1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 254/PMK.05/2015 TENTANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2. Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
dan pengesahan DIPA
Anggaran Belanja Bansos dialokasikan pada DIPA K/L
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program:
(1) perlindungan sosial,
(2) rehabilitasi sosial,
(3) jaminan sosial,
(4) pemberdayaan sosial,
(5) penanggulangan kemiskinan dan pelayanan
dasar, dan
(6) penanggulangan bencana
Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan
dari unsur :
(1) biaya operasional satuan kerja penyelenggara
bantuan sosial,
(2) biaya pencairan dan penyaluran bantuan
sosial; serta
(3) biaya yang timbul dalam rangka pengadaan
barang dan jasa.
Anggaran Belanja Bantuan Sosial disusun oleh K/L
dengan memperhatikan:
a. TUJUAN penggunaan bantuan sosial;
b. PEMBERI bantuan sosial;
c. PENERIMA bantuan sosial; dan
d. BENTUK bantuan sosial yang disalurkan.
2
APIP K/L) melakukan reviu terhadap RKA-K/L dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-
K/L telah disusun antara lain memenuhi kaidah perencanaan.
Kesesuaian penyusunan alokasi Belanja Bansos dengan klasifikasi anggaran
Biaya penyaluran bantuan sosial dialokasikan
secara efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. besaran alokasi belanja bantuan sosial;
b. jangka waktu penyaluran;
c. jumlah penerima bantuan sosial; dan
d. sebaran wilayah penerima bantuan sosial.
Baru
3. 3
TUJUAN PENGGUNAAN
BANSOS
PEMBERI BANSOS PENERIMA BANSOS
Perlindungan Sosial
Rehabilitasi Sosial
Jaminan Sosial
Pemberdayaan Sosial
Penanggulangan
Kemiskinan
Penanggulangan Bencana
Merupakan bagian dari
target kinerja K/L
Perorangan, keluarga,
kelompok, masyarakat
miskin, tidak mampu,
dan/atau yang mengalami
keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari situasi
krisis sosial, ekonomi,
politik, bencana, dan/atau
fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan
hidup minimum
K/L yang berdasarkan
peraturan per-UU-an
mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan
program :
1. perlindungan sosial,
2. rehabilitasi sosial,
3. jaminan sosial,
4. pemberdayaan sosial,
5. penanggulangan
kemiskinan dan
pelayanan dasar, dan
6. penanggulangan
bencana dapat dilakukan
MELALUI LEMBAGA NON
PEMERINTAH di bidang
pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dan bidang lain
yang berperan untuk
melindungi perorangan,
keluarga, kelompok,
masyarakat miskin, tidak
mampu, dan/atau yang
mengalami keadaan yang
tidak stabil
Belanja Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemberi
bantuan sosial, kepada penerima bantuan sosial
tidak untuk :
a. dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial;
atau
b. diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial
4. PERLINDUNGAN SOSIAL:
bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
kebutuhan dasar minimal
REHABILITASI SOSIAL:
bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
JAMINAN SOSIAL:
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak
PEMBERDAYAAN SOSIAL:
merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah
sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
PENANGGULANGAN KEMISKINAN:
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan
1
5
4
3
2
6
4
TUJUAN PENGGUNAAN BANSOS
PENANGGULANGAN BENCANA:
merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
5. 5
BENTUK BANTUAN
SOSIAL
UANG
BARANG/JASA
BARANG/JASA YG NILAI PER
JENIS BANTUAN ≤ 50 JUTA
DAPAT DIBERIKAN
DALAM BENTUK UANG
harus sesuai dengan
Keluaran yang
tercantum dalam RKA-
K/L atau DIPA
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
HASIL BARANG/JASA SECARA
SWAKELOLA
6. 6
Bansos dalam bentuk uang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dikerjakan
secara swakelola, yang :
1. merupakan kegiatan yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa oleh kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah
2. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah
PEKERJAAN SWAKELOLA MELIPUTI :
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis melalui penyelenggaraan kursus,
pelatihan atau penyuluhan untuk penerima bantuan sosial serta sesuai dengan tugas pokok pemberi
bantuan sosial;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat penerima
bantuan sosial;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia
Barang dan/atau Jasa dan tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu; atau
d. pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri
Pekerjaan swakelola yang membutuhkan keahlian tertentu dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi
dari instansi teknis yang berwenang
7. PPK melakukan seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial atau lembaga
nonpemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja
Bantuan Sosial
7
Dalam melakukan seleksi dan/atau pemutakhiran data, PPK dapat berkoordinasi dengan
lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan kemiskinan atau institusi
pemerintah yang berwenang
Berdasarkan hasil seleksi dan/atau pemutakhiran data, PPK menetapkan Surat
Keputusan penerima bantuan sosial dan disahkan oleh KPA
Bantuan Sosial dalam bentuk uang, Surat Keputusan penerima bantuan sosial paling
sedikit memuat:
a. identitas penerima bantuan sosial;
b. nilai uang bantuan sosial; dan
c. nomor rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos
Dalam hal penerima bantuan sosial tidak mempunyai nomor rekening, nomor
rekening yang dicantumkan dalam Surat Keputusan penerima bantuan sosial
adalah nomor rekening Bank/Pos Penyalur
Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa, Surat Keputusan penerima bantuan
sosial paling sedikit memuat:
a. identitas penerima bantuan sosial;
b. nilai barang dan/atau jasa bantuan sosial; dan
c. bentuk barang dan/atau jasa yang akan diberikan
PEDOMAN
UMUM
PETUNJUK
TEKNIS
KRITERIA & SYARAT
PENERIMA BANSOS
PPK
Seleksi/
pemuktahiran data
Hasil
SK BANSOS YG
DITETAPKAN PPK DAN
DISAHKAN KPA
Seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilaksanakan
sebelum tahun anggaran berjalan.
Baru
8. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan MELALUI lembaga nonpemerintah, identitas
penerima bantuan sosial yang dicantumkan dalam surat keputusan adalah nama lembaga
nonpemerintah
8
Surat Keputusan penerima bantuan sosial yang disahkan oleh KPA merupakan dasar
pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, penetapan surat keputusan dan pengesahan
surat keputusan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima
yang telah memenuhi persyaratan
Untuk keperluan pemberian bantuan sosial dalam rangka tanggap darurat penanggulangan
bencana, penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial oleh PPK dan pengesahannya
oleh KPA dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial
Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan surat keputusan oleh KPA dilaksanakan
setelah DIPA berlaku efektif.
Baru
10. Dilaksanakan melalui penyaluran barang dan/atau jasa kepada penerima Bansos.
10
1. PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa
2. Pengadaan barang dan/atau jasa dapat juga termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa
sampai dengan diterima oleh penerima bantuan sosial.
3. Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas
Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa
4. Penyaluran barang dan/atau jasa yang pengadaannya menggunakan dana Belanja Bantuan Sosial
kepada penerima bantuan sosial dilakukan oleh:
a. PPK; atau
b. penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak
11. 11
1. Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa yang nilai per jenis barang bantuannya sampai
dengan Rp50.000.000,00, dapat diberikan dalam bentuk uang
2. Diberikan melalui lembaga nonpemerintah atau langsung kepada kelompok masyarakat
BANSOS BARANG/JASA YANG NILAI PER JENISNYA ≤ Rp50 JUTA
1. Dilaksanakan berdasarkan :
a. Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
b.Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK dengan Kelompok Masyarakat atau Lembaga NonPemerintah
2. dicairkan secara langsung dari Kas Negara ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga
nonpemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan dapat dilakukan sekaligus.
Mekanisme Pencairan Dana Bansos:
1. Kelompok Masyarakat/Lembaga NonPemerintah mengajukan permohonan pencairan kepada PPK:
a. PKS yang telah ditandatangani pimpinan kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintah
b.Kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani pimpinan kelompok masyarakat/lembaga
nonpemerintah
2. PPK melakukan pengujian permohonan pencairan sesuai Petunjuk Teknis.
3. PPK menandatangani PKS dan mengesahkan bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah
pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis.
4. Dalam hal hasil pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, PPK menyampaikan pemberitahuan
kepada pimpinan kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintah untuk melengkapi dan memperbaiki
permohonan pencairan dana Bansos.
12. 12
1. Kelompok Masyarakat/Lembaga NonPemerintah melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa
setelah menerima pencairan dana Bansos
2. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memperhatikan efisiensi
penggunaan dana
PKS antara PPK dengan Kelompok Masyarakat/Lembaga NonPemerintah, memuat:
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah dan nilai barang dan/atau jasa yang akan dibeli;
3. jenis dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dibeli;
4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
5. tata cara dan syarat pencairan dana;
6. pernyataan kesanggupan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk membeli barang
dan/atau jasa sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
7. pernyataan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah bahwa pengadaan barang
dan/atau jasa akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
8. persyaratan kesanggupan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk
menyetorkan sisa dana bantuan sosial yang tidak dipergunakan ke Kas Negara;
9. sanksi; dan
10. penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan.
Frase ‘sekurang-kurangnya’
dihapus
Ketentuan penyampaian laporan secara berkala dihapus
13. 1. Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Bansos kepada PPK paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran melalui uang (tunai), rekening penerima
bantuan sosial atau uang elektronik;
2. Jika batas waktu penyampaian laporan penyaluran melewati akhir tahun anggaran berkenaan,
Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK
paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
3. PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur, dan diselesaikan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kelender sejak laporan dari Bank/Pos Penyalur diterima.
4. PPK segera memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Belanja Bantuan Sosial yang
berdasarkan hasil penelitian:
a. belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja
sama.
melebihi 30 hari kalender untuk Bansos dalam bentuk uang yang disalurkan tunai
melebihi 15 hari kalender untuk Bansos dalam bentuk uang yang disalurkan melalui tranfer ke
rekening penerima atau pengisian uang elektronik
b. rekening atau uang elektronik penerima bantuan sosial tidak terdapat transaksi/tidak
dipergunakan karena penerima Belanja Bantuan Sosial:
1) meninggal dunia; atau
2) tidak berhak menerima Belanja Bantuan Sosial
5. PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak selesainya
penelitian.
13
Baru
Ketentuan mengenai penyampaian surat perintah pembukaan rekening penerima bansos
jika hasil penelitian menyatakan bahwa penerima bansos masih berhak, dihapus
