KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•286 views
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan, mencakup pengaturan hukum, program, dan kerangka kelembagaan untuk merealisasikan kawasan permukiman yang layak huni."
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH
Similar to KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH (20)
More from Arifin Abidin
KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH
- 1. KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 2 Mampu memahami kebijakan pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan dan menganalisis keterkaitan subtansi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nasional. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PEMBELAJARAN Peserta Pelatihan mampu menjelaskan: Pengantar Kebijakan Kebijakan dalam pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Kebijakan penanganan Pemukiman kumuh Perkotaan Implementasi Program dan Kegiatan, Pembiayaan, dan Kelembagaan 1. 4. 3. 2.
- 3. OUTLINE 1 2 3 3 4 Kebijakan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Pengantar Kebijakan Kebijakan Penanganan Pemukiman kumuh Perkotaan Implementasi Program, Kegiatan, Pembiayaan, dan kelembagaan
- 5. PERTUMBUHAN PENDUDUK Banyak kota di Indonesia mengalami ‘diseconomies of scale’, atau ‘skala disekonomi’, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, polusi, dan risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya 20 25 60 % Penduduk perkotaan 20 35 67 % Penduduk perkotaan Kesenjangan Pertumbuhan Wilayah akibat tidak optimalnya sistem Kota Nasional Pertumbuhan Kawasan Perkotaan tidak diimbangi dengan penyediaan layanan dasar dan Infrastruktur kelas dunia 5
- 6. Keterkaitan fungsi dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai market/pusat distribusi dan pemasaran). Tantangan Kawasan Perkotaan: 6 2 3 4 5 6 7 1 8 Efisiensi sumber daya perkotaan; Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM); Konservasi lingkungan hidup; Keterlibatan multi-stakeholder (inklusivitas); Penyediaan perumahan (backlog); Identitas/ karakter perkotaan; Daya dukung dan daya tampung (cariying capacity);
- 7. Keterkaitan Regulasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Regulasi sektor lain ASPEK PENGATURAN UU No.1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun UU 26/2007 Penataan Ruang UU 23/2014 Pemerintahan Daerah UU 32/2009 Lingkungan Hidup Kewilayahan Lingkungan Hidup Sektor Tata Kepemerintahan
- 8. UUD 1945* UU-HAM (UU 39/1999) UU-PKP (UU 1/2011) PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman UU-PR (UU 26/2007) PP-PPR (PP 15/2010) PP-RTRWN (PP 28/2006) PERPRES RTR KSN Perda RTRW Provinsi Perda RTRW Kab/Kota Perda RDTR Kws Perkot. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh *Pasal 28 H, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 3 FAMILYTREE
- 9. 9 KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KUMUH Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Kawasan Permukiman • Penetapan sistem kawasan permukiman. • Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
- 10. 10 DIIKAT OLEH KETERPADUAN INFRASTRUKTUR DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI) PERUMAHAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HUNIAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH ILUSTRASI KONSTRUKSI RUANG PEMAHAMANTERKAIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 11. PEMAHAMANTERKAIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. (P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. (SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya Sumber: PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 11
- 12. 12 PEMAHAMANTERKAIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. (Sumaatmadja, 1988) Teori Doxiadis (1971) Permukiman (Human Settlement) adalah tempat (ruang) untuk hidup dan berkehidupan bagi kelompok manusia. Unsur permukiman: Perumahan (Housing) adalah tempat (ruang) dengan fungsi dominan untuk tempat tinggal
- 13. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020-2024 Sumber: Bappenas, 2019
- 14. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 2020-2024 Sumber: Bappenas, 2019
- 15. Jumlah penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan semakin meningkat, hingga [lama- lama jauh] melebihi mereka yang tinggal di kawasan non-perkotaan Peran pembangunan perkotaan (dengan segala aspeknya – termasuk perencanaan dan pembangunan permukiman) bagi keberlanjutan bumi dan manusia semakin besar KOTA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- 16. KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
- 17. DEFINISI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pertanyaan krusial dalam hal ini adalah: apakah definisi tersebut memadai ketika digunakan dalam konteks pembangunan kota/permukiman? Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Bruntland Comission, 1987)
- 18. adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan di sebuah kota, termasuk di dalamnya kualitas ekologi, budaya, politik, institusi, serta komponen sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang. Suatu beban yang dihasilkan dari berkurangnya sumber daya alam dan banyaknya hutang lokal. KONSEP DASAR KOTA BERKELANJUTAN Konsep “kota berkelanjutan” menurut Urban 21 (2000)
- 19. INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN AGENDA 21 - UN URBAN SUSTAINABILITY REPORTING INDICATORS OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: A REVIEW OF URBAN REGENERATION PROJECTS IN KARACHI, PAKISTAN INDICATORS OF URBAN SUSTAINABILITY IN MEXICO STUDY OF JAPANESE EXPERIENCES ON SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INCLUDING POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT, RESOURCE/ENERGY EFFICIENCY AND GHG REDUCTION SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INDICATORS, CASE STUDY: TARGU OCNA TOWN ENVIRONMENTAL INDICATORS REPORT: HUMAN SETTLEMENT (AUSTRALIA) INDICATORS PROGRAMME MONITORING HUMAN SETTLEMENT (WORLD BANK-UNCHS) URBAN INDICATORS GUIDELINES SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT – FORUM INDONESIA (SUD-FI) PETER HALL AND ULRICH PFEIFFER: URBAN FUTURE 21 (2000) INDIKATOR PADA SDG-6 DAN SDG-11 PLUS KEMUNGKINAN INDIKATOR NUA
- 20. URBAN INDICATORS GUIDELINES FISIK DAN LINGKUNGAN TATA PEMERINTAHAN SOSIAL EKONOMI 1. Permukiman layak 2. Ecurity of tenure 3. Pembiayaan perumahan 4. Tingkat pertumbuhan populasi 5. Perencanaan permukiman 6. Akses terhadap air bersih 7. Akses terhadap sanitasi 8. Akses teradap jaringan pelayanan 9. Harga air 10. Pegurangan polusi erkotaan 11. Sistem transportasi yang efektif dan ramah lingkungan 12. Pencegahan bencana di lingkungan permukiman 1. Jumlah pendapatan pemerintah lokal 2. Desentralisasi 3. Partisipasi masyrakat 4. Transparansi dan akuntabilitas 1. Tingkat kepadatan penduduk 2. Luas lahan minimum 3. Fungsi kota 4. Peningkatan kehidupan sosial dan pengurangan kemiskinan 5. Tigkat buta huruf 6. Jumlah siswa yang masuk sekolah 7. Kesehatan gender 1. Jumlah pekerja di sektor informal 2. Hasil produksi kota 3. Tingkat penggunaan
- 21. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) Menggantikan MDG’s 2015, terdapat 17 tujuan/goals dalam SDG’s. Pemerintah dan masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunannya dan berkomitmen untuk menjalankan SDGs. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres no. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sering dianggap “dekat” dengan PERMUKIMAN adalah SDG-6 dan SDG-11
- 22. Hak dan peluang yang sama Kota untuk semua Kota dan permukiman yang berkelanjutan VISI BERSAMA NEW URBAN AGENDA (NUA) DISEPAKATI PADA KONFERENSI HABITAT III DI QUITO merupakan bentuk komitmen negara-negara di dunia untuk mencapai pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Berisi 175 pasal yang mengandung visi, prinsip, komitmen dan paradigma serta ajakan untuk menerapkannya dalam aksi nyata.
- 23. 2035 2015 2045 2025 Hubungan antar kota dan kawasan kota – desa dalam Sistem Perkotaan Nasional (SPN). 3 2 100% indikator KOTA HIJAU terwujud diseluruh kota 100% indikator KOTA CERDAS yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi terwujud diseluruh kota. KOTA BERKELANJUTAN 1 Path to The Future Cities Baseline RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045 100% indikator tata kelola kota terwujud di seluruh kota Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan KOTA LAYAK HUNI Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
- 24. Sumber : Permen PUPR No. 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR VISIUM PUPR 100% SMART LIVING 2030 100% Hunian Cerdas di Wilayah Perkotaan (Urban Smart Living) Permukiman Layak Huni (Livable) 100% Akses Air Minum 0% Permukiman Kumuh 100% Akses Sanitasi Permukiman Tahan Bencana Penerapan Bangunan Gedung Hijau Permukiman yang Menerapkan Teknologi Informasi 78% Air Minum 27.000 Ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp. 45 T 88% Air Minum 17.000 Ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp. 128 T 100% Air Minum 0 Ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp. 170 T 2017-2019 2020-2024 2025-2030
- 25. INDIKATOR LIVEABLE CITY SESUAI PERAN KE-CIPTA KARYAAN
- 26. KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
- 27. AMANAT RPJPN 2005-2025 o Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif termasuk memperbaiki infrastruktur o Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan o Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha o Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi serta pos dan telematika o Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan khususnya bio energi, panas bumi, tenaga air, angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan o Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 VISI INDONESIA DALAM RPJPN 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, ADIL, MAJU, DAN MAKMUR” o Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang o Berkembangnya jaringan transportasi o Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien o Mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik o Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar o Pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian o Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang o Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh o Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarajat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI o Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga o Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntable sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh
- 28. 28 PN 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas PN 2 Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 3 Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PRIORITAS NASIONAL (PN) RPJMN 2020-2024
- 29. 29 Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas Visium PUPR, Permen PUPR No.26/2017 Akses Air Minum Layak 61,29% 75,34% Dengan Akses Perpipaan 20,29% 30,35% (24,45 juta SR) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% 52,78% Akses Sanitasi Layak 69,36% 90% Termasuk Akses Aman 11,12% 20% Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% 100% a. Penanganan Sampah 59,08% 80% b. Dengan Pengurangan 1,55% 20% VISIUM PUPR Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85% Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88% RPJMN 2020 – 2024 TARGET PENYEDIAAN AKSES INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
- 30. 30 RANCANGAN PETA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR 2020 - 2024 30 SS-11 – Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan Pengembangan SS-7 – Meningkatnya kontribusi Badan Litbang PUPR terhadap infrastruktur nasional dan daya saing bangsa berbasis hasil penelitian SS-7 – Meningkatnya daya saing konstruksi nasional SS-10 – Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur PUPR yang kompeten Pelanggan Stakeholder SS-2 – Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing SS-1 – Meningkatnya ketahanan air SS-3 – Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman Terwujudnya Infrastruktur dan SDM PUPR yang Andal untuk Indonesia Maju, Adil, dan Makmur SS-5 – Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR dalam wilayah SS-6 – Meningkatnya investasi dan sumber pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan SS-9 – Meningkatnya pengendalian intern dalam penyelenggaraan infrastruktur yang ekonomis, efektif dan efisien Proses Internal SS-4 – Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni BPSDM SETJEN ITJEN BALITBAN G DJBK DJPIPU P DJSDA DJBM DJCK DJP BPIW PP 14 Tahun 2016 Pasal 90 : Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan pengikat satu kesatuan sistem permukiman dilakukan sebagai perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW
- 31. 31 PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERALCIPTA KARYA 2020-2024 Stakeholder SK-3. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum yang layak Pengembangan Pelanggan SK-2. Keterpaduan pemrograma n, penganggar an, pemantauan dan evaluasi SS-3. Kementerian Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman SK-6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan Proses Internal SK-1. Keterpaduan perencanaan dan peningkatan kualitas penyelenggara an kawasan permukiman SK-5. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi yang layak SP. Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman SK-4. Peningkatan kinerja kelembagaan pengelola air minum SK-8. Pelaksanaan prasarana dan sarana permukiman SK-7. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, pasar, dan lainnya SK-9. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPSPAM DIT. PSPAM DIT. KIP DIT. PKP DIT. PPLP BALAI PPW* PPSPPOP DIT. BPB SETDITJEN *) Balai PPW bukan Eselon 2
- 32. 32 USULAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA CK 2020-2024 RANCANGAN RENSTRA PUPR 2020-2024 USULAN PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang parstisipatif dan berkelanjutan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan STRATEGI 1 Peningkatan penyediaan air minum aman yang terjangkau, berkelanjutan dan semakin merata Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman 2 Peningkatan cakupan pelayanan air limbah dan sampah domestik yang berkelanjutan Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan 3 Penataan kawasan permukiman dengan prioritas pada penanganan dan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung 4 Peningkatan penyelenggaraan tertib bangunan gedung dan lingkungan dengan prioritas pada kawasan perkotaan Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman 5 - Peningkatan kualitas sarana permukiman
- 33. 33 KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH dalam mengidentifikasi Permukiman Kumuh Perkotaan diperlukan ASPEK DAN KRITERIA KEKUMUHAN PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS PENETAPAN LOKASI POLA-POLA PENANGANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGELOLAAN PP 14/2016 Pasal 102-121 1 2 1 2 1 2 3 1. Perijinan 2. Standar Teknis 3. Kelaikan Fungsi 1. Penyuluhan 2. Bantuan Teknis 3. Pembimbingan 1. Penetapan 2. Perencanaan Penanganan 1. Pemugaran 2. Peremajaan 3. Pemukiman Kembali 1. Pembentukan KSM 2. Pemeliharaan dan Perbaikan
- 34. TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Posisi saat ini RPJMN 2015-2019 2024 RPJMN 2020-2024 SDGs 2030 Target 2030 (SDGs) • Perkotaan Berkelanjutan • 100% akses terhadap rumah layak, aman, terjangkau • 100% akses air minum aman • 100% akses sanitasi aman • 100% sampah tertangani 2030 2019 Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh Fokus pada 40 % masyarakat berpenghasilan terbawah Indikator Sasaran Pokok RPJPN Sumber: Bappenas, 2018
- 35. Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria: 35 PP 14/2016 Pasal 108 BANGUNAN GEDUNG JALAN LINGKUNGAN DRAINASE LINGKUNGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 2 4 3 PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROTEKSI KEBAKARAN 5 6 7 • Ketidakteraturan bangunan • tingkat kepadatan tinggi • kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat • Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim. • Kualitas permukaan jalan ling. buruk • Tidak terseda • Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan • Kualitas buruk • Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis • Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis • Akses air minum tidak tersedia • Kebutuhan individu tidak terpenuhi • Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- 36. 36 URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN PENDANAAN &LAHAN Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah PELAKU PEMBANGUNAN PRODUK PERENCANAAN
- 37. 37 KONSEP KETERPADUAN PSU Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan; 1 a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; 2 a) Intra: dalam lingkup ke cipta karyaanAntar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) b) Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) Sinkronisasi Program dan anggaran 3 a) Penyiapan program akurat.Penyiapan anggaran prioritas. b) Penyiapan anggaran prioritas.
- 39. 39 KEDUDUKAN PERENCANAAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 57) UU – PKP (UU 1/2011) UU RPJPN 2005 – 2025 (UU 17/2007) PP-RTRWN (PP 26/2008) PENYELENGGARAAN PR (PP 15/2010) PP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PP NO. 14/TAHUN 2016) RAPERMEN PUPR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKP (PERMEN NO…/TAHUN…) PERMEN PUPR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018) PERPRES RPJMN 2015-2019 (PERPRES NO.2/2015) PERDA RTRW PROVINSI PERDA RTRW KAB/KOTA PERDA RDTR KAWASAN PERKOTAAN PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, Pasal 94, 96 dan 98) SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN PERBATASAN NEGARA RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN TEMATIK LAINNYA RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, dan RAPERMEN PPKPPK, BAB III, Pasal 25 ) PERBUP/PERWAL TENTANG RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 64) UU-PR (UU 26/2007)
- 40. 40 INSTRUMEN KETERPADUAN PERENCANAAN RTRWN RPJPN/ RPJMN RKP KAWASAN PERMUKIMAN JALAN & JEMBATAN PERUMAHAN SUMBER DAYAAIR RENSTRA PUPR RP3 SPKP RPIP SSK RISPAM RP2KPKP . .. RTRWP RPJPD/ RPJMD RTRWKab/ Kota RPJPD/ RPJMD RP3KP PROVINSI PUSAT/ NASIONAL KAB/ KOTA
- 41. 41 INSTRUMEN KETERPADUAN PERENCANAAN SPKP RPIP PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA MENENGAH Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi & penyelarasan dari berbagai dokumen terkait pengembangan permukiman yang telah ada baik di Pusat maupun daerah PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan program prioritas nasional yang masuk dalam sistem penganggaran Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, yang didalamnya memuat Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai output akhir. Yang memuat Arahan kebijakan dan rencana strategis bidang permukiman, Profil bidang permukiman kabupaten/kota, Strategi penyelenggaraan kawasan permukiman dan RPIJM. Dokumen tindak lanjut SPKP pada skala kawasan dan/atau antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya adalah: • hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif SPKP yang siap untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR, serta • kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED, Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya. STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
- 42. 42 INSTRUMEN KETERPADUAN PERENCANAAN SPKP ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN PROFIL BIDANG PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN RPIJM RPIP Identifikasi: • Kondisi fisik kawasan • Potensi dan permasalahan Konsep Pengembangan Kawasan Pilihan Prasarana Demand Supply Kebutuhan Prasarana (Keseimbangan dan Keterpaduan) Rencana Kawasan: • Rencana Penanganan • Sisten desain • Peta Rencana Rencana Program/ Kegiatan: 1. Volume 2. Waktu/Pentahapan 3. Biaya 1. Kebijakan 2. Fisik 3. Sosial 4. Ekonomi 5. Lingkungan
- 43. IMPLEMENTASI PROGRAM, KEGIATAN, PEMBIAYAAN, DAN KELEMBAGAAN
- 44. 2015 2016 2017 2018 2019 * 9.7% (3.140,02 Ha) 17.4% (5.602,74 Ha) 35.9% (11.564,74 Ha) 72.6% (23.407,05 Ha) 100% (32.222,00 Ha) TOTAL 32.222,00 Ha Target Penanganan 38.431Ha SisaPermukiman Kumuh Yang Tidak Tercapai Sebanyak 6.209Ha TARGET DAN CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
- 46. 46 STRATEGI PENANGANAN KE DEPAN Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan prinsip kolaborasi yang dilaksanakan pada setiap tahap: (1) persiapan; (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; (4) pemantauan; dan (5) evaluasi. Dibutuhkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Ditjen. Cipta Karya dengan Pemda untuk membangun komitmen bersama dalam pembangunan kawasan permukiman Ciri-Ciri Kolaborasi: 1.Bersifat jangka panjang; 2.Lebih difokuskan pada “Pemecahan persoalan bersama”; 3.Didasarkan atas nilai-nilai luhur: kesetaraan, kejujuran, saling percaya, saling peduli; 4.Saling bergantung, peran dan fungsi masing-masing “saling membutuhkan dan dibutuhkan”. JEJARING (Networking) KOORDINASI (Cooordination) KOOPERASI (Cooperation) KOLABORASI (Colaboration) KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
- 47. PEMERINTAH DAERAH • Pengadaan Infrastruktur dan prasarana sarana dasar lingkungan maupun prasarana utama kawasan • Penyediaan Lahan • Penataan ulang dan pembenahan lahan kawasan • Melalui instansi terlibat melakukan proses pemastian status tanah • Penataan kembali kawasan untuk non permukiman yang telah digunakan sebagai permukiman, seperti bantaran sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Program pengamanan dan pendukung penataan kembali kawasan non permukiman seperti bantaran sungai dan RTH dengan jalan inspeksi dan normalisasi sungai • Pengadaan uji coba (pilot project) untuk pengadaan rumah dan prasarana pendukung • Pengadaan dan penyiapan lahan untuk lokasi tujuan relokasi • Pengadaan dan penyiapan lahan untuk lokasi Rumah Susun • Kegiatan supervisi fisik pelaksanaan (implementasi) program MASYARAKAT • Pengadaan dan perbaikan rumah • Pemeliharaan fisik kawasan (prasarana dan rumah) PEMERINTAH PUSAT • Fasilitasi pembangunan prasarana kerangka kawasan • Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur utama kawasan • Fasilitasi pembangunan rusunawa dan infrastruktur di dalamnya. • Bantuan teknis (technical assistance) dalam pendampingan proses penanganan kawasan permukiman • Pembinaan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman SWASTA • Dukungan investasi dalam pemenuhan standar pelayanan infrastruktur permukiman. • Pengembangan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • Mekanisme land sharing dengan aplikasi kredit dengan bunga terjangkau/cicilan. Penyelenggar aan PKP KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
- 48. “DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan seperti kegiatan KOTAKU / National Slum Upgrading Project (NSUP), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2 (NUSP-2) dan sebagainya.” Surat Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS Nomor 8512/Dt.2.4/11/2016 KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
- 49. KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Lombok (95 Kab/Kota) Batam (69 Kab/Kota) Pelaksanaan Desk Malang (86 Kab/Kota) Rapat Pra Koordinasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Program BSPS TA.2018
- 50. LINGKUP KEGIATAN : WAKTU PELAKSANAAN : Tanggal Kontrak : 09 Mei 2016 Tanggal Akhir Kontrak : 04 Desember 2016 (210 Hari Kalender) • Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan = 3.754,39 m • Saluran U-Ditch = 1.329,10 m • Bak Resapan = 1 Unit • RTH = 1 Unit • Balai Karya = 1 Unit KAWASAN PESISIR SUB KAWASAN BANJAR AMPENAN SELATAN KABUPATEN MATARAM, PROVINSI NUSA TENGARA BARAT MANFAAT : Menjadi Kawasan Best Practice dan Role Model Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir 50 Sub Kawasan Banjar Ampenan Selatan merupakan salah satu permukiman kumuh yang berada sekitar Kawasan Pesisir Kota Mataram, sesuai dengan SK Walikota Mataram Nomor 463/IV/2013 Periode Tahun 2013-2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Mataram. Sub Kawasan Banjar Ampenan Selatan ini tergolong ke dalam kawasan Kumuh Sedang sesuai SK Walikota. Beberapa permasalahan di Sub Kawasan Banjar Ampenan Selatan diantaranya yaitu ketidakteraturan & kondisi bangunan yang tidak layak, cakupan layanan dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk, drainase lingkungan yang buruk, serta sanitasi yang kurang layak. AKSES KE LOKASI : ± 0.8 Km dari Islamic Center menggunakan mobil DESKRIPSI SINGKAT Gambar Site Plan/ Peta Jaringan 0% 50% 100% BEST PRACTISE PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- 51. 51 LINGKUP KEGIATAN: WAKTU PELAKSANAAN: Mulai : 29 April 2016 Selesai : 25 September 2016 • Pekerjaan Jalan Paving, saluran drainase, pagar pembatas sungai, tong sampah 3R, ruang terbuka hijau, ubin diffable MANFAAT: DESKRIPSI SINGKAT Dari Bandara Adisumarmo Solo ke lokasi Bantaran Kalipepe dapat ditempuh dalam waktu 30 menit.. AKSES KE LOKASI : Terlengkapinya prasarana lingungan meliputi jalan, drainase, persampahan dan ruang. Tersedianya ruang terbuka hijau sebagai sarana interaksi warga dan mempercantik lingkungan permukiman Sungai Kalipepe yang membentang dari Gilingan-Bendung Karet Tirtonadi-Balapan-Pasar Legi-Pasar Gede-Demangan melintasi beberapa kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Sebagai bagian dari ‘ruang terbuka’kota sbantaran Kalipepe tersebut perlu ditata sehingga menjadi ruang terbuka publik yang hijau dan menjadikan bagian dari sarana interaksi warga BEST PRACTISE PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI KALIPEPE KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
- 52. DESKRIPSI SINGKAT 1. Kebutuhan Peningkatan kualitas permukiman sesuai skala prioritas di dokumen perencanannya, berada pada tepian air dengan memiliki kerapatan bangunan rapat 0-1 m dan pembangunannya mengarah Sungai Pampang. 2. Kondisi infrastruktur seperti jalan yang rusak dan belum terintegrasi dengan saluran drainase dan kualitas air minum maupun sanitasi yang buruk. Sering terjadi genangan dikarenakan prasarana drainase yang tidak berfungsi secara optimal dan kkurang ruang terbuka hijau 3. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Permukiman yang Terencana 4. Terintegrasi dengan pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 5. Dukungan masyarakat yang baik, seperti swadaya dalam penyediaan lahan, finishing/mempercantik infrastruktur melalui pengecatan, dinding kosong sekjaligus memanfaatkan sebagai media kampanye lingkungan sehat, penyediaan bunga/penghijauan. LINGKUP KEGIATAN: WAKTU PELAKSANAAN: • Pekerjaan Pembuatan Jalan Beton, Drainase • Pekerjaan Pemasangan Talud Mulai : 2 Mei 2016 Selesai : 15 Desember 2016 (198 hari kalender) AKSES KE LOKASI : (±4 Km / + 1 jam dari Bandara dengan menggunakan mobil) Mengurangi kawasan kumuh seluas 21,15 Ha MANFAAT : 52 BEST PRACTISE PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PAMPANG KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
- 53. BANG BUA CANAL SEBELUM SESUDAH BANGKOK, THAILAND 53 • Land Consolidation yang semula illegal menjadi legal • Rumah diatas sungai dipindahkan mundur ke daratan • Sertifikasi untuk kepemilikan kolektif (mencegah gentrifikasi) • Dana pinjaman dengan bunga lunak yang dikelola oleh komunitas untuk pembangunan rumah LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN Laporan Short Course Kegiatan Capacity Building NUSP-2
- 54. SEBELUM SESUDAH 54 LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN BANG BUA CANAL BANGKOK, THAILAND
- 55. CHAROENCHAI NIMITMAI SEBELUM SESUDAH BANGKOK, THAILAND 55 LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN
- 56. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Versi green city korea
- 67,1% penduduk akan tinggal di kota sesuai dengan hasil proyeksi BPS s.d 2045 Metropolitan memiliki GDP yang cukup tinggi namun bagaimana dengan kondisi lingkungan dan social Dari struktur penduduk memperlihatkan penambahan penduduk di usia tua, yang artinya memiliki kebutuhan fasilitas yang berbeda