1. Semester 01
Kewarganegaraan
Kegiatan Belajar III
HUBUNGAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
2. Pancasila merupakan inti dari Pembukaan
UUD 1945, dan memiliki kedaulatan yang
kuat dan tetap serta tidak dapat diubah.
4. Hubungan Secara Formal
Apa yang dimaksud dengan hubungan secara
formal? Hubungan secara formal dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1
2
3
Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indonesia terdapat di dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian
ilmiah, merupakan Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental.
Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan
sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
5. Hubungan Secara Material
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai
tertib hukum tertinggi, adapun tertib
hukum Indonesia bersumberkan pada
Pancasila atau dengan kata lain
Pancasila sebagai sumber tertib hukum
Indonesia.
6. Kedudukan Hakiki Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki
kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan
yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang
singkat dan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu
ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Kedudukan Hakiki Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara
dan tertib hukum Indonesia.
8. Kedudukan Hakiki Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945
Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara,
yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian
negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
9. Kedudukan Hakiki Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya
pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan
adanya hukum etis atau hukum moral.
10. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7,
dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang
meliputi suasana kebatinan dari seluruh warga Negara Indonesia.
12. Pokok Pikiran Pertama
“ Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar asas persatuan
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
“
15. Pokok Pikiran Keempat
“Undang-Undang Dasar harus mengandung
isi mewajibkan pemerintah dan
penyelenggara negara yang lain untuk
memelihara budi pekerti kemanusia yang
luhur.
“
16. Pahami secara sistematis maka pokok pikiran I, II, dan III memiliki makna kenegaraan,
yakni Negara ingin mewujudkan suatu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran I)
