Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan sambutan tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan. Jumlah penduduk perkotaan terus meningkat namun ketersediaan prasarana masih terbatas, sehingga perlu program seperti Kota Tanpa Kumuh untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam merevitalisasi kawasan kumuh.

1. Keynote Speech
Direktur Jenderal Cipta Karya
“Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh sebagai Jalan Menuju
Kota Layak Huni dan Berkelanjutan”
Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Nasional
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Jakarta, 27 April 2016

2. Indonesia
DuniaSaat ini 54% populasi dunia
tinggal di perkotaan.
Pada tahun 2050, bertambah
menjadi 66%. (UN)
Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar dari
pertumbuhan penduduk nasional : 1,17% per tahun.
2015 : 59,35% penduduk sudah hidup di kota
2045 : 82,37% penduduk akan hidup di kota
48,39 54,19 59,35 63,84 67,66 71,89 75,77 79,26 82,37
51,61 45,81 40,65 36,16 32,34 28,11 24,23 20,74 17,63
0
20
40
60
80
100
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Persentase(%)
Tahun
Persentase Penduduk Perkotaan Persentase Penduduk Perdesaan

3. Meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di
perkotaan, menuntut penyediaan prasarana dan sarana
dasar permukiman yang memadai
Disisi lain, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah
dan daya dukung lahan menjadi kendala penyedian
prasarana dan sarana dasar, yang memicu tumbuhnya
kawasan permukiman kumuh
Untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman
kumuh, diperlukan upaya bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya, melalui bentuk program/kegiatan
inovatif dan tepat sasaran

5. Penyusunan Dokumen Rencana pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KP-KP)
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1
2
Kegiatan Prioritas Keterpaduan Penanganan Permukiman
Kumuh Perkotaan
3
Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh
perkotaan4
National Slum Upgrading Program (NSUP)- Program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU)5
Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2)6

6.  Program Kota Tanpa Kumuh merupakan upaya strategis
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan
memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan
penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-
100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.
 KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara
Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di
Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis
Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan
dan geraan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang
layak huni, produktif dan berkelanjutan.

7. Sebagai Regulator yang mengakomodasi berbagai
aspirasi pelaku pembangunan permukiman
Memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif
dalam penanganan permukiman kumuh skala
lingkungan
Membangun kolaborasi antar pelaku, program dan
pendanaan
Membangun atau menguatkan peran Kelompok
Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja
PKP)

8. Mensinergikan perencanaan penanganan
permukiman kumuh skala lingkungan dengan skala
kota/kawasan
Revitalisasi peran BKM/LKM dari orientasi
penangulangan kemiskinan menuju orientasi
penanganan permukiman kumuh