Otoda 1
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•141 views
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup pengertian, latar belakang, tujuan, asas, prinsip, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah terdiri atas ke
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Otoda 1
Similar to Otoda 1 (20)
More from Lusiana Diyan
More from Lusiana Diyan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Otoda 1
- 2. A. Pengertian Otonomi Daerah otonomi berasal dari bahasa Latin, yaitu: •autos yang berarti sendiri, •dan nomos yang berarti aturan. •Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri.
- 3. Maka otonomi daerah, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.
- 4. Latar belakang otonomi daerah •Selama ini pemerintah menganut pola sentralisasi dimana pemerintah pusat mengatur jalannya pemerintah daerah dari pengaturan keuangan sampai pemilihan kepala daerah
- 5. Akibat sentralisasi: 1.Pemerintah daerah sangat bergantung kepada pemerintah pusat 2.Seringkali kebijakan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah
- 6. •Tuntutan reformasi, berkaitan dengan: 1.Pemberdayaan masyarakat 2.Pengembangan kreatifitas 3.Peningkatan peran aktif masyarakat
- 7. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam •UUD 1945 Ps 18, 18A, dan 18B. •UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah •UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 8. Hakekat otonomi daerah •Otonomi daerah berarti te lah memindahkan kewena ngan yang tadinya berada di pemerintah pusat kepada daerah otonom. •Daerah otonomberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menu rut prakarsa sendiri berda sarkan aspirasi masyarakat.
- 9. •Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat.
- 10. •mewujudkan pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah setempat secara bersungguh-sungguh •harus dipertanggung ja wabkan kepada pemerin tah pusat, dan terutama kepada masyarakat daerahnya sendiri.
- 11. Tujuan Otoda 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan. 4. Pemerataan.
- 12. 5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusatdan Daerah serta antar daerah serta keutuhan NKRI. 6. Mendorong untuk mem berdayakan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkat kan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan
- 13. Tugas lks
- 14. B. Asas-asas dan Prinsip- Prinsip OTODA Asas Otonomi Daerah: 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- 15. 2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 3. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah (Pusat) kepada daerah dan/atau desa, untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 16. Prinsip pelaksanaan otoda a. Penyelenggaraan oton omi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 17. b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada: -otonomi luas, menyele nggarkan pemerintahan sesuai kewenangannya -nyata, sesuai dengan kebutuhan daerah -bertanggung jawab, melaksanakan sesuai tugas
- 18. c. Otonomi daerah kabupaten merupakan otonomi daerah yang luas dan utuh, sedang otonomi daerah Provinsi merupakan otonomi terbatas
- 19. Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Otoda •Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.
- 20. kewenangan pemerintah pusat 1) Politik luar negeri, penga ngkatan pejabat diplomatik, penetapan kebijakan luar negeri, pembuatan perjan jian dengan negara lain. 2) Pertahanan, membentuk TNI, menyatakan negara dalam keadaan bahaya
- 21. 3) Keamanan, membentuk kepolisian dan menetapkan kebijakan keamanan nasional 4) Yustisi, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim, pembentukan undang-undang.
- 22. 5) Moneter dan fiskal nasional, contoh mencetak uang dan menentukan nilai mata uang. 6) Agama, contoh penetapan hari libur keagamaan dan pengakuan keberadaan suatu agama.
- 23. Kewenangan Daerah -pelaksanaan pembangunan -ketertiban umum -kesehatan, pendidikan -masalah sosial, tenagakerja -koperasi, usaha kecil -lingkungan hidup -pertanahan, penduduk -penanaman modal
- 24. Tugas lks
- 25. C. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah •Pemerintahan daerah ada lah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerin tah daerah dan DPRD •DPRD sebagai badan Legis latif Daerah •Pemerintah Daerah sbg Badan Eksekutif Daerah
- 26. DPRD memiliki fungsi •Fungsi legislasi, pembentu kan peraturan daerah •Fungsi kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD). •Fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda
- 27. Kepala Daerah • Pemerintah daerah provinsi: Gubernur • Pemerintah daerah kabu paten/kota:Bupati/Walikota •Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing- masing daerah.
- 28. •Gubernur: a. Sebagai Kepala Daerah, bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi b. Sebagai Wakil Pemeri ntah, bertanggung jawab kepada Presiden. •Bupati/Walikota, bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- 29. Tugas dan wewenang Kepala Daerah a. memimpin penyelengga raan pemerintahan daerah b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah; c. menetapkan Peraturan daerah bersama DPRD; d. menyusun dan menga jukan APBD kepada DPRD
- 30. Sumber keuangan daerah 1.Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD): •Pajak Daerah; •Hasil Restribusi Daerah; •Hasil Perusahaan Milik Daerah •Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- 31. 2. Dana Perimbangan •Pajak Bumi dan Bangunan: 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. •Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan: 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah
- 32. •kehutanan, pertambangan umum dan perikanan: 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah. •pertambangan minyak: 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. •gas alam: 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah.
- 33. Pemerintahan Desa •Pemerintahan desa terdiri pemerintah desa dan Badan Perwakilan desa •Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa •Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD
- 34. Tugas dan kewajiban kepala desa: memimpin penyele nggaraan pemerintahan desa Fungsi BPD: 1.Mengayomi adat istiadat 2.Membuat perdes 3.Menampung menyalurkan aspirasi masyarakat 4.Pengawasan pemerintahan desa
- 35. Tugas lks