Rencana Pembangunan
Perumahan
Studi kasus: Pembangunan Permukiman Baru Kendal
Kondisi permukiman kumuh, dengan rumah dihuni
lebih dari 1 KK (extended family)
Kondisi calon lahan untuk tempat pembangunan
permukiman baru yang menampung extended family
16

17. Ilustrasi Kombinasi Pola Penanganan
Contoh: Kab. Kolaka
Pola penanganan yang dipilih oleh pemerintah daerah memungkinkan untuk memilih kombinasi antara pemugaran, peremajaan dan relokasi
sesuai dengan kondisi lapangan untuk menuntaskan kumuh.
Siteplan Kondisi Existing (Awal) Siteplan Realisasi
Penataan Kawasan
Peremajaan
Pemugaran
Relokasi
Sumber: Paparan Ekspose Kab. Kolaka (2022)
17

18. Persiapan yang Harus Dilakukan Pemerintah Daerah
No. Yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Output Pemugaran Peremajaan Relokasi Pem.Baru
1 Menyusun perencanaan dan program/ kegiatan yang
didukung dengan data dan informasi sektoral yang spasial
dan akurat, termasuk penyusunan kajian urgensi
pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Sebisa
mungkin perencanaan melibatkan masyarakat.
Data kondisi kumuh, kepadatan, biaya, kepemilikan lahan,
data sosial-ekonomi, dokumen perencanaan.
V V V V
2 Membuat kesepakatan dan kemitraan antara pemerintah
daerah dan masyarakat untuk menangani kumuh.
Berita acara kesepakatan sebagai bentuk persetujuan
masyarakat (per data BNBA).
V V V V
3 Memfasilitasi kolaborasi berbagai pihak yang terlibat
dalam setiap tahapan, termasuk menyediakan pendamping
Pihak-pihak yang terlibat setuju untuk memberikan
dukungan konkret.
V V V V
4 Menyediakan pendanaan dan pembiayaan perbaikan
dan/atau pembangunan perumahan dan ketersediaan
infrastruktur yang terjangkau dan berkelanjutan.
Tersedia dana stimulus untuk perbaikan rumah serta
infrastruktur permukiman, juga bantuan pembiayaan
untuk mendorong keswadayaan.
V V V V
5 Menyediakan Fasilitas pembiayaan mikro perumahan dan
lembaga penjaminnya.
Produk pembiayaan terjangkau bagi masyarakat untuk
digunakan memperbaiki penghidupan ke depannya.
V V V V
6 Memfasilitasi/menyediakan Teknologi konstruksi untuk
pembangunan rumah.
Desain rumah dan pembangunan yang menggunakan
teknologi efektif dan efisien.
V V V
7 Menyepakati protokol hidup bersama pasca penanganan
dan rencana pengelolaan kedepan.
Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jangka
panjang dan aturan hidup Bersama.
V V V V
8 Menjamin kejelasan hak atas tanah dan bangunan
(berpeluang untuk konsolidasi tanah), peningkatan daya
tampung (density), vertikalisasi, memiliki nilai
tambah/manfaat publik.
Proses sertifikasi pertanahan agar menjadi milik
masyarakat, desain siteplan/masterplan yang efektif dan
efisien secara spasial serta pemanfaatan lahan untuk
kepentingan publik.
V V V
9 Menyediakan hunian transit sebagai tempat tinggal
sementara .
Keputusan skema uang sewa sementara dan/atau
penyediaan hunian transitnya.
V
10
Memilih lokasi baru dan menyediakan lahan yang harus
menawarkan penghidupan yang lebih baik
Laporan pemilihan lokasi baru berdasarkan
kajian/keputusan Bersama dengan memperhatikan
kualitas lahan dan kestrategisan lokasi.
V V
18

19. TERIMAKASIH
Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Taman Suropati No. 2
Jakarta Pusat