Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila secara formal dan material. Secara formal, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui Pembukaan UUD 1945. Secara material, Pancasila adalah sumber nilai yang dijabarkan ke dalam tertib hukum Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan sebagai ideologi dan landasan negara.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Reformasi telah membawa kearah perubahan dalam kata kehidupan Bangsa
Indonesia. Gerakan Reformasi saat ini telah terjadi kecenderungan adanya
pendangkalan semangat kebangsaan. DImana ancaman dis integrasi kebangsaan
dengan munculnya semangat primordialisme yang kuast (suku, agama, kelompok,
dll). Akhir-akhir ini marak dengan tawuran antar desa, antar siswa, mahasiswa,
agama dll. Begitu juga hubungan antar lembaga tinggi Negara ada kecenderungan
terjadi pencinderaan antar lembaga.
Kondisi tersebut melatarbelakangi penulis membahas hubungan antara
Pembukaan UUD 1945 dengan pancasila dalam hubungan secara formal dan
hubungan secara material, mengingat Pancasila sebagai perekat kebangsaan,
sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa
mulai terabaikan.
Untuk mewujudkan masyarakat pancasila, diperlukan suatu hokum yang berisi
norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan
ditaati oleh setiap bangsa Negara Indonesia. Hukumyang dimaksud yaitu UUD
1945 sebagai hokum dasar tertulis di Negara kita.
1.2.
Permasalahan
Bagaimanakah hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila dalam
hubungan secara formal dan hubungan secara material?
1.3.
Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penulisan makalah ini adalah untuk melengkapi tugas dalam
proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tujuan untuk
memberikan penyegaran tentang wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 sebagai pilar kebangsaan yang kokoh.
1.4.
Metode Penulisan
Dalam penulisan makalah ini, digunakan metode diskusi kelompok dan studi
literature(kepusatakaan), baik bersifat konvensional maupun bersifat
Information Teknologi.
BAB II

2. PEMBAHASAN
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa
Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur
kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum
yang menguasai dasar Negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum tersebut
terangkum didalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Undang Undang
Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu :
1. Negara Persatuan “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia “
2. Keadilan sosial “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia “
3. Kedaulaatan Rakyat “ Neara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas
kerakyatan /perwakilan.”
4. Ketuhanan dan kemanusiaan “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.”
Pembukaan UUD 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad
bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita cita mahal,
sehingga pembukaan UUD 19445 merupakan tertib jukum yang tertinggi dan
memberikan kemutlakan agi tertib hukum Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 diundnagkan dalam berita
Republik Indonesia tahun 11 No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Pada hakekatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang
berdasarkan Pancasila terdapat dalam alenia IV pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar
filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan
UUD 1945 dan UUD 1945. Maka Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai
hubungan timbal balik sebagai berikut :
Hubungan Secara Formal
Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945,
maka Pancasila memporelehi kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.
Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asasasas social, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religigius dan
asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.
Jadi berdasarkan tempat terdapatnya
disimpulkan sebagai berikut :
Pancasila
secarta
formal
dapat

3. a.) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah
seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.
b.) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan
pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia
mempunyai dua macam kedudukan yaitu :
1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi
factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
2. Memasukkkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.
c.) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi,
selain sebgai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang
hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-Pasalnya. Karena Pembukaan
UUD 1945 yang intinya adlah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD
1945, bahkan sebagai sumbernya.
d.)
Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai
hakikat,sifat,kedudukan dan fungsi sebagai pokokkaedah negara yang
fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara
Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
e.) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian
mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak
pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
Hubungan secara material
Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pncasila selain hubungan yang bersifat
formal, sebagaimana di jelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai
berikut:
Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD
1945, maka secara kronologis, materi yang di bahas oleh BPUPKI yang pertamatama adalah dasar filsafat Pncasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945.
Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar
filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah piagam jakarata yang di susun
oleh panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945.
Jadi berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber
pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia.
Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum
indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat.

4. Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD
1945 sebagai pokok kaidah negara yang fubdamental, maka sebenarnya secara
material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara
fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.
Bab III
Penutup
Kesimpulan
Pancasila sebagai dasar negara kita, dirumauskan dari nilai-nilai kehidupan bangsa
Indonesia yang berasal dari pandangan hidup banngsa dan merupakan kepribadian
bangsa Indonesia, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila baik secara formal
maupun secara material mempunyai hubungan batin dan merupakan satu kesatuan
yang erat dan tidak dapat di pisahkan, dan merupakan satu kesatuan yang utuh
dan saling menjiwai.
Saran
Kecenderungan aadanya upaya melarutkan pandangan hidup ke dalam pola pikir
asing sehingga telah terjadi pendangkalan idealisme ke Indonesiaan yang
pancasilais ke arah materialisme menimbulkan ancaman bagi integritas bangsa
Indonesia maka perlu di ambil langkah melaksanakan sosialisme dengan bentuk
dan cara yang antara lain dengan penataran, penyuluhan serta kurikulum
pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi,dan lain-lain tentang 4 pilar
kebangsaan.