Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas optimalisasi program perlindungan jaminan sosial bagi lansia dan disabilitas di Kabupaten Gresik. 2. Program Keluarga Harapan Inklusif (PKH Inklusif) memberikan bantuan sosial tunai dan non tunai kepada lansia dan penyandang disabilitas yang tidak tercover program pusat dan provinsi. 3. PKH Inklusif diharapkan dapat meningkatkan taraf hid

1. OPTIMALISASI PROGRAM
PERLINDUNGAN JAMINAN SOCIAL
BAGI LANSIA DAN DISABILITAS
H. MAHMUD.,SE
KOMISI III DPRD KABUPATEN GRESIK

2. Nama H Mahmud .,SE
Tempat/Tanggal Lahir Gresik, 09-04-1965
Alamat Desa Banyuwangi Rt 10 Rw 04, Kecamatan
Manyar
Agama Islam
Pendidikan Terakhir S1
Riwayat Pekerjaan 1. Pedagang
2. Kepala Desa Banyuwangi
Jabatan Di DPRD 1. Anggota Komisi III
2. Anggota Badan Anggaran
Motto Ingin Hidup Yang Berguna Bagi Bangsa Dan
Agama
BIODATA DIRI

3. DASAR HUKUM
• Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
• Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
• Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia
• Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Program Keluarga Harapan
Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik

4. LATAR BELAKANG
• Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
• PROGRAM Inklusif adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup lansia dan
disabilitas untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera
• Program Keluarga Harapan Inklusif yang selanjutnya disingkat PKH Inklusif adalah
program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Lansia dan Penyandang
Disabilitas

5. Program Bantuan PKH Inklusif Bertujuan :
1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penerima manfaat melalui
pemanfaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara tunai dan atau
non tunai;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat;
3. Menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik dan kemandirian penerima
manfaat dalam mengakses kesejahteraan sosial; dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

6. PKH Inklusif
Bantuan Sosial Pendampingan.

7. PKH INKLUSIF KABUPATEN GRESIK
• PKH Inklusi Diperuntukan Bagi Para Lansia Dan
Penyandang DisabilitasYangTidakTercover
Bantuan Dari Pusat Dan Provinsi.
• Sumber Anggarannya Dari APBD, Dalam Satu
Tahun Kurang Lebih Rp 5 Miliar
• Jumlah Penerima PKH Inklusi Kabupaten Gresik
Tercatat Penyandang Disabilitas Sebanyak 227
Jiwa. Kemudian Lansia Sebanyak 2.223 Jiwa.
7

8. PENERIMA MANFAAT ??????

9. Penerima manfaat Bantuan Sosial PKH Inklusif bagi
Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan kriteria
sebagai berikut:
1. Terdaftar di DTKS;
2. Lansia dan/atau penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan sosial; dan
3. Warga daerah yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP), nomor induk
kependudukan (NIK), dan kartu keluarga (KK) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
❑ Penerima manfaat Penyandang Disabilitas
1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik

10. Ketentuan Lain Penerima Bantuan Social Inklusif :
1. Penerima manfaat bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara
Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan
Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah
2. Kriteria Lansia yang belum menerima Bantuan Sosial adalah Lansia yang belum
menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST),
PKH, dan program Jaminan Sosial Provinsi Jawa Timur

11. PENDAMPINGAN

12. ❑ Lansia dan Penyandang Disabilitas juga menerima Bantuan
Sosial PKH Inklusif berupa Pendampingan, Berupa :
a) Fasilitasi untuk pemanfaatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
b) Pendidikan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga;
c) Bantuan kewirausahaan; dan
d) Advokasi penerimaan bantuan sosial lainnya

13. Pelaksana
Pendampingan
Tim Ahli
koordinator
Relawan sosial;
Perangkat Daerah
Terkait

14. Tim PelaksanaTeknis PKH Inklusif
a) Melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH inklusif meliputi penetapan
sasaran, validasi, verifikasi, terminasi, penyaluran bantuan, kepersetaan dan
pengelolaan sumber daya manusia;
b) Memastikan pelaksanaan PKH inklusif sesuai dengan rencana;
c) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH inklusif;
d) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan
dan penyempurnaan PKH inklusif;
e) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH inklusif; dan
f) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKH inklusif kepada kepala
dinas sosial.

15. SUMBER PENDANAAN
1. APBD; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

16. HARAPAN BESAR DARI PROGRAM
JAMINAN SOSIAL INI :
1. Program ini harus senantiasa berjalan karena sangat membantu penerima manfaat
( Lansia dan Disabilitas)
2. Harus ada data yang valid agar penerima bansos Inklusif tidak dobel dengan jenis
bantuan yang lain
3. Evaluasi terkait berjalannya program Inklusif di 2022. agar di tahun 2023 ini
berjalan evektif dan tepat.