Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Similar to Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
- 1. 01 • Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 2. Drg Widyawati Garini, MKes S1 : dokter gigi (1985) WKS : NTB 1992-1997 Pusat Promkes1992-2001 Dit Promkes dan PM 2001-sekarang S2 : Magister Kes (2001) Jabfung PKM tahun 2000 Kasie Penggerak 2019-2020 Jabfung PKM Ahli Madya - sekarang Tim penilai jabfung PKM 082113813468 garini_widyawati@yahoo.com Dit Pomosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gedung Adyatma Lantai 6 Ruang 603 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Kuningan Jakarta12950
- 3. Kebijakan Jabfung Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kep MenPan No. 58/Kep/Men.PAN/8/2000
- 4. ASN (Aparatur Sipil Negara) “ “ JABFUNG PKM UU No 5 thn 2014 - Pegawai Negeri Sipil - Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat Tenaga pelaksana Teknis Fungsional yg berstatus di lingkungan Kementerian Kesehatan serta instansi di luar Kemkes yang mengemban tugas, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan secara profesional
- 5. PKM/PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN KESEHATAN NAS. KELUARGA SEHAT JABFUNG PKM Jabfung PKM Ahli Jabfung PKM Terampil Kep MenPan No. 58/Kep/Men.PAN/8/2000
- 6. Kebijakan Nasional Pengembangan Kompetensi dalam UU ASN Jaminan bahwa setiap ASN mendapatkan hak Pengembangan kompetensi setiap tahun dalam rangka pengembangan kariernya : 20 JP/tahun/PNS; Pengembangan Kompetensi harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi harus terekam dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN Nasional 01 02 03 04 05 06 UU ASN telah meletakkan dasar yang kuat bagi perwujudan Birokrasi Kelas Dunia melalui profesionalitas ASN; Variasi jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan Keharusan Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi setiap instansi yang tertuang dalam penganggaran
- 7. JABATAN FUNGSIONAL DALAM ASN Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan: Pemula; Terampil; Mahir; dan Ahli pertama; Ahli muda; Ahli madya; dan JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN, JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN, Ahli utama Penyelia
- 8. JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) JABATAN ADIMINISTRASI adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. JABATAN FUNGSIONAL adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. JABATAN PIMPINAN TINGGI adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah TUGAS TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu PERAN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu KEDUDUKAN
- 10. LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN • Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. • Adanya Kebijakan Penguatan dan Pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional • Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi • Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 11. DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL PKM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 1 4 5 6 7 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MA NAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2014 TENTANG TATA RUMPU N JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 64 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KE MENTERIAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI PAN – RB NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM J ABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
- 12. Pejabat Fungsional PKM Ahli Pejabat Fungsional PKM Terampil Adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang sistematis di bidang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.
- 14. Memenuhi syarat pengangkatan pertama. Memiliki pengalaman dalam bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sekurang-kurangnya 2 ta hun Usia maksimal 5 ( lima) tahun sebelum mencapai BUP (batas usia pensiun). DP-3/SKP satu tahun terakhir “Baik”. Pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki, jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan perolehan AK yang berasal dari Unsur Utama dan Penunjang, setelah PAK nya ditetapkan oleh Peja bat ybw PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Alih Tugas ……
- 15. KOMPOSISI Angka Kredit Unsur Utama 80% 20% 1. Pendidikan : a. Pendidikan sekolah ( Ijazah/Gelar) b. Diklat fungsional ( STTPL) 2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 3. Pengembangan Penyuluhan Kes. Masy. 4. Pengembangan Profesi Penunjang 1. Mengajar/melatih dlm bidang kesehatan. 2. Mengikuti seminar/lokakarya 3. Menjadi anggota organisasi profesi 4. Menjadi anggota Tim Penilai 5. Memperoleh gelar kesarjanaan lain 6. Memperoleh tanda jasa/piagam penghargaan
- 16. MELAKSANAKAN TUGAS DI BAWAH JENJANG JABATANNYA 100 % 80% Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan. Pejabat fungsional yg melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap butir kegiatan yang dilakukan
- 17. Jenjang JF PKM Ahli Jenjang JF PKM Terampil 1. PKM Pelaksana (Pengatur Muda Tk.I Gol. II c – Pengatur Gol. II d) 2. PKM Pelaksana Lanjutan (Penata Muda Gol. III a – Penata Muda Tk.I Gol. III b) 3. PKM Penyelia (Penata Gol. III c – Penata Tk.I Gol. III d) 1. PKM Pertama (Penata Muda Gol. III a – Penata Muda Tk.I Gol. III b) 2. PKM Muda (Penata Gol. III c – Penata Tk.I Gol. III d) 3. PKM Madya (Pembina Gol. IV a – Pembina Utama Muda Gol. IV c) 4. PKM Utama (Pembina Gol. IV c – Pembina Utama Muda Gol. IV e ) ...usulan Permenpan
- 18. Keuntungan Menjadi Pemangku Jabatan Fungsional • Berpeluang memperoleh kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibatasi oleh pendidikan yang tertinggi yang dimiliki • Berpeluang memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat • Berpeluang meningkatkan profesionalisme di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang lebih luas • Berpeluang mengembangkan kreativitas lebih bebas • Berpeluang berkarya lebih mandiri • Berpeluang memperoleh tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan yang ada • Terbuka kesempatan untuk berpindah jalur ke jabatan struktural
- 19. 1. Pejabat fungsional lebih banyak bekerja dengan metode serta dlm melakukan pekerjaannnya bersifat madiri tanpa banyak dilandasi oleh sifat2 atasan - bawahan; 2. Kenaikan pangkatnya berdasarkan kinerja pejabat ybs, dan diukur dgn kemampuan melaksanakan kegiatan yg memiliki nilai kredit tertentu; 3. Jenjang pangkatnya tidak tergantung kepada dasar pendidikan maupun eselon; 4. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan profesionalisme, jadi seorang jabfung dituntut profesionalismenya dlm bidang tertentu; 5. Berhak atas tunjangan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 20. 20 Peraturan Kepala BKN Nomor 28 Tahun 2005 Tanggal 28 Desember 2005 ANGKA KREDIT PENDIDIKAN TINGKAT AHLI No Pendidikan Angka Kredit Lama Baru 1. Sarjana (S1)/D-IV 75 100 2. Dokter/Apoteker/ Magister (S2) 100 150 3. Doktor (S3 ) 150 200
- 21. 21 Peraturan Kepala BKN Nomor 28 Tahun 2005 Tanggal 28 Desember 2005 ANGKA KREDIT PENDIDIKAN TINGKAT TRAMPIL No Pendidikan Angka Kredit Lama Baru 1. SMA 20 25 2. DII 25 40 3. D III 40 60
- 22. Lamanya Pelatihan dan Jumlah AK No Lamanya AK 1. Lamanya lebih dari 960 jam 15 2. Lamanya antara 641– 960 jam 9 3. Lamanya antara 481- 640 jam 5 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 3 5. Lamanya antara 81 -160 jam 2 6. Lamanya antara 30 – 80 jam 1
- 23. Karya Tulis disusun bersama 1. Penulis Utama 60 % 2. Penulis Pembantu 40 % 3. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) orang Contoh : Suatu karya tulis ditulis oleh 4 orang, kalau karya tulis tsb, diberikan nilai angka kredit sebesar 12,50 maka : 1 (satu ) orang Penulis Utama 60 % x 12,50 = 7,50 1 3 ( tiga ) orang Penulis Pembantu 40 % x 12,50 = 1,667 3
- 24. CONTOH A,B,C dan D, bersama-sama membuat karya tulis di bidang penyuluhan kesehatan dan telah dipublikasikan di Majalah. A, adalah penulis Utama sedangkan B,C, dan D, adalah penulis pembantu. Penghitungan AK masing-2 adalah sebagai berikut: 1. A adalah 60% x 6 AK = 3,6 (AK) 2. B adalah 40%/3x6 AK = 0,8 (AK) 3. C adalah 40%/3x6 AK = 0,8 (AK) 4. D adalah 40%/3x6 AK = 0,8 (AK)
- 25. DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)
- 26. Pejabat yang Berwenang PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT TIM PENILAI ANGKA KREDIT PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk membantu penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat; pejabat yang berwenang mengusulkan angka kredit Penyuluh Kelehatan Masyarakat; pejabat yang berwenang penetapan angka kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- 27. BUKU
- 28. DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) formulir berisi keterangan perorangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam rangka penetapan angka kredit;
- 29. PAK (Penetapan Angka Kredit) formulir yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit;
- 30. Permasalahan yang Sering Muncul • Ketidaksesuaian bukti fisik dengan butir-butir kegiatan • Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan jenjang jabatan • Belum ada tim penilai di tingkat daerah • Tim penilai daerah belum memahami cara penilaian DUPAK
- 31. Langkah Penyusunan DUPAK CH 1-5 Laporan Harian Laporan Bulanan Laporan Tahunan DUPAK + Bukti Fisik
- 32. Formulir dan bukti-bukti fisik yang disiapkan untuk penilaian (CH1-5)
- 35. 1 semester (6 bln) 2 semester (12 bln)
- 36. Lampiran III : Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 733/Menkes/SKB/IV/2002 Nomor : 10 tahun 2002 Tanggal : 14 Juni 2002 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Daratista NIP : 199999999999 Pangkat/Golongan ruang : Penata Tk.I - III/c Jabatan : Ka.PKM Pangkal Pinang Unit kerja : PKM Pangkal Pinang Menyatakan bahwa : Nama : Dahlia NIP : 198005122005122001 Pangkat/Golongan ruang/TMT : Pengatur - II/c (01-04-2002) Jabatan : - Unit kerja : PKM Pangkal Pinang Telah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan sebagai berikut : No Uraian Kegiatan Pelayanan Keperawatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegi atan Jumlah AK Keterangan/ Bukti fisik Nilai 1 2 3 4 5 6 7 1 Menyusun rencana lima tahunan: Juli S/d Des 2011 Lap. 713 0,003 0,023 Mengolah data tabulasi 2 Mengolah data pengamatan: Juli S/d Des 2011 Rumusan 900 0,001 0,028 Tabulasi 3 Mengumpulkan data biokimia gizi sesuai Juli S/d Des 2011 Rencana 636 0,001 0,010 kelompok sasaran tertentu TOTAL 47,959 Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ……………………….. ,………………………. Atasan langsung Daratista NIP:
- 37. Contoh Bukti Fisik Unsur Utama • Ijazah • Sertifikat mengikuti pelatihan • Dokumen rencana tahunan • Surat tugas melaksanakan kegiatan • Surat tugas • Laporan melaksanakan kegiatan (uji coba, evaluasi, dsb) • Makalah/karya tulis • Buku • dsb
- 38. Unsur Penunjang Sertifikat mengikuti Seminar Nasional/Internasional SK Tim Penilai Jabfung SK Pengurus Organisasi Profesi Tingkat Pusat/Daerah
- 39. Kelengkapan Administrasi Lainnya • SK Pengangkatan Terakhir • PAK Terakhir • Sertifikat Pelatihan Jabfung PKM • Kartu pegawai
- 40. D U P AK P A K
- 41. PENTING dalam pengajuan DUPAK! 1. Pengumpulan angka kredit dari unsur utama minimal 80% dan unsur penunjang maksimal 20 % 2. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi 3. Diterima sesuai jadwal yang ditetapkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat diterima oleh tim penilai
- 42. PENTING dalam pengajuan DUPAK! 4. Kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. 5. Kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli. 6. Dilengkapi bukti fisik a.l: Fotokopi Ijazah, STTPL dan Surat Pernyataan melakukan kegiatan (SPMK). 7. DUPAK yg lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai yang akan membagi tugas kepada anggota tim.
- 43. Terima Kasih PAKAI MASKER JAGA JARAK CTPS