Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Akreditasi Institusi

1. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 1
MODUL MATERI INTI. 6
AKREDITASI INSTITUSI DAN PROGRAM KESEHATAN
I. DESKRIPSI SINGKAT
Seorang Administrator Kesehatan (Adminkes), tugas pokoknya
adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi
pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan
program-program pembangunan kesehatan di lingkungan Depkes
dan instansi lain di luar Depkes.
Dengan mempelajari modul ini, seorang pejabat Adminkes
diharapkan memahami pengertian akreditasi, proses dan penilaian
akreditasi, serta kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh
seorang pejabat Adminkes dan mendapat angka kredit untuk
DUPAK.
Akreditasi yang dibahas dalam modul ini, antara lain:
a. Akreditasi rumah sakit.
b. Akreditasi institusi diklat kesehatan.
c. Akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.
d. Akreditasi pelatihan bidang kesehatan.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum:
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melaksanakan
penilaian dan penyajian hasil akreditasi institusi dan program-
program kesehatan.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Menjelaskan pengertian akreditasi.
2. Menjelaskan jenis-jenis akreditasi.
3. Menjelaskan standar penilaian akreditasi.
4. Mempraktikkan proses akreditasi institusi.
5. Melakukan penilaian akreditasi.
6. Melakukan pelaporan hasil penilaian.

2. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 2
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Pokok bahasan materi ini meliputi:
Pokok bahasan 1. Pengertian akreditasi.
Pokok bahasan 2. Jenis-jenis akreditasi.
Pokok bahasan 3. Standar penilaian akreditasi.
Sub pokok bahasan:
a. Akreditasi rumah sakit.
b. Akreditasi institusi diklat kesehatan.
c. Akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.
d. Akreditasi pelatihan bidang kesehatan.
Pokok bahasan 4. Proses akreditasi institusi.
Pokok bahasan 5. Penilaian akreditasi.
Sub pokok bahasan:
a. Akreditasi rumah sakit.
b. Akreditasi institusi diklat kesehatan.
c. Akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.
d. Akreditasi pelatihan bidang kesehatan.
Pokok bahasan 6. Pelaporan hasil penilaian.
Sub pokok bahasan:
a. Akreditasi rumah sakit.
b. Akreditasi institusi diklat kesehatan.
c. Akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.
d. Akreditasi pelatihan bidang kesehatan.
IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Berikut merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
1. Fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan
pembelajaran modul akreditasi.
2. Fasilitator menjajagi pengetahuan peserta mengenai pengertian
dan jenis akreditasi apa saja yang mereka ketahui dengan cara
menanyakan pada beberapa peserta.
3. Fasilitator menjelaskan mengenai pengertian akreditasi dan jenis
akreditasi yang akan dibahas dalam sesi ini.

3. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 3
4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok dan masing-
masing kelompok diberi tugas baca modul (kelompok 1 tentang
akreditasi rumah sakit, kelompok 2 tentang akreditasi institusi
diklat kesehatan, kelompok 3 tentang akreditasi institusi
pendidikan tenaga kesehatan, dan kelompok 4 tentang akreditasi
pelatihan bidang kesehatan). Masing-masing kelompok
menyajikan hasil tugas bacanya secara bergantian. Masing-
masing peserta diberi kesempatan bertanya pada penyaji dan
penyaji diminta untuk menjawabnya.
5. Fasilitator mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas pada saat
presentasi dan diskusi.
6. Fasilitator menjelaskan mengenai standar dan proses akreditasi
serta menjelaskan prinsip dan perbedaan keempat jenis
akreditasi.
7. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok dan masing-
masing kelompok diberi tugas membuat instrumen untuk
observasi lapangan (kelompok 1 tentang akreditasi rumah sakit,
kelompok 2 tentang akreditasi institusi diklat kesehatan,
kelompok 3 tentang akreditasi institusi pendidikan tenaga
kesehatan, dan kelompok 4 tentang akreditasi pelatihan bidang
kesehatan).
8. Fasilitator mendampingi peserta ke lapangan untuk
mengobservasi dan mengumpulkan data tentang kegiatan yang
dilakukan.
9. Dari hasil observasi lapangan, peserta (masing-masing
kelompok) diminta membuat laporannya dan menyajikan di
kelas.
10. Pada seminar hasil observasi lapangan, peserta diberi
kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi hal-hal yang
belum jelas.
11. Fasilitator mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas, serta
merangkum inti materi modul ini.
V. URAIAN MATERI
Pokok Bahasan 1.
PENGERTIAN AKREDITASI
a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh
lembaga akreditasi, yang menyatakan bahwa suatu

4. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 4
lembaga/kegiatan telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan sertifikasi. (www.bsn.or.id)
b. Akreditasi adalah merupakan pengakuan yang diberikan
pemerintah kepada institusi yang telah memenuhi standar.
(Modul 13 Diklat Jabatan Fungsional Adminkes, 2001)
c. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan
yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah lembaga itu
memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Atau
pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang
seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.
(KBBI edisi ke 3 tahun 2003)
Pokok Bahasan 2.
JENIS-JENIS AKREDITASI INSTITUSI KESEHATAN
Akreditasi institusi yang dibahas dalam modul ini, antara lain:
a. Akreditasi rumah sakit.
b. Akreditasi institusi diklat kesehatan.
c. Akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.
d. Akreditasi pelatihan bidang kesehatan.
Pokok Bahasan 3.
STANDAR PENILAIAN AKREDITASI
a. Standar Akreditasi Rumah Sakit.
Standar pelayanan rumah sakit yang disusun tahun 1993 terdiri
dari 20 kegiatan pelayanan, antara lain:
1. Administrasi dan manajemen.
2. Pelayanan medis.
3. Pelayanan gawat darurat.
4. Kamar operasi.
5. Pelayanan intensif.
6. Pelayanan perinatal risiko tinggi.
7. Pelayanan keperawatan.
8. Pelayanan anastesi.
9. Pelayanan radiologi.
10. Pelayanan farmasi.
11. Pelayanan laboratorium.
12. Pelayanan rehabilitasi medis.

5. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 5
13. Pelayanan gizi.
14. Rekam medis.
15. Pengendalian infeksi di rumah sakit.
16. Pelayanan sterilisasi sentral.
17. Keselamatan kerja, kebakaran, dan kewaspadaan bencana.
18. Pemeliharaan sarana.
19. Pelayanan lain.
20. Perpustakaan.
Masing-masing kegiatan pelayanan tersebut terdiri dari 7
standar yaitu:
1. Falsafah dan tujuan.
2. Administrasi dan pengelolaan.
3. Staf dan pimpinan.
4. Fasilitas dan peralatan.
5. Kebijakan dan prosedur.
6. Pengembangan staf dan program pendidikan.
7. Evaluasi dan pengendalian mutu.
Mengingat sangat bervariasinya rumah sakit di Indonesia maka
penerapan standar pelayanan tersebut dilakukan secara
bertahap. Dengan demikian, pelaksanaan akreditasinya pun
dilakukan secara bertahap. Yaitu pada tahap awal yang dimulai
tahun 1996 sampai akhir tahun 1998, hanya 5 bidang pelayanan
yang diakreditasi. Untuk selanjutnya berkembang menjadi 12
bidang pelayanan dan berkembang lagi menjadi 18 bidang
pelayanan.
b. Standar Akreditasi Institusi Diklat Kesehatan.
Akreditasi institusi diklat kesehatan terdiri dari 3 komponan
yaitu meliputi:
1. Administrasi dan manajemen.
2. Pelayanan diklat.
3. Pelayanan penunjang diklat.
Masing-masing komponen institusi diklat kesehatan tersebut
terdiri dari 7 standar yang harus dipenuhi yaitu:
1. Falsafah dan tujuan.
2. Administrasi dan pengelolaan.
3. Staf dan pimpinan.
4. Fasilitas dan peralatan.

6. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 6
5. Kebijakan dan prosedur.
6. Pengembangan staf dan program pendidikan.
7. Evaluasi dan pengendalian mutu.
c. Standar Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam
petunjuk pelaksanaannya adalah upaya pemerintah bersama
masyarakat yang dilakukan secara sistematis,
berkesinambungan, terencana dan terarah guna menetapkan
strata yang menggambarkan mutu penyelenggaraan institusi
pendidikan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar
upaya pembinaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka
meningkatkan mutu penyelenggaraan institusi pendidikan
tenaga kesehatan.
Untuk mewujudkan tujuan akreditasi institusi pendidikan
tenaga kesehatan, beberapa aspek penting/standar yang
dibutuhkan dalam layanan pendataan terhadap institusi
pendidikan kesehatan yang diakreditasi adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan, kecukupan dan kesesuaian jumlah komponen
pendidikan di institusi diknakes yang diakreditasi dengan
baku mutu institusi diknakes.
2. Ketepatan, ketaatan azas, keteraturan dan kesiapan
perangkat proses dan intervensinya dalam kegiatan pelajaran
teori dan praktik untuk pencapaian kompetensi peserta didik
seperti dikehendaki oleh kurikulum.
3. Kerapihan, kecermatan, kecukupan kecepatan dan
kehandalan administrasi ketatausahaan institusi berdasarkan
baku kinerja tata laksana manajemen institusi yang
ditetapkan.
4. Keikutsertaan, kepedulian, dan keanekaragaman aktivitas
lintas sektor dan program serta masyarakat disekitar yang
mendukung keberadaan institusi diknakes tersebut.
d. Standar Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan.
Akreditasi pelatihan adalah penilaian rencana suatu kegiatan
pelatihan, standar yang harus dipenuhi adalah 4 komponen
yaitu:
1. Komponen kurikulum, yang terdiri dari:
 Tujuan pelatihan

7. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 7
 Materi pelatihan/struktur program
 Metode pelatihan
 Alat bantu pelatihan
 Rencana evaluasi pelatihan
 Jadwal pelatihan
2. Komponen pelatih, yang terdiri dari:
 Materi yang diajarkan.
 Dasar pendidikan dan pendidikan tambahan.
 Pendidikan/pelatihan tambahan yang terkait dengan
materi.
 Pelatihan tentang diklat, seperti: TOT, AKTA, atau
pengalaman melatih/mengajar.
 Pengalaman bekerja atau tugas yang berkaitan dengan
materi yang diajarkan.
3. Komponen peserta, yang terdiri dari:
 Kriteria peserta.
 Jumlah peserta dalam 1 kelas.
4. Komponen penyelenggara, yang terdiri dari:
 Institusi penyelenggara pelatihan.
 Adanya tenaga pengelola diklat/anggota panitia yang
telah mengikuti TOC.
 Ada tenaga yang menjadi MOT (lampirkan SK
Penyelenggaraan/Surat Tugas sebagai MOT).
Pokok Bahasan 4.
PROSES AKREDITASI INSITUSI
a. Prosedur Akreditasi Rumah Sakit
Proses akreditasi memuat 2 hal kegiatan pokok, yaitu bimbingan
pra-akreditasi dan survei akreditasi.
Bimbingan pra-akreditasi adalah kegiatan sebelum dilakukan
akreditasi yaitu mempersiapkan dokumen mutu dari pelayanan
yang dilakukan dan merupakan bagian pelayanan yang akan
diakreditasi, dan kemudian melakukan self evaluation atau
melakukan penilaian sendiri.

8. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 8
Survei akreditasi adalah kegiatan pengumpulan data dalam
rangka penilaian dokumen mutu kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh tim akreditasi.
Tatalaksana akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi dilaksanakan secara sukarela. Untuk memudahkan
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dalam menyusun jadwal
survei maka masing-masing Rumah Sakit diwajibkan menyusun
Plan of Action akreditasi dan mengirimkannya ke KARS.
Berdasarkan POA tersebut maka KARS melakukan penjadwalan
survei akreditasi.
Akreditasi Rumah Sakit pada dasarnya mengguanakan metoda
yang paling berkaitan dan dilaksanakan secara periodik dan
berkesinambungan, yaitu:
1) Pra survei akreditasi
Pra survei adalah merupakan fase persiapan. Pada fase ini
Rumah Sakit melakukan penilaian diri sendiri (self-
assessment) dengan menggunakan instrumen self assessment.
Pada fase pra survei ini apabila Rumah Sakit mendapatkan
kesulitan maka Rumah Sakit bisa meminta bimbingan ke
KARS. Faktor terpenting pada fase ini adalah adanya
komitmen mulai dari pimpinan puncak di Rumah Sakit,
pimpinan menengah, staf dan pemilik Rumah Sakit.
Keberhasilan Rumah Sakit untuk akreditasi sangat
tergantung dengan komitmen tersebut diatas. Selain itu,
faktor lain yang cukup penting yaitu adanya fasilitator di
Rumah Sakit tersebut yang tugas pokok dan fungsinya
adalah mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit. Fasilitator
tersebut lebih dikenal dengan sebutan Tim atau Panitia
Akreditasi. Faktor penting lainnya yaitu adanya tenaga
profesi yang sangat bermanfaat dalam membantu menyusun
SOP dan program.
2) Survei akreditasi
Survei dilakukan oleh tim survei yang ditugaskan oleh KARS
dan Sarana Kesehatan lainnya. Survei dilakukan dengan cara
melakukan kunjungan ke Rumah Sakit selama 3 – 5 hari.
Dalam kunjungan selama 3 – 5 hari tersebut tim survei akan
melihat dokumen yang terkait dengan akreditasi (SOP,
Juknis, Juklak, dokumen rapat, dokumen evaluasi

9. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 9
kegiatan,dll), kemudian melakukan wawancara kepada
petugas terkait dan melakukan observasi kegiatan
pelayanan. Oleh karena misi survei ini adalah pembinaan,
maka pada waktu survei ini surveior juga memberikan
arahan untuk perbaikan.
Pada hari terakhir survei, tim survei mengadakan ”exit
conference” untuk menyampaikan hal-hal yang masih perlu
diperbaiki oleh Rumah Sakit.
3) Pasca survei akreditasi
Fase pasca survei adalah kegiatan setelah survei dilakukan.
Pasca survei ini sebetulnya juga merupakan fase pra-survei
khususnya adalah pada 3 (tiga) bulan sebelumnya status
akreditasi berakhir. Satu tahun setelah survei dilakukan,
Kanwil agar melakukan survei ulang. Kemudian, 6 bulan
setelah dilakukan survei ulang oleh Kanwil, Rumah Sakit
agar mengirimkan hasil self assessment pertama, kemudian 9
bulan lagi Rumah Sakit agar melakukan self-assessment
kembali. Pada waktu Kanwil melakukan kunjungan ulang
tersebut apabila terdapat penyimpangan, maka status
akreditasi Rumah Sakit dicabut.
b. Prosedur Akreditasi Institusi Diklat Kesehatan
Akreditasi institusi pelatihan/Bapelkes di Indonesia dilakukan
secara bertahap. Tahap awal adalah Bapelkes milik pemerintah,
sedangkan untuk institusi pelatihan lain akan dilakukan
penawaran setelah Bapelkes pemerintah diakreditasi.
Pada prinsipnya program akreditasi menggunakan 2 metode
yang saling berkaitan, yaitu:
1. Survei pra akreditasi.
Institusi pelatihan/Bapelkes menilai diri sendiri (self
assessment) setelah menerima kuesioner pra akreditasi.
2. Survei akreditasi.
Survei dilakukan oleh surveyor yang ditugaskan oleh Tim
Akreditasi tingkat Pusat. Survei dilakukan setelah kuesioner
pra akreditasi dievaluasi oleh Tim Akreditasi tingkat
Propinsi dan dinyatakan bahwa penerapan standarnya
sudah benar/sesuai standar.

10. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 10
Alur akreditasi institusi diklat kesehatan:
 Institusi pelatihan/Bapelkes yang telah siap diakreditasi
mendaftarkan diri kepada Tim Akreditasi tingkat
Propinsi dengan menggunakan formulir yang telah
disediakan.
 Formulir diisi kemudian dikirimkan bersama dokumen
mutu institusi pelatihan yang telah disusun sesuai
dengan standar.
 Tim Akreditasi menilai dokumen mutu dan prosedur
tersebut, apakah sesuai dengan standar yang berlaku.
Bila belum sesuai standar maka dikembalikan lagi ke
institusi pelatihan yang mengajukan dengan catatan
perbaikan yang harus dilakukan. Bila sudah sesuai
standar maka Tim Akreditasi memberikan jadwal survei
yang akan dilakukan.
c. Prosedur Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Akreditasi dilaksanakan atas permintaan dan kesiapan institusi.
Tim Akreditasi berjumlah maksimum 4 orang yang ditunjuk
oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan dapat
berasal dari unsur:
1. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Propinsi.
3. Institusi Diknakes.
4. Organisasi Profesi yang terkait.
Kegiatan akreditasi yang dilaksanakan meliputi beberapa tahap:
1. Perencanaan.
Perencanaan kegiatan akreditasi institusi Diknakes
melibatkan berbagai personil yang sesuai baik dari Pusat
Pendidikan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi,
Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Organisasi
Profesi.
2. Pengoraganisasian.
Tahap berikutnya dalam kegiatan akreditasi setelah
perencanaan adalah pengorganisasian. Untuk mencapai
akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan pada tahap
ini diperlukan koordinasi semua pihak sehingga terwujud
kesamaan pengertian dan arah pencapaiannya.
3. Pelaksanaan.

11. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 11
4. Pengawasan.
Untuk menjaga efektivitas dan keberhasilan pencapaian
tujuan akreditasi institusi Diknakes perlu dilakukan langkah
pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksana tim akreditasi
institusi Diknakes dilaksanakan oleh pejabat yang
bertanggungjawab terhadap kegiatan akreditasi institusi
pendidikan tenaga kesehatan.
Kegiatan akreditasi institusi Diknakes dilaksanakan dengan
mengikuti prosedur berikut ini:
Keterangan:
 Institusi Diknakes mengajukan surat permohonan
pelaksanaan akreditasi ke Pusdiknakes dengan tembusan
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dilampirkan hasil internal
akreditasi (evaluasi diri), data SDM dan data
sarana/prasarana yang dimiliki serta data lain yang
dibutuhkan.
 Pusdiknakes melakukan telaah hasil internal evaluasi dan
data-data yang dikirimkan, kemudian menentukan tanggal
pelaksanaan akreditasi dengan berkoordinasi kepada Dinas
Kesehatan Propinsi.
 Kepala Pusdiknakes menunjuk tim pengumpul data untuk
melakukan verifikasi data yang sudah dikirimkan, serta
mengumpulkan data-data lainnya yang diperlukan
berdasarkan akreditasi yang digunakan.
Institusi
(surat, hasil
evaluasi diri, data
pendukung)
Tembusan:
Dinkes Propinsi
PUSDIKNAKES
(Telaah hasil
evaluasi diri, data
pendukung)
MASUKAN
TERTULIS
PELAKSANAAN/VERIFIKASI
Tim pengumpul data ditunjuk
oleh Ka. Pusdiknakes
PEMBAHASAN &
PENETAPAN STRATA
AKREDITASI
(Pusdiknakes)
PEMBUATAN SK +
PIAGAM
(Pusdiknakes)
HASIL
Asli: Institusi
Copy: Dinkes Prop.

12. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 12
 Tim pengumpul data menyerahkan hasil pengumpulan data
beserta dokumen pendukung lainnya kepada Tim Akreditasi
Pusdiknakes dan umpan balik kepada Pusdiknakes.
 Tim Akreditasi Pusdiknakes melakukan penghitungan dan
telaahan hasil pengumpulan data.
 Dilaksanakan rapat pleno diantara pejabat struktural di
lingkungan Pusdiknakes.
 Kepala Pusdiknakes menetapkan strata akreditasi dari hasil
rapat pleno, serta menerbitkan SK dan Piagam Strata
Akreditasi.
 Pusdiknakes mengirimkan Surat Keputusan, Piagam Strata
Akreditasi (asli) dan rekomendasi kepada institusi dengan
tembusan Dinas Kesehatan Propinsi.
d. Prosedur Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan
Akreditasi pelatihan adalah pengakuan yang diberikan oleh
pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada
suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah
ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen
yang diakreditasi.
Tahap pelaksanaan akreditasi meliputi:
1) Penyelenggara pelatihan mengajukan rencana pelatihan
untuk diakreditasi dengan mengisi formulir akreditasi
pelatihan. Formulir akreditasi pelatihan memuat data setiap
komponen akreditasi yang akan dinilai oleh tim:
a. Pengajuan rencana pelatihan tersebut disertai surat
usulan akreditasi, sebaiknya 1 bulan sebelum pelatihan,
agar cukup waktu bagi tim untuk melakukan penilaian
dan memberikan umpan balik, serta bagi penyelenggara
untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan.
b. Usulan akreditasi diajukan kepada:
 Tim akreditasi pelatihan tingkat Propinsi, untuk
pelatihan yang diselenggarakan di tingkat Propinsi
dan Kabupaten/Kota.
 Tim akreditasi pelatihan tingkat Pusat, untuk
pelatihan yang diselenggarakan di tingkat Pusat atau
penyelenggaraannya bersifat nasional.
2) Tim akreditasi selanjutnya melakukan penilaian terhadap
data rencana pelatihan yang diajukan dan penilaian

13. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 13
diusahakan selesai dalam waktu 1 minggu setelah berkas
diterima oleh tim.
3) Setelah penilaian selesai, paling lambat 2 minggu setelah
berkas diterima oleh tim, hasilnya harus sudah diumpan
balikkan kepada penyelenggara disertai saran perbaikan
sesuai dengan hasil penilaian.
4) Hasil perbaikan dari penyelenggara dikirimkan kembali
kepada Tim Akreditasi, untuk dinilai ulang.
5) Tim akreditasi menetapkan Keputusan Akreditasi.
6) Tim akreditasi membuat Surat Keterangan Pelatihan
Terakreditasi yang ditandatangani Kapusdiklat/Kepala
Dinkes Propinsi atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Kapusdiklat/Kepala Dinkes Propinsi.
Pokok Bahasan 5.
PENILAIAN AKREDITASI
a. Akreditasi Rumah Sakit
Untuk menilai atau mengevaluasi penampilan Rumah Sakit
digunakan buku Evaluasi Pelayanan sebagai instrumen.
Penilaian atau evaluasi Rumah Sakit dapat dilaksanakan secara
intern oleh Rumah Sakit yang bersangkutan maupun oleh suatu
badan yang khusus melaksanakan akreditasi Rumah Sakit. Pada
tahap awal, instrumen penilaian lebih banyak menilai struktur
dan proses dan hanya sedikit menilai output. Di masa
mendatang secara bertahap instrumen tersebut akan
disempurnakan yaitu selain menilai struktur dan proses juga
menilai output.
b. Akreditasi Institusi Diklat Kesehatan
Penilaian pada akreditasi institusi diklat kesehatan dilakukan
dengan menggunakan instrumen. Setiap komponen yang ada
pada institusi diklat dinilai berdasarkan standar yang telah
ditentukan, yang mana disetiap standar tersebut terdapat
parameter dan skor masing-masing, serta harus ada cara
pembuktiannya. Skor yang ditentukan antara 0-5, sedangkan
cara pembuktian dapat dilihat dari (D) = Dokumen, (O) =
Observasi, (W) = Wawancara. Kemudian hasil nilai dari masing-
masing komponen direkap berdasarkan parameter.

14. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 14
Ketentuannya yaitu skor standar adalah skor rata-rata parameter
masing-masing standar (jumlah skor parameter masing-masing
standar dibagi jumlah parameter), skor komponen adalah jumlah
skor standar dibagi jumlah standar, skor akreditasi institusi
adalah jumlah nilai komponen dibagi jumlah komponen.
c. Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Akreditasi dilakukan terhadap institusi Diknakes
mempergunakan bidang dengan struktur sebagai berikut:
1) Struktur bidang akreditasi Poltekkes.
Bidang akreditasi jurusan/Prodi Poltekkes terdiri dari 8
(delapan) komponen, yaitu:
 Komponen Direktorat Poltekkes (bobot 4).
 Komponen sumber daya manusia (bobot 10).
 Komponen manajemen pembelajaran (bobot 8).
 Komponen sarana/prasarana (bobot 6).
 Komponen administrasi (bobot 3).
 Komponen kemahasiswaan (bobot 2).
 Komponen situasi umum (bobot 2).
 Komponen pengembangan institusi (bobot 5).
2) Struktur bidang akreditasi Non Poltekkes.
Bidang akreditasi Non Poltekkes terdiri dari 8 (delapan)
komponen, yaitu:
 Komponen keorganisasian (bobot 4).
 Komponen sumber daya manusia (bobot 10).
 Komponen manajemen pembelajaran (bobot 8).
 Komponen sarana/prasarana (bobot 6).
 Komponen administrasi (bobot 3).
 Komponen kemahasiswaan (bobot 2).
 Komponen situasi umum (bobot 2).
 Komponen pengembangan institusi (bobot 5).
Masing-masing komponen tersebut terbagi dalam beberapa sub
komponen, setiap sub komponen dinilai dari aspek kuantitas,
kualitas, efektivitas dan relevansi. Rentang nilai untuk masing-
masing aspek adalah nilai terendah 1 dan tertinggi 5. Nilai akhir
untuk seluruh komponen adalah 100 (maksimal).
Bagi institusi Diknakes yang baru menyelenggarakan
pendidikan sampai dengan semester V (lima) maka pertanyaan

15. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 15
yang berkaitan dengan lulusan ditiadakan dan tidak dihitung
sebagai pembagi.
Pembobotan masing-masing komponen ditentukan berdasarkan
besarnya kontribusi terhadap sistem penyelenggaraan Diknakes.
Jumlah keseluruhan bobot adalah 40 (empat puluh).
d. Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan
Tim melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
usulan akreditasi yang diterima oleh tim. Apabila kelengkapan
sudah memenuhi persyaratan, maka langsung dapat dilakukan
penilaian, jika belum lengkap maka tim memberitahu kepada
penyelenggara untuk melengkapi kekurangannya.
Tim melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sesuai
dengan ketentuan akreditasi yang meliputi penilaian terhadap
masing-masing variabel dan komponen (peserta, pelatih,
kurikulum dan penyelenggara).
Tata cara penilaian pada akreditasi pelatihan bidang kesehatan
yaitu meliputi:
1) Pengkajian data komponen akreditasi.
Sebelum dilakukan penilaian akreditasi, dilakukan dulu
pengkajian terhadap masing-masing komponen akreditasi
apakah pengisian data sudah sesuai dengan ketentuan
kriteria pada komponen tersebut, setelah itu baru ditentukan
skala penilaian dari masing-masing variabel (15 variabel).
Setelah nilai variabel dijumlahkan, nilai dibagi dengan
jumlah variabel.
2) Penghitungan nilai.
a) Nilai variabel.
b) Nilai komponen
Jumlah nilai variabel komponen bersangkutan
Jumlah variabel
Nilai keputusan akreditasi:
 Nilai tiap komponen ≥ 4, dan tidak ada variabel yang
mendapat nilai < 3 berarti terakreditasi memuaskan.
 Nilai tiap komponen ≥ 3, dan tidak ada variabel yang
mendapat nilai < 3, berarti terakreditasi baik.

16. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 16
 Nilai tiap komponen ≥ 3, dan tidak ada variabel yang
mendapat nilai 1 untuk komponen kurikulum berarti
terakreditasi.
 Nilai tiap komponen < 3 berarti tidak terakreditasi.
Pokok Bahasan 6.
PELAPORAN HASIL PENILAIAN
a. Akreditasi Rumah Sakit
Ada 4 kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan, yaitu:
 Tidak diakreditasi
Suatu Rumah Sakit tidak dapat memperoleh status akreditasi
bila Rumah Sakit tersebut dianggap belum mampu
memenuhi standar yang ditetapkan. (Total skor kurang dari
65%).
 Akreditasi bersyarat
Status ini diberikan bila Rumah Sakit telah dapat memenuhi
persyaratan minimal, tetapi belum cukup untuk
mendapatkan akreditasi penuh karena ada beberapa
kriteria/standar yang diberi rekomendasi khusus. (Total skor
minimal 65% dan setiap bidang pelayanan tidak mempunyai nilai
kurang 60%).
 Akreditasi penuh
Status akreditasi penuh diberikan untuk jangka waktu tiga
tahun kepada Rumah Sakit yang telah dapat memenuhi
standar yang ditetapkan oleh KARS dan Sarana Kesehatan
lainnya. (Total skor minimal 75% dan masing-masing bidang
pelayanan tidak ada yang mendapat kurang dari 60%).
 Akreditasi istimewa
Untuk Rumah Sakit yang menunjukkan pemenuhan standar
secara istimewa selama tiga periode berturut-turut, akan
mendapatkan status akreditasi untuk masa lima tahun, jika
pada survei terakhir mencapai skor lulus.
b. Akreditasi Institusi Diklat Kesehatan
Ketetapan akreditasi institusi/bapelkes berdasarkan keadaan
dimana institusi pelatihan tepat/berhasil dalam melaksanakan
penerapan standar yang telah ditetapkan. Institusi

17. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 17
pelatihan/bapelkes yang telah melalui proses akreditasi akan
memperoleh ketetapan akreditasi.
Ada 3 kemungkinan ketetapan yang akan dikeluarkan:
1) Akreditasi penuh 3 (tiga) tahun: skor/nilai masing-masing
komponen ≥ 3 terhadap pencapaian standar. Serta tidak ada
skor/nilai dari parameter pada tiap-tiap komponen < 2
terhadap pencapaian standar.
2) Akreditasi bersyarat berlaku untuk 1 tahun: skor masing-
masing komponen ≥ 3 terhadap pencapaian standar, dan
tidak ada parameter pada tiap-tiap komponen yang
mempunyai skor/nilai < 1 terhadap pencapaian standar.
3) Tidak terakreditasi: skor masing-masing komponen < 3
terhadap pencapaian standar.
c. Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Stratifikasi suatu institusi diknakes ditetapkan berdasarkan nilai
akhir yang ditetapkan melalui penghitungan dari masing-
masing komponen:
1) Berstatus Strata A apabila institusi diknakes mempunyai
nilai lebih dari 86,99.
2) Berstatus Strata B apabila institusi diknakes mempunyai
nilai 72,00 s/d 86,99.
3) Berstatus Strata C apabila institusi diknakes mempunyai
nilai 57,00 s/d 71,99.
4) Berstatus Non Akreditasi apabila institusi diknakes
mempunyai nilai kurang dari 57,00.
Kurun waktu akreditasi.
1) Akreditasi institusi diknakes dapat dilaksanakan setelah
menyelenggarakan pendidikan minimal sampai dengan
semester V (lima).
2) Masa berlaku strata akreditasi ditetapkan:
Strata A – C: 5 tahun
Non Akreditasi: 2 tahun
3) Penetapan kembali strata akreditasi dapat dilakukan sebelum
berakhirnya masa strata akreditasi apabila diperlukan oleh
institusi. Dalam hal ini institusi diknakes dapat mengajukan
permohonan akreditasi, apabila telah merasa melaksanakan
berbagai perbaikan dan siap untuk dilakukan penilaian
kembali.

18. Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes
Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI 18
4) Apabila dari hasil suatu penetapan strata akreditasi ternyata
masih merasa kurang puas, maka institusi yang
bersangkutan dapat mengajukan kembali akreditasi setelah
lebih kurang 1 tahun.
5) Jika 2 kali berturut-turut hasil penetapan akreditasi tetap
pada strata C, maka institusi diknakes tersebut dapat
dikenakan teguran lisan dan tertulis, serta dipertimbangkan
untuk tidak diberikan alokasi penerimaan mahasiswa baru.
6) Untuk institusi diknakes yang mendapat hasil penetapan non
akreditasi dua kali berturut-turut dapat diberikan
rekomendasi penghentian sementara sampai dengan
pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
d. Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan
Tim akreditasi setelah menetapkan hasil pelatihan, membuat
surat keterangan terakreditasi, serta menyerahkan hasilnya
epada penyelenggara pelatihan untuk ditindaklanjuti. Surat
keterangan terakreditasi dilampirkan pada waktu pengajuan
sertifikat pelatihan.
VI. REFERENSI
Depkes RI, Dirjen Yanmedik, Direktorat Rumah Sakit Umum dan
Pendidikan, 1993, Standar Pelayanan Rumah Sakit, cetakan
kedua, Jakarta.
Depkes dan Kessos RI, Pusdiklat, 2000, Pedoman Standar dan
Instrumen Akreditasi Bapelkes/Institusi Diklat, Jakarta.
Depkes RI, Pusdiklat Kesehatan, 2001, Laporan Kerja Surveyor
Akreditasi Institusi Diklat, Jakarta.
Depkes RI, Pusdiklat Kesehatan, 2001, Diklat Jabfung Adminkes,
Modul 13 Akreditasi Institusi dan Program Kesehatan, Jakarta.