1. RAPAT KOORDINASI
PROGRAM INDONESIA PINTAR
2021
J E N J A N G S M A & S M K
M E L A L U I
B A N K N E G A R A I N D O N E S I A ( P E R S E R O ) T B K
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Hubungan Kelembagaan 2
2. Apa itu Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP (Program Indonesia Pintar) merupakan Program Pemberian Bantuan Tunai Pendidikan kepada anak usia
Sekolah (Usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga :
- miskin,
- Rentan Miskin : Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) peserta program keluarga harapan (PKH)
- Yatim Piatu
- Penyandang Disabilitas
- Korban Bencana alam/Disabilitas
PIP Merupakan penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin (BSM)
Besarnya PIP :
1. SD/Paket A Rp450.000,-/tahun;
2. SMP/Paket B Rp750.000,-/tahun;
3. SMA/SMK/Paket C Rp1.000.000,-/tahun.
Peruntukan PIP :
1. Pembelian Perlengkapan
Sekolah/kursus
2. Uang saku/Biaya Transportasi
3. Biaya Praktik Tambahan/Uji
Kompetensi
ATAS APRESIASI KINERJA BNI DALAM PENYALURAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR (PIP) DARI TAHUN SEBELUMNYA, BNI KEMBALI TERPILIH SEBAGAI
BANK PENYALUR PIP JENJANG SMA DAN SMK TA 2021
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
HAL. 1
3. ALUR PROSES PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
Dropping Dana ke Masing”
Rekening Pooling/Rekening
Penampung Bank BNI
Kemendikbud RI
Mengajukan Anggaran
ke KPPN
KPPN
Peserta Program
Menyalurkan Dana
Bantuan Kepada
Penerima Yang Telah
Terverifikasi
PIP KEMENDIKBUD RISTEK
1
5
3
4
Kemendikbud RI
MOU & PKS sebagai
Bank Penyalur
Call Back Informasi
Calon Penerima
2
7
Memberikan List
Peserta Yang Telah
Diverifikasi
6
Peserta Penerima dapat
mengunjungi Cabang
Bank BNI Terdekat untuk
pengambilan Buku
Tabungan
Kantor Cabang
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
HAL. 2
4. LAPORAN REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
PIP KEMENDIKBUD RISTEK
* Batas Akhir Aktivasi Rekening dan Pencairan PIP 2019 dan 2020 tanggal 31 Mei 2021
2021
Telahmenyalurkanpada Total
1.163.575 Siswaterdiridari:
•SMA : 518.796 Siswa
•SMK : 644.779 Siswa
Telah menyalurkan dengan
nominal 860.4 M terdiridari :
• SMA : 383.9 M
• SMK : 476.5 M
Telahmenyalurkan pada Total
511 Kota/Kabterdiridari:
• SMA : 511 Kab/Kota
• SMK :500 Kab/Kota
• SMA : 12.148
• SMK :11.497
Telahmenyalurkan pada Total
23.645 Sekolahterdiridari:
HAL. 3
SISWA NOMINAL
1 SMA 81,546 61,109,500,000
2 SMK 88,090 70,111,000,000
3 SMA 90,794 76,667,500,000
4 SMK 136,258 108,804,500,000
2020
PENGEMBALIAN KE KAS NEGARA
NO TAHUN JENJANG
2019
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
5. PERSYARATAN AKTIVASI DAN PENCAIRAN
PERORANGAN & KOLEKTIF
Aktivasi Kolektif
1 Aktivasi Perorangan
Fotokopi SK Pengangkatan Kepala
Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang
masih berlaku dan menunjukkan
aslinya
Kepala Sekolah menerima formulir
pembukaan rekening dari Bank untuk
diserahkan dan diisi oleh Siswa ybs.
(Formulir Rekening Simpanan Pelajar
yang sudah diisi lengkap)
Surat Kuasa dari siswa penerima PIP
yang bersangkutan
Surat Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM)
Surat Keterangan Kepala
Sekolah/Ketua Lembaga yang
menerangkan siswa/siswi SMA
penerima dana bantuan PIP
Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua
Lembaga dan menunjukkan aslinya;
Fotocopy KTP pemberi kuasa jika
kuasa diberikan oleh orang tua/wali
Fotokopi identitas siswa/siswi berupa
KTP atau Kartu Pelajar atau Akta
Kelahiran atau Kartu Keluarga atau
Surat Keterangan dari desa/kelurahan
setempat (salah satu saja dari
beberapa alternatif persyaratan
dokumen tersebut)
Syarat & ketentuan pencairan untuk
peserta dari Kursus atau Kejar Paket :
▪ Akta Pendirian PKBM
▪ Surat Izin Operasional PKBM yang
dikeluarkan oleh Disdik setempat
▪ Susunan Organisasi/Surat
Penunjukan Ketua PKBM
Membawa asli dan copy bukti
identitas diri (KIP/KTP/Kartu
Pelajar/Kartu Keluarga/Surat
keterangan kepala desa atau Lurah
Siswa menunjukan surat keterangan
kepala sekolah persiswa yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah
dan di stampel sekolah
Mengisi formulir pembukaan rekening
Siswa tidak perlu pendampingan
orang tua
HAL. 4
2
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
6. PENARIKAN KOLEKTIF
Penarikan Kolektif Penarikan Masa Pandemi Covid 19
Hanya dapat dilakukan pada
cabang yang melakukan aktivasi
rekening
Wajib membawa dokumen pendukung
antara lain :
1. Surat Kuasa dari siswa penerima
PIP yang bersangkutan
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM)
3. Surat Keterangan Kepala
Sekolah/Ketua Lembaga
4. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua
Lembaga dan menunjukkan aslinya
5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala
Sekolah/Ketua Lembaga definitif
yang masih berlaku dan
menunjukkan aslinya
6. Fotokopi identitas siswa/siswi
berupa KTP atau Kartu Pelajar atau
Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga
atau Surat Keterangan dari
desa/kelurahan setempat (salah
satu saja dari beberapa alternatif
persyaratan dokumen tersebut)
Pengambilan Dana Bantuan secara
kolektif dapat dilakukan secara tunai
untuk kemudian diserahkan kepada
siswa penerima bantuan
Untuk pencairan secara kolektif,
penarikan dana bantuan dapat
dilakukan sesuai kebutuhan tanpa
harus dilakukan sampai saldo nihil
Siswa yang mengikuti pembelajaran
dari rumah tidak perlu pergi ke BNI
HAL. 5
• Pencairan
dilakukan kolektif
oleh kepala
sekolah sesuia
petunjuk
pelaksanaan PIP
• Pelaksanaan
Terjadwal
kedatangan kepala
Sekolah ke BNI
dibatasi dan
dijadwal untuk
menghindari
penumpukan
antrian
• Penyerahan
dokumen dari dan
kepala sekolah
kepada petugas BNI
dilakukan secara
contactless
Pengunduhan dokumen PIP
SMA/SMK ; https://bit.ly/dokPIPKolektif
7. PERCEPATAN AKTIVASI PENCAIRAN PADA MASA PANDEMIC
• BNI sebagai Agent Of Development
HAL. 6
➢Selama masa pandemic covid-19 pada aktivasi kolektif surat kuasa siswa dapat disampaikan melalui
Whatsapp kepada kepala sekolah, hanya berupa foto surat kuasa, yg asli akan diberikan ketika siswa
menerima dana PIP.
➢Tidak diperlukannya kriteria persyaratan dan persetujuan kolektif pada masa pandemic covid-19, al:
• Penerima PIP yg bertempat tinggal di daerah yg kondisinya sulit untuk mengakses ke Bank.
• Penerima PIP yg bertempat tinggal di daerah kondisi transportasinya sulit.
• Penerima PIP yg tidak memungkinkan mengambil dana secara langsung seperti: sakit, Praktik kerja
lapangan, sedang mengalami bencana.
➢Melakukan Refreshment knowledge class melalui Video Confrence Meeting kepada seluruh
Kantor Operasional terkait aktivasi rekening dan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).
➢Menyampaikan instruksi ke segenap wilayah dan cabang melalui surat terkait percepatan aktivasi
rekening secara berkala dan di upload di media informasi Internal BNI (BNI Forum).
➢Melakukan percepatan secara daring bersama dengan Puslapdik yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Perwakilan Kepala Sekolah
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
8. HAL. 7
Mekanisme Penerima PIP 2021
CALON PENERIMA PIP NOMINASI PENERIMA PIP PENERIMA PIP & KIP
Rekening aktif
Rekening belum aktif *
Rekening
belum aktif
Rekening
aktif
Aktivasi
Pemadanan
*Rekening belum aktif khusus kelas I dan X semester gasal dan kelas XII/XIII semester genap
Aktivasi
DTKS
DAPODIK
DINAS
PENDIDIKAN
AFIRMASI
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
SK Penerima : Penerima PIP yang telah di SK kan secara resmi oleh Kemdikbudristek untuk menerima PIP.
rekening bersifat aktif.
SK Nominasi : Penerima PIP yg memiliki rekening baru yg belum di SK kan penerima dan harus dilakukanaktivasi
cetak buku tabungan terlebih dahulu agar status penerima tersebut berubah menjadi aktif.
*Setelah status rekening berubah menjadi aktif maka penerima tersebut baaru akan dimasukan ke SK Penerima oleh
kemdikbudristek
9. • BNI sebagai Agent Of Development
HAL. 8
➢Penerima PIP SK Nominasi akan datang dua kali ke Bank BNI untuk melakukan aktivasi dan pencairan dana.
➢Saldo awal akan 0 (Nol) Rupiah ketika Aktivasi Rekening.
➢Akan terjadi penumpukan di outlet, akan tetapi Pencairan kolektif pada masa pandemic masih diberlakukan
persyaratan aktivasi Rekening tanpa kriteria pencairan kolektif.
➢Waktu yang cukup singkat 105 Hari.
➢Pencairan akan menjadi 100%.
➢Tidak ada pengembalian dana ke kas negara.
➢Dengan waktu yang relatif singkat diharapkan kerjasama dari setiap aspek Program Indonesia Pintar.
➢BNI akan melakukan reminder ke setiap PIC Wilayah agar menginfokan ke segenap Cabang agar berkoordinasi
dengan sekolah.
Mekanisme Penerima PIP 2021
Kendala Yg Akan Terjadi
Kelebihan Mekanisme PIP 2021
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
12. Sasaran Anggaran Sasaran % Anggaran % Sasaran % Anggaran %
1 Prov Aceh 30,071 22,146,500,000 30,070 100.00% 22,145,500,000 100.00% 1 0.00% 1,000,000 0.00%
2 Prov Bali 6,486 4,828,500,000 6,486 100.00% 4,828,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
3 Prov Banten 11,940 8,932,500,000 11,940 100.00% 8,932,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
4 Prov Bengkulu 6,354 4,768,000,000 6,354 100.00% 4,768,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
5 Prov D.I Yogyakarta 5,917 4,425,000,000 5,917 100.00% 4,425,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
6 Prov D.K.I Jakarta 2,750 2,009,000,000 2,750 100.00% 2,009,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
7 Prov Gorontalo 7,458 5,657,000,000 7,458 100.00% 5,657,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
8 Prov Jambi 5,327 3,885,000,000 5,327 100.00% 3,885,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
9 Prov Jawa Barat 56,379 41,226,500,000 56,379 100.00% 41,226,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
10 Prov Jawa Tengah 43,433 32,140,000,000 43,433 100.00% 32,140,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
11 Prov Jawa Timur 46,987 35,007,000,000 46,987 100.00% 35,007,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
12 Prov Kalimantan Barat 15,199 11,321,500,000 15,199 100.00% 11,321,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
13 Prov Kalimantan Selatan 5,858 4,308,000,000 5,858 100.00% 4,308,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
14 Prov Kalimantan Tengah 3,804 2,801,500,000 3,804 100.00% 2,801,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
15 Prov Kalimantan Timur 4,962 3,671,500,000 4,962 100.00% 3,671,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
16 Prov Kalimantan Utara 2,073 1,516,500,000 2,073 100.00% 1,516,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
17 Prov Kepulauan Bangka Belitung 1,676 1,259,500,000 1,676 100.00% 1,259,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
18 Prov Kepulauan Riau 3,983 3,005,000,000 3,983 100.00% 3,005,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
19 Prov Lampung 21,506 15,986,500,000 21,506 100.00% 15,986,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
20 Prov Maluku 7,772 5,650,500,000 7,772 100.00% 5,650,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
21 Prov Maluku Utara 3,060 2,235,000,000 3,060 100.00% 2,235,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
22 Prov Nusa Tenggara Barat 17,960 13,272,500,000 17,959 99.99% 13,272,000,000 100.00% 1 0.01% 500,000 0.00%
23 Prov Nusa Tenggara Timur 30,614 22,895,500,000 30,614 100.00% 22,895,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
24 Prov Papua 3,662 2,693,000,000 3,662 100.00% 2,693,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
25 Prov Papua Barat 2,308 1,712,500,000 2,308 100.00% 1,712,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
26 Prov Riau 14,927 10,924,500,000 14,927 100.00% 10,924,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
27 Prov Sulawesi Barat 5,228 3,862,500,000 5,228 100.00% 3,862,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
28 Prov Sulawesi Selatan 28,429 20,988,500,000 28,429 100.00% 20,988,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
29 Prov Sulawesi Tengah 9,376 7,002,500,000 9,376 100.00% 7,002,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
30 Prov Sulawesi Tenggara 18,241 13,484,500,000 18,241 100.00% 13,484,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
31 Prov Sulawesi Utara 5,934 4,391,500,000 5,934 100.00% 4,391,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
32 Prov Sumatera Barat 21,009 15,574,500,000 21,009 100.00% 15,574,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
33 Prov Sumatera Selatan 22,659 16,542,000,000 22,659 100.00% 16,542,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
34 Prov Sumatera Utara 45,454 33,870,500,000 45,454 100.00% 33,870,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
518,796 383,995,000,000 518,794 100.00% 383,993,500,000 100.00% 2 0.00% 1,500,000 0.00%
Grand Total
NO PROPINSI
SP2D Pengambilan Oleh Siswa Belum Diambil Oleh Siswa
PIP SMA 2021
*30 Juni 2021
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
13. PIP SMK 2021
*30 Juni 2021
Sasaran Anggaran Sasaran % Anggaran % Sasaran % Anggaran %
1 Prov. Aceh 11,890 8,875,500,000 11,890 100.00% 8,875,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
2 Prov. Bali 10,895 8,114,500,000 10,895 100.00% 8,114,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
3 Prov. Banten 19,573 14,139,500,000 19,573 100.00% 14,139,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
4 Prov. Bengkulu 4,866 3,629,000,000 4,866 100.00% 3,629,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
5 Prov. D.I. Yogyakarta 20,634 15,365,000,000 20,634 100.00% 15,365,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
6 Prov. D.K.I. Jakarta 11,144 8,058,000,000 11,144 100.00% 8,058,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
7 Prov. Gorontalo 5,031 3,798,000,000 5,031 100.00% 3,798,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
8 Prov. Jambi 4,285 3,153,500,000 4,285 100.00% 3,153,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
9 Prov. Jawa Barat 120,968 88,249,000,000 120,968 100.00% 88,249,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
10 Prov. Jawa Tengah 131,149 96,733,500,000 131,149 100.00% 96,733,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
11 Prov. Jawa Timur 95,630 70,605,500,000 95,629 100.00% 70,604,500,000 100.00% 1 0.00% 1,000,000 0.00%
12 Prov. Kalimantan Barat 8,170 6,130,000,000 8,170 100.00% 6,130,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
13 Prov. Kalimantan Selatan 4,558 3,417,000,000 4,558 100.00% 3,417,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
14 Prov. Kalimantan Tengah 2,541 1,871,000,000 2,541 100.00% 1,871,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
15 Prov. Kalimantan Timur 5,370 4,011,500,000 5,370 100.00% 4,011,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
16 Prov. Kalimantan Utara 1,331 1,003,000,000 1,331 100.00% 1,003,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
17 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1,998 1,516,000,000 1,998 100.00% 1,516,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
18 Prov. Kepulauan Riau 2,888 2,182,500,000 2,888 100.00% 2,182,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
19 Prov. Lampung 24,283 17,925,500,000 24,283 100.00% 17,925,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
20 Prov. Maluku 2,448 1,874,000,000 2,448 100.00% 1,874,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
21 Prov. Maluku Utara 1,663 1,247,500,000 1,663 100.00% 1,247,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
22 Prov. Nusa Tenggara Barat 14,550 10,956,000,000 14,550 100.00% 10,956,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
23 Prov. Nusa Tenggara Timur 13,381 10,308,500,000 13,381 100.00% 10,308,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
24 Prov. Papua 1,378 1,082,500,000 1,378 100.00% 1,082,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
25 Prov. Papua Barat 1,646 1,207,000,000 1,646 100.00% 1,207,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
26 Prov. Riau 8,734 6,508,500,000 8,734 100.00% 6,508,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
27 Prov. Sulawesi Barat 5,653 4,148,500,000 5,653 100.00% 4,148,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
28 Prov. Sulawesi Selatan 19,151 14,163,500,000 19,151 100.00% 14,163,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
29 Prov. Sulawesi Tengah 5,830 4,356,000,000 5,830 100.00% 4,356,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
30 Prov. Sulawesi Tenggara 6,563 4,883,500,000 6,563 100.00% 4,883,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
31 Prov. Sulawesi Utara 5,775 4,323,500,000 5,775 100.00% 4,323,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
32 Prov. Sumatera Barat 15,362 11,617,500,000 15,362 100.00% 11,617,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
33 Prov. Sumatera Selatan 15,491 11,397,500,000 15,491 100.00% 11,397,500,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
34 Prov. Sumatera Utara 39,950 29,657,000,000 39,950 100.00% 29,657,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
644,779 476,508,500,000 644,778 100.00% 476,507,500,000 100.00% 1 0.00% 1,000,000 0.00%
Grand Total
NO PROPINSI
SP2D Pengambilan Oleh Siswa Belum Diambil Oleh Siswa
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
14. LAPORAN KENDALA DI LAPANGAN
Apabila Bapak/Ibu memiliki kendala dalam pencairan PIP di outlet-outlet BNI untuk dapat
segera mengirim laporan sesuai format terlampir :
- Nama Sekolah :
- Nama Kepala Sekolah :
- Nama Cabang BNI :
- Nama Petugas BNI :
- Nomor Rekening :
- Permasalahan :
Divisi Hubungan Kelembagaan 2
