Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH”KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DANPEMERINTAH DAERAH DALAMPENGELOLAAN WILAYAH PERBATASANOleh:JOHN J...
LOGOPendahuluanIndonesia     sebagai    negarakepulauan termasuk negara yangmemiliki perbatasan negara yangluas.          ...
LOGOTinjauan Teori                        Wewenang Pemerintah Pusat dan                     Pemerintah Daerah dalam Negara...
LOGOUraian Teori1.Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI      Dalam konteks UU No.32 Tahun 2004 mode...
LOGOUraian Teori2.   Wilayah Perbatasan           Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wil...
LOGOPembahasanKewenangan pengelolaan wilayah perbatasan belum memiliki peta yang jelas berdasarkanpembagian kewenangan, an...
LOGOLanjutan Pembahasan2. Kewenangan pemerintah daerah yaitu melaksanakan kebijakan Pemerintah   dan menetapkan kebijakan ...
LOGOKesimpulan1. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan baik oleh pemerintah pusat dan   daerah masih relatif lambat. H...
LOGORekomendasi1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus segera dilaksanakan   khususnya dalam bidang ekonomi apa...
JOHN JULIUS BOEKORSJOM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Powerpoint

7,463 views

Published on

  • Be the first to like this

Powerpoint

  1. 1. “HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH”KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DANPEMERINTAH DAERAH DALAMPENGELOLAAN WILAYAH PERBATASANOleh:JOHN JULIUS BOEKORSJOMNPM : 170230110505
  2. 2. LOGOPendahuluanIndonesia sebagai negarakepulauan termasuk negara yangmemiliki perbatasan negara yangluas. Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia selama ini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan seperti penyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing.Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia selama ini beradadalam tahap yang mengkhawatirkan, hal ini ditandai denganmeningkatnya tindak kejahatan di perbatasan sepertipenyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan terlarang,perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan
  3. 3. LOGOTinjauan Teori Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Teori-Teori Yang Wilayah Dipergunakan Perbatasan Pengelolaan Wilayah Perbatasan
  4. 4. LOGOUraian Teori1.Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam NKRI Dalam konteks UU No.32 Tahun 2004 model penetapan kewenangan antara PemerintahPusat dan Daerah menggunakan sistem formil artinya urusan yang termasuk dalam urusanrumah tangga Daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan Undang-Undang.Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagiDaerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh PemerintahPusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Di lain pihak, dengan adanya polahubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang didasarkan pada UUD 1945 dalam empatasas pokok sebagai patokan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu :a.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerahuntuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintaban daerah, sesuaidengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem tingkat PemerintahDaerah.b.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerahuntuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggappunting bagi daerah.c.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satudengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah.d.Bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dankesejahteraan sosial di daerah.
  5. 5. LOGOUraian Teori2. Wilayah Perbatasan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Kawasan perbatasan adalah suatu kawasan yang merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Nurdjaman dan Raharjo menyatakan bahwa perbatasan negara adalah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain, dan batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.3. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Menurut Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan. Konsepsi pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu politik pemerintahan Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah, dan politik luar negeri yang bebas-aktif. Oleh sebab itu dalam formulasi kebijakannya harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.
  6. 6. LOGOPembahasanKewenangan pengelolaan wilayah perbatasan belum memiliki peta yang jelas berdasarkanpembagian kewenangan, antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itudiperlukan political will pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara simultan salingmengisi dan melengkapi, sehingga mampu menciptakan akselerasi pembangunan danpengembangan kawasan perbatasan. Adapun kewenangan pemerintah pusat dankewenangan pemerintah daerah tentang pengelolaan kawasan perbatasan, antara lainsebagai berikut :1.Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatanWilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, mengadakan perundingan dengan negara lainmengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara,melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografislainnya, memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udarateritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memberikanizin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut territorial dan perairankepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan,melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggarandan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal,imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial, menetapkan wilayah udarayang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan,membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada DewanPerwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali, menjaga keutuhan,kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.
  7. 7. LOGOLanjutan Pembahasan2. Kewenangan pemerintah daerah yaitu melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan, melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  8. 8. LOGOKesimpulan1. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan baik oleh pemerintah pusat dan daerah masih relatif lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas sebagai tindak lanjut (penjabaran teknis) dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2008.2. Dukungan regulasi dan peraturan tentang pengelolaan kawasan perbatasan belum memenuhi aspirasi daerah sehingga kreativitas dan inisiatif pengembangan kawasan oleh pemerintah daerah terhambat.3. Hingga saat ini, belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
  9. 9. LOGORekomendasi1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus segera dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi apalagi ketergantungan masyarakat perbatasan sangat tinggi terhadap produk dari negara tetangga sehingga dikhawatirkan akan makin melunturkan semangat nasionalisme dan patriotisme penduduk Indonesia di perbatasan.2. Pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan secara penuh harus segera dilakukan sehingga koordinasi antar antar departemen atau instansi pada level pemerintah pusat serta antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik dan sinergis.3. Regulasi tentang pengelolaan kawasan perbatasan harus segera disusun dan diterbitkan khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.4. Kewenangan pemerintah daerah harus diberikan secara jelas dan proporsional khususnya dalam pembangunan ekonomi yang selama ini sangat didominasi oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa banyak berbuat.
  10. 10. JOHN JULIUS BOEKORSJOM

×