2. Tujuan PKH
2
4
1 Meningkatkan taraf hidup
Kurangi beban
Perubahan perilaku
Kurangi kemiskinan
melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan sosial
Mengurangi beban
pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan
Menciptakan perubahan perilaku
dan kemandirian KPM dalam
mengakses layanan Kesehatan,
Pendidikan dan kesejahteraan
sosial
Mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan
Mengenalkan manfaat produk dan
jasa keuangan formal kepada
keluarga penerima manfaat
Inklusi Keuangan
4. PERENCANAAN
PENETAPAN
CALON PESERTA
PKH
Daftar
Calon
Peserta
SUMBER DATA:
DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(DTKS)
PUSDATIN KESOS KEMENSOS
PERTEMUAN AWAL
DAN VALIDASI
P2K2 VERIFIKASI
PENYALURAN
BANTUAN
PEMUTAKHIRAN
DATA
PEMENUHAN
SYARAT
KOMITMEN
SANKSI
Ya (ELIGIBLE)
Tidak memenuhi syarat (NON ELIGIBLE)
Tidak komitmen
Ya
- data komponen
- data sosial ekonomi
Faskes/Fasdik
/Faskesos
MONITORING EVALUASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT
PENDAMPINGAN
PKH
Komitmen kembali
PENGAKHIRAN
KEPESERTAAN PKH
PEMUTAKHIRAN
DATA SOSIAL
EKONOMI
GRADUASI
(Sosial
Ekonomi
Meningkat)
TRANSISI
TRANSFORMASI
KEPESERTAAN
Alur
Pelaksanaan
PKH
PENETAPAN
KPM
• Rapat Koordinasi
• Seleksi SDM
• Diklat Dasar
• Diklat P2K2
• Bimbingan Teknis
• Bimbingan
Pemantapan
• Workshop
KEGIATAN PENDUKUNG
Tugas utama
Pendamping Sosial PKH
ada pada kotak
berwarna hijau
E PKH
Tidak memiliki komponen TERMINASI
5. GUNAKAN E-PKH
e-PKH
• Mencakup semua
bisnis proses PKH
• Berbasis Web &
Android
• Offline / Online
• Username Unik
• Fleksibel
5
7. Sumber Data
• Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (Permensos No
11/2019)
• Pengecualian untuk:
• Korban bencana alam
• Korban bencana sosial
• Komunitas Adat Terpencil
Penetapan Lokasi
(bdsk provinsi, daerah
kabupaten/kota, dan
kecamatan)
• Penetapan wilayah
kepesertaan
• Penetapan jumlah
calon Keluarga
Penerima Manfaat
Penetapan calon peserta PKH
ditetapkan oleh Direktur
Jaminan Sosial Keluarga
Pasal 33 & 34
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018
tentang Program Keluarga Harapan
PENETAPAN CALON PESERTA PKH
8. Data Awal berasal dari
Penetapan Calon Peserta
PKH
• Pertemuan
Awal
• Validasi
Data
Pasal 35
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 Tanggal 8 Januari 2018
tentang Program Keluarga Harapan
data yang tidak ada dalam Data
Awal tidak dapat menjadi calon
Keluarga Penerima Manfaat, namun
dapat diusulkan oleh pemangku
kepentingan daerah tingkat
kabupaten/kota kepada Kementerian
Sosial dengan mekanisme tersendiri.
Penetapan
KPM PKH
Eligible
Sosialisasi
program
dengan calon
KPM PKH
Pencocokan Data Awal calon
KPM PKH dengan bukti dan
fakta kondisi terkini sesuai
kriteria penerima manfaat PKH
catatan:
# VALIDASI DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH
Buka Rekening
Kolektif
(Burekol)
Eligible
Penetapan SK Kepesertaan
oleh Direktur Jaminan
Sosial Keluarga
9. 1
melalui Bank Penyalur
ke Rekening an.
Penerima Manfaat
4
bantuan PKH
berupa UANG
Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga
miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan
pejabat yang menangani pelaksanaan PKH
disalurkan secara
NONTUNAI
2
dilaksanakan secara
BERTAHAP dalam 1
tahun
3
dapat diakses melalui
Kartu Keluarga
Sejahtera dan Buku
Tabungan.
5
KKS
#PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH
10. No Kategori Indek/Tahun
Rp.
Indeks/3 bulan
Rp.
1. Ibu Hamil 3.000.000 750.000
2. Anak usia 0 sd 6 tahun 3.000.000 750.000
3. Anak Sekolah SD 900.000 225.000
4. Anak Sekolah SLTP 1.500.000 375.000
5. Anak Sekolah SLTA 2.000.000 500.000
6. Disabilitas berat 2.400.000 600.000
7. Lanjut Usia 70 tahun ke atas 2.400.000 600.000
Indeks Bantuan Per Tahap
10
Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 (empat) orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas:
Ibu hamil/nifas dibatasi kehamilan ke 2 (dua) di dalam keluarga PKH.
Anak usia dini 2 (dua) anak di dalam keluarga PKH.
Anak usia sekolah (SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat).
Lanjut usia dengan usia ≥ 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH.
Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH.
11. Agustus September Oktober November Januari
November Desember Januari Februari Maret
Februari Maret April Mei Juni
Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat
Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat
Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat
Entry Verifikasi Entry Verifikasi Entry Verifikasi
Final Closing
(Tanggal 5)
Pengajuan Dana Ke KPPN
Mei Juni Juli Agustus September
Pemutahiran Dilakukan Setiap Saat
Jadwal Penyaluran
Bantuan Sosial PKH
Januari
April
Juli
1
2
3
Oktober 4
Agustus September
November Desember
Februari Maret
Mei Juli
Penyaluran
Penyaluran
Penyaluran
Penyaluran
Penyaluran
Bansos
11
13. Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini
sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat
PKH.
Pemutakhiran data bertujuan untuk :
• Melakukan perekaman perubahan data dengan memutakhirkan setiap
ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima
manfaat PKH.
• Mendapatkan data terbaru dengan KONDISI TERKINI sebagian atau
seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH sesuai ketentuan
pelaksanaan program.
PEMUTAKHIRAN DATA
14. Regional
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten
/Kota
Koordinator Regional
SDM
Keputusan
Direktur Jaminan Sosial
Keluarga
• Koordinator Wilayah
• Administrator Pangkalan Data
• Koordinator Kabupaten/Kota
• Administrator Pangkalan Data
• Pendamping Sosial
Penetapan
Pusat
• Koordinator Pusat
• Administrator Pangkalan Data
Keputusan
Direktur Jaminan Sosial
Keluarga
Keputusan
Direktur Jaminan Sosial
Keluarga
Keputusan
Direktur Jaminan Sosial
Keluarga
# SDM PELAKSANA PKH
15. Tim Koordinasi
Nasional PKH
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten
/Kota
Tim
Koordinasi
Teknis PKH
Pusat
Pelaksana PKH
Pusat
Tim Koordinasi
Teknis PKH
Daerah Provinsi
Tim Koordinasi
Teknis PKH Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksana PKH
Daerah Provinsi
Pelaksana PKH Daerah
Kabupaten /Kota
Pelaksana PKH
Kecamatan
Pasal 22 s/d 31
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
# KELEMBAGAAN PKH
16. Pasal 22 dan 23
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Pejabat Eselon I
yang menangani urusan
pengentasan kemiskinan,
pendidikan, kesehatan,
anak, keluarga, disabilitas,
lanjut usia, data,
komunikasi, dan
kementerian/lembaga
terkait
melakukan kajian
pelaksanaan, mekanisme,
hasil audit, dan evaluasi.
memberikan solusi atas
permasalahan lintassektor.
Keputusan
Menteri
Anggota Tugas
Penetapan
# TIM KOORDINASI NASIONAL PKH
17. Pasal 24 s/d 29
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten
/Kota
Anggota:
Pejabat Eselon II
wakil kementerian/lembaga terkait
Perangkat
Keputusan
Direktur Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Ketua: Kepala Bappeda Provinsi
Sekretaris: Kepala Dinas Sosial Provinsi
Anggota:
Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah
provinsi
Ketua: Kepala Bappeda Kab/Kota
Sekretaris: Kepala Dinas SosialKab/Kota
Anggota:
Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota
Penetapan
Keputusan Gubernur
Keputusan Bupati/Walikota
# TIM KOORDINASI TEKNIS PKH
18. Pasal 30 & 31
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Pusat
Daerah
Provinsi
Daerah
Kabupaten
/Kota
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
Perangkat
Keputusan
Menteri Sosial
Dinas Sosial Daerah Provinsi
yang menangani Bantuan Sosial PKH,
perlindungan, dan jaminan sosial.
Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
yang menangani Bantuan Sosial PKH,
perlindungan, dan jaminan sosial.
Penetapan
# PELAKSANA PKH
Editor's Notes
Disabilitas berat prioritas. Tambahkan keterangan untuk komponen kesejahteraan sosial.