Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional

1. 23 Juli 2020
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PPKn

2. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Makna Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
dalam Sistem Hukum
Nasioal
Kedudukan dan Fungsi
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
dalam Sistem Hukum
Nasional
Kedudukan Peraturan
Perundangan dalam
Sistem Hukum
Nasional
Kedudukan dan Fungsi Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam Sistem Hukum
Nasional
PETA KONSEP

3. Setelah mempelajari materi ini, siswa
diharapkan mampu:
• Menghargai, makna, kedudukan
dan fungsi UUD NRI Tahun 1945
secara adil sebagai bentuk sikap
beriman dan bertakwa;
• Mendukung kedudukan, fungsi dan
makna konstitusi negara, serta
peraturan perundangan lainnya
sesuai dengan UUD NRI Tahun
1945;
• Merasionalkan makna, kedudukan
dan fungsi UUD NRI Tahun 1945,
serta peraturan hukum lainnya
dalam Sistem Hukum Nasional;
• Melaksanakan makna, kedudukan,
dan fungsi UUD NRI Tahun 1945.
TUJUAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

4. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

5.  Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu
constituer yang artinya ‘membentuk’. Adapun dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah
‘segala ketentuan dan aturan tentang
ketatanegaraan (undang-undang dasar dan
sebagainya); undang-undang dasar suatu negara’.
 Dengan demikian, Konstitusi adalah hukum dasar
yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
suatu negara.
 Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Apa itu Konstitusi ?
A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum
Nasional
1. Konstitusi

6. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli,
antara lain:
a. C. F. Strong
Konstitusi adalah kumpulan prinsip/asas yang
mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat,
serta hubungan keduanya.
b. K. C. Wheare
Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah
negara serta berbagai aturan yang membentuk dan
mengatur pemerintah yang bersangkutan.
c. S. E. Finer, Vernon Bogdanor, dan Bernard
Rudden
Konstitusi adalah kumpu|an aturan atau norma yang
mengatur a|okasi kekuasaan-kekuasaan (fungsi dan
kewajiban antara berbagai.badan dan pejabat
pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan
dan pejabat pemerintahan dengan rakyat).
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Konstitusi

7. Konstitusi atau
hukum dasar
Tertulis
Konstitusi tertulis
merupakan konstitusi yang
dituangkan dalam sebuah
dokumen formal.
UUD NRI
Tahun 1945
Tidak Tertulis
Konstitusi yang tidak tertulis
merupakan konstitusi yang
tidak tertuang dalam
dokumen formal.
Kebiasaan-kebiasaan,
Kesepakatan-kesepakatan,
Konvensi (Pidato Kenegaraan
Presiden tanggal 16-8-1945).
Dibagi Menjadi
Contohnya Contohnya
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

8. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN
UUD NRI TAHUN 1945
POKOK PIKIRAN
PERTAMA PERSATUAN
INDONESIA
•Negara melindungi
segenap bangsa
Indonesia dan seluruh
tumpah darah
Indonesia dengan
berdasar atas
persatuan dengan
mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
POKOK PIKIRAN
KEDUA KEADILAN
SOSIAL
•Negara hendak
mewujudkan
keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat Indonesia.
POKOK PIKIRAN
KETIGA
KEDAULATAN
RAKYAT
•Negara yang
berkedaulatan
rakyat,
berdasarkan atas
kerakyatan dan
permusyawarata/
perwakilan.
POKOK PIKIRAN
KEEMPAT
KETUAHANAN
DAN
KEMANUSIAAN
•Negara berdasar
atas Ketuhanan
Yang Maha Esa
menurut dasar
Kemanusiaan
yang adil dan
beradab.
2. Makna
Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

9. HUBUNGAN POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD
1945 DENGAN SILA PANCASILA
1. Negara
Persatuan
2. Negara
Berkeadilan Sosial
3. Negara
Berkedaulatan
Rakyat
4. Negara
Berketuhanan
Yang Maha Esa
SILA KE 3
SILA KE 5
SILA KE 4
SILA KE
1 & 2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Makna
Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

10. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Bagi Indonesia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki
makna antara lain sebagai berikut :
• menjadi sumber
motivasi,
aspirasi, serta
tekad
perjuangan
bangsa
Indonesia;
a
• menjadi sumber
cita hukum dan
moral yang
ditegakkan, baik
dalam lingkup
nasional
maupun dunia;
b • mengandung
nila-nilai
universal yang
dijunjung tinggi
oleh seluruh
bangsa di dunia;
c
• menjadi sumber
motivasi,
aspirasi, serta
tekad
perjuangan
bangsa
Indonesia;
d
2. Makna
Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

11. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh) merupakan perwujudan, perincian dari
pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-
pasal. Oleh karena itu setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya
harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal (Batang Tubuh) yang berisi
ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Isi
UUD 1945
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
Terdiri dari 4 alinea
yang merupakan
pokok kaidah
fundamental /
norma dasar
Batang Tubuh
(pasal-pasal)
Tersusun atas bab,
pasal, ayat, aturan
peralihan dan
aturan tambahan
3. Makna UUD (Batang Tubuh)

12. Undang-Undang
Dasar (Batang
Tubuh) NRI Tahun
1945 memiliki dua
materi, yaitu:
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

13.  Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan
pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah
norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam
konstitusi.
 Pada dasarnya, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita
hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis, di Indonesia. Dengan
demikian, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan
sebagai Tertib Hukum Indonesia.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Bagi bangsa Indonesia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
merupakan sumber motivasi dan inpirasi, tekad, semangat
serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan.
Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 memberikan
landasan kokoh untuk keberlangsungan Negara Indonesia.
1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
a. Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
B. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Sistem Hukum Nasional

14. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Secara lebih rinci, Tertib Hukum Indonesia harus
memenuhi empat syarat, yaitu:
a. Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
4)
3)
2)
1)

15.  Berdasarkan penjelasan tentang pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam
Berita RI Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari
1946, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
mengandung pokok-pokok pikiran yang
meliputi suanana kebatinan dari Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia.
 Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita
hukum (rechtsidee). Adapun pokok-pokok
pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal
UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber
hukum positif Negara Indonesia.
 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 di wujudkan kedalam
pasal-pasal UUD 1945, selanjutnya dijabarkan
dalam peraturan-peraturan hukum positif
dibawahnya, seperti Ketetapan MPR, undang-
undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu), dan Peraturan
Pemerintah (PP).
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

16. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia
yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut:
b. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Memuat Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental
1) Dasar tujuan negara mencakup
tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum dan tujuan khusus
tersebut terdapat dalam alinea
keempat Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945.
Tujuan umum yang merupakan
dasar politik Indonesia yang bebas
aktif adalah ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosia. Adapun tujuan
khusus merupakan tujuan nasional
Negara Indonesia, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan
kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Dasar ketentuan
pembentukan UUD
NRI Tahun 1945
terdapat dalam alinea
keempat
“... maka disusunlah
Kemerdekaan Bangsa
Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang
Dasar Negara
Indonesia ....”
3) Asas kerohanian
negara yang
tercantum dalam
alinea keempat
“.... dengan berdasar
kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa ....”

17. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Undang-Undang Dasar (UUD) NRI
Tahun 1945 menempat; kedudukan
yang tertinggi dalam hierarki
peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Dengan demikian,
segala peraturan perundang-
undangan di bawah UUD NRI Tahun
1945 harus dilandasi dan berdasarkan
UUD NRI Tahun 1945.
Berikut sistematika UUD 1945.
a. Pembukaan yang terdiri dari empat alinea.
b. Pasal-pasal sebagai berikut :
1) Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab,
setelah perubahan (amandemen) terdiri
dari 21 bab.
2) Sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal,
setelah perubahan terdiri dari 73 pasal.
3) Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat,
setelah perubahan terdiri dari 170 ayat.
4) Sebelum perubahan memiliki 4 pasal
Aturan Peralihan, setelah perubahan
menjadi 3 pasal Aturan Peralihan.
5) Sebelum perubahan memiliki 2 ayat
Aturan Tambahan, setelah perubahan
menjadi 2 pasal Aturan Tambahan.
2. Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945
3. Sistematika
UUD NRI Tahun 1945

18. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945
memiliki sifat sebagai berikut :
a. tertulis, yaitu UUD NRI Tahun 1945
merupakan suatu peraturan yang tercantum
secara jelas dan menjadi sumber hukum
yang mengikat seluruh warga Negara
Indonesia;
b. singkat, yaitu UUD NRI Tahun 1945
memuat aturan-aturan pokok bagi
penyelenggaraan negara;
c. supel, yaitu UUD NRI Tahun 1945 disusun
dengan isi yang dapat dikembangkan jika
diperlukan;
d. rigid, yaitu UUD NRI Tahun 1945
memerlukan cara khusus dan istimewa
untuk merubahnya.
Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945
memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk
hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah,
baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
b. Sebagai alat kontrol, yaitu UUD NRI Tahun
1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian
antara norma hukum yang lebih tinggi dan
norma hukum yang lebih rendah.
c. Sebagai pengatur, yaitu UUD NRI Tahun
1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara
itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan.
d. Sebagai alat penentu, yaitu UUD NRI Tahun
1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban
seluruh warga negara termasuk aparat negara.
4. Sifat
UUD NRI Tahun 1945
5. Fungsi
UUD NRI Tahun 1945

19. Substansi :
1. Tata urutan peraturan perundang-undangan;
2. Lembaga Negara yang berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
3. Lembaga Negara yang berwenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Dibentuknya undang-undang sesuai dengan
substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000.
Hasil Kajian:
Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu:
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan;
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan
3. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA;
maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi.
UUD 1945
TAP MPR
UU
PERPU
PP
KEPRES
PERDA
UUD 1945
PP
PERPRES
UU/PERPU
TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 12 Tahun 2011
TAP MPR
PERDA
KAB/KOTA
PERDA PROV
C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam
Sistem Hukum Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Peraturan Perundangan dalam
Sistem Hukum Nasional

20. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sifat dan ciri-ciri dari peraturan
perundang-undangan di Indonesia
adalah sebagai berikut :
a. Merupakan peraturan yang tertulis.
b. Dibentuk, ditetapkan, dan
dikeluarkan oleh Iembaga negara
atau pejabat yang berwenang, baik
itu di tingkat pusat maupun tingkat
daerah.
c. Merupakan norma hukum atau
aturan yang mengatur pola tingkah
laku.
d. Mengikat secara umum dan
menyeluruh.
Selanjutnya, arti penting dari peraturan
perundang-undangan adalah sebagai
berikut :
a. Memberikan kepastian hukum bagi
setiap warga negara.
b. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap
warga negara.
c. Memberikan perlindungan bagi setiap
hak-hak warga negara
d. Menciptakan ketertiban dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa. dan
bernegara. '
2. Sifat dan Ciri-Ciri serta Arti Penting
Peraturan Perundang-Undangan

21. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Suatu peraturan perundang-undangan memiliki dua sifat, yaitu dapat
diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah. Hal ini tercantum pada
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Perubahan pertama kali terhadap UUD
NRI Tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 atas tuntutan rakyat.
Perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang dibantu
oleh Panitia bentukannya, yaitu Panitia Ad Hoc, untuk menyusun
kesepakatan dasar terkait Perubahan UUD NRI Tahun 1945.
Kesepakatan dasar tersebut antara lain:
a. tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
b. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
d. penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditiadakan serta haI-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal
(batang tubuh);
e. melakukan perubahan dengan cara adendum.
3. Melaksanakan dan Mempertahankan
UUD NRI Tahun 1945

22. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alasan tidak diubahnya Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 adalah
pembukaan memuat dasar filosofis dan
normatif yang mendasari seluruh pasal
dalam UUD NRI tahun 1945. Selain itu,
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga
memuat tujuan negara dan Pancasila
sebagai Dasar Negara dan cita negara
atau staasidee yang paling dalam dari
berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Bentuk Negara Indonesia tidak dapat
diubah sesuai dengan yang tercantum
dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945. Bentuk Negara
Indonesia telah ditetapkan sejak awal
berdirinya Negara Indonesia yang
dianggap paling tepat untuk
mewadahi sebuah bangsa majemuk
yang beraneka suku bangsa,
kebudayaan. etnis, dan agama.
Penetapan bentuk negara tersebut
disertai juga dengan penetapan
sistem pemerintahan, yaitu sistem
pemerintahan presidensial. Sistem
pemerintahan Indonesia yang
presidensial dipertegas dalam
perubahan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 4 ayat (1).
3. Melaksanakan dan
Mempertahankan UUD NRI
Tahun 1945

23. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Selanjutnya Penjelasan UUD NRI
Tahun 1945 dihapus dan beberapa hal
normatif dimasukkan ke Batang Tubuh.
Hal tersebut dilakukan agar terhindar
dari kesulitan ketika menentukan
status “Penjelasan” dari sudut pandang
sumber hukum dan tata urutan
peraturan perundang-undangan.
Perubahan UUD NR1 Tahun 1945
dilakukan dengan cara adena’um.
Artinya adalah perubahan UUD NRI
Tahun 1945 dilakukan dengan tetap
mempertahankan naskah asli UUD
NRI Tahun 1945 dan naskah
perubahan UUD NR! Tahun 1945
diletakkan melekat pada naskah asli.
3. Melaksanakan dan
Mempertahankan UUD NRI
Tahun 1945

24. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1) Belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan
tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga
sekolah agar dapat tercipta kedamaian.
3) Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan
hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa.
4) Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dengan berbagai lomba
sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan.
5) Menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam
berpendapat dan mengemukaan pendapat.
6) Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan
permusuhan dan perkelahian.
a. Lingkungan Sekolah
Sebagai seorang siswa dan warga Negara Republik Indonesia,
kita wajib melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI
Tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa
cara sebagai berikut :

25. 1) Menghormati dan menyayangi
seluruh anggota keluarga.
2) Bergaul dengan tetangga tanpa
membeda-bedakan.
3) Bermusyawarah dengan anggota
keluarga maupun tetangga untuk
memutuskan masalah bersama
sehingga tidak terjadi permusuhan.
4) Mengikuti kegiatan yang
dilaksanakan di lingkungan sekitar
tempat tinggal.
5) lkut serta dalam menjaga keamanan
dan ketertiban lingkungan sekitar.
b. Lingkungan Tempat Tinggal
1) Memberikan dalam berbagai bentuk
kepada fakir miskin yang
membutuhkan.
2) Memberikan bantuan pengetahuan
dan keterampilan bagi orang yang
membutuhkan sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan orang
tersebut.
c. Lingkungan Masyarakat Luas

26. THANK
YOU