Hubungan pancasila dengan uud 45
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•2,968 views
HUBUNGAN PANCASILA , UUD 45, SERTA AMANDEMEN
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hubungan pancasila dengan uud 45
Similar to Hubungan pancasila dengan uud 45 (20)
More from Jesika Amanda
More from Jesika Amanda (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hubungan pancasila dengan uud 45
- 2. AMANDEMEN Hubungan Pancasila dengan UUD 45 UUD 1945 PANCASILA
- 3. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Sumber dan segala sumber hukum Meliputi suasana kebatinan Mewujudkan cita-cita hukum Mengandung norma yang mengharuskan UUD Sumber semangat dari UUD 1945
- 4. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 PEMBUKAAN UUD 45 MAKNA PEMBUKAAN UDD 45
- 7. Hubungan UUD 45 dengan Pancasila Pancasila dirumuskan dari nilai- nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan UUD 1945 pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang negara Indonesia, dan mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum negara baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis
- 8. Hubungan UUD 45 dengan Pancasila Jadi pancasila itu disamping termuat dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal- pasal batang tubuh UUD 1945. pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaanUUD 1945 adalah garis besar cita- yang terkandung dalam pancasila. Batang tubuh UUD 1945 merupakan pokok-pokok nilai-nilai pnacasila yang disusun dalam pasal-pasal.
- 9. Hubungan UUD 45 dengan Pancasila Hukum mengikat perintah mengikat tembaga negara lembaga masyarakat setiap penduduk warga Indonesia Norma - norma Aturan - aturan Ketentuan - ketentuan
- 10. Hubungan Formal Bahwa rumusan pancasila sebagi dasar negara republik indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat di pisahkan jika berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakekat kedudukan hukum nya berbeda denagn pasal-pasal nya pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara republik indonesia Pancasila menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara republik indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945.
- 11. Hubungan Material Saat perumusan pancasila, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945 Secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib sumber hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat UUD 45 hanya aturan- aturan pokok garis-garis besar sebagi instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain, penyelenggaraan negara untuk untuk kehidupan negara Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara pancasila UUD 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal ditambah dengan empat pasal Aturan peralihan dan dua aturan tambahan, maka UUD 1945 termasuk singkat dan bersifat supel atau fleksibel
- 12. Amandemen Apa yang mendasari amandemen? Apa tujuan amandemen? untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman hal yang mendasari amandemen UUD 1945 adalah semangat untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan memberdayakan DPR
- 13. Amandemen amandemen (1999) Kekuasaan dan jabatan presiden serta kekuasaan DPR Hak diplomatik presiden dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR mengamandemen UUD 45 tetap harus bersumber dan tidak boleh keluar dari pancasila Amandemen yang dilakukan UUD 1945 tidak pada pembukaan
- 14. Amandemen Amandeme n ISTIMEW A dikarenakan UUD 1945 bersifat kaku (rigid). Namum kaku disini, bukan berarti tidak bisa dirubah/di amandemen. Tetapi harus melalu prosedur yang khusus dan istimewa sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat 1-4.
- 15. THANK YOU