Surat ini memberitahukan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen peminatan DAK Integrasi tahun 2023. Batas waktu semula 24 April 2022 diperpanjang menjadi 28 April 2022 untuk penyampaian surat minat dan 16 Mei 2022 untuk penyampaian dokumen persyaratan. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih bagi pemerintah daerah menyampaikan proposal peminatan DAK Integrasi tahun depan.

1. Nomor : 0 4 8 3 9 /PP.04.02/Dt.6.5/T/04/2022 Jakarta, 20 April 2022
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Informasi Perpanjangan Waktu
Tahapan Peminatan DAK Integrasi TA 2023
Kepada Yth:
1. Kepala Bappeda
2. Kepala Dinas Lingkup Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kepala Dinas Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Seluruh Kabupaten/Kota
di Tempat
Menindaklanjuti surat kami nomor 04504 /PP.04.02/Dt.6.5/T/04/2022 tanggal 12 April
2022 perihal Penyampaian Informasi Peminatan DAK Integrasi TA 2023, bersama ini kami
sampaikan informasi perpanjangan waktu tahapan peminatan DAK Integrasi TA 2023 yang
semula tanggal 24 April 2022 menjadi sebagai berikut :
Tanggal Kegiatan Keterangan
28 April 2022 Batas waktu penyampaian surat minat • Unggah dokumen surat minat
pada e-Monitoring DAK dan
KRISNA Persiapan
16 Mei 2022 Batas waktu penyampaian dokumen
“readiness criteria eligibilitas (wajib)”
• Unggah dokumen readiness
criteria eligibilitas pada e-
Monitoring DAK
• Pengisian profil kawasan dan
penyampaian tautan
unggahan dokumen readiness
criteria eligibilitas pada
KRISNA Persiapan
Catatan : Dokumen readiness criteria dengan kategori “persyaratan lainnya” dapat disampaikan
sampai dengan tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi (Simoni).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31934819, 3149635; Faksimili (021) 37934819
www.bappenas.go.id

2. Tembusan:
1. Bapak Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas (sebagai
laporan);
2. Bapak Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR;
5. Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR;
6. Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;
7. Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;
8. Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Ditjen Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN