Politik etis, & perluasan pengajaran dan mobilitas sosial
1. PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
MASYARAKAT INDONESIA
PADA PERALIHAN ABAD 20
KEVIN PUTRA (07)
LIEM ALAN (10)
SELMINA (20)
THERESA MARANATHA (22)
YONATAR (29)
2. I. POLITIK ETIS
Bagi rakyat wilayah jajahan,sistem tanam paksa
dianggap tidak adil. Namun bagi belanda sistem ini
membuat kas keuangan mereka kembali. Keadaan
ini mendapat reaksi keras dari kalangan liberal.
Setelah laapangan liberal meraih kemenangan
politik di belanda. Penganut politik liberal seperti
Van Deventer mendesak pemerintahan belanda
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di
wilayah jajahan. Oleh karena itu pemerintahan
kolonial belanda wajib meningkatkan
kesejahteraan rakyat di wilayah jajahan sebagai
balas budi atas kerja keras mereka
3. POLITIK ETIS
Desakan Van Deventer mendapat sambutan dri pemerinratan belanda. Dalam
pelaksanaanya pemerintahaan kolonial mengacu pada usulan Van Deventer,yaitu
sebagai berikut:
A. Edukasi yg berupa penyelenggaraan pendidikan
B. Irigasi yg berupa pembangunan sarana dan jaringan pengairan
C. Emigrasi yang berupa pemindahan penduduk
4. FUNGSI POLITIK ETIS
1. meningkatkan hasil panen, pemerintah kolonial Belanda berusaha
membangun irigasi untuk mengairi tanah pertanian.
2. membantu petani dan rakyat kecil, dgn didirikan bank kredit dan bank
simpanan.
3. mengatasi kepadatan penduduk di suatu daerah pulau Jawa, pemerintah
Kolonial Belanda memindahkan sebagian penduduk terutama petani dan
kaum buruh ke daerah Sumatera Timur.
seiiring perkembangannya politik etis di Indoneisa banyak menyimpang dari
tujuan semula. Politik etis dijalankan untuk tujuan dan kepentingan pemerintah
kolonial Belanda dan kaum kapitalis saja.
5. II. PERLUASAN PENGAJARAN DAN
MOBILITAS SOSIAL
awalnya pendidikan pada zaman kolonial dibatasi oleh 3 kelas, yaitu kelas
keturunan Eropa, pribumi kelas 2, pribumi kelas 1, perbedaan kelas tersebut
mempengaruhi pendidikan mereka, sekolah yang mereka masuki masing-masing
berbeda, antara lain
1. Europesche Lager School (ELS)
2. Angka loro
3. Angka siji
Namun seiring kebutuhan pegawai terdidik menorong pemerintah untuk
mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Sehingga didirikan lah
sekolah khusus bagi masyarakat pribumi yang lebih layak
6. PERLUASAN
PENGAJARAN
DAN MOBILITAS
SOSIAL
Tidak hanya itu, setelah adanya
perkembangan dan perluasan pengajaran ini
masyrakat pribumi juga dapat melanjutkan
studi mereka ke jenjang yg lebih tinggi.
berikut sekolah yang didirikan setelah adanya
perluasan tersebut:
1. volkschool (SD)
vervolgschool (SMP)
2. Holland Indlandsche School (HIS)
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
Algemeene Middelbare School
3. HIS -> Hogare Burgerlijke School (SMP
Kalangan atas)
4. kwekschool (sekolah Kejuruan guru)
Pamong Praja
7. PERLUASAN PENGAJARAN
DAN MOBILITAS SOSIAL
Sebelumnya apabila mereka ingin melanjutkan
studi tinggi, mereka harus ke Belanda terlebih
dahulu. Barulah pada tahun 1920 didirikan sekolah
tinggi dalam negri, sehingga mereka dapat
melanjutkan studi tinggi tanpa harus ke Belanda,
seperti :
1. Rechts Hoge School (hukum)
2. Technische Hoge School (Teknik)
3. School Tot Opleading Voor Indlandsche
Aartsen (dokter)
8. PERLUASAN PENGAJARAN DAN
MOBILITAS SOSIAL
Walau tidak merata perluasan pengajaran ini terbilang berhasil menarik
perhatian masyarakat, mereka memandang perluasan ini menjadi kesempatain
hidup dalam kehidupan priyayi, bagi golongan menengah Pendidikan dapat
memperkuat posisinya, sehingga anak priyayi yang berpendidikan dapat menjadi
pegawai pemerintah. Tahun 1910-1930 merupakan masa yang sangat subur
dalam perluasan pengajaran, setelah 1930 pertumbuhan perluasan agak
menurun karena penghematan anggaran belanja pemerintah kolonial. Selain
sekolah yg didirikan oleh pemerintah kolonial muncul pula sekolah yang
diselenggarakan oleh bangsa Indonesia (perguruan kebangsaan) perguruan ini
didirikan oleh rasa keprihatinan, karena tidak semua rakyat Indonesia dapat
masuk ke sekolah milik kolonial, hanya kalangan tertentu, atau kalangan yang
mampu ekonominya