SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PERMASALAHAN
KETENGAKERJAAN DI
INDONESIA
2
1 2
Pelecehan seksual
terhadap pekerja wanita Status pekerja kontrak yang
melebihi masa waktu yang
ditetapkan UU
Ketenagakerjaan
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGAKERJA KONTRAK
WANITA YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL
Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas
kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan suatu perilaku yang menjurus pada hal-hal yang bersifat
seksual (verbal: bicara atau humor porno, memperlihatkan gambar porno ataupun fisik misalnya menyentuh
bagian tubuh) yang tidak disetujui oleh korban. Perilaku tersebut terjadi dalam rangka hubungan kerja
YOUR COMPANY NAME 3
DIKUTIP TIRTO.ID
Eksploitasi kerja kontrak yang mengikat para
buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen di
Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung,
Jakarta Utara, melanggengkan pelecehan dan
kejahatan seksual. Hal ini terjadi di pabrik
tempat kerja Linda.
Linda, 35 tahun, bekerja di sebuah pabrik yang
majikannya orang Korea Selatan. Ia berkata
kerap "dipegang" oleh operator mekanik saat
mesin jahit rusak.
Ia "mengizinkan" pelecehan itu karena “saking
takutnya" mengingat buruh seperti dia dikejar
target produksi, sehingga bagian tubuhnya
"dipegang" atau "diraba" oleh atasannya
asalkan "mesinnya aman."
4
CASE
Para buruh perempuan menempati posisi paling rendah
dalam sistem produksi pabrik garmen. Kebanyakan
bekerja di mesin jahit dan pengemasan. Eksploitasi kerja
kontrak itu dimanfaatkan oleh rekan buruh pria dan para
atasan melakukan pelecehan bahkan kejahatan seksual
terhadap buruh perempuan.
Dari penelitian Perempuan Mahardhika, organisasi
nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari
kekerasan seksual, mengenai pelecehan seksual
terhadap 773 buruh perempuan di KBN (Kawasan
Berikat Nusantara) Cakung, masih ada buruh dengan
status kerja kontrak sekalipun sudah bekerja selama 4–6
tahun (6,34%), 7–10 tahun (3,10%), dan lebih dari 10
tahun (1,68%).
5
ANALISIS
Dalam kasus ini, ada beberapa aspek hukum terkait UU
Ketenagakerjaan
Pasal 86 : Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas
1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama
YOUR COMPANY NAME 6
Namun, ketentuan yang secara spesifik mengatur
pelecehan seksual di tempat kerja belum ada.
Pasal 281 KUHP
• dikatakan bahwa kesopanan dalam arti kata
kesusilaan merupakan perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya
bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba
tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota
kemaluan wanita atau pria, mencium, dan lain
sebagainya.
• Orang yang melakukan pelecehan seksual dapat
dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena
perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang
mengenai nafsu kelamin.
ANALISIS
YOUR COMPANY NAME 7
Status pekerja kontrak, dalam kasus ini ada yang mencapai
sampai 6 tahun maka tidak sesuai dengan
Pasal 59 : PKWT hanya dapat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut sifat dan jenisnya akan selesai dalam waktu
tertentu.
(4) Perjanjia kerja PKWT paling lama 2 tahun dapat
diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama satu
tahun
Jika ketentuan pasal 59 itu dilanggar, maka demi hukum
anda sudah menjadi karyawan tetap. Dalam Undang-
Undang disebut sebagai, Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu.
Konsekuensi jika pembaharuan perjanjian kerja tidak dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat [6] UUK yaitu
demi hukum PKWT tersebut menjadi PKWTT.
Sedangkan pihak perusahaan tidak pernah mengangkat
buruh menjadi karyawan tetap.
KESIMPULAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Topic 01 Topic 02
YOUR COMPANY NAME 8
THANK YOU
Email Address here
Website here

More Related Content

More from Isaka Yoga

Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Isaka Yoga
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraIsaka Yoga
 
Character Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeCharacter Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeIsaka Yoga
 
Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Isaka Yoga
 
Islam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIsaka Yoga
 
Negara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiNegara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiIsaka Yoga
 
Ketimpangan sosial
Ketimpangan sosialKetimpangan sosial
Ketimpangan sosialIsaka Yoga
 
Geografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSGeografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSIsaka Yoga
 
Konsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaKonsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaIsaka Yoga
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 

More from Isaka Yoga (11)

Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
 
Character Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeCharacter Building Nasionalisme
Character Building Nasionalisme
 
Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9
 
Islam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke Afrika
 
Negara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiNegara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografi
 
Teks iklan
Teks iklanTeks iklan
Teks iklan
 
Ketimpangan sosial
Ketimpangan sosialKetimpangan sosial
Ketimpangan sosial
 
Geografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSGeografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPS
 
Konsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaKonsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 sma
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 

Recently uploaded (12)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 

Permasalahan ketengakerjaan di indonesia

  • 2. 2 1 2 Pelecehan seksual terhadap pekerja wanita Status pekerja kontrak yang melebihi masa waktu yang ditetapkan UU Ketenagakerjaan
  • 3. PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGAKERJA KONTRAK WANITA YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan suatu perilaku yang menjurus pada hal-hal yang bersifat seksual (verbal: bicara atau humor porno, memperlihatkan gambar porno ataupun fisik misalnya menyentuh bagian tubuh) yang tidak disetujui oleh korban. Perilaku tersebut terjadi dalam rangka hubungan kerja YOUR COMPANY NAME 3
  • 4. DIKUTIP TIRTO.ID Eksploitasi kerja kontrak yang mengikat para buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Utara, melanggengkan pelecehan dan kejahatan seksual. Hal ini terjadi di pabrik tempat kerja Linda. Linda, 35 tahun, bekerja di sebuah pabrik yang majikannya orang Korea Selatan. Ia berkata kerap "dipegang" oleh operator mekanik saat mesin jahit rusak. Ia "mengizinkan" pelecehan itu karena “saking takutnya" mengingat buruh seperti dia dikejar target produksi, sehingga bagian tubuhnya "dipegang" atau "diraba" oleh atasannya asalkan "mesinnya aman." 4
  • 5. CASE Para buruh perempuan menempati posisi paling rendah dalam sistem produksi pabrik garmen. Kebanyakan bekerja di mesin jahit dan pengemasan. Eksploitasi kerja kontrak itu dimanfaatkan oleh rekan buruh pria dan para atasan melakukan pelecehan bahkan kejahatan seksual terhadap buruh perempuan. Dari penelitian Perempuan Mahardhika, organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, mengenai pelecehan seksual terhadap 773 buruh perempuan di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Cakung, masih ada buruh dengan status kerja kontrak sekalipun sudah bekerja selama 4–6 tahun (6,34%), 7–10 tahun (3,10%), dan lebih dari 10 tahun (1,68%). 5
  • 6. ANALISIS Dalam kasus ini, ada beberapa aspek hukum terkait UU Ketenagakerjaan Pasal 86 : Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja 2. Moral dan kesusilaan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama YOUR COMPANY NAME 6 Namun, ketentuan yang secara spesifik mengatur pelecehan seksual di tempat kerja belum ada. Pasal 281 KUHP • dikatakan bahwa kesopanan dalam arti kata kesusilaan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan lain sebagainya. • Orang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin.
  • 7. ANALISIS YOUR COMPANY NAME 7 Status pekerja kontrak, dalam kasus ini ada yang mencapai sampai 6 tahun maka tidak sesuai dengan Pasal 59 : PKWT hanya dapat untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat dan jenisnya akan selesai dalam waktu tertentu. (4) Perjanjia kerja PKWT paling lama 2 tahun dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun Jika ketentuan pasal 59 itu dilanggar, maka demi hukum anda sudah menjadi karyawan tetap. Dalam Undang- Undang disebut sebagai, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Konsekuensi jika pembaharuan perjanjian kerja tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat [6] UUK yaitu demi hukum PKWT tersebut menjadi PKWTT. Sedangkan pihak perusahaan tidak pernah mengangkat buruh menjadi karyawan tetap.
  • 8. KESIMPULAN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Topic 01 Topic 02 YOUR COMPANY NAME 8
  • 9. THANK YOU Email Address here Website here