[Ringkasan] Dokumen ini membahas tahapan penyelenggaraan konsolidasi tanah pada penanganan permukiman kumuh, meliputi perencanaan konsolidasi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, dan pengawasan konsolidasi tanah. Juga dibahas klasifikasi status kepemilikan tanah dan mekanisme pengajuan alih hak atas tanah. Terakhir membahas kriteria kesiapan lahan/pertanahan untuk pelaksanaan konsolidasi tanah.

1. DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PENYELENGGARAAN
KONSOLIDASI TANAH
PADA PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Tematik Pengentasan Permukiman
Kumuh Terpadu (DAK Integrasi) Tahun Anggaran 2023
2 6 A p r i l 2 0 2 2

2. OUTLINE
1 Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
2
Klasifikasi Status Kepemilikan Tanah dan
Mekanisme Pengajuan Alih HAT
3 Readiness Criteria Lahan/Pertanahan
2
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
4 Contoh Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

3. TAHAPAN
PENYELENGGARAAN
KONSOLIDASI TANAH
1

4. DEFINISI KONSOLIDASI TANAH
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
4
26/04/2022
Kebijakan penataan kembali
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah dan ruang sesuai
rencana tata ruang serta
usaha penyediaan tanah
untuk kepentingan umum
dalam rangka meningkatkan
kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya
alam dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat
Konsolidasi Tanah
yang dilakukan
pada tanah-tanah
pertanian yang
berada di kawasan
perdesaan
KT Pertanian
Konsolidasi Tanah
yang dilakukan
pada tanah non-
pertanian,
termasuk
penyediaan tanah
bagi
pembangunan
untuk
kepentingan
umum di kawasan
perkotaan dan
semi perkotaan
KT Non Pertanian
Konsolidasi Tanah
yang
diselenggarakan
untuk
pengembangan
kawasan dan
bangunan yang
berorientasi
vertikal
KT Vertikal
KONSOLIDASI
TANAH
Sumber: Permen ATR/BPN No.12 / 2019

5. Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
5
Proporsi dan Bentuk tanah untuk Pemilik, PSU
dan TUB bergantung pada Rencana
Pengembangan dan Penataan Kawasan yang
dituangkan dalam Desain Konsolidasi Tanah
yang disepakati oleh para pihak.
TUB dapat dijual untuk memenuhi biaya
pembangunan / diusahakan bersama para
pemilik tanah / dikerjasamakan dengan pihak
lain.
Setelah KT → Bidang Tanah kembali ke Pemilik
Tanah dan sebagian menjadi Tanah untuk
Pembangunan (TP). TP dimanfaatkan untuk
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Tanah
Usaha Bersama (TUB)
Bidang Tanah
Sebelum KT Setelah KT
Pemilik
Tanah
TUB
PSU
= Tanah utk Pembangunan (TP)
KONSEP KONSOLIDASI TANAH

6. TAHAPAN PENYELENGGARAAN
KONSOLIDASI TANAH
PERENCANAAN KT
(POKT)
Pembentukan Tim Koordinasi
dan Tim Perencana/Pelaksana;
Kajian kesesuaian tata ruang dan
kebijakan sektor;
Pemetaan sosial dan analisis
potensi kawasan;
Pembuatan sket desain awal
(visioning) dan penyepakatan KT;
dan
Penetapan lokasi KT
PELAKSANAAN KT
Pengumpulan data fisik, yuridis dan
penilaian objek KT;
Penyusunan desain dan rencana aksi
KT;
Pelepasan Hak atas Tanah dan
penegasan tanah objek KT;
Penerapan desain KT (staking-out); dan
Penerbitan sertipikat Hak atas Tanah
dan penyerahan hasil KT
PENGAWASAN KT
Pemantauan Kesesuaian Tahapan dan Dokumen KT;
Pemantauan Progres dan Implementasi Desain KT;
Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan;
Evaluasi Kinerja Kawasan dan Pembangunan Berkala setiap 5 tahun; dan
Perencanaan dan Pembangunan Kembali Kawasan (Jangka Panjang).
Keterangan:
Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal terdapat Peremajaan atau Pembangunan
Kembali
PEMBANGUNAN HASIL
KONSOLIDASI TANAH
Persiapan pelaksanaan
pembangunan;
Pembangunan prasarana, sarana
dan utilitas;
Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah
dan serah terima aset;
Pembentukan Perhimpunan Pemilik
dan Penghuni serta pemberdayaan
masyarakat; dan
Pengelolaan aset hasil KT
1 2 3
4
MATEK PERENCANAAN KT SURAT KEPUTUSAN KT
6
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP

7. PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH
Proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria konsolidasi tanah.
Perencanaan KT meliputi kegiatan penyiapan lokasi Konsolidasi Tanah yang didasarkan pada kajian dan analisis kewilayahan, sosial,
ekonomi, budaya dan lingkungan (Permen 12/2019)
1. Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim
Perencana/Pelaksana
2. Penyiapan Data Awal
Pembentukan Tim
1. Kajian Tata Ruang
2. Kajian Kebijakan, Rencana, dan Program Sektor
3. Pemilihan Lokasi
Kajian Tata Ruang dan
Kebijakan Sektor
1. Sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada Masyarakat
2. Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan
3. Pengolahan Data Lapang
Pemetaan Sosial dan Analisis
Potensi Kawasan
1. Pembuatan Desain Awal (Visioning)
2. Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah dan
Penyepakatan ke Masyarakat
3. Pemaparan ke Pusat
1. Persetujuan dan Dukungan Pemda
2. Pembuatan SK Penetapan Lokasi
3. Penyusunan Laporan
Pembuatan Desain Awal
(Visioning) dan Penyepakatan
Penetapan Lokasi
TAHAPAN
PERENCANAAN
KONSOLIDASI
TANAH
MATERI TEKNIS
PERENCANAAN
KONSOLIDASI
TANAH
7
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
BA Persetujuan Pemegang Hak
dan/atau Penggarap Tanah
atas Rencana KT (Form KT-107)
Draft SK Penetapan Lokasi
(Form KT-112)

8. BA Persetujuan
Pemegang Hak dan/atau
Penggarap Tanah atas
Rencana KT (Form KT-
107)
2
Sosialisasi dilakukan guna memperoleh pematangan persetujuan
dan kesediaan calon peserta untuk ikut dalam pelaksanaan
konsolidasi tanah serta kesediaan menyerahkan sebagian tanahnya
sebagai Tanah untuk Pembangunan (TP)
Sosialisasi Rencana
Konsolidasi Tanah ke
Masyarakat dan
Penyepakatan
Resume Hasil
Pemaparan
3
Pemaparan dilaksanakan untuk melaporkan kemajuan hasil
pelaksanaan kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah.
Pemaparan wajib disampaikan kepada Direktorat Konsolidasi Tanah
dan Pengembangan Pertanahan setelah penyusunan Desain Awal
sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan sebelumnya
Pemaparan ke Pusat
Desain Awal
1
Peta Desain Awal merupakan sket tata letak dari blok kaveling,
struktur jaringan jalan dan sarana, yang dituangkan dalam peta
berbasis bidang.
Pembuatan Desain
Awal (Visioning)
8
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
Pembuatan Desain Awal (Visioning) dan
Penyepakatan

9. Penetapan Lokasi
1. Surat Pengajuan
Usulan Penetapan
Lokasi kepada
Bupati/Walikota
(Form KT-111)
2. Draft SK Penetapan
Lokasi (Form KT-112)
2
Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah diberikan
masa berlaku maksimal selama 3 tahun untuk dapat
ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Kegiatan
SK-KT). Jika melebihi jangka waktu tersebut dan belum
ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (SK-KT)
maka penetapan lokasi tidak berlaku.
Pengajuan Surat
Keputusan
Penetapan Lokasi
Dokumen
Perencanaan
Konsolidasi Tanah
3
Hasil dari seluruh tahapan Perencanaan
Konsolidasi Tanah disusun dalam bentuk
Dokumen Perencanaan Konsolidasi
Tanah.
Penyusunan Laporan
BA Komitmen Pemda
terhadap Rencana KT
(Form KT-108)
1
Sosialisasi dilakukan guna memperoleh pematangan persetujuan
dan kesediaan calon peserta untuk ikut dalam pelaksanaan
konsolidasi tanah serta kesediaan menyerahkan sebagian tanahnya
sebagai Tanah untuk Pembangunan (TP)
Persetujuan dan
Dukungan
Pemerintah Daerah
9
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP

10. PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dapat dilakukan setelah dilakukan perencanaan Konsolidasi Tanah, atau lebih tepatnya
setelah penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.
Hasil Akhir dari tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yaitu berupa Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (SK-KT)
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah,
Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah
1
Pembentukan Tim Penyelenggara
Pembentukan Tim Koordinasi
Pembentukan Tim Pelaksana
Pembentukan Perhimpunan Peserta
2
Penilaian Objek Konsolidasi Tanah
Survei Penilaian Objek Konsolidasi Tanah
3
Penyusunan Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah
Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah
Musyawarah Rencana Penetapan Kavling (Bidang
Tanah) Baru
Penyusunan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah
4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penegasan
Tanah Sebagai Objek Konsolidasi Tanah
Pelepasan Hak Atas Tanah
Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah
5
Penerapan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan
(Staking-Out)
Penerapan Desain Konsolidasi Tanah
6
Penerbitan Keputusan Pemberian HAT dan
Surat Tanda Bukti HAT
Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah
Penerbitan Sertipikat HAT
7
Supervisi dan Koordinasi Rencana
Tindak Lanjut
Supervisi dan Koordinasi
Pelaporan
8
10
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP

11. 2
Klasifikasi Status
Kepemilikan Tanah dan
Mekanisme Pengajuan
Alih Hak Atas Tanah

12. 12
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
Klasifikasi Status Kepemilikan Tanah
pada Kawasan Permukiman
Status Tanah Cara Perolehan HAT Hak atas Tanah
Tanah Negara Negara melalui permohonan hak dapat memberikannya kepada perorangan atau
badan hukum dengan sesuatu HAT sesuai dengan peruntukan dan keperluannya,
atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan
Hak Milik (HM)
Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Guna Usaha (HGU)
Hak Pakai (HP)
Hak Pengelolaan Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara arau Tanah Ulayat ditetapkan
dengan Keputusan Menteri
Hak Milik
HGB di atas HPL
HGU di atas HPL
HP di atas HPL
Tanah Ulayat Ditetapkan dengan Perda, semua unsur harus terpenuhi (masyarakat adat,
perangkat adat, wilayah)
Hak Ulayat (komunal)
Tanah yang sudah terdaftar
(perorangan/Badan Hukum/Badan
Usaha, sudah dilekati HAT)
Hibah, peralihan , pelepasan Hak Milik (HM)
Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Pakai (HP)
Hak Sewa
Tanah Asset Badan Usaha/Badan Hukum Hibah, pelepasan, peralihan, tukar guling (ruslah) Hak Milik (HM)
Hak Pakai (HP)
Hak Guna Usaha (HGU)
Hak Guna Bangunan (HGB)
Tanah Asset Pemerintah/BUMN Dilepaskan menjadi Tanah Negara (dihapuskan), dilepaskan kepada yang baru
(termasuk Instansi juga) → Surat Pernyataan Pelepasan
Hak Milik (HM)
Hak Pakai (HP)
Tanah Milik Adat (Girik, Letter C, Pethok) Pengakuan hak/konversi Hak Milik (HM)

13. 13
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
Legalisasi Aset
Program Sertipikasi/Legalisasi Aset yang mendukung DAK Terintegrasi
Bentuk Penataan
• Permukiman Tepi Air/Pesisir
• Kampung/Permukiman Padat
• Relokasi Permukiman
• Pengadaan Area Permukiman Baru
Status Tanah
• Tanah Negara
• Tanah Asset Pemerintah
• Tanah Asset Badan Usaha
• Tanah Milik Masyarakat
Redistribusi Tanah
Konsolidasi Tanah/KT
Vertikal
Pertanian: pemberian SHM atau Hak
Kepemilikan Bersama
Non Pertanian: pemberian SHM
Non pertanian dengan Penataan: dilakukan
melalui KT disertai pemberian SHM/SHMSRS
PTSL
Meliputi seluruh bidang tanah baik yang belum
ada hak maupun bidang tanah yang memiliki
hak dalam rangka memperbaiki kualitas
pendaftaran tanah
Penataan kembali P4T sesuai rencana tata
ruang dalam rangka meningkatkan kualitas
lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat

14. 3
READINESS
CRITERIA
LAHAN/PERTANAHAN

15. Readiness Criteria
Lahan / Pertanahan
Indikator / Variabel Dokumen RC
1 Dokumen pernyataan
status kesesuaian dan
kesiapan lahan
1.1 SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah (Penlok) Masukkan link file SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah. Dokumen
didapatkan
melalui proses
tahapan
Perencanaan
Konsolidasi Tanah
1.2 Berita Acara Persetujuan Pemegang Hak dan/atau
Penggarap Tanah atas Rencana Konsolidasi Tanah
(Kesepakatan Peserta Mengikuti Konsolidasi Tanah)
Masukkan link file Berita Acara Persetujuan Pemegang Hak dan/atau
Penggarap Tanah atas Rencana Konsolidasi Tanah (Kesepakatan Peserta
Mengikuti Konsolidasi Tanah) (jika ada).
2 Kesesuaian Lahan
sebagai Zona
Permukiman
2.1 Surat Pernyataan Peruntukan Lahan untuk
Permukiman dari Instansi Berwenang Dalam
Penataan Ruang Ruang (Dinas/Kantor Pertanahan)
Masukkan link file dokumen surat dari dinas yang berwenang dalam
penataan ruang ataupun Kantor Pertanahan (ATR/BPN) bahwa lokasi
pembangunan merupakan zona permukiman.
3 Ketersediaan Lahan
Peruntukan Bidang
Perumahan
3.1 Tanah Pemda/Pemerintah Masukkan link file sertifikat;
Surat pernyataan/SK penyerahan hibah dari Kepala Daerah/instansi
pemilik, Surat persetujuan DPRD jika dipersyaratkan (disesuaikan dengan
UU 1/2014 pasal 47 tentang Perbendaharaan Negara);
Surat kantah (BPN) kesiapan memfasilitasi proses sertipikasi per penerima
bantuan
3.2 Tanah Swasta Masukkan link file sertifikat;
akta jual/beli;
surat hibah dari pemilik lahan, surat kantah (BPN) untuk memfasilitasi proses
sertipikasi per penerima bantuan
3.3 Tanah Masyarakat Masukkan link file Akta jual beli tanah masyarakat;
Berita Acara Kesepakatan Warga untuk konsolidasi lahan minimal memuat
BNBA seluruh CPB/WTP
3.4 Peta Rencana Pembagian Kapling Masukkan link file peta rencana pembagian kapling
15
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
ELIGIBILITAS (Kriteria Utama)

16. 16
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
Readiness Criteria
Lahan / Pertanahan
Tanah Pemda Tanah Swasta
Tanah Hibah
Masyarakat
Masukkan link file
sertifikat;
Surat pernyataan/SK
penyerahan hibah dari
Kepala Daerah/instansi
pemilik, Surat persetujuan
DPRD jika dipersyaratkan
(disesuaikan dengan UU
1/2014 pasal 47 tentang
Perbendaharaan Negara);
Surat Kantor Pertanahan
(BPN) kesiapan
memfasilitasi proses
sertipikasi per penerima
bantuan
Masukkan link
file sertifikat;
akta jual/beli;
surat hibah dari
pemilik lahan;
surat kantah
(BPN) untuk
memfasilitasi
proses sertipikasi
per penerima
bantuan
Masukkan link
file Akta jual beli
tanah
masyarakat;
Berita Acara
Kesepakatan
Warga untuk
konsolidasi lahan
minimal memuat
BNBA seluruh
CPB/WTP
KETERSEDIAAN
LAHAN
PERUNTUKAN
K E P E M I L I K A N TA N A H Pastikan status
kepemilikan lahan
pada calon lokasi
DAK Integrasi
Melakukan
koordinasi dengan
Kantor Pertanahan
setempat untuk
memastikan proses
sertipikasi
Bida n g Air
Min u m
4
Bida n g Air
Limbah
5
TP S3R
6
ELIGIBILITAS (Kriteria Utama)
D O K U M E N R C

17. 4
CONTOH HASIL
PELAKSANAAN
KONSOLIDASI TANAH

18. Konsolidasi Tanah Agrowisata, Salatiga
18
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
Penataan kawasan pertanian
agrowisata melalui Konsoldasi
Tanah
Kauman Kidul,
Kecamatan Sidorejo
(2017 - 2019)
457.306 m2 (45,7 Ha)
602 Bidang
557 orang
Tahun
Pelaksanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Jenis KT KT Pertanian KT Pertanian KT Non Pertanian/
Pertanian
Luas 152.948 m2 (15,29 Ha) 146.591 m2 (14,65 Ha) 157.731 m2 (15,77 Ha)
Jumlah Bidang 115 Bidang 157 Bidang 330 Bidang
Jumlah Peserta 115 Peserta 128 Peserta 314 Peserta
Tanah untuk
Pembangunan (TP)
Jalan baru, taman kuliner, pos
pengamanan, kandang ternak
(sapi), area parkir, gazebo,
embung, tanggul, saluran,
base flyingfox
Irigasi, jalan baru,
pemancingan, pembibitan
Jalan dan saluran area
kuliner, makam, rumdin,
balai pertemuan, taman,
pos keamanan
Luas TP 2,6% (3.980 m²) untuk
pelebaran jalan, tanggul, area
parkir dan area kuliner
5,4% (8.070 m²) untuk
pembuatan dan pelebaran
jalan, balai pertemuan dan
embung
6.169 m2
Penyerahan Sertipikat oleh
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional

19. Konsolidasi Tanah Agrowisata, Salatiga
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
19
Sebelum KT Sesudah KT
Keberhasilan KT 2017 menjadikan masyarakat setempat tertarik.
Tahun 2018 dilaksanakan Perencanaan KT dan ditindaklanjuti dengan
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah tahun 2019.
Sebelum KT Sesudah KT
KT Tahun 2017 dan 2018 dilaksanakan berdasarkan hasil
Penyusunan Perencanaan KT Tahun 2016 oleh Kanwil BPN Provinsi
Jawa Tengah dan Kantah Kota Salatiga berkoordinasi dengan
Pemerintah Kota Salatiga.
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah TA 2017 dan 2018
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah TA 2019

20. Konsolidasi Tanah Agrowisata, Salatiga
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
20
Sumber :
Bunga Rampai
Pelaksanaan
Konsolidasi
Tanah -
15 Lokasi
Pilihan,
Tahun 2018

21. Konsolidasi Tanah Agrowisata, Salatiga
Kementerian ATR/BPN
Direktorat KTPP
21
Sumber :
Bunga Rampai
Pelaksanaan
Konsolidasi
Tanah -
15 Lokasi
Pilihan,
Tahun 2018

22. TERIMA KASIH