Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, Untuk materi Dasar Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

1. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 1
MODUL MATERI INTI. 2
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN
I. DESKRIPSI SINGKAT
Seorang administrator kesehatan harus memahami segala sesuatu
yang berkaitan dengan peraturan tentang jabatan fungsional
Administrator Kesehatan. Ruang lingkup yang berkaitan dengan
jabatan fungsional Administrator Kesehatan mulai dari persyaratan
pengangkatan sampai dengan pemberhentian, serta pengangkatan
kembali, disamping itu juga tentang persyaratan kenaikan pangkat
dalam jabatan fungsional administrator kesehatan.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum:
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami
tentang Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
a. Menjelaskan pengertian Administrator Kesehatan.
b. Menjelaskan tugas pokok Administrator Kesehatan.
c. Menjelaskan jenjang kepangkatan Administrator
Kesehatan.
d. Mengetahui tata cara pengangkatan Jabatan Administrator
Kesehatan.
e. Mengetahui tata cara pembebasan sementara Jabatan
Administrator Kesehatan.
f. Mengetahui tata cara pengangkatan kembali Jabatan
Administrator Kesehatan.
g. Mengetahui tata cara kenaikan pangkat dan Jabatan
Administrator Kesehatan.
h. Mengetahui tata cara pemberhentian dari Jabatan
Administrator Kesehatan.
i. Mengetahui tata cara perpindahan dari jabatan
struktural/jabatan fungsional lain menjadi Pejabat
Administrator Kesehatan.

2. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 2
III. POKOK BAHASAN
Pokok bahasan materi ini meliputi:
Pokok bahasan 1. Pengertian Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 2. Tugas pokok Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 3. Jenjang kepangkatan Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 4. Tata cara pengangkatan Jabatan Administrator
Kesehatan.
Pokok bahasan 5. Tata cara pembebasan sementara Jabatan
Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 6. Tata cara pengangkatan kembali Jabatan
Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 7. Tata cara kenaikan pangkat dan Jabatan
Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 8. Tata cara pemberhentian dari Jabatan
Administrator Kesehatan.
Pokok bahasan 9. Tata cara perpindahan dari jabatan
struktural/jabatan fungsional lain menjadi Pejabat Administrator
Kesehatan.
IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Berikut merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
a. Fasilitator memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk
masing-masing memperkenalkan diri dengan singkat.
b. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok
bahasan yang akan didiskusikan bersama-sama.
c. Sebelum menyampaikan pokok bahasan, fasilitator dengan
curah pendapat menjajagi pemahaman peserta tentang jabatan
fungsional khususnya jabatan fungsional Adminkes.
d. Fasilitator memberikan kesempatan kepada seperta untuk
mendiskusikan atau bertanya tentang hal-hal yang belum jelas.
Peserta juga diminta untuk mensharingkan pengalamannya di
daerah tentang jabatan fungsional ini.
e. Sebelum menutup sesi, fasilitator memberikan apresiasi kepada
semua peserta yang telah terlibat aktif dalam proses
pembelajaran ini.

3. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 3
V. URAIAN MATERI
Pokok Bahasan 1.
PENGERTIAN ADMINISTRATOR KESEHATAN
Administrator Kesehatan adalah jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil, yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi
pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan di
Iingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar
Departemen Kesehatan.
Administrator Kesehatan yang selanjutnya disebut Adminkes,
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi
pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program
pembangunan kesehatan.
Pokok Bahasan 2.
TUGAS POKOK ADMINISTRATOR KESEHATAN.
Tugas pokok Administrator Kesehatan adalah melaksanakan
analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan,
akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program
pembangunan kesehatan.
Jabatan Administrator Kesehatan adalah jabatan Administrator
Kesehatan Keahlian.
Pokok Bahasan 3.
JENJANG JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN
Jenjang jabatan Administrator Kesehatan dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi yaitu:
a. Administrator Kesehatan Pertama.
b. Administrator Kesehatan Muda.
c. Administrator Kesehatan Madya.

4. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 4
a. Jenjang Administrator Kesehatan Pertama, terdiri atas:
1) Penata Muda, golongan ruang lII/a.
2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jenjang Administrator Kesehatan Muda, terdiri atas:
1) Penata, golongan ruang III/c.
2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jenjang Administrator Kesehatan Madya, terdiri dari:
1) Pembina, golongan ruang IV/a.
2) Pembina Tlngkat I. golongan ruang IV/b.
3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Pokok Bahasan 4.
TATA CARA PENGANGKATAN JABATAN ADMINISTRATOR
KESEHATAN.
Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari jabatan administrator Kesehatan, ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Persyaratan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan Administrator Kesehatan, harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV di bidang
administrasi kesehatan atau Sarjana/Diploma IV kesehatan.
b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang IllIa.
c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
administrasi kesehatan dan memperoleh sertifikat.
d. Memiliki pengalaman dalam kegiatan administrasi kesehatan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
e. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia
pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3
sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
Untuk menentukan jenjang jabatan Administrator Kesehatan
digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pelayanan

5. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 5
administrasi kesehatan, pengembangan profesi, dan penunjang
tugas Administrator Kesehatan setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.
Angka kredit minimal untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat Administrator Kesehatan adalah sebagai
berikut:
No. NAMA
JABATAN
PANGKAT GOLONGAN
ANGKA KREDIT
KUMU
LATIF
KENAIKAN PANGKAT
UTAMA
(80%)
PENUNJANG
(20%)
1. Adminkes
Pertama
Penata Muda III/a 100 80 20
Penata Muda Tk I III/b 150 120 30
2. Adminkes
Muda
Penata III/c 200 160 40
Penata Tk I III/d 300 240 60
3. Adminkes
Madya
Pembina IV/a 400 320 80
Pembina TK I IV/b 550 440 110
Pembina Utama Muda IV/c 700 560 140
Untuk penyesuaian ke dalam jabatan Administrator Kesehatan
harus memenuhi angka kredit minimal sebagai berikut:
No GOL.
RUANG
STTB/
IJAZAH YG
SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
< 1 TH > 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH
1. III/a S1 / D IV 100 112 124 137 150
Pasca Sarjana 100 116 132 148 155
2. III/b
S1 / D IV 150 162 174 187 200
Pasca Sarjana 150 163 177 191 205
Doktor 150 165 180 195 210
3. III/c
S1 / D IV 200 225 250 275 300
Pasca Sarjana 200 226 252 278 305
Doktor 200 227 254 282 310
4. III/d
S1 / D IV 300 325 350 375 400
Pasca Sarjana 300 326 352 378 405
Doktor 300 327 354 382 410
5 IV/a
S1 / D IV 400 437 474 512 550
Pasca Sarjana 400 438 477 516 555
Doktor 400 440 480 520 560
6 IV/b
S1 / D IV 550 587 624 662 690
Pasca Sarjana 550 588 626 665 695
Doktor 550 588 630 670 700
7. IV/c
S1 / D IV 700 700 700 700 700
Pasca Sarjana 700 700 700 700 700
Doktor 700 700 700 700 700

6. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 6
Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas untuk pengangkatan ke dalam Jabatan
Adminkes meliputi:
 Foto copy SK Pengangkatan menjadi PNS atau SK Kenaikan
pangkat terakhir.
 Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disertai bukti
fisiknya.
 Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang Administrasi
Kesehatan yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan.
 Foto copy DP3 satu tahun terakhir.
 Foto copy Kartu Pegawai.
Prosedur Pengangkatan
 Golongan III/a sampai dengan III/d di tingkat Pusat
a. Calon pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk pengusulan pengangkatan.
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) melalui Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPT Pusat.
c. Bagian kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama menyampaikan Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit (DUPAK) dan berkas yang dipersyaratkan
kepada Tim Penilai Unit Utama (UPTP);
d. Tim Penilai Unit Utama (UPTP) mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada
Pimpinan Unit Utama untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada pada Unit Utama/UPT Pusat;
f. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada menyiapkan konsep Surat Keputusan pengangkatan
PNS ke dalam Jabatan Adminkes dan disampaikan kepada
Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal untuk
mendapat persetujuan;

7. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 7
g. Untuk Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d. Surat Keputusan
Pengangkatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama
Menkes.
h. Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan
kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan
Unit Utama/Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN,
dan Kepala BKN.
 Golongan IV/a sampai dengan IV/c di tingkat Pusat
a. Calon pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk pengusulan pengangkatan.
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) melalui Bagian Kepegawaian/
Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT
Pusat.
c. Bagian kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama menyampaikan Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit (DUPAK) dan berkas yang dipersyaratkan
kepada Tim Penilai Unit Utama (UPTP);
d. Tim Penilai Unit Utama (UPTP) mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada
Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian;
f. Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan
pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Adminkes dan
disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal untuk mendapat persetujuan;
g. Untuk Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a dan Pembina Tk I golongan ruang IV/b. Surat
Keputusan Pengangkatan ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.
h. Untuk Adminkes Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, Surat Keputusan Pengangkatan
ditetapkan oleh Presiden;

8. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 8
i. Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan
kepada PNS yang bersangkutan dan petikanltembusannya
disampaikan kepada Sekretaris JenderalDepkes, Pimpinan
Unit Utama/Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN,
dan Kepala BKN.
 Golongan III/a sampai dengan IIl/d di Tingkat Daerah.
a. Calon Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk pengusulan pengangkatan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Kabupaten/KotamadyaiKepala UPT
Daerah (eselon II) melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang
menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/
Kota/UPTD;
c. Bagian Kepegawaian I Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD menyampaikan Daftar
Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas yang
dipersyaratkan kepada Tim Penilai prop/Kab/KotalUPTD;
d. Tim Penilai Prop/Kab/KotalUPTD mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK kepada
Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Bagian Kepegawaian Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD;
f. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD menyiapkan usulan
pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Adminkes dan
disampaikan kepada Gubemur/Bupati/Walikota melalui
Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
g. Untuk Adminkes Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata
Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan pengangkatan
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota/UPTD
atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang
ditunujk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
h. Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan
kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala
UPTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD dan
Sekretaris Jenderal Depkes.

9. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 9
 Golongan IV/a sampai dengan IV/c di Tingkat Daerah
a. Calon Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk pengusulan pengangkatan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II)
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani
kepegawaian pada Dinkes Propinsi/Kab/Kota/UPTD;
c. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kegawaian pada
Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD menyampaikan
Daftar usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas
yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai
Prop/Kab/Kota/UPTD atau tim Penilai Pusat bilamana
criteria Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD belum dapat
dipenuhi;
d. Tim penilai Prop/Kab/Kota/UPTD atau Tim Penilai Pusat
mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Adminkes yang
bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka
kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;
f. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan Surat
Keputusan Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Adminkes
dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
melalui Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
g. Untuk Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c, Surat Keputusan Pengangkatan ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
h. Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan
kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala
UPTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD dan
Sekretaris Jendral Depkes.

10. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 10
III a s/d III d
Pejabat lain
a.n Menkes
IVa dan IVb
Kep.Menkes
IV c
Kep.Presiden
PBAK PUSAT/ UNIT UTAMA
TP PUSAT/ UNIT UTAMA
PIMPINAN
UNIT KERJA
PIMPINAN
UU/UPTP
(ESS II)
(UNIT
KEPEG)
SES. JEN
(ROPEG)
BKN
KPKN
PNS
PROSEDUR PENGANGKATAN JABFUNG ADMINKES
di tingkat Depkes/Pusat

11. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 11
Pokok Bahasan 5.
TATA CARA PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN
ADMINISTRATOR KESEHATAN
Persyaratan Pembebasan Sementara
Adminkes dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak
memenuhi angka kredit adalah sebagai berikut:
a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang IIl/a sampai dengan Administrator Kesehatan
Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) sejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari unsure utama bagi
Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c; atau
III a s/d III d
Kep. Sesda/
Pejabat lain a.n
Gub/Bup/W.Kota
IV A dan IV c
Kep.Gub/Bupati/W.
Kota/ pejabat lain
a.n
Gub/Bup/W.Kota
PBAK PUSAT/PROP/ KAB/KOTA
TP PUSAT/PROP/ KAB/KOTA
PIMPINAN
UNIT KERJA
KEPALA
DINKES
PROP/KAB/
KOTA/UPTD
(UNIT KEPEG)
SESDA PROP
/KAB/KOTA
(ROPEG)
BKN
KPKN
PNS
PROSEDUR PENGANGKATAN JABFUNG ADMINKES
Di Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota

12. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 12
Adminkes dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain:
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 tahun 1980;
b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasar
PP Nomor 4 Tahun 1966;
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Administrator
Kesehatan;
d. Cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan
seterusnya;
e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas untuk pembebasan sementara meliputi:
 Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan
Fungsional Adminkes terakhir;
 Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari
6 (enam) bulan;
 Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang
terkena hukuman disiplin sedang atau berat;
 Foto copy Kartu Pegawai;
 Surat Keputusan pemberian angka kredit terakhir.
Tata cara pembebasan sementara dari Jabatan Adminkes karena
tidak dapat mengumpulkan angka kredit di tingkat pusat
 Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes
Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d.
a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Adminkes Pertama
dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan
ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak mencapai
angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai unit Utama/UPT
Pusat (eselon II) melakukan penilaian terhadap Adminkes
yang bersangkutan;
b. Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat membuat konsep Nota
Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk
disampaikan kepada Pimpinan Unit Utama/Ka UPT Pusat;

13. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 13
c. Pimpinan Unit Utama/Kepala UPT Pusat mempelajari
penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani
Nota peringatan serta mengembalikannya kepada Tim
Penilai Unit Utama/UPT Pusat;
d. Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat menyampaikan Nota
Peringatan kepada Adminkes yang bersangkutan melalui
Kapala Unit Kerja Adminkes, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 5
(lima) tahun 6 (enam) bulan sejak Adminkes diangkat dalam
pangkat terakhir;
e. Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan
kepada Adminkes tetap tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Unit Utama/UPT
Pusat membuat Nota Pemebritahuan, konsep SK penetapan
Angka Kredit yang berisi cacatan pertimbangan untuk
pembebasan sementara dan disampaikan kepada Kepala
Unit Utama/UPT Pusat;
f. Pimpinan Unit Utama mempelajari Nota Pemberitahuan dan
menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut
disampaikan kepada Bagian Kepegawaian/Unit yang
menangani kepegawaian kepada Unit Utama/UPT Pusat;
g. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Adminkes
yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Unit
Utama/PT Pusat;
h. SK Pembebasan Sementara ditetapkan oleh pimpinan Unit
Utama/UPT atas nama Menkes atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Menkes;
i. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaiakan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala bagian
Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a
sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
a. Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun Sejas Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tk I
golongan ruang IV/b diangkat dalam pangkat terakhir tidak

14. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 14
mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Pusat melakukan
penilaian terhadap Adminkes yang bersangkutan;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Adminkes Madya
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diangkat dalam
pangkat terakhir diperkirakan tidak akan dapat
mengumpulkan 20 (dua puluh) Angka Kredit yang berasal
dari unsur utama, maka Tim Pusat melakukan penilaian
terhadap Adminkes yang bersangkutan;
c. Tim Penilai Pusat membuat konsep Nota Peringatan dan
Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan
lepada Sekretaris Jenderal Depkes;
d. Sekretaris Jenderal Depkes mempelajari penjelasan
perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota
Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Penilai
Pusat;
e. Tim Penilai Pusat menyampaikan Nota Peringatan kepada
Adminkes yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 5
(lima) tahun 6 (enam) bulan sejak Adminkes diangkat dalam
pangkat terakhir;
f. Apabila 1 (satu) tahun setelah Nota Peringatan disampaikan
kepada Adminkes dan Adminkes tetap tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim
Penilai Pusat membuat Nota Pemberitahuan, konsep SK
Penetapat Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan
untuk pembebasan sementara untuk disampakan lepada
Sekretaris Jenderal;
g. Sekretaris Jenderal mempelajari Nota Pemberitahuan dan
menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut
disampaikan lepada Biro Kepegawaian Depkes;
h. Biro Kepegawaian menyiapkan konsep SK Pembebasan
Sementara Adminkes yang bersangkutan untuk disampaikan
lepada Sekretaris Jenderal;
i. SK Pembebasan Sementara ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal Depkes atas nama Menkes atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Menkes;
j. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan lepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan lepada Tim Penilai Pusat, Biro Kepegawaian
Setjen Depkes, Kepala Unit Utama/Kepala UPTP, Kepala

15. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 15
Unit Verja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.
Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Adminkes karena
tidak dapat mengumpulkan angka kredit di tingkat daerah.
 Pembebasan Sementara dari jabatan Adminkes Pertama
dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang
III/d.
a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Adminkes Pertama
dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan
ruang III/d diangkat dalam pengkat terakhir tidak dapat
mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai
Prop/Kab/Kota/UPT Daerah (eselon II) melakukan
penilaian terhadap Adminkes yang bersangkutan;
b. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD membuat konsep Nota
Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit utnuk
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD;
c. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD
mempelajari penjelasan perbedaan angka kerdit dan
menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya
kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD;
d. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD menyampaika
Nota Peringatan kepada Adminkes yang bersangkutan
melalui Kepala Unit Kerja Adminkes, selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir
atau 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sejak Adminkes diangkat
dalam pangkat terakhir;
e. Apabila 6 (enam) bulan setelah Peringatan disampaikan
kepada Adminkes dan Adminkes tetap tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim
Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD membuat Nota
Pemberitahuan, konsep SK Penetapan sementara dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota;
f. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD
mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani SK
PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Bagian

16. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 16
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD;
g. Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Adminkes
yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/ UPTD;
h. SK Pembebasan Sementara ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/
Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Gubernur/Bupati/Walikota;
i. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
 Pembebasan Sementara dari jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Adminkes Madya
Pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tk I
golongan ruang IV/b diangkat dalam pangkat terakhir tidak
dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka tim
Prop/Kab/Kota/UPTD atau Tim Penilai Pusat (apabila Tim
Prop/Kab/Kota/UPTD belum dapat memenuhi kriteria Tim
Penilai yang dipersyaratkan) melakukan penilaian terhadap
Adminkes yang bersangkutan.
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Adminkes Madya
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan 20 (dua puluh)
Angka Kredit yang berasal dari unsur utama, maka Tim
Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD atau Tim Penilai Pusat
melakukan penilaian terhadap Adminkes yang
bersangkutan.
c. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD atau Tim Penilai Pusat
membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan
Angka Kredit untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/ UPTD;

17. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 17
d. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD
mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan
menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya
kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD;
e. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD menyampaikan Nota
Peringatan kepada Adminkes yang bersangkutan melalui
Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu yang
ditetapkan berakhir atau 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sejak
Adminkes diangkat dalam pangkat terakhir.
f. Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan
kepada Adminkes dan Adminkes tetap tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka tim
penilai Prop/Kab/Kota/UPTD membuat Nota
Pemberitahuan, konsep SK Penetapan Angka Kredit yang
berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara
dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD;
g. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD
mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani SK
PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD;
h. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Adminkes
yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD;
i. SK Pembebasan Sementara ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/
Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Gubernur/Bupati/Walikota;
j. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.

18. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 18
Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Adminkes karena
alasan lain di tingkat pusat.
 Pembebasan Sementara dari jabatan Adminkes Pertama
dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang
III/d.
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan
sementara Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d kepada Kepala
Unit Utama/Kepala UPT Pusat (eselon II) bagi pejabat
Adminkes yang akan dibebaskan sementara karena alas an
lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
b. Pimpinan unit Utama/Kepala UPT Pusat menyampaikan
usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Depkes untuk
mendapatkan persetujuan;
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Pimpinan Unit Utama/Kepala UPTP melalui Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP;
d. Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP menyiapkan konsep Surat Keputusan
Pembebasan Sementara Adminkes yang bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pembebasan Sementara ditetapkan oleh
Pimpinan Unit Utama atas nama Menkes atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh Menkes;
f. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPTP Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Pembebasan Sementara dari jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c:
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan
sementara Adminkes Pertama pangkat Pembina golongan

19. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 19
ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c kepada Kepala Unit Utama/Kepala UPT Pusat
(eselon II) bagi pejabat Adminkes yang akan dibebaskan
sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada
butir 1.b di atas;
b. Pimpinan unit Utama/Kepala UPT Pusat menyampaikan
usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Depkes untuk
mendapatkan persetujuan;
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Sekretaris Jenderal Depkes melalui Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Depkes;
d. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes menyiapkan konsep
Surat Keputusan Pembebasan Sementara Adminkes yang
bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pembebasan Sementara ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal Depkes atas nama Menkes atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Menkes;
f. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPTP Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Adminkes karena
alasan lain di tingkat daerah.
 Pembebasan Sementara dari jabatan Adminkes Pertama
dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang
III/d:
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan
sementara Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d kepada Kepala
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD (eselon II) bagi
pejabat Adminkes yang akan dibebaskan sementara karena
alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
b. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD
menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Daerah

20. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 20
Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan;
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani
kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD;
d. Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD menyiapkan
konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara Adminkes
yang bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pembebasan Sementara ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
f. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
 Pembebasan Sementara dari jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c:
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan
sementara Adminkes Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/ UPTD (eselon II) bagi pejabat Adminkes
yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain
sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
b. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD
menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur/Bupati/
Walikota melalui Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota untuk
mendapatkan persetujuan;
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota melalui Kepala Biro
Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;
d. Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota
menyiapkan konsep Surat Keputusan Pembebasan
Sementara Adminkes yang bersangkutan;

21. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 21
e. Surat Keputusan Pembebasan Sementara ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
f. SK Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
Pokok Bahasan 6.
TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN
ADMINISTRATOR KESEHATAN
Persyaratan
Adminkes akan diangkat kembali dalam jabatannya apabila
sudah dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:
a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Adminkes
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai
dengan Adminkes Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/b.
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
sudah dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
20 (dua puluh) yang berasal dari unsure utama bagi Adminkes
Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
Adminkes akan diangkat kembali dalam jabatannya karena alasan
lain sebagai berikut:
a. Telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap pejabat Adminkes yang dikenakan
pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1966 dinyatakan tidak bersalah dan telah
diangkat kembali sebagai PNS oleh Pejabat yang Berwenang

22. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 22
Mengangkat dan Memberhentikan PNS;
c. Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Administrasi
Kesehatan;
d. Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah
diaktifkan kembali;
e. Telah selesai menjalani tugas belajar.
Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi:
1. Surat keterangan selesai tugas belajar, atau Pengangkatan
Kembali sebagai PNS setelah Cuti di lura Tanggungan Negara
atau Surat Keputusan pengadilan atau bukti fisik Pengumpulan
Angka Kredit;
2. Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Adminkes
terakhir;
3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
4. Surat Keputusan Pembebasan Sementara;
5. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
6. Foto copy Kartu Pegawai.
Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Adminkes
karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit di tingkat Pusat.
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Adminkes Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d
dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit
kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, maka Adminkes yang bersangkutan menyampaikan
DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit
Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) melalui Tim Penilai Unit
Utama/UPT Pusat;
c. Tim Penilai Unit Utama/UPTP mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada

23. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 23
Pimpinan Unit Utama/Kepala UPTP untuk ditetapkan;
d. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPT Pusat;
e. Bagian Kepagawaian/Unit yang menangani kepegawaian
menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali
PNS ke dalam Jabatan Adminkes dan disampaikan kepada
Pumpinan Unit Utama/Kepala UPTP untuk ditetapkan oleh
Pimpinan Unit Utama/Kepala UPTP atas nama Menkes atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes.
f. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPTP Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c :
a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tk I
golongan ruang IV/b dibebaskan sementara sudah dapat
mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, maka Adminkes yang
bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk
pengusulan pengangkatan kembali;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara sudah
dapat mengumpulkan 20 (dua puluh) angka kredit yang
berasal dari unsur utama, maka Adminkes yang
bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk
pengusulan pengangkatan kembali;
c. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) melalui Tim Penilai Pusat;
d. Tim Penilai Pusat mengkaji DUPAK dan menilai angka
kredit Adminkes yang bersangkutan dan menyampaikan
hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Sekretaris

24. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 24
Jenderal Depkes untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian;
f. Biro Kepagawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan
Pengangkatan Kembali PNS ke dalam Jabatan Adminkes dan
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan
oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menkes atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh Menkes.
g. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPTP Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Adminkes
karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit di tingkat
Daerah.
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Adminkes Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d
dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit
kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, maka Adminkes yang bersangkutan menyampaikan
DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit
Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II)
melalui Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
c. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II)
melalui Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD atau Tim Penilai
Pusat bilamana kriteria Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD
belum dapat dipenuhi;
d. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD atau Tim Penilai Pusat
mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Adminkes yang

25. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 25
bersangkutan dan menyampaikan hasil Penetapan Angka
Kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD;
f. Bagian Kepagawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD menyiapkan usulan
Pengangkatan Kembali PNS ke dalam Jabatan Adminkes dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD untuk ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD atas
nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
g. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Adminkes
karena alasan lain di tingkat Pusat.
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pengangkatan
kembali Adminkes Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata
Tk I golongan ruang III/d kepada Pimpinan Unit
Utama/Kepala UPT Pusat (eselon II) bagi pejabat Adminkes
yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana
tersebut pada butir 1.b di atas;
b. Pimpinan Unit Utama/Kepala UPT Pusat menyampaiakan
usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Depkes untuk
mendapatkan persetujuan.
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Pimpinan Unit Utama/Kepala UPTP melalui bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit

26. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 26
Utama/UPTP;
d. Kepagawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP menyiapkan konsep Surat Keputusan
Pengangkatan Kembali Adminkes yang bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh
Kepala Unit Utama/Kepala UPTP atas nama Menkes atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes;
f. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPTP Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c:
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pengangkatan
kembali Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c kepada Kepala Unit Utama/Kepala UPT Pusat (eselon
II) bagi pejabat Adminkes yang akan diangkat kembali
karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di
atas;
b. Pimpinan Unit Utama/Kepala UPT Pusat menyampaiakan
usulan tersebut kepada Menkes melalui Sekretaris Jenderal
Depkes untuk mendapatkan persetujuan;
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Sekretaris Jenderal Depkes melalui Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Depkes;
d. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes menyiapkan konsep
Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Adminkes yang
bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal Depkes atas nama Menkes atau Pejabat
lain yang ditunjuk oleh Menkes;
f. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPTP Pusat,
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Kepala Bagian

27. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 27
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Adminkes
karena alasan lain di tingkat Daerah.
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d :
a. Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pengangkatan
kembali Adminkes Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata
Tk I golongan ruang III/d kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II) bagi pejabat
Adminkes yang akan diangkat kembali karena alasan lain
sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
b. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD
menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris
Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan.
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD
melalui bagian Kepegawaian/Unit yang menangani
kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota;
d. Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat
Keputusan Pengangkatan Kembali Adminkes yang
bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD atas
nama Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
f. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.

28. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 28
 Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c :
a. Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usul pengangkatan
kembali Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/UPTD (eselon II) bagi pejabat Adminkes
yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana
tersebut pada butir 1.b di atas;
b. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD
menyampaikan usulan tersebut kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan;
c. Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada
Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota melalui Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota;
d. Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota
menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali
Adminkes yang bersangkutan;
e. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
f. SK Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya
disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Daerah
Prop/Kab/Kota, Bagian Kepegawaian/Unit yang
menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD
dan Kepala BKD.

29. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 29
Pokok Bahasan 7.
TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
ADMINISTRATOR KESEHATAN
Persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan:
Seorang pejabat Adminkes dapat naik pangkat/jabatan apabila telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/jabatan
terakhir;
2. Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan
ketentuan:
Sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama dan;
Sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang;
3. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas untuk Kenaikan pangkat/jabatan meliputi:
1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
2. DUPAK beserta bukti fisiknya;
3. DP3 2(dua) tahun terakhir;
4. Foto copy Kartu Pegawai.
Tata cara Kenaikan Pangkat/Jabatan
 Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d di Tingkat
Pusat:
a. Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan berkas
yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan
kenaikan pangkat/jabatan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) melalui bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPT Pusat;
c. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPT Pusat menyampaikan usulan
penetapan angka kredit/DUPAK dan berkas yang

30. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 30
diperlukan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat;
d. Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada
Pimpinan Unit Utama untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian;
f. Biro Kepegawaian menyampaikan PAK dan usulan kenaikan
pangkat kepada Badan Kepegawaian Negara untuk
mendapatkan pertimbangannya;
g. Biro Kepegawaian menyiapkan usulan Kenaikan
Pangkat/Jabatan pejabat Adminkes Pertama dengan pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d
untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Kesehatan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes.
h. SK Pengangkatan Kenaikan Pangkat/jabatan yang asli
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan
petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Unit
Utama / UPTP Pusat, Kepala Biro Kepegawaian Setjen
Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani
kepegawaian pada Unit Utama / UPTP, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKN dan Kepala BKN.
 Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c di Tingkat
Pusat:
a. Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan berkas
yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan
kenaikan pangkat/jabatan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPT Pusat (eselon II) melalui bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPT Pusat;
c. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPT Pusat menyampaikan usulan
penetapan angka kredit/DUPAK dan berkas yang
diperlukan kepada Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat;
d. Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada
Pimpinan Unit Utama untuk ditetapkan;

31. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 31
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian;
f. Biro Kepegawaian menyampaikan PAK dan usulan kenaikan
pangkat kepada Badan Kepegawaian Negara untuk
mendapatkan pertimbangannya;
g. Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan
Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Adminkes, dan
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan
oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes.
h. SK Pengangkatan Kenaikan Pangkat/jabatan yang asli
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan
petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Unit
Utama/UPTP Pusat, Kepala Biro Kepegawaian Setjen
Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani
kepegawaian pada Unit Utama/UPTP, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKN dan Kepala BKN.
 Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d di Tingkat
Daerah:
a. Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan berkas
yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan
kenaikan pangkat/jabatan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah melalui bagian
Kepegawaian yang menangani kepegawaian pada Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah;
c. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah
menyampaikan usulan penetapan angka kredit/DUPAK dan
berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai
Prop/Kab/Kota/UPT Daerah;
d. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah
mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Adminkes yang
bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka
kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;
f. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyampaikan
PAK dan usulan kenaikan pangkat kepada Badan

32. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 32
Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan pertimbangannya;
g. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan
konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat
Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata
Tk I golongan ruang III/d untuk ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah Prop/Kab/Kota atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
h. SK Pengangkatan Kenaikan Pangkat/jabatan yang asli
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan
petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD, Kepala BKD dan Sekretaris Jenderal Depkes.
 Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c di Tingkat
Daerah:
a. Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan berkas
yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan
kenaikan pangkat/jabatan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah melalui bagian
Kepegawaian yang menangani kepegawaian pada Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah;
c. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah
menyampaikan usulan penetapan angka kredit/DUPAK dan
berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai
Prop/Kab/Kota/UPTD/Pusat (bilamana Tim Penilai
Propinsi belum dapat memenuhi kriteria Tim Penilai);
d. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/Pusat
mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Adminkes yang
bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka
kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota atau Sekretaris Jenderal Depkes untuk
ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;
f. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyampaikan
PAK dan usulan kenaikan pangkat kepada Badan
Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan pertimbangannya;

33. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 33
g. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan
konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat
Adminkes disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
melalui Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
h. Bagi Adminkes Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/a dan Pembina Tk. I golongan ruang
IV/b, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan
ditetapkan oleh Sekretaris daerah Prop/Kab/Kota atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunujk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
i. Bagi Adminkes Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, Surat Keputusan kenaikan Pangkat/
Jabatan ditetapkan oleh gubernur/Bupati/Walikota;
j. Surat Keputusan Pengangkatan Kenaikan Pangkat/jabatan
yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan
petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPT Daerah, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD, Kepala BKD dan Sekretaris Jenderal Depkes.
Pokok Bahasan 8.
TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
ADMINISTRATOR KESEHATAN
Persyaratan Pemberhentian
Adminkes diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat
memenuhi angka kredit sebagai berikut:
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan
sementara Adminkes madya pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Madya pangkat Pembina
Tingkat golongan ruang IV/b tidak dapat mengumpulkan angka
kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara,
Adminkes Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruangIV/c tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari unit unsur utama.

34. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 34
Adminkes diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai
berikut:
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian
sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
b. Pemberhentian Sementara sebagi Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan P emerintah Nomor 4 tahun 1966 yang
dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
berdasarkan Keputusan Pengadilan dan yang bersangkutan
dinyatakan bersalah.
Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas untuk pemberhentian dari jabatan Adminkes
meliputi:
a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara.
b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
c. Foto copy Kartu Pegawai.
Tata cara Pemberhentian dari jabatan Adminkes karena tidak
dapat mengumpulkan angka kredit di tingkat Pusat.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes
Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Hasil penilaian yang telah disetujui rapat Tim Penilai Unit
Utama/UPT Pusat dituangkan pada SK Penetapan Angka
Kredit dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka
kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah
ditetapkan.
b. Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat menyiapkan konsep SK
Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan
pemberhentian untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit
Utama/Kepala UPT Pusat.
c. Pimpinan Unit Utama mempelajari catatan pertimbangan
untuk pemberhentian dan menandatangani SK PAK,
selanjutnya PAK tersebut disampaiakan kepada Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit
Utama/UPT Pusat.

35. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 35
d. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPT Pusat menyiapkan konsep Surat
Keputusan pemberhentian dari jabatan Adminkes dan
disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal untuk mendapat persetujuan.
e. Bagi Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan
Pemberhentian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama
Menkes atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes.
f. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama/
Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c:
a. Hasil penilaian yang telah disetujui rapat Tim Penilai Pusat
dituangkan pada SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan
mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal
dalam waktu yang telah ditetapkan.
b. Tim Penilai Pusat Membuat konsep SK Penetapan Angka
Kredit dengan catatan pertimbangan untuk pemberhentian
dari jabatan Adminkes kepada Sekretaris Jenderal.
c. Sekretaris Jenderal mempelajari catatan pertimbangan untuk
pemberhentian dan menandatangani SK PAK, selanjutnya
PAK tersebut disampaiakan kepada Biro Kepegawaian.
d. Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan
pemberhentian dari jabatan fungsional Adminkes dan
disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal untuk mendapat persetujuan.
e. Bagi Adminkes Adminkes Madya pangkat Pembina
golongan ruang IV/a dan Pembina Tk I golongan ruang
IV/c, Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan
fungsional Adminkes ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
f. Bagi Adminkes Adminkes Madya pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/c, Surat Keputusan Pemberhentian dari
jabatan fungsional Adminkes ditetapkan oleh Presiden.

36. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 36
g. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama/
Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
Tata cara pemberhentian dari jabatan adminkes karena tidak
dapat mengumpulkan angka kredit di tingkat daerah.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes
Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Hasil penilaian yang telah disetujui rapat Tim Penilai
Prop/Kab/Kota/UPTD dituangkan pada SK Penetapan
Angka Kredit dengan catatan mengenai tidak tercapainya
angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah
ditetapkan.
b. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD menyiapkan konsep SK
Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan
pemberhentian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah.
c. Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota mempelajari
catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan
menandatangani SK PAK, selanjutnya PAK tersebut
disampaiakan kepada Bagian Kepegawaian/Unit yang
menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah.
d. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah
menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian dari
jabatan Adminkes dan disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Biro Kepegawaian
Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan.
e. Bagi Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan
Pemberhentian ditetapkan oleh Sekda Prop/Kab/Kota atas
nama Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
f. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan

37. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 37
kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit
Kerja, Kepala KPKD dan Kepala BKD.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c:
a. Hasil penilaian yang telah disetujui rapat Tim Penilai
Prop/Kab/Kota/UPTD dan Tim Penilai Pusat (bilamana
Tim Penilai Provinsi belum memenuhi kriteria Tim Penilai)
dituangkan pada SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan
mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal
dalam waktu yang telah ditetapkan.
b. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD menyiapkan konsep SK
Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan
pemberhentian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah.
c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian
dan menandatangani SK PAK, selanjutnya PAK tersebut
disampaiakan kepada Bagian Kepegawaian/Unit yang
menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah.
d. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah
menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian dari
jabatan Adminkes dan disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Biro Kepegawaian
Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan.
e. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan Surat
Keputusan pemberhentian dari Jabatan Adminkes bagi
golongan IV/a dan golongan IV/c disampaikan kepada
Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota.
f. Bagi Adminkes Madya dengan pangkat Pembina golongan
ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

38. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 38
g. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD,
Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Bagian Kepegawaian / Unit yang
menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja, Kepala
KPKD dan Kepala BKD.
Tata cara pemberhentian dari jabatan adminkes karena alasan lain
di tingkat pusat.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes
Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan
Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata
Tk I golongan ruang III/d dengan catatan pertimbangan
berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai ketetapan hukum yang tetap kepada Pimpinan
Unit Utama/Kepala UPT Pusat (eselon II), melalui bagian
kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian Unit
Utama/UPT Pusat.
b. Pimpinan Unit Utama/Kepala UPT Pusat mempelajari
catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan
pemberhentian dari jabatan Adminkes, selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal untuk mendapat persetujuan.
c. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPT Pusat menyiapkan Surat Keputusan
pemberhentian dari Jabatan Adminkes Pertama dengan
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Adminkes Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d,
untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes.
d. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama/
Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.

39. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 39
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c:
a. Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan
Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a
sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang
tetap kepada Pimpinan Unit Utama/Kepala UPT Pusat
(eselon II), melalui bagian kepegawaian/Unit yang
menangani kepegawaian Unit Utama/UPT Pusat.
b. Pimpinan Unit Utama/Kepala UPT Pusat mempelajari
catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan
pemberhentian dari jabatan Adminkes, selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal untuk mendapat persetujuan.
c. Biro Kepegawaian menyiapkan Surat Keputusan
pemberhentian dari Jabatan Adminkes, dan bagi golongan
IV/a dan IV/b disampaikan kepada Menkes untuk
ditetapkan, sedangkan untuk golongan IV/c disampaikan
kepada Presiden untuk ditetapkan.
d. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama/
Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
Tata cara pemberhentian dari jabatan adminkes karena alasan lain
di tingkat daerah.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes
Muda pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d:
a. Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan
Adminkes Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata Tk I
golongan ruang III/d dengan catatan pertimbangan
berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai ketetapan hukum yang tetap kepada Kepala
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah

40. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 40
(eselon II) melalui Bagian kepegawaian/unit yang
menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah.
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan
usulan pemberhentian dari jabatan Adminkes, selanjutnya
disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui
Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat
persetujuan.
c. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah
menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian dari
jabatan Adminkes Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda pangkat Penata
Tk I golongan ruang III/d, untuk ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah Prop/Kab/Kota atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
d. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
 Pemberhentian dari jabatan Adminkes Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c:
a. Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan
Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a
sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang
tetap kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II) melalui
Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah.
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan
usulan pemberhentian dari jabatan Adminkes, selanjutnya

41. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 41
disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui
Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat
persetujuan.
c. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan Surat
Keputusan pemberhentian dari Jabatan Adminkes Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c disampaikan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
d. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
Pokok Bahasan 9.
TATA CARA PERPINDAHAN DARI JABATAN
STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL LAIN MENJADI
PEJABAT ADMINISTRATOR KESEHATAN
Persyaratan:
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/jabatan
fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam Jabatan Adminkes
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
b. Pengangkatan didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan
oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
c. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) di bidang
administrasi Kesehatan atau Sarjana/Diploma IV kesehatan;
d. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang
III/a;
e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
administrasi kesehatan dan memperoleh sertifikat;
f. Memiliki pengalaman dalam kegiatan administrasi kesehatan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
g. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia
pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya, dan;

42. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 42
h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Kelengkapan Berkas:
Kelengkapan berkas untuk Perpindahan dari jabatan
Struktural/Jabatan Fungsional lain menjadi Pejabat Adminkes
meliputi:
a. Foto copy SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Jabatan
Fungsional lainnya.
b. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disertai bukti
fisiknya.
c. Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang administrasi
kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang
bersangkutan.
d. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir.
e. Foto copy Kartu Pegawai.
Tata cara Perpindahan dari jabatan Struktural/Jabatan Fungsional
lain menjadi Pejabat Adminkes
 Golongan III/a sampai dengan golongan III/d di Tingkat Pusat:
a. Calon Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk usulan perpindahan.
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPTP (eselon II) melalui Bagian Kepegawaian/Unit
yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat.
c. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPTP menyampaikan Daftar Usulan
Penetapan Angka Kredit/DUPAK dan berkas yang
dipersyaratkan kepada Tim Penilai Unit Utama/ UPTP.
d. Tim Penilai Unit Utama/UPTP mengkaji DUPAK dan
menilai angka kredit Adminkes yang bersangkutan dan
menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada
Pimpinan Unit Utama untuk ditetapkan.
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPTP.
f. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPTP menyiapkan konsep Surat

43. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 43
Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Jabatan
Fungsional lain dan Surat Keputusan Pengangkatan ke
dalam Jabatan Adminkesdisampaikan kepada Menteri
Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat
persetujuan.
g. Bagi Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan
Pengangkatan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama/Kepala
UPT Pusat atas nama Menkes atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Menkes.
h. SK Pengankatan yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama /
Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c di Tingkat Pusat:
a. Calon Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk usulan perpindahan.
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit
Utama/UPTP (eselon II) melalui Bagian Kepegawaian/Unit
yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat.
c. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Unit Utama/UPT Pusat menyampaikan Daftar Usulan
Penetapan Angka Kredit/DUPAK dan berkas yang
dipersyaratkan kepada Tim Penilai Pusat.
d. Tim Penilai Pusat mengkaji DUPAK dan menilai angka
kredit Adminkes yang bersangkutan dan menyampaikan
hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Sekretaris
Jenderal untuk ditetapkan.
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian.
f. Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan
Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional
lain dan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan
Adminkesdisampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui
Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan.
g. Bagi Adminkes Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a dan Pembina Tk I golongan ruang IV/b, Surat

44. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 44
Keputusan Pengangkatan ditetapkan oleh Menkes.
h. Bagi Adminkes Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, Surat Keputusan Pengangkatan
ditetapkan oleh Menteri.
i. SK Pengankatan yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama/
Kepala UPTP, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala
BKN.
 Golongan III/a sampai dengan golongan III/d di Tingkat
Daerah:
a. Calon Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk usulan perpindahan.
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II)
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani
kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala
UPT Daerah.
c. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah
menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit/DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim
Penilai Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah;
d. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah
mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Adminkes yang
bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka
kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah untuk
ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala
UPT Daerah;
f. Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala
UPT Daerah menyiapkan usulan Pemberhentian dari Jabatan
Struktural/Jabatan Fungsional lain dan Pengangkatan PNS
ke dalam Jabatan Adminkes, dan disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Prop/Kab/Kota

45. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 45
untuk mendapat persetujuan;
g. Bagi Adminkes Pertama dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Adminkes Muda
pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan
Pengangkatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
h. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Biro
Kepegawaian Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota, Bagian
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada
Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD, Kepala Unit Kerja,
Kepala KPKD dan Kepala BKD.
 Golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c di Tingkat
Daerah.
a. Calon Pejabat Adminkes melengkapi dan menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon
pejabat Adminkes untuk usulan perpindahan;
b. Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah (eselon II)
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani
kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala
UPT Daerah;
c. Bagian kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian
pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah
menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit/DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim
Penilai Prop/Kab/Kota/Kepala UPT Daerah atau Tim
Penilai Pusat (bilamana Tim Penilai Provinsi belum dapat
memenuhi kriteria Tim Penilai);
d. Tim Penilai Prop/Kab/Kota/ UPT Daerah atau Tim Penilai
Pusat mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Adminkes
yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan
angka kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan
Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
e. Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut disampaikan kepada
Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;
f. Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan

46. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 46
Konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan
Struktural/Jabatan Fungsional lain dan Surat Keputusan
Pengangkatan ke dalam Jabatan Adminkes, dan
disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk
mendapat persetujuan;
g. Bagi Adminkes Madya dengan pangkat Pembina golongan
ruang IV/a dan Pembina Tk I golongan ruang IV/b, Surat
Keputusan Pengangkatan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
h. Bagi Adminkes Madya dengan pangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c, Surat Keputusan Pengangkatan
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
i. SK Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang
bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan
kepada Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD,
Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD dan Kepala BKD dan
Sekretaris Jenderal.
VI. REFERENSI
Depkes RI, SK Meneg. PAN Nomor: 42/KEP/M. PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka
Kreditnya, Jakarta.