SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Universitas Gunungkidul
2022/2023
Permukiman
Kumuh
Rani Purmaningsih 20333013
Permasalahan dalam Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan
1. Definisi Permukiman Kumuh
2. Penyebab Terbentuknya Permukiman
Kumuh
3. Dampak dari Permukiman Kumuh
4. Upaya pemerintah dan peran masyarakat
5. Solusi yang berhasil mengurangi jumlah
permukiman kumuh
6. Contoh negara dan kota-kota di dunia
yang berhasil mengatasi masalah
permukiman kumuh
7. Harapan untuk masa depan permukiman
kumuh
Definisi dari permukiman kumuh di perkotaan
Permukiman kumuh di perkotaan dapat didefinisikan
sebagai daerah permukiman yang terbentuk tanpa
memenuhi standar minimum sanitasi, infrastruktur,
dan kualitas hidup yang layak, serta cenderung
memiliki kondisi perumahan yang buruk dan akses
terbatas terhadap layanan publik.
Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari
permukiman kumuh di perkotaan:
 Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung
mengakibatkan kepadatan penduduk dengan rumah
atau bangunan yang secara fisik berdekatan satu sama
lain.
 Kondisi rumah yang buruk juga terjadi di permukiman kumuh, yang
umumnya terdiri dari rumah-rumah di bawah standar seperti rumah
panggung, gubuk, atau bangunan sementara.
 Pemukiman kumuh seringkali kekurangan infrastruktur dasar seperti akses
air bersih, sanitasi yang memadai, sistem drainase, listrik, dan jalan yang
layak. Fasilitas umum seperti taman, ruang hijau, dan tempat rekreasi juga
seringkali kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.
 Selain itu, para penghuni kawasan kumuh seringkali menghadapi
keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan,
kesehatan, dan transportasi.
 Pemukiman kumuh tidak memiliki
sistem pengelolaan sampah yang
baik, sehingga sampah rumah tangga
dan jenis sampah lainnya, termasuk
limbah cair, dibuang secara tidak
terkendali, sehingga meningkatkan
risiko pencemaran lingkungan dan
penularan penyakit.
 Permukiman kumuh seringkali dalam
keadaan ketidakpastian hukum atau
tidak diakui secara resmi oleh
pemerintah, yang dapat menimbulkan
ketidakpastian, konflik, dan
ketegangan sosial antar warga.
Menurut BPS, persentase permukiman kumuh
perkotaan menurut provinsi pada 2019 berkisar
antara 1,79% di Bali hingga 42,73% di DKI
Jakarta. Secara nasional, persentase
permukiman kumuh Indonesia sebesar 5,3%
pada 2019. Persebaran permukiman kumuh di
perdesaan lebih tinggi sebesar 6,7% daripada
perkotaan sebesar 4,1%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) telah menangani permukiman
kumuh seluas 7.257 hektar selama tahun 2020-
2022. Hal ini melebihi target pada periode tahun
2022 ini yang seharusnya seluas 5.830 hektar.
Sementara itu, hingga tahun 2024, masih ada
sisa target penyelesaian penataan kawasan
kumuh seluas 4.170 hektar
Persentase Permukiman Kumuh
Penyebab Terbentuknya
Permukiman Kumuh
Faktor yang menyebabkan terbentuknya
permukiman kumuh antara lain kemiskinan,
urbanisasi yang cepat kurangnya lahan kosong
untuk permukiman, dan minimnya regulasi
pemerintah terhadap pembangunan. Selain itu,
permukiman kumuh juga seringkali terbentuk akibat
adanya konflik sosial, seperti perang atau bencana
alam yang mengakibatkan banyak orang kehilangan
tempat tinggal.
Dampak Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan lingkungan
sekitarnya. Kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit menular seperti diare,
kolera, dan hepatitis. Selain itu permukiman kumuh juga dapat menjadi tempat
berkembangnya kejahatan, seperti perdagangan narkoba dan protitusi. penduduk yang
tinggal di permukiman kumuh juga seringkali mengalami diskriminasi sosial dan kesulitan
dalam mengakses layanan public seperti pendidikan dan kesehatan.
 Program pemukiman kumuh yang dibuat oleh pemerintah untuk
merenovasi atau merevitalisasi permukiman kumuh.
 Pemerintah juga melakukan relokasi penduduk dari permukiman kumuh
ke tempat tinggal yang lebih layak melalui pembangunan perumahan
sosial atau pemukiman khusus untuk penduduk yang tinggal di
permukiman kumuh.
 Pemerintah juga membuat program perumahan terjangkau bagi
penduduk dengan berbagai tingkat pendapatan.
 Pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi terkait tata ruang
perkotaan dan penegakan hukum terhadap pembangunan illegal.
 Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan akses penduduk permukiman
kumuh terhadap infrastruktur dan layanan dasar.
Masyarakat juga memegang peran
penting dalam mengatasi masalah
permukiman kumuh. Mereka dapat
berpartisipasi dalam program
rehabilitasi dan relokasi permukiman
kumuh yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Selain itu, masyarakat juga
dapat membantu kelompok – kelompok
swadaya masyarakat untuk
membersihkan lingkungan sekitar dan
meningkatkan kesadaran tentang
pentingnya menjaga kebersihan dan
kesehatan di permukiman mereka.
Solusi yang berhasil mengurangi jumlah
Permukiman Kumuh
 Program Kampung Improvement Program di Indonesia:
Program ini membantu penduduk memperbaiki rumah dan
lingkungan mereka dengan bantuan pemerintah.
 Inisiatif Slum Networking di Ahmedabad, India: Inisiatif ini
melibatkan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur dasar
di permukiman kumuh dengan cara partisipatif.
 Program Pengembangan Perumahan Terpadu di Brasil:
Menyediakan dana dan bimbingan kepada masyarakat untuk
merevitalisasi permukiman kumuh dan meningkatkan kondisi
perumahan.
 Proyek Khusus Perumahan Kumuh di Mumbai, India: Proyek ini
memindahkan penduduk permukiman kumuh ke perumahan
yang layak dan membangun fasilitas dasar serta program sosial
bagi mereka.
Contoh negara dan kota-kota di dunia yang berhasil
mengatasi masalah permukiman kumuh secara efektif
 Curitiba, Brasil: Dengan “Program Kehidupan Baru” yang berfokus pada
perbaikan dan pengembangan permukiman kumuh.
 Singapura: Singapura memiliki pendekatan komprehensif dengan
menyediakan perumahan subsidi yang terjangkau dan berkualitas tinggi
bagi penduduk melalui program “Housing and Development Board” (HDB).
 Medellin, Kolombia: Melalui program “Social Urbanism” yang melibatkan
peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dengan membangun
infrastruktur transportasi, taman kota, dan pusat komunitas di permukiman
kumuh.
 Vancouver, Kanada: Dengan pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan
dan inklusivitas dengan berinvestasi dalam pembangunan perumahan
terjangkau dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses layanan sosial dan
kesehatan bagi penduduk permukiman kumuh.
01
02
03
Harapan untuk masa depan Permukiman
Kumuh
Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, ada harapan untuk masa
depan permukiman kumuh.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat,
permukiman kumuh dapat direvitalisasi menjadi wilayah permukiman yang lebih
layak huni dan berkelanjutan.
Selain itu, teknologi dan inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kondisi lingkungan dan kesehatan di permukiman kumuh, seperti pengolahan
limbah dan penggunaan energy terbarukan.
Perbedaan Kualitas Hidup berdasarkan Kriteria
Kriteria
Kondisi
perumahan
Keamanan fasilitas Lingkungan Akses layanan
Permukiman
kumuh
Perumahan yg
tidak layak huni
Rendahnya
keamanan dan
resiko
kriminalitas
Kurangnya
akses ke
fasilitas publik
Lingkungan yg
tidak terawat
Terbatasnya akses ke
layanan kesehatan, air
bersih, trasportasi, dan
listrik
Permukiman
mewah
Perumahan yg
memadai dan
layak huni
Tingkat
keamanan yg
lebih tinggi
Akses yg
memadai ke
fasilitas publik
Lingkungan yg
terawatt dan
bersih
Akses mudah ke layanan-
layanan tersebut
Kriteria Privasi Kualitas Hidup Kebersihan
Akses
Pendidikan
Kesenjangan Sosial
Permukiman
kumuh
Kepadatan
populasi dan
kurangnya
privasi
Standar hidup yg
rendah
Kurangnya
sanitasi dan
kebersihan
Terbatasnya
akses ke
pendidikan
berkualitas
Potensi kesenjangan sosial
yang tinggi
Permukiman
mewah
Lebih tinggi
tingkat privasi
Standar hidup yg
lebih tinggi
Upaya yg lebih
besar dalam
menjaga
kebersihan
Akses mudah ke
pendidikan
berkualitas
Kesenjangan sosial yg lebih
rendah
Bentuk Konkret dari Gaya Hidup Warga Permukiman Kumuh
Gaya Hidup
Kondisi
Perumahan
Keterbatasan
Akses
Kesenjangan Sosial
Pekerjaan tidak
tetap
Keterbatasan
Pendidikan
Deskripsi
Tinggal di rumah yg
tidak memadai,
seperti rumah yg
rusak atau tidak
layak huni, dan
padatnya
permukiman
Terbatasnya
akses ke fasilitas
dasar seperti air
bersih, sanitasi,
dan listrik
Potensi tinggi untuk
kesenjangan sosial
dalam hal pendapatan,
pendidikan, dan
kesempatan pekerjaan
Bekerja dalam
pekerjaan informal
atau pekerjaan
yang tidak
menentu
Terbatasnya akses dan
kualitas pendidikan,
kurangnya fasilitas dan
sumber daya
pendidikan
Gaya Hidup
Ketidakstabilan
Ekonomi
Akses Layanan
Kesehatan Terbatas
Kebersihan dan
Sanitasi Terbatas
Ketidakpastian
Keamanan
Keterbatasan
Rekreasi
Deskripsi
Rentan terhadap
ketidakstabilan
ekonomi dan
ketidakpastian
penghasilan
Terbatasnya akses ke
layanan kesehatan,
fasilitas kesehatan yang
terbatas, dan kurangnya
pemahaman tentang
kesehatan
Tidak adanya sanitasi
yang memadai,
kurangnya akses ke
fasilitas sanitasi seperti
kamar mandi yang layak
Tingkat
keamanan yang
rendah, tingginya
tingkat kejahatan
dan
ketidakamanan
Kurangnya akses
ke ruang terbuka,
taman, dan fasilitas
rekreasi yang mem
adai
THANK YOU

More Related Content

Similar to EPDP_PK_20333013_Rani Purmaningsih Permukiman Kumuh Prodi EP UGK

MDG-bidang Cipta Karya
MDG-bidang Cipta Karya MDG-bidang Cipta Karya
MDG-bidang Cipta Karya elkana.catur
 
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaDampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaAngga Debby Frayudha
 
Millenium Development Goals
Millenium Development GoalsMillenium Development Goals
Millenium Development Goalspjj_kemenkes
 
Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...
Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...
Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...Yunita Siswanti
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatRandy Wrihatnolo
 
Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Sanitasi dan Kesehatan LingkunganSanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Sanitasi dan Kesehatan LingkunganEsa Karima
 
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012Oswar Mungkasa
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasGedhe Foundation
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaMailendra Hatake
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Randy Wrihatnolo
 
Materi Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptx
Materi Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptxMateri Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptx
Materi Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptxSuprayitno30
 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletOswar Mungkasa
 
2 Urban Farming.pptx
2 Urban Farming.pptx2 Urban Farming.pptx
2 Urban Farming.pptxpastiniasih1
 
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGKPPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGKUGK
 

Similar to EPDP_PK_20333013_Rani Purmaningsih Permukiman Kumuh Prodi EP UGK (20)

Laporan tekomkuu
Laporan tekomkuuLaporan tekomkuu
Laporan tekomkuu
 
MDG-bidang Cipta Karya
MDG-bidang Cipta Karya MDG-bidang Cipta Karya
MDG-bidang Cipta Karya
 
Materi pak darrundono kampung masa depan
Materi pak darrundono   kampung masa depanMateri pak darrundono   kampung masa depan
Materi pak darrundono kampung masa depan
 
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaDampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
 
Millenium Development Goals
Millenium Development GoalsMillenium Development Goals
Millenium Development Goals
 
Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...
Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...
Hubungan Kemiskinan dan Penanggulangannya Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan ...
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 
Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Sanitasi dan Kesehatan LingkunganSanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
 
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
 
Tapak2
Tapak2Tapak2
Tapak2
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
 
Materi Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptx
Materi Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptxMateri Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptx
Materi Sosdes Kegiatan Dana Alokasi Khusus.pptx
 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
 
Materi advokasi stbm 2012
Materi advokasi stbm 2012Materi advokasi stbm 2012
Materi advokasi stbm 2012
 
Penduduk optimum
Penduduk optimumPenduduk optimum
Penduduk optimum
 
2 Urban Farming.pptx
2 Urban Farming.pptx2 Urban Farming.pptx
2 Urban Farming.pptx
 
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGKPPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
 

More from UGK

Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...UGK
 
Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...
Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...
Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...UGK
 
Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)
Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)
Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)UGK
 
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidul
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidulPencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidul
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidulUGK
 
Adm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGK
Adm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGKAdm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGK
Adm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGKUGK
 
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...UGK
 
Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...
Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...
Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...UGK
 
Adm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdf
Adm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdfAdm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdf
Adm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdfUGK
 
Smart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGK
Smart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGKSmart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGK
Smart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGKUGK
 
Ranny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGK
Ranny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGKRanny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGK
Ranny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGKUGK
 
SINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGK
SINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGKSINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGK
SINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGKUGK
 
POLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGK
POLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGKPOLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGK
POLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGKUGK
 
Kriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGK
Kriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGKKriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGK
Kriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGKUGK
 
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGK
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGKIs Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGK
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGKUGK
 
Dita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGK
Dita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGKDita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGK
Dita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGKUGK
 

More from UGK (15)

Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi (Pengantar Ilmu Ekonomi - Prodi Agroteknologi) - Ru...
 
Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...
Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...
Peran Anggota Keluarga dan Tetangga dalam Pencegahan Stunting Mhs KKN UGK Gro...
 
Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)
Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)
Perencanaan Desa Wisata Berbasis Budaya (Jeruk Wudel Kampung Jawa)
 
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidul
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidulPencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidul
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidul
 
Adm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGK
Adm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGKAdm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGK
Adm Pembangunan PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN Aning dan Inas Prodi AP UGK
 
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
pengembangan pariwisata di kabupaten gunungkidul Wiwit dan Sigit Prodi AP UGK...
 
Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...
Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...
Administrasi Pembangunan (Penanganan Pengangguran Gunungkidul) Laras, Dwi, Ma...
 
Adm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdf
Adm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdfAdm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdf
Adm pembangunan_Pendidikan Elisa dan Lutvita AP6 Prodi AP UGK.pdf
 
Smart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGK
Smart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGKSmart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGK
Smart City_Riska Nurmadita EP6_1 Prodi EP UGK
 
Ranny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGK
Ranny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGKRanny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGK
Ranny Isma. Kesenjangan Sos-Eko - Prodi EP UGK
 
SINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGK
SINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGKSINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGK
SINTA 20333019_Usaha_Kecil - Prodi EP UGK
 
POLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGK
POLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGKPOLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGK
POLUSI UDARA DAN LINGKUNGAN--AGUS YOGIK SETIAWAN - Prodi EP UGK
 
Kriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGK
Kriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGKKriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGK
Kriminalitas_Lenny Retnofuri (20333011)EP6 - Prodi EP UGK
 
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGK
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGKIs Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGK
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGK
 
Dita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGK
Dita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGKDita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGK
Dita Nurlaila Pratiwi 20333016 .INFRASTRUKTUR EPP Prodi EP UGK
 

Recently uploaded

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 

Recently uploaded (10)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 

EPDP_PK_20333013_Rani Purmaningsih Permukiman Kumuh Prodi EP UGK

  • 1. Universitas Gunungkidul 2022/2023 Permukiman Kumuh Rani Purmaningsih 20333013 Permasalahan dalam Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan
  • 2. 1. Definisi Permukiman Kumuh 2. Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh 3. Dampak dari Permukiman Kumuh 4. Upaya pemerintah dan peran masyarakat 5. Solusi yang berhasil mengurangi jumlah permukiman kumuh 6. Contoh negara dan kota-kota di dunia yang berhasil mengatasi masalah permukiman kumuh 7. Harapan untuk masa depan permukiman kumuh
  • 3. Definisi dari permukiman kumuh di perkotaan Permukiman kumuh di perkotaan dapat didefinisikan sebagai daerah permukiman yang terbentuk tanpa memenuhi standar minimum sanitasi, infrastruktur, dan kualitas hidup yang layak, serta cenderung memiliki kondisi perumahan yang buruk dan akses terbatas terhadap layanan publik. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari permukiman kumuh di perkotaan:  Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kepadatan penduduk dengan rumah atau bangunan yang secara fisik berdekatan satu sama lain.
  • 4.  Kondisi rumah yang buruk juga terjadi di permukiman kumuh, yang umumnya terdiri dari rumah-rumah di bawah standar seperti rumah panggung, gubuk, atau bangunan sementara.  Pemukiman kumuh seringkali kekurangan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi yang memadai, sistem drainase, listrik, dan jalan yang layak. Fasilitas umum seperti taman, ruang hijau, dan tempat rekreasi juga seringkali kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.  Selain itu, para penghuni kawasan kumuh seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
  • 5.  Pemukiman kumuh tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, sehingga sampah rumah tangga dan jenis sampah lainnya, termasuk limbah cair, dibuang secara tidak terkendali, sehingga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.  Permukiman kumuh seringkali dalam keadaan ketidakpastian hukum atau tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian, konflik, dan ketegangan sosial antar warga.
  • 6. Menurut BPS, persentase permukiman kumuh perkotaan menurut provinsi pada 2019 berkisar antara 1,79% di Bali hingga 42,73% di DKI Jakarta. Secara nasional, persentase permukiman kumuh Indonesia sebesar 5,3% pada 2019. Persebaran permukiman kumuh di perdesaan lebih tinggi sebesar 6,7% daripada perkotaan sebesar 4,1% Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menangani permukiman kumuh seluas 7.257 hektar selama tahun 2020- 2022. Hal ini melebihi target pada periode tahun 2022 ini yang seharusnya seluas 5.830 hektar. Sementara itu, hingga tahun 2024, masih ada sisa target penyelesaian penataan kawasan kumuh seluas 4.170 hektar Persentase Permukiman Kumuh
  • 7. Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh Faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh antara lain kemiskinan, urbanisasi yang cepat kurangnya lahan kosong untuk permukiman, dan minimnya regulasi pemerintah terhadap pembangunan. Selain itu, permukiman kumuh juga seringkali terbentuk akibat adanya konflik sosial, seperti perang atau bencana alam yang mengakibatkan banyak orang kehilangan tempat tinggal.
  • 8. Dampak Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit menular seperti diare, kolera, dan hepatitis. Selain itu permukiman kumuh juga dapat menjadi tempat berkembangnya kejahatan, seperti perdagangan narkoba dan protitusi. penduduk yang tinggal di permukiman kumuh juga seringkali mengalami diskriminasi sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan public seperti pendidikan dan kesehatan.
  • 9.  Program pemukiman kumuh yang dibuat oleh pemerintah untuk merenovasi atau merevitalisasi permukiman kumuh.  Pemerintah juga melakukan relokasi penduduk dari permukiman kumuh ke tempat tinggal yang lebih layak melalui pembangunan perumahan sosial atau pemukiman khusus untuk penduduk yang tinggal di permukiman kumuh.  Pemerintah juga membuat program perumahan terjangkau bagi penduduk dengan berbagai tingkat pendapatan.  Pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi terkait tata ruang perkotaan dan penegakan hukum terhadap pembangunan illegal.  Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan akses penduduk permukiman kumuh terhadap infrastruktur dan layanan dasar.
  • 10. Masyarakat juga memegang peran penting dalam mengatasi masalah permukiman kumuh. Mereka dapat berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan relokasi permukiman kumuh yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu kelompok – kelompok swadaya masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di permukiman mereka.
  • 11. Solusi yang berhasil mengurangi jumlah Permukiman Kumuh  Program Kampung Improvement Program di Indonesia: Program ini membantu penduduk memperbaiki rumah dan lingkungan mereka dengan bantuan pemerintah.  Inisiatif Slum Networking di Ahmedabad, India: Inisiatif ini melibatkan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur dasar di permukiman kumuh dengan cara partisipatif.  Program Pengembangan Perumahan Terpadu di Brasil: Menyediakan dana dan bimbingan kepada masyarakat untuk merevitalisasi permukiman kumuh dan meningkatkan kondisi perumahan.  Proyek Khusus Perumahan Kumuh di Mumbai, India: Proyek ini memindahkan penduduk permukiman kumuh ke perumahan yang layak dan membangun fasilitas dasar serta program sosial bagi mereka.
  • 12. Contoh negara dan kota-kota di dunia yang berhasil mengatasi masalah permukiman kumuh secara efektif  Curitiba, Brasil: Dengan “Program Kehidupan Baru” yang berfokus pada perbaikan dan pengembangan permukiman kumuh.  Singapura: Singapura memiliki pendekatan komprehensif dengan menyediakan perumahan subsidi yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi penduduk melalui program “Housing and Development Board” (HDB).  Medellin, Kolombia: Melalui program “Social Urbanism” yang melibatkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dengan membangun infrastruktur transportasi, taman kota, dan pusat komunitas di permukiman kumuh.  Vancouver, Kanada: Dengan pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan inklusivitas dengan berinvestasi dalam pembangunan perumahan terjangkau dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses layanan sosial dan kesehatan bagi penduduk permukiman kumuh.
  • 13. 01 02 03 Harapan untuk masa depan Permukiman Kumuh Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, ada harapan untuk masa depan permukiman kumuh. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, permukiman kumuh dapat direvitalisasi menjadi wilayah permukiman yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Selain itu, teknologi dan inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan kesehatan di permukiman kumuh, seperti pengolahan limbah dan penggunaan energy terbarukan.
  • 14. Perbedaan Kualitas Hidup berdasarkan Kriteria Kriteria Kondisi perumahan Keamanan fasilitas Lingkungan Akses layanan Permukiman kumuh Perumahan yg tidak layak huni Rendahnya keamanan dan resiko kriminalitas Kurangnya akses ke fasilitas publik Lingkungan yg tidak terawat Terbatasnya akses ke layanan kesehatan, air bersih, trasportasi, dan listrik Permukiman mewah Perumahan yg memadai dan layak huni Tingkat keamanan yg lebih tinggi Akses yg memadai ke fasilitas publik Lingkungan yg terawatt dan bersih Akses mudah ke layanan- layanan tersebut Kriteria Privasi Kualitas Hidup Kebersihan Akses Pendidikan Kesenjangan Sosial Permukiman kumuh Kepadatan populasi dan kurangnya privasi Standar hidup yg rendah Kurangnya sanitasi dan kebersihan Terbatasnya akses ke pendidikan berkualitas Potensi kesenjangan sosial yang tinggi Permukiman mewah Lebih tinggi tingkat privasi Standar hidup yg lebih tinggi Upaya yg lebih besar dalam menjaga kebersihan Akses mudah ke pendidikan berkualitas Kesenjangan sosial yg lebih rendah
  • 15. Bentuk Konkret dari Gaya Hidup Warga Permukiman Kumuh Gaya Hidup Kondisi Perumahan Keterbatasan Akses Kesenjangan Sosial Pekerjaan tidak tetap Keterbatasan Pendidikan Deskripsi Tinggal di rumah yg tidak memadai, seperti rumah yg rusak atau tidak layak huni, dan padatnya permukiman Terbatasnya akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik Potensi tinggi untuk kesenjangan sosial dalam hal pendapatan, pendidikan, dan kesempatan pekerjaan Bekerja dalam pekerjaan informal atau pekerjaan yang tidak menentu Terbatasnya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya fasilitas dan sumber daya pendidikan Gaya Hidup Ketidakstabilan Ekonomi Akses Layanan Kesehatan Terbatas Kebersihan dan Sanitasi Terbatas Ketidakpastian Keamanan Keterbatasan Rekreasi Deskripsi Rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian penghasilan Terbatasnya akses ke layanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang terbatas, dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan Tidak adanya sanitasi yang memadai, kurangnya akses ke fasilitas sanitasi seperti kamar mandi yang layak Tingkat keamanan yang rendah, tingginya tingkat kejahatan dan ketidakamanan Kurangnya akses ke ruang terbuka, taman, dan fasilitas rekreasi yang mem adai