Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (18)
Similar to PMK NO. 81/PMK.05/2012
Similar to PMK NO. 81/PMK.05/2012 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
PMK NO. 81/PMK.05/2012
- 1. PMK No.81/PMK.05/2012 TENTANG : BELANJA BANTUAN SOSIALPADA KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA
- 2. Saat anda membantu, jangan pernah mengharapkan sebuah imbalan. Karena imbalan itu datang bukan dari orang-orang yang anda bantu, tapi selalu datang dari arah yang lain. #kata bijak
- 3. Bingung!!** Masalah Tanpa Solusi?? Pusing!!! Ribett?!! Ruwett??
- 4. PMK NO. 81/PMK.05/2012 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PMK NO. 81//PMK.05/2012 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BAB IV KEWENANGAN PA/KPA/PPK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BELANJA BANSOS BAB V PENCAIRAN & PENYALURAN BANSOS BAB VI TATA CARA PENGAJUAN SPP, SPM, & SP2D DALAM RANGKA PENCAIRAN DANA DAN BELANJA BANSOS BAB VII PENYETORAN DANA BELANJA BANSOS & PEMBAYARAN KEMBALI ATAS SETORAN DANA BELANJA BANSOS BAB VIII PENGAWASAN & PERTANGGUNGJ AWABAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
- 5. Kenapa Anggaran Belanja Bansos Perlu diatur? Agar Pengalokasian dan pengelolaan Dana Belanja Bansos dapat dilaksanakan secara: tertib, efisien, ekonomis, selektif, transparan & bertanggung jawab* *Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia), arti dari: - Tertib: teraturr; menurut aturan; - Efisien; tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dg tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); - Ekonomis; bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu; tdk boros, hemat; - Selektif; dg melalui seleksi atau penyaringan; secara dipilih.; - Transparan; tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka.; - Bertanggung jawab; keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).
- 7. tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dg tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Efisien;
- 8. bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu; tdk boros, hemat. Ekonomis;
- 9. dg melalui seleksi atau penyaringan; secara dipilih.; Selektif;
- 10. tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka.;
- 11. keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Bertanggung jawab;
- 12. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- 13. PROSES BELANJA BANTUAN SOSIAL Pendataan Pencairan & Penyaluran Pengawasan Pertanggung -jawaban
- 14. Belanja Bansos KPPN Resiko Sosial PPK DIPA PA Rek. Kas Umum Negara Bank/Pos Penyalur SPP PP-SPM Kuasa PA 1 KETENTUAN UMUM
- 15. Pemerintah Pusat/Daerah Transfer Uang, Barang/Jasa Masyarakat - Resiko Sosial - Meningkatkan Kemampuan Ekonomi - Meningkatkan Kesejahteraan Masy. DEFINISI BELANJA BANTUAN SOSIAL
- 16. Resiko Sosial Kejadian/ Peristiwa yg Dapat Menimbulkan Potensi terjadinya Kerentanan Sosial Sebagai Dampak Krisis Sosial, Krisis Ekonomi, Krisis Politik, Fenomena Alam & Bencana Alam Jika Tidak Diberikan Belanja Bansos Akan Semakin Terpuruk dan Tidak dapat Hidup dalam Kondisi Wajar DEFINISI RESIKO SOSIAL yg ditanggung oleh Individu, keluarga, kelompok dan/Masy
- 17. Definisi Bank/Pos Penyalur Bank/Pos Mitra Kerja Sebagai Tempat Dibukanya Rekening an. Satker utk Menampung Dana Belanja Bansos Yg Akan Disalurkan Kepada PENERIMA Bantuan Sosial
- 18. RUANG LINGKUP Peng- alokasian Pencairan & Penyaluran KETENTUAN DALAM PMK NO. 81/PMK.05/2012 MENGATUR MENGENAI: 2
- 19. Pengalokasian (APBN) Belanja Bansos Tujuan Rehabilitasi Perlindungan Pemberdayaan Jaminan Penanggulangan Kemiskinan& Bencana Pemberi Kementerian Negara/Lembaga Penerima Perorangan, Kelm Kel., &/Masy…. Bentuk Uang Swakelola Barang Pengadaan barang dan/Jasa Jasa Belanja Barang Biaya Operasional Satker Penyelenggara Bansos Biaya Pencairan&Peny aluran Bansos Biaya yg Timbul dlm rangka pengadaan barang&jasa RUANG LINGKUP3 Pengalokasian Anggaran Belanja Bansos
- 20. KEWENANGAN PA, KUASA PA, DAN PPK KEWENANGAN PA Pedoman Umum KUASA PA Juknis Mengesahkan SK Penerima PPK Seleksi Penentuan SK Perikatan dg Pihak ke-3 Melaksanakan Pembayaran 4
- 21. Tujuan Penggunaan Pemberi Penerima Alokasi Anggaran Persyaratan Penerima Tata Kelola Pencairan Pelaksanaan Penyaluran Pertanggung jawaban Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bansos yg Ditetapkan Oleh KPA, Paling Sedikit Memuat Contoh Juknis
- 22. A. Proses Penetapan Penerima Bansos Seleksi Menetapkan SK SK disahkan Kuasa PA 1. Dilakukan oleh PPK; 2. Identitas Penerima; 3. Nilai Uang; 4. Nomor Rekening Penerima Bansos; 5. Penetapan sk penerima bansos dpt dilakukan secara bertahap bgi penerima yg telah memenuhi persyaratan 1. Dilakukan oleh PPK; 2. Sesuai Pedoman Umum (PA) dan Juknis (Kuasa PA) Catatan: 1.Belanja Bansos dalam bentuk Barang/Jasa, dalam SK paling sedikit memuat: Identitas penerima, Nilai barang Bansos, bentuk Barang/Jasa 2.SK dasar pemberian Bansos 3.Untuk mempercepat pemberian Bansos, Penetapan dan Pengesahan SK dapat dilakukan secara bertahap. 5PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANSOS 1. Dasar pemberian Bansos kpd penerima bansos; 2. Pengesahan sk dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yg telah memenuhi persyaratan;
- 23. B. Alur Pencairan Dana Belanja Bansos yg Disalurkan Dalam bentuk Uang Rekening Kas Umum Negara Rekening Penerima pada Bank/Pos Rekening Bank/Pos Penyalur Kuasa PA Membuka Rekening pada Bank/Pos Penyalur Pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur Rek. Penerima Bansos Uang Tunai dari Rek. Bank/Pos Penyalur oleh Petugas1. Tidak memungkinkan membuka rekening pada Bank/Pos; 2. Program Nasional; 3. Lebih dari 100 Penerima Bansos (Satu DIPA); PMK No. 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rek. Milik kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker Melalui pembayaran langsung (LS);
- 24. Pelaksanaan Penyaluran Dana Belanja Bansos Melalui Rekening Bank/Pos Penyalur; PPK Melakukan Pemilihan Bank/Pos Penyalur Menetapkan Bank/Pos Penyalur Bank/Pos Penyalur Terpilih Menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama dg PPK Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Catatan: 1. Dalam kontrak/perjanjian kerja sama tdk diperkenankan mencantumkan klausul potongan/pungutan terhadap penerima dana Belanja Bansos; Penjelasan di slide berikutnya;
- 25. C. Proses Pencairan Dana Belanja Bansos yg Disalurkan Dalam Bentuk Barang dan/atau Jasa Pemberi Penerima Barang dan/ atau Jasa PPK Penyedia barang dan/atau Jasa Menandatangani Kontrak Pengadaan barang dan/atau Jasa Melaksanakan Penyaluran barang dan/atau Jasa sampai dg diterima oleh penerima Rek. Kas Umum Negasa Pencairan/Pembayaran Langsung (LS)
- 26. PPK Mengajukan SPP PP-SPM Melakukan Pengujian PP-SPM Mererbitkan SPM-LS KPPN KPPN Menerbitkan SP2D Tata Cara Pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Dalam Rangka Pencairan Belanja Bansos Lampiran: 1. SK Penerima; 2. Daftar dan Rekapitulasi Penerima; 3. Naskah Kontrak/Perjanjian Kerjasama antara PPK & Bank/Pos Penyalur dlm hal penyaluran Bansos dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur, 4. Dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau jasa antara PPK dan Penyedia … Catatan: Tata cara pengujian SPP, pengajuan SPM-LS oleh PP-SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D oleh KPPN PMK No. 134/PMK.06/2005 6
- 27. Penyetoran Dana Belanja Bansos PPK Melakukan Penelitian atas Laporan Penyaluran Dana Bansos Tersalurkan Belum Tersalurkan PPK Menerbitkan Surat Perintah Penyetoran Dana Belanja Bansos ke Rek. Kas Umum Negara Penyetoran dilakukan Pada TA Berjalan Menggunakan SSPB Dilampiri dg Daftar Nama Penerima Dibukukan sebagai Pengembalian Belanja sebesar nilai setoran Penyetoran dilakukan pada TA Berikutnya Menggunakan SSBP Dilampiri dg Daftar Nama Penerima Keterangan: SSPB Surat Setoran Pengembalian Belanja SSBP Surat Setoran Bukan Pajak 7
- 28. Pembayaran Kembali Atas Setoran Dana Belanja Bansos Dapat Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berjalan Mekanismenya diatur lebih lanjut Oleh Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen Perbendaharaan N0. 1Tahun 2013) 1 2
- 29. Penyetoran pengembalian belanja atas beban APBN Penyesuaian sisa pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja Penggunaan kembali sisa pagu DIPA setelah dilakukan penyesuaian sisa pagu akibat setoran pengemablian belanja Pengembalian belanja, disebabkan karena: a. Kelebihan belanja atas beban APBN; b. Kesalahan pembebanan pembayaran belanja; c. Pembatalan pembayaran atas beban APBN; dan/atau d. Sesuai dg peraturan perundang undangan harus dikembalikan kepada negara sebagai pengembalian belanja. Pengembalian belanja tsb, disetorkan ke Kas Negara dalam tahun anggaran berjalan
- 30. Pengawasan/ Pertanggungjawaban Pencapaian Target Kinerja (Kuasa PA) Pengawasan Melakukan Koordinasi dg Aparat Pengawasan Fungsional Menyusun Laporan Pertanggung jawaban Melampirkan Laporan Petanggung jawaban Pelaksanaan Penyaluran (PPK) Menjamin Bansos telah sesuai dg: 1. Peruntukkan 2. Tepat Sasaran Sesuai dg juknis yg ditetapkan Kuasa PA Pengawasan dan Pertanggungjawaban 8
- 31. 9 KETENTUAN PERALIHAN 10 KETENTUAN PENUTUP
- 32. Permasalahan Belanja Bansos Seperti Lingkaran Setan, Selalu Mengulangi Permasalahan yg Sama Permasalahan Belanja Bansos Belanja Bansos Masalah Belanja Bansos Masalah Belanja Bansos Masalah
- 33. HARAPAN BELANJA BANSOS MemperhatikanAsasKeadilan, Kepatuhan dan Manfaat Untuk Masyarakat Tertib,Taat PadaPeraturan Perundang-Undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transfaran, Akuntabel (Bisa Dipertanggungjawabkan) Dalam Proses Seleksi Diharapkan Selektif, dg Menetapkan Kriteria Ketat, Dilakukan Secara Transparan & Akuntabel