Dokumen tersebut membahas perubahan definisi dan mekanisme program bantuan sosial PKH tahun 2022. Perubahan mencakup penambahan kriteria ahli waris dan pengganti, penyesuaian proses distribusi kartu dan buku tabungan, serta penanganan kasus-kasus khusus seperti KPM sakit, meninggal, berpindah lokasi, atau tidak ditemukan.

2. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
A BAGIAN DEFENISI
1
TENTANG AHLI WARIS Keluarga yang selanjutnya disebut
Ahli Waris adalah keluarga inti yang
terdiri dari ayah, ibu dan anak yang
cakap secara hukum.
Ahli Waris adalah anggota keluarga dalam satu
Kartu Keluarga dari KPM PKH yang meninggal
dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan
ahli waris dari desa/kelurahan/kecamatan
setempat
2
TENTANG PENGURUS
PENGGANTI
Pengurus Pengganti adalah keluarga
inti yang terdiri dari ayah, ibu dan
anak yang cakap secara hukum yang
tercatat dalam dokumen Kartu
Keluarga (KK).
Pengurus Pengganti adalah anggota keluarga
inti sebagai pengganti KPM PKH yang
meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang terdiri dari ayah dan anak yang
cakap secara hukum yang tercatat dalam
dokumen Kartu Keluarga (KK).
3
E-PKH Aplikasi e-PKH adalah Sistem
informasi manajemen CCT
(Conditional Cash Transfer) untuk
Program Keluarga Harapan.
tidak dicantumkan

3. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
A BAGIAN DEFENISI
1
ALASAN REKONSILIASI
PENYALURAN BANSOS
PKH
1)Bansos belum masuk rekening
2)Tidak terima butab dan KKS
3)Menabung
4)Butab dan atau KKS
Rusak/Hilang/tertelan mesin ATM
5)Kondisi geografis yang sulit
6)Kondisi cuaca ekstrim
7)Dalam proses pembukaan
rekening baru
8)KKS beririsan dengan bansos
Sembako atau bansos lainnya
9)KKS/Butab terblokir
10)KKS/Butab salah distribusi
wilayah
1)Belum menerima Butab atau KKS.
Butab/KKS Rusak/Hilang/tertelan mesin
ATM.
3)Kondisi geografis yang sulit.
4)Kondisi cuaca ekstrim.
KKS diblokir/terblokir.
6)KKS dan Butab salah distribusi wilayah.

4. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
B PENJELASAN MEKANISME
1
Pencetakan KKS dan Butab
sesuai data burekol.
Pencetakan KKS didasarkan pada data
dari Kemensos sesuai BAST dan telah
dilakukan pembukaan rekening
penerimaan bantuan sosial dimaksud.
Pencetakan KKS dan Butab didasarkan data BNBA
dari Kemensos sesuai BAST.
2
Melakukan distribusi KKS,
buku tabungan dan PIN
mailer kepada penerima
bantuan sosial
(Penambahan klausul bedan
NIK)
Belum tercantum Dalam hal ditemukan perbedaan NIK antara yang
dimiliki KPM dengan NIK yang tertera pada Bank
Penyalur maka berkoordinasi dengan pemerintah
desa/ kelurahan dan Dukcapil untuk
mencocokan data administrasi kependudukan di
wilayahnya selanjutnya dilakukan perbaikan data
sesuai ketentuan
3
Distribusi KKS oleh Bank
Penyalur harus dilakukan
sekaligus dengan
penggesekan KKS untuk
aktivasi/transaksi
Apabila proses pada poin b telah
diselesaikan, maka KKS, buku tabungan,
PIN mailer diberikan kepada KPM sesuai
dengan nama yang tertera pada
rekening. Selanjutnya KPM wajib
melakukan swipe kartu sebagai
transaksi untuk pertama kalinya.
Apabila proses pada poin b telah diselesaikan,
maka Bank Penyalur menyerahkan KKS, Buku
Tabungan dan PIN mailer kepada KPM sesuai
dengan nama yang tertera pada rekening dan
selanjutnya wajib melakukan penggesekan KKS
sebagai aktivasi/transaksi pada waktu yang
sama.

5. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
C PENJELASAN MEKANISME
1
Perbedaan Nama yang
tidak signifikan KKS dapat
didistribusikan
Nama KPM tertulis berbeda antara
Bukti Kepemilikan Rekening dengan
dokumen pendukung asli KPM
Nama KPM tertulis berbeda siginifikan antara
bukti kepemilikan rekening dengan dokumen
pendukung asli KPM.
2
Dalam hal KPM tidak bisa hadir
karena kondisi sakit (belum
dicantumKan sebagaimana usulan
2022)
Dalam hal KPM tidak hadir karena kondisi
sakit/ lumpuh/ Disabilitas berat maka:
1)Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mengeluarkan
surat keterangan bahwa benar yang
bersangkutan sakit/ lumpuh/disabilitas berat.
2)Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas
Sosial Kabupaten/ Kota untuk
mendistribusikan dan mentransaksikan
bansos PKH 2)kepada KPM yang berhak atau
dikuasakan kepada anggota keluarga lain yang
tercantum dalam Kartu Keluarga.

6. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
D PENJELASAN MEKANISME
1
Penutupan Rekening untuk
KPM Meninggal Dunia,
PMI, Cerai, Berhadapan
Hukum, ODGJ, tidak
berada ditempat namun
memiliki ahliwari
Rekening KPM yang mengalami
gangguan mental dan telah dibuka
secara kolektif tersebut akan ditutup
setelah penyerahan dana kepada ahli
waris dan dilaporkan kepada
Kemensos
Dalam hal KPM tidak hadir karena kondisi
sakit/ lumpuh/ Disabilitas berat maka:
1)Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mengeluarkan
surat keterangan bahwa benar yang
bersangkutan sakit/ lumpuh/disabilitas berat.
2)Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas
Sosial Kabupaten/ Kota untuk
mendistribusikan dan mentransaksikan
bansos PKH 2)kepada KPM yang berhak atau
dikuasakan kepada anggota keluarga lain yang
tercantum dalam Kartu Keluarga.
3
Surat Keterangan Ahli
Waris dapat juga diberikan
oleh pihak Desa/Kelurahan
untuk mempermudah
proses pencairan bansos
Surat Keterangan Ahli Waris dari
Kec.
....ahli waris, dengan membawa dokumen
yang dipersyaratkan sekurangnya: a) Surat
Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan
dan/atau Kecamatan; dan b) Surat Keterangan
dari Dinsos Kabupaten/Kota yang menyatakan
bahwa Ahli Waris yang bersangkutan berhak
menerima bantuan sosial PKH.

7. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
D PENJELASAN MEKANISME
1
Melakukan distribusi KKS,
buku tabungan dan PIN
mailer kepada penerima
bantuan sosial
l.Dalam hal KPM tidak ditemukan
domisilinya, tidak ada ahli waris atau
menolak menerima bantuan, maka :
Bukti Kepemilikan Rekening dan PIN
tidak diperkenankan untuk
diserahkan.
Dinsos Kabupaten/Kota membuat
laporan KPM yang tidak mengambil
KKS karena alasan tersebut diatas
kepada Direktorat Jaminan Sosial
Keluarga.
KPM yang pindah alamat dan tidak ditemukan
domisilinya, keluar wilayah domisili, tidak ada
anggota keluarga lain dalam 1 (satu) KK atau
keluarga lain yang dikuasakan, dan/atau
PNS,TNI, POLRI, maka :
1) KKS, Butab dan PIN tidak diserahkan
kepada KPM dan selanjutnya Bank Penyalur
melaporkan ke Kemensos.
2)Dinsos Kabupaten/ Kota menyampaikan
laporan sebagaimana poin 1 (satu) di atas
kepada Kementerian Sosial cq. Direktorat
Jaminan Sosial Keluarga.
3)Kementerian sosial akan menindaklanjuti
laporan sebagaiman poin 1 (satu) dan 2 (dua)
sesuai ketentuan.
4)4)KPM yang keluar wilayah domisili KKS,
Butab, dan PIN nya masih dapat
didistribusikan sampai dengan tanggal 31
Desember TA berjalan atau sesuai dengan
ketentuan.

8. NO URAIAN JUKNIS 2021 PERUBAHAN 2022
D PENJELASAN MEKANISME
1
Melakukan distribusi KKS, buku
tabungan dan PIN mailer kepada
penerima bantuan sosial
Dalam hal KPM merupakan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), Cerai, Berhadapan Dengan Hukum, Gangguan
Jiwa, dan tidak berada ditempat selama masa
penyaluran namun memiliki ahli waris maka :
Dana bantuan yang masuk ke dalam rekening yang
dibuka secara kolektif sebelum penandatanganan
aplikasi pembukaan rekening dapat diberikan kepada
Ahli Waris, dengan membawa dokumen yang
dipersyaratkan
Dalam hal KPM merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Cerai,
Berhadapan Dengan Hukum, Gangguan Jiwa, KPM yang dipastikan
tidak berada di tempat hingga berakhirnya masa penyaluran dan ada
anggota keluarga lain dalam 1 (satu) KK dengan KPM, maka:
1) Dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening KPM yang
dibuka secara kolektif sebelum penandatanganan aplikasi
pembukaan rekening dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam
1 (satu) KK dengan KPM atau Keluarga lain yang dikuasakan yang
berhak dengan membawa kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan
.....
3)Penyaluran bansos dapat dilakukan kepada anggota keluarga lain
dalam 1 (satu) KK dengan membawa dokumen kependudukan (KK
dan KTP) asli.
....
5)Setelah dana Bansos PKH diserahkan kepada anggota keluarga lain
yang berhak maka Rekening KPM tersebut dinonaktifkan oleh Bank
Penyalur.
6)Selanjutnya Bank Penyalur melaporkan kepada Kemensos atas
penonaktifan rekening tersebut sebagai pemberitahuan untuk tidak
dibayarkan pada proses berikutnya.
7)SDM PKH menyampaikan usulan perubahan nama melalui aplikasi
SIKS-NG selanjutnya Dinas Sosial Kab/Kota memproses penerima
PKH kepada Dinsos Kabupaten/Kota setempat untuk selanjutnya
diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
8)Penyaluran bantuan sosial PKH tahap berikutnya hanya dapat
dilakukan apabila Kemensos telah menyampaikan nama KPM
pengganti kepada Bank Penyalur

10. 1)BELUM MENERIMA
BUTAB/KKS
2). BUTAB/KKS
RUSAK/HILANG/TERTELAN
MESIN ATM
3)KONDISI GEOGRAFIS SULIT
4)KONDISI CUACA EKSTRIM.
5) KKS DOBLOKIR/TERBLOKIR
6)KKS/BUTAB SALAH
DISTRIBUSI WILAYAH
PENGECEKAN DATA
HASIL LAPORAN BANK
CUT OFF 08 MEI 2022
PADA KOLOM
NOREKENING_KPM DIISI JIKA
KPM SUDAH MENERIMA KKS
NAMUN BANSOS BELUM
MASUK REKENING
(DUMUNGKINKAN BEDA
NOREKENING)
BAGAIMANA
JIKA ALASAN
KPM TIDAK
TRANSAKSI
DILUAR ALASAN
1 SD 6?
MARI DISKUSI