SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Hak Cipta
Rahasia
Dagang
Merek
Dagang
Indikasi
Geografis
Desain
Industri
Paten
Tata Letak
Sirkuit
Terpadu
Intellectual Property Rights merupakan hak eksklusif yang
diberikan hukum atau peraturan atas beberapa ataupun
sekelompok orang menciptakan suatu karya
Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual
Property Rights adalah Aspek- aspek Perdagangan
yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual), merupakan
salah satu issue dari 15 issues dalam persetujuan GATT
(General Agreement on Tarof and Trade) yang mengatur
masalah hak milik intelektual secara global.
General Agreement
on Tariff and Trade
(GATT)
World Intellectual
Property
Organization
(WIPO)
World Trade
Organisation(WTO)
TRIPs-WTO bertujuan antara lain:
1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-
produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak
menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan
perlindungan terhadap HKI;
4. Mengembangkan prinsip-prinsip aturan dan mekanisme
kerjasama Internasional untuk menangani kasus-kasus
perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan.
Domain
name
Hak
Cipta
Plagiarisme Cyber Piracy
Penyalahgunaan
Gambar
Penggunaan
Backsound tanpa izin
Cyber Squatting
Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014
Sedangkan hak ekonomi dalam Pasal 8 UUHC meliputi penerbitan,
penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi,
pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya.
Langkah berikutnya yang bisa ditempuh agar tak melanggar hak cipta
musisi lain ialah memperoleh izin atau lisensi dari musisi bersangkutan
synchronization rights
• lisensi atas hak untuk mendapatkan royalti
apabila lagu dipakai untuk berbagai
bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, dan
video
mechanical rights
• lisensi atas hak mekanis yang menitikberatkan pada
hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk
mengaransemen ulang), dan merekam sebuah
komposisi musik
performing rights
• Lisensi berfokus pada hak untuk menyiarkan sebuah
lagu termasuk di dalamnya juga menyanyikan dan
memainkan secara langsung melalui radio dan
televisi, internet, serta layanan musik terprogram
lainnya
L
I
S
E
N
S
I
Nama Domain
• Apakah definisi domain name (nama domain)? ICANN (the Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) [1] menjelaskan
bahwa Domain Name System (DNS) akan membantu pengguna untuk
menemukan alamat tujuan di internet.
Kasus Sengketa Nama Domain
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi)
dituntut warga Surabaya bernama Benny Muliawan terkait sengketa nama domain
bmw.id. Ihwalnya, pada 2015 lalu Pandi merekomendasikan nama domain tersebut
dialihkan dari Benny ke BMW AG (BMW Group).
Tiga tahun yang lalu memang sempat terjadi sengketa antara Benny dengan
prinsipal BMW Group tentang nama domain bmw.id. Tadinya nama domain
tersebut telah dibeli dan digunakan Benny, kemudian BMW Group mengajukan
keberatan kepada Pandi sebagai upaya perlindungan merek dagang BMW.
Ketua Pandi, Andi Budimansyah, mengatakan, saat sengketa terjadi pertama kali
sudah ada upaya memediasi kedua belah pihak. Namun mediasi tidak pernah
mencapai kata sepakat.
Pandi akhirnya melakukan prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain
(PPND) yang melibatkan panelis. Para panelis PPND merekomendasi
domain bmw.id dialihkan ke BMW Group.
• Perlindungan hukum terhadap nama domain memiliki perbedaan prinsip
dalam setiap peraturan. Pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Merek, UU ini hanya melindungi nama domain apabila terdaftar di
Ditjen HKI sebagai Merek.
• Undang-undang no 11 Tahun 15 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, melindungi nama domain Pertama, apabila hak dan kewajiban
para pihak terpenuhi
• Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang nama domain terlihat dari
asas first come first served,
• Ketiga, pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada
itikad baik, tidak melanggar persaingan usaha tidak sehat, dan tidak
melanggar hak orang lain
• Selanjutnya, UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) juga
memberikan perlindungan yang sangat jelas baik dalam bentuk
pelanggaran, jenis-jenis itikad buruk, dan penanganan perselisihan
nama domain melalui Arbitrase online yang sudah terakreditasi oleh
ICANN. Yang terakhir, PANDI memberikan perlindungan pada nama
domain yang khusus berakhiran .id dengan dikeluarkannya
kebijakankebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang no 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Konklusi

More Related Content

Similar to intellectual property rights

Hukum dagang
Hukum dagang Hukum dagang
Hukum dagang adirianto
 
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxSosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxAdhySugara2
 
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Santirzkamalia
 
Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptx
Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptxHak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptx
Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptxKurniaDhani2
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
 
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,201913, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019riskiariyani2976
 
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxHAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxJuliyansyah3
 
13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...
13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...
13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Dyana Anggraini
 
CYBER LAW.ppt
CYBER LAW.pptCYBER LAW.ppt
CYBER LAW.pptAiAdhi
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...BellaTriOktaviana2
 
Presentasi_Skripsi.pptx
Presentasi_Skripsi.pptxPresentasi_Skripsi.pptx
Presentasi_Skripsi.pptxkiwilasomting
 

Similar to intellectual property rights (20)

Hukum dagang
Hukum dagang Hukum dagang
Hukum dagang
 
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxSosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
 
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
 
Haki kelompok 2 xf
Haki kelompok 2 xfHaki kelompok 2 xf
Haki kelompok 2 xf
 
Tugas hmi
Tugas hmiTugas hmi
Tugas hmi
 
Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptx
Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptxHak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptx
Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs.pptx
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
 
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,201913, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
13, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb,2019
 
H
HH
H
 
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptxHAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
HAKI_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual.pptx
 
13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...
13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...
13 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual,...
 
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
 
Cyberlaw
CyberlawCyberlaw
Cyberlaw
 
CYBER LAW.ppt
CYBER LAW.pptCYBER LAW.ppt
CYBER LAW.ppt
 
Cyberlaw
CyberlawCyberlaw
Cyberlaw
 
Mela
MelaMela
Mela
 
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand ImagePerlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
 
Presentasi_Skripsi.pptx
Presentasi_Skripsi.pptxPresentasi_Skripsi.pptx
Presentasi_Skripsi.pptx
 
Haki & Cyberlaw
Haki & CyberlawHaki & Cyberlaw
Haki & Cyberlaw
 

More from Isaka Yoga

Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Isaka Yoga
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanIsaka Yoga
 
Syariah Islamic Bank
Syariah Islamic BankSyariah Islamic Bank
Syariah Islamic BankIsaka Yoga
 
Permasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesiaPermasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesiaIsaka Yoga
 
Gugatan Class Action
Gugatan Class ActionGugatan Class Action
Gugatan Class ActionIsaka Yoga
 
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahBab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahIsaka Yoga
 
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Isaka Yoga
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraIsaka Yoga
 
Character Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeCharacter Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeIsaka Yoga
 
Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Isaka Yoga
 
Islam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIsaka Yoga
 
Negara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiNegara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiIsaka Yoga
 
Ketimpangan sosial
Ketimpangan sosialKetimpangan sosial
Ketimpangan sosialIsaka Yoga
 
Geografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSGeografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSIsaka Yoga
 
Konsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaKonsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaIsaka Yoga
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 

More from Isaka Yoga (19)

Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsman
 
Syariah Islamic Bank
Syariah Islamic BankSyariah Islamic Bank
Syariah Islamic Bank
 
Permasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesiaPermasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesia
 
Bank Syariah
Bank Syariah Bank Syariah
Bank Syariah
 
Arbitrase
Arbitrase Arbitrase
Arbitrase
 
Gugatan Class Action
Gugatan Class ActionGugatan Class Action
Gugatan Class Action
 
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahBab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
 
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
 
Character Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeCharacter Building Nasionalisme
Character Building Nasionalisme
 
Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9
 
Islam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke Afrika
 
Negara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiNegara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografi
 
Teks iklan
Teks iklanTeks iklan
Teks iklan
 
Ketimpangan sosial
Ketimpangan sosialKetimpangan sosial
Ketimpangan sosial
 
Geografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSGeografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPS
 
Konsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaKonsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 sma
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 

Recently uploaded

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (12)

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

intellectual property rights

  • 1.
  • 2. Hak Cipta Rahasia Dagang Merek Dagang Indikasi Geografis Desain Industri Paten Tata Letak Sirkuit Terpadu Intellectual Property Rights merupakan hak eksklusif yang diberikan hukum atau peraturan atas beberapa ataupun sekelompok orang menciptakan suatu karya Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights adalah Aspek- aspek Perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu issue dari 15 issues dalam persetujuan GATT (General Agreement on Tarof and Trade) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global.
  • 3. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) World Intellectual Property Organization (WIPO) World Trade Organisation(WTO)
  • 4. TRIPs-WTO bertujuan antara lain: 1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk- produk yang diperdagangkan; 2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan; 3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI; 4. Mengembangkan prinsip-prinsip aturan dan mekanisme kerjasama Internasional untuk menangani kasus-kasus perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan.
  • 5.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 Sedangkan hak ekonomi dalam Pasal 8 UUHC meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya. Langkah berikutnya yang bisa ditempuh agar tak melanggar hak cipta musisi lain ialah memperoleh izin atau lisensi dari musisi bersangkutan
  • 13. synchronization rights • lisensi atas hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, dan video mechanical rights • lisensi atas hak mekanis yang menitikberatkan pada hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang), dan merekam sebuah komposisi musik performing rights • Lisensi berfokus pada hak untuk menyiarkan sebuah lagu termasuk di dalamnya juga menyanyikan dan memainkan secara langsung melalui radio dan televisi, internet, serta layanan musik terprogram lainnya L I S E N S I
  • 14. Nama Domain • Apakah definisi domain name (nama domain)? ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) [1] menjelaskan bahwa Domain Name System (DNS) akan membantu pengguna untuk menemukan alamat tujuan di internet.
  • 15. Kasus Sengketa Nama Domain Jakarta, CNN Indonesia -- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) dituntut warga Surabaya bernama Benny Muliawan terkait sengketa nama domain bmw.id. Ihwalnya, pada 2015 lalu Pandi merekomendasikan nama domain tersebut dialihkan dari Benny ke BMW AG (BMW Group). Tiga tahun yang lalu memang sempat terjadi sengketa antara Benny dengan prinsipal BMW Group tentang nama domain bmw.id. Tadinya nama domain tersebut telah dibeli dan digunakan Benny, kemudian BMW Group mengajukan keberatan kepada Pandi sebagai upaya perlindungan merek dagang BMW. Ketua Pandi, Andi Budimansyah, mengatakan, saat sengketa terjadi pertama kali sudah ada upaya memediasi kedua belah pihak. Namun mediasi tidak pernah mencapai kata sepakat. Pandi akhirnya melakukan prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang melibatkan panelis. Para panelis PPND merekomendasi domain bmw.id dialihkan ke BMW Group.
  • 16. • Perlindungan hukum terhadap nama domain memiliki perbedaan prinsip dalam setiap peraturan. Pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Merek, UU ini hanya melindungi nama domain apabila terdaftar di Ditjen HKI sebagai Merek. • Undang-undang no 11 Tahun 15 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi nama domain Pertama, apabila hak dan kewajiban para pihak terpenuhi • Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang nama domain terlihat dari asas first come first served, • Ketiga, pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar persaingan usaha tidak sehat, dan tidak melanggar hak orang lain
  • 17. • Selanjutnya, UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) juga memberikan perlindungan yang sangat jelas baik dalam bentuk pelanggaran, jenis-jenis itikad buruk, dan penanganan perselisihan nama domain melalui Arbitrase online yang sudah terakreditasi oleh ICANN. Yang terakhir, PANDI memberikan perlindungan pada nama domain yang khusus berakhiran .id dengan dikeluarkannya kebijakankebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.