pengembangan kerjasama antar desa khusus memotivasi desa kawasan gambut

3.  PENGERTIAN KAWASAN PERDESAAN?
UNDANG-UNDANG NO.26/2007 MENJELASKAN BAHWA YANG
DIMAKSUD KAWASAN PERDESAAN ADALAH KAWASAN YANG
MEMPUNYAI KEGIATAN UTAMA PERTANIAN, TERMASUK PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DENGAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN SEBAGAI
TEMPAT PERMUKIMAN PERDESAAN, PELAYANAN JASA PEMERINTAHAN,
PELAYANAN SOSIAL, DAN KEGIATAN EKONOMI.
 MENGAPA HARUS MEMBANGUN KAWASAN PERDESAAN?
MEMBANGUN DALAM SATUAN DESA PERLU DIHUBUNGKAN DENGAN
KERJASAMA ANTAR DESA AGAR LEBIH PRODUKTIF

4.  BAGAIMANA MEMULAI KEGIATAN TERSEBUT?
Pembangunan kawasan diperlukan dalam kerangka pengembangan
wilayah yang lebih luas dengan pendekatan koordinasi atau sinkronisasi
kebijakan dan program yang meliputi:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan
perdesaan, serta kawasan strategis/khusus, dan wilayah lebih luas
2. Sinkronisasi untuk pemerataan Pelayanan Dasar melalui Sistem
Simpul-simpul Pelayanan;
3. Integrasi antar kegiatan ekonomi terkait hulu-hilir (value-chain),
perdesaan – perkotaan (ruralurban linkage);
4. Kerjasama dan kemitraan antar lembaga dalam desa, kawasan,
dan wilayah.

5. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Undang-undang No.26/2007 Undang-undang No.6/2014
1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat
dan wilayah yang didukungnya
3. Konservasi sumber daya alam
4. Pelestarian warisan budaya lokal
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian
pangan untuk ketahanan pangan
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan
1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah
desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang
kabupaten/kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan
ekonomi perdesaan, dan pengembangan
teknologi tepat guna.
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan
dan kegiatan ekonomi.

6. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PERMENDES PDTT NO.5/2016
PENJELASAN PENETAPAN
Pembangunan Kawasan Perdesaan
memperjelas bahwa kawasan yang
dapat ditetapkan sebagai kawasan
perdesaan merupakan bagian
dari suatu kabupaten/kota yang terdiri
dari beberapa desa yang berbatasan
dalam sebuah wilayah
perencanaan terpadu yang memiliki
kesamaan dan/atau keterkaitan
masalah atau potensi
pengembangan.
Memperhatikan:
1. Kegiatan Pertanian;
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Sumber Daya Lainnya;
3. Tempat Permukiman Perdesaan;
4. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan,
Sosial Dan Ekonomi Perdesaan;
5. Nilai Strategis dan Prioritas Kawasan;
6. Keserasian Pembangunan Antar Kawasan
dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
7. Kearifan Lokal dan Eksistensi Masyarakat
Hukum Adat;
8. Keterpaduan dan Keberlanjutan
Pembangunan.

7. prinsip:
a. partisipasi;
b. holistik dan komprehensif;
c. berkesinambungan;
d. keterpaduan;
e. keadilan;
f. keseimbangan;
g. transparansi; dan
h. akuntabilitas.
TUJUAN:
• Mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, pengembangan
ekonomi, dan/atau pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif dengan mengintegrasikan
berbagai kebijakan, rencana, program,
dan kegiatan para pihak pada kawasan
yang ditetapkan.
• Mengembangankan potensi dan/ atau
pemecahan masalah kawasan
perdesaan.
Pembangunan kawasan perdesaan

8. • Kumpulan dari Desa-Desa yang berdakatan dan berhubungan
• Mempunyai satu kesamaan baik potensi atau pun masalah
• Melaksanakan kegiatan dan program yang direncanakan
bersama melalui pendekatan partisipatif dengan
mengintegrasikan berbagai kebijakan.
Pembangunan kawasan perdesaan
Contoh :
Kumpulan Desa yang berdekatan (Kawasan Perdesaan) yang mempunyai Lahan Gambut
mempunyai kebijakan dan program pelestarian dan pemanfatan gambut melalui bidang
pertanian yang menggunakan anggaran desa.

9. Luasan lahan gambut di Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 1.254.502,34
hektare. Dari luasan tersebut sekitar 738.137,84 hektare dijadikan perkebunan hutan tanaman
industri (HTI) dan perkebunan sawit. 17 perusahaan HTI menguasai sekitar 478.969,20 hektare dan
sisanya, 70 perusahaan perkebunan sawit menguasai 259.168,64 hektare lahan gambut .
Lahan gambut seluas 1.254.502,34 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering
Ilir (OKI) seluas 570-an ribu hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 283-an ribu hektare,
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas 298-an ribu hektare, Kabupaten Muaraenim dan PALI
seluas 45-an ribu hektare, serta Musirawas dan Musirawas Utara seluas 58-an ribu hektare.
“Perusahaan HTI di Kabupaten OKI paling luas menguasai lahan gambut, sekitar
308.862,46 di tangan tiga perusahaan. Perusahaan perkebunan sawit paling besar menguasai
lahan gambut di Kabupaten Muba seluas 95.514,15 hektare di tangan 21 perusahaan,” kata Dedi
Permana dari Hutan Kita Institute (HaKI), awal Juni 2016.
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2016/06/11/hampir-70-persen-gambut-di-sumatera-selatan-
dikuasai-perusahaan-masih-adakah-untuk-masyarakat/
Jadi + 262 ribu hektare yang bukan HTI yang merupakan bagian dari kawasan perdesaan & perlu
mendapatkan perhatian khusus.

11. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
18 KECAMATAN
DESA KELURAHAN
DESA 314 KELURAHAN 13
DUSUN 1.140 LINGKUNGAN 59
RW 1.379 RW 8
RT 3.927 RT 129
ADAT 2.748 org ADAT 117 org
LPM/LKMD 9.420 org LPM/LKMD 390 org
HANSIP 4.710 org HANSIP 195 org
PKK 7.222 org PKK 299 org
KARANG TARUNA
(PENGURUS INTI) 874 org
KARANG TARUNA
(PENGURUS INTI) 39 orang
BPD 2.404 org
PERANGKAT DESA
(SEKDES, KAUR & KASI) 1.570 org

12. KERJASAMA ANTAR DESAKERJA SAMA DESA
Kerja Sama dengan pihak ketiga.Kerja Sama antar-Desa
- Dilakukan antara Desa dengan Desa lain
dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau Desa
dengan Desa lain antar Kecamatan dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten
- Pelaksanaan diatur dengan Peraturan
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan
Musyawarah antar-Desa.
• Dapat berasal dari atas prakarsa Desa dan/
atau atas prakarsa Pihak Ketiga
• Pelaksanaan diatur dengan Perjanjian Bersama
melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
ISI PERATURAN & PERJANJIAN BERSAMA, minimal:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerjasama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan
pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.
PERTIMBANGAN KERJA SAMA DESA
- Kebutuhan Desa
- Kemampuan APB Desa

13. KERJASAMA ANTAR DESA
KERJASAMA ANTAR-DESA, meliputi:
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang
berdaya saing;
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-
Desa; dan/atau
c. bidang keamanan dan ketertiban.
BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA
YANG MENJADI KERJA SAMA DESA
Meliputi bidang:
a. Pemerintahan Desa;
b. Pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
kerjasamakan dengan pihak ketiga dalam
rangka untuk mempercepat dan
meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

14. KERJASAMA ANTAR DESA
• Bidang dan/atau potensi Desa Kerjasama harus tertuang
dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
• Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa,
dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP
Desa.
• Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa dilakukan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan
secara khusus dengan mekanisme perubahan.

15. KERJASAMA ANTAR DESA
Dapat dibentuk BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD), dalam rangka
pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme
Musyawarah antar-Desa, yang terdiri dari:
a. pemerintah Desa;
b. anggota badan permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD, ditetapkan dengan Peraturan Bersama
Kepala Desa mengenai kerja sama Desa dan bertanggungjawab kepada masing-masing
Kepala Desa.
BKAD mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan,
melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

16. KERJASAMA ANTAR DESA
Kerja sama antar-Desa
dilakukan melalui tahapan
meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan
a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang
dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan
dibahas dalam Musyawarah Desa;
c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa
setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja
sama Desa;
d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah
disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil
Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM
Desa dan RKP Desa; dan
f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap
mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang
akan dikerjasamakan.

17. KERJASAMA ANTAR DESA
Kerja sama antar-Desa
dilakukan melalui
tahapan meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan
rancangan Peraturan
Bersama Kepala Desa;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan
a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada
Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
1. bidang dan/atau potensi Desa;
2. ruang lingkup kerja sama;
3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. jangka waktu;
5. hak dan kewajiban;
6. pendanaan;
7. tata cara perubahan, penundaan, dan
pembatalan; dan
8. penyelesaian perselisihan.
c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah
Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak
menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis
kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja
sama sesuai hasil Musyawarah Desa.

18. KERJASAMA ANTAR DESA
Kerja sama antar-Desa
dilakukan melalui
tahapan meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan
rancangan
Peraturan Bersama
Kepala Desa;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan
a. Kades menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah
ada kesepakatan terhadap penawaran.
b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah
disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan
dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk
mendapatkan masukan;
c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang
dikonsultasikan kepada bupati melalui camat meliputi kerja
sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta
berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari
bupati melalui camat, diterima oleh Kepala Desa paling
lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud oleh camat;
e. apabila dalam batas waktu dimaksud, tidak ada masukan
dari bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan
rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat,
digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses
penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
untuk disepakati bersama.

19. KERJASAMA ANTAR DESAKerja sama antar-Desa
dilakukan melalui tahapan
meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan
a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama
antar Desa menetapkan rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa dengan
membubuhkan tanda tangan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
disepakati; dan
b. Penandatanganan Peraturan Bersama
Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas
nama bupati.

20. KERJASAMA ANTAR DESAKerja sama antar-Desa
dilakukan melalui tahapan
meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan
a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang
dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh
BKAD; dan
b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh
BKAD.
a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan
Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala
Desa dengan tembusan BPD dan bupati melalui
camat; dan
b. laporan sebagaimana, dilengkapi dokumen
terkait kerja sama antar-Desa.

21. KERJASAMA ANTAR DESA
• Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
• Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kerja sama Desa berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau
perjanjian;
b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama
tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian
lama;
f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

22. KERJASAMA ANTAR DESA
Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan
secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
• Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan,
penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
• Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda
pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
• Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan
dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang
memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
• Penyelesaian perselisihan untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak
dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

23. KERJASAMA ANTAR DESA
• Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan
pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
• Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset
Desa.
• Hasil pelaksanaan kerja sama Desa, digunakan untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
HASIL KERJA SAMA DESA

24. KERJASAMA ANTAR DESA
• BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa
dengan tembusan kepada BPD.
• Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga dalam Musyawarah Desa.
• Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa kepada camat dan
bupati.
• Laporan kerjasama ini juga dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
• Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa
bersama BPD melakukan evaluasi.
• Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat.
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL
KERJA SAMA DESA

25. PENYUSUNAN
RPJM DESA
DAN
RKP DESA

26. PENYUSUNAN RPJM DESA
PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH KADES DILANTIK
PEMBENTUKAN
TIM
PENYELARASA
N ARAH
KEBIJAKAN
PENGKAJIAN
KEADAAN
DESA
PENYUSUNAN
RPD MELALUI
MUSDES
PENYUSUNAN
RPJMDES
PENYUSUNAN RPD
MELALUI
MUSRENBANGDES
PENETAPAN
RPJMDES
KEP.KEPALA DESA
7-11 ORG
MELIHAT
PERENC.
DAERAH
PERBAIKI DATA,
GALI ASPIRASI,
BUAT LAPORAN
KAJIAN
BPD
GELAR
MUSYAWARAH
BAHAS HASIL
KAJIAN
PENYUSUNAN
RPJMDESS DAN
BUAT BERITA
ACARA
PEM. DESA BUAT MUSY
BAHAS RANCANGAN
RPJMDES
RANCANGAN RPJM
DIBAHAS PEM.DES DAN
BPD MENJADI PERDES
RPJMDES

27. BPD GELAR MUSDES
BAHAS RPJMDES DAN
PENCERMTN ULANG
JENIS KEGIATAN
KEPALA DESA
BENTUK TIM
KEPALA DESA
MENERIMA
INDIKATIF PROG
KE DESA
PENYUSUNAN RKP
DESA
PEMBAHASAN
RKP MELALUI
MUSRENBANG
PENETAPAN
RKP MELALUI
PERDES
JUNI
TA.SBLM
AKHIR
JUNI
JULI
JULI
JULI
PENYUSUNAN
RKP DESA
KETERLAMBATAN PENYUSUAN RKP DESA SERING
TERJADI PADA TAHUN YBS KARENA:
FAKTOR KETERLAMBATAN DESA DALAM
MEMPERTANGGUNG JAWABKAN ANGGARAN
TAHUN SEBELUMNYA DAN KETERLAMBATAN
PENERIMAAN PROGRAM & PAGU INDUKTIF
UNTUK DESA TERUTAMA BESARAN DANA YANG
AKAN DITERIMA OLEH DESA .

28. TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA
penyusunan perencanaan
pembangunan Desa melalui
musyawarah
pembentukan tim
penyusun RKP Desa
pencermatan pagu indikatif
Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk
ke Desa
pencermatan ulang
dokumen RPJM
Desa;
penyusunan
rancangan RKP
Desa
penyusunan RKP Desa
melalui musyawarah
perencanaan
pembangunan Desa
penetapan RKP
Desa;
perubahan RKP
Desa
pengajuan daftar usulan
RKP Desa

29. MUSYAWARAH
DESA
RUANG PERTEMUAN BALAI DESA
• Penjelasan BPD
• Paparan Kepala Desa ttg rencana prioritas
kebijakan pembangunan
• Diskusi terarah
TEMPAT
PESERTA
AGENDA
METHODE
OUT PUT
Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU
 mencermati ulang dokumen RPJM
Desa;
 menyepakati hasil pencermatan ulang
dokumen RPJM Desa;
 membentuk tim verifikasi sesuai
dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan
BPD, Pemdes, delegasi dusun / Rt; Warga
Miskin; Kelp. Perempuan
Lembaga Kemasyarakatan Desa; Toga /
Tomas;
Berita acara hasil kesepakatan untuk
pedoman penyusunan rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Desa.

30. PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN
RUANG PERTEMUAN BALAI DESA
pemdes; bpd wakil rw / rt;
warga miskin; kelp perempuan
lembaga kemasyarakatan desa;
toga / tomas;
sambutan kepala desa
sambutan ketua lkmd/ koord pokja
sambutan kades
pengantar fisilitator
• Paparan Kepala Desa
• Sosialisasi rencana penyusunan RKP Desa
• Musyawarah pembentukan tim penyusun
Keputusan Kepala Desa tentang
Susunan Tim Perencanaan Desa
Jumlah 7-11 orang
TEMPAT
PESERTA
ACARA
METHODE
OUT PUT
Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU
• Kepala Desa selaku pembina;
• Sekretaris Desa selaku
ketua;
• Ketua lembaga
pemberdayaan masyarakat
sebagai sekretaris;
• Anggota meliputi: perangkat
desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat,
kader pemberdayaan
masyarakat desa, dan unsur
masyarakat
• pencermatan pagu indikatif
desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk
ke desa;
• pencermatan ulang
dokumen RPJM Desa;
• penyusunan rancangan
RKP Desa; dan
• penyusunan rancangan
daftar usulan RKP Desa
Tugas
Tim

31. Kades
Tim Penyusun
Tim Penyusun
Output
Bupati
Pencermatan Pagu
Indikatif Desa dan
Penyelarasan
Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
Data dan informasi :
• Pagu indikatif Desa
• rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa
pencermatan pagu indikatif Desa:
• rencana Dana Desa; ADD; BHPR Daerah; rencana bantuan keuangan dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota
melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa:
• rencana kerja pemerintah kabupaten;
• rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten;
• hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan
dalam rancangan RKP Desa
1. menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi
keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa
2. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa
dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk
memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan

32. Pencermatan
Ulang
RPJM Desa
Tim Penyusun
Pedoman
Pelaksana Kegiatan
Isi rancangan
RKP Desa
Tenaga Ahli
Out put
mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM
Desa dan dijadikan dasar penyusun rancangan RKP Desa
hasil kesepakatan musyawarah Desa;pagu indikatif Desa; pendapatan asli Desa;rencana
kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;hasil pencermatan
ulang dokumen RPJM Desa; hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan hasil kesepakatan
kerjasama Desa dengan pihak ketiga
•ketua;
•sekretaris;
•bendahara; dan
anggota pelaksana dengan melibatkan perempuan
• evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
• prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
• prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak
ketiga;
• rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan
dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
• pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa
Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa dapat berasal dari warga
masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi
pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional
• rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (skala desa)
• Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa
• DU-RKP Desa (prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan
kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota)
• berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa

33. Musrenbang
Desa
Kades
Peserta
Muatan
Sumber Pendanaan
Dasar Penilaian
Out put
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan
untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat
•Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
• pagu indikatif Desa;
• pendapatan asli Desa;
• swadaya masyarakat Desa;
• bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
• bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
• peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
• peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
• pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia;
• pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
• pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
• pendayagunaan sumber daya alam;
• pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
• peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa; dan
• peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa
• Berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan RKP Desa

34. Pencermatan ulang
dokumen RPJM Desa
• Kepala Desa mengarahkan
Tim penyusun melakukan
perbaikan dokumen
rancangan RKP
Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan
• Kepala Desa menyusun
rancangan peraturan Desa
tentang RKP Desa dilampiri
Rancangan RKP Desa
Penetapan RKP Desa
• Pembahasan dan
penyepakatan bersama
Rancangan peraturan Desa
tentang RKP Desa oleh BPD
bersama Kepala Desa
• Penetapan Raperde
menjadi Perdes RKP Desa

35. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan, Kades melaksanakan:
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota
yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian
khusus;
mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB;
menyusun rancangan RKP Desa perubahan
terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota, Kades
melaksanakan:
mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB
menyusun rancangan RKP Desa perubahan
Tahap Perubahan RKP Desa
Kepala Desa
menyelenggarakan
musyawarah
perencanaan
pembangunan Desa
dan out putnya
Perdes RKP Desa
perubahan sebagai
dasar penyusunan
perubahan APB
Desa
dan/atau

36. Tahap Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP kepada
bupati/walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun
berjalan
Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan
kabupaten/kota
Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa
tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa
Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa
diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada
tahun anggaran berikutnya paling lambat bulaan Juli tahun
berikutnya

37. LAHAN GAMBUT MERUPAKAN SALAH SATU OBJEK YANG PERLU
DI KERJASAMAKAN ANTAR DESA
Baik Pelestarian maupun Pemanfaatannya, koordinasikan
dengan pihak yang mengerti tentang Lahan Gambut dan
Gunakan Potensi yang ada untuk peningkatan ekonomi
masyarakat melalui pemanfaatan gambut sesuai dengan
karekteristik lahan gambut tersebut.
Apabila gambut hilang dan rusak maka wilayah kita adakan
berkurang dan iklim akan rusak....
Itu tanggung jawab kita bersama
Susun kebijakan, Program & Kegiatan di Desa dengan baik

42. Kerjasamakan antar Desa kemudian koordinasikan
dengan pihak terkait pemanfaatan gambut sebagai
lahan untuk peningkatan ekonomi kemasyarakatan
tanpa harus merusak ekosistem gambut tersebut......
Gunakan Dana Desa untuk melahirkan
produk unggulan kawasan perdesaan
demi peningkatan ekonomi masyarakat.
Selamat Bekerja dan melahirkan inspirasi
baru....!!!

43. Apa yang kita sampaikan dan
kerjakan hari ini, berhasil jika
bermanfaat dan dapat memberikan
inspirasi baru
Bagi yang melihat dan yang
mendengarkannya
Kerja keras dengan niat yang tulus
akan melahirkan Inspirasi-Inspirasi
baru bagi diri sendiri maupun bagi
orang lain dalam berbuat dan
bertindak untuk mengukir prestasi
CIPTAKAN INSPIRASI BARU DAN BERIKAN MOTIVASI