Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya legalitas STR dan SIPP bagi perawat sesuai dengan UU No. 38/2014 dan peraturan pelaksanaannya. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran dan implementasi visi misi DPD PPNI Jakarta Utara, termasuk kegiatan advokasi, musyawarah, bakti sosial, dan dukungan terhadap program imunisasi.

1. PENTINGNYA LEGALITAS
STR & SIPP
NS. RACHMAT SUDRAJAT.,S.KEP.,MKM
WAKIL KETUA BIDANG OKK
DPD PPNI JAKARTA UTARA

2. SEPUTAR ORGANISASI PROFESI PPNI

3. Visi-Misi PPNI
VISI
• Menjadi organisasi profesi yang handal, yang disayangi anggota, dicintai
pemerintah dan disegani organisasi lain.
MISI
1. Penguatan kepengurusan pada setiap level dan badan kelengkapan
2. Mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan
praktik yang aman, profesional, beretika dan bermartabat selayaknya profesi
3. Membangun jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran
4. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan
keperawatan

4. UU 38/2014: KEPERAWATAN
Pasal 41
(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun
Perawat secara nasional dan berbadan hukum.
(2) Organisasi Profesi Perawat bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan,
martabat, dan etika profesi Perawat; dan
b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang
pembangunan kesehatan.
Pasal 42
• Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina,
pengembang, dan pengawas Keperawatan di Indonesia.

6. Pasal 2
• Praktik Keperawatan berasaskan: perikemanusiaan, nilai ilmiah,
etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan pelindungan,
kesehatan dan keselamatan Klien.
Pasal 18, Ayat 1:
• Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki
STR.
Pasal 19, Ayat 1:
• Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki
Izin.
UU NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

7. Pasal 19:
• Ayat 1  Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Izin.
• Ayat 2  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
• Ayat 3  SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya.
UU NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

8. Pasal 19:
• Ayat 4  Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), Perawat harus melampirkan:
– salinan STR yang masih berlaku;
– rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan surat pernyataan memiliki tempat
praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pasal 20:
• Ayat 1  SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
• Ayat 2  SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat
paling banyak untuk 2 (dua) tempat
UU NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

9. Pasal 4:
(1) Perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik
Keperawatan
Pasal 7 :
(1) Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan wajib memiliki
SIPP.
(2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat
yang telah memiliki STRP.
PMK NO.26 TAHUN 20 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.38 TAHUN 2014
BAB III PERIJINAN
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

10. DASAR HUKUM

11. Pasal 44:
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib
memiliki STR.
Pasal 46 :
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan
kesehatan wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
BAB REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

12. Pasal 4:
(1) Setiap Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan STR
melalui aplikasi Registrasi daring/online dengan
memenuhi persyaratan Registrasi.
(2) Aplikasi Registrasi daring/online sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aplikasi yang digunakan oleh
pemohon untuk mengajukan STR atau perpanjangan
STR secara daring/online.
PMK NO.83 TAHUN 2019 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
BAB II PELAKSANAAN REGISTRASI
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

13. Pasal 8:
(1) STR dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
(2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perpanjangan masa berlaku STR;
b. peralihan jenis profesi Tenaga Kesehatan; dan
c. peningkatan level kompetensi.
(3) Perpanjangan masa berlaku STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tanggal berakhir STR tersebut
PMK NO.83 TAHUN 2019 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
BAB II PELAKSANAAN REGISTRASI
A
S
P
E
K
L
E
G
A
L

14. YANG PERLU MENJADI
PERHATIAN
• STR (Online)
• NIRA (Online)
• SIPP (Online)
• SIMK PPNI (Online)
• PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
(Online)
• Pengajuan SKP kegiatan (Online)  Khusus Bagi pengurus PPNI

15. IMPLEMENTASI VISI MISI PPNI
DI
DPD PPNI JAKARTA UTARA

16. ADVOKASI ORGANISASI KEPADA PRESIDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN

17. MUSYAWARAH DAERAH DPD PPNI JAKUT KE IX
SILATURAHIM AKBAR PERAWAT SE DKI DI UNTAG SUNTER

18. MUSYAWARAH DAERAH DPD PPNI JAKARTA
UTARA DIHADIRI OLEH GUBERNUR DKI
JAKARTA H. ANIS BASWEDAN.PHD

20. AUDIENSI DPD PPNI JAKUT DENGAN DPD RI / SENATOR DKI

21. DPD PPNI JAKUT AKTIF MENGIKUTI
PENCANANGAN IMUNISASI MR CAMPAK DAN
RUBELA BSM PAK WALIKOTA JAKUT

22. KETERLIBATAN PPNI DALAM IMUNISASI
SUDINKES JAKUT
DARI UNSUR DPD, DPK SE JAKUT

23. KEGIATAN BAKSOS BANJIR

24. BAKSOS BANJIR JAKUT 2020

25. BHAKSOS BHAKTI PERAWAT
PPNI JAKUT BERSAMA PERAWAT RW

28. MEMIMPIN BERBAGAI AKSI NASIONAL