Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah cara hukum bagi sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dan fakta untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan tanpa harus turut serta semua anggota kelompok. Class action bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat akan keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara yang melibatkan banyak pihak.

1. Isaka Yoga Santoso
Hibatullah Darmawan
Muhammad Farhan Mirhadi
Raihan Banyu

2. Gugatan Perwakilan Kelompok
(Class Action)

3. Pengertian
Class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok
orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik
seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai
perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota
kelompok.
Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya,
tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan
adequate (layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai
kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili

4. Class Action di Indonesia
istilah yang digunakan adalah
Acara gugatan perwakilan kelompok (GPK) Pasal 1 huruf a
• Yaitu suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu
orang/lebih
• Orang itu mewakili kelompok (class representative) untuk dirinya
dan kelompoknya (class members)
• Antara perwakilan dan kelompok yang diwakili memiliki kesamaan
fakta hukum
Diatur dalam PERMA
No.1 Tahun 2002

5. Tujuan Class Action
Mengembangkan
penyederhanaan akses
masyarakat memperoleh
keadilan
Mengefektifkan
efisiensi
peyelesaian
hukum yg
melibatkan orang
banyak

6. Penerapan
Liberal Restriktif

7. Penerapan Liberal
(Kasus Duke of Belford vs Ellis)
• Penggugat : Ellis (mewakili petani)
• Tergugat : Duke of Belford (Pemilik market)
• Isi tuntutan : Menjatuhkan putusan deklaratif atas hak
didahulukan (prefential rights) yg ditetapkan uu
kepada mereka atas pemakaian Covent
Garden Market
Market.
Putusan Pengadilan
• Pertahankan tata tertib CA
• Bentuk kelompok atas mereka yg mempunyai kesamaan
masalah
• Penggugat yang menggugat bermanfaat untuk
keseluruhan dianggap sebagai perwakilan kelompok

8. Penerapan Restriktif
(Kasus Markt & Co. Ltd vs Knight
Steamship Co. Ltd)
• Penggugat : Markt & Co. Ltd
• Tergugat : Knight Steamship Co. Ltd
• Isi gugatan : Pelanggaran perjanjian kewajiban pengangkutan barang
di laut karena
1. barang pemilik kargo dihancurkan pada perang Rusia-Jepang
2. penghancuran dilakukan oleh salah satu pihak yg berperang
karena dianggap membawa barang selundupan
3. kapal itu tidak dibenarkan melewati wilayah medan perang

9. Pertimbangan
1. Gugatan CA diluar kerangka, maka harus diubah ke gugatan
biasa karena tidak ada persamaan kepentingan
2. Diantara pemiik kargo , tidak terdapat kesamaan asal karena
berdasar kontrak kargo yang dipermasalahkan dalam gugatan,
dimuat dalam bill of loading yang berbeda sesuai perbedaan
barang yg dimuat
Putusan Pengadilan
Jika tuntutan ganti rugi timbul dari kontrak yg berbeda dan
terpisah, CA mutlak tidak bisa dilaksanakan

10. Sejarah GPK

11. Sejarah
• 1. Inggris
a. Diatur Tahun 1873
Esensinya, memberi kemungkinan dan kewenangan bagi
Pengadillan
• Menjatuhkan putusan yang bersifat deklaratif atas pemulihan
yang adil (equitable remedies);
• Yaitu berupa pemulihan terhadap suatu hal yang diderita kelompok
yang anggotanya berjumlah banyak (numerous)
b. Perubahan Substansial Tahun 1965
Diatur dalam Supreme Court 1965
Esensinya, mengatur representative action (RA), yaitu Gugatan
Perwakilan Kelompok (GPK) yang berpatokan pada syarat:
• Anggota kelompoknya banyak
• Terdapat kesamaan kepentingan
• Gugatan itu untuk kepentingan seluruh anggota

12. • 2. Amerika Serikat
a. Dimulai Tahun 1912
Diatur dalam US Federal Equity Rule 1912 yaitu;
• setiap orang berkepentingan atas putusan Class Action yang
diajukan oleh RA );
• dianggap mengikat kepada seluruh anggota kelompok (class
members)
b. Diperbaharui pada Tahun 1938 dalam Federal Rule of Civil
Procedure (FRCP,1938)
Dikenalkan 3 jenis CA
• True CA : untuk kepentingan bersama
• Hybrid CA : melibatkan hal tertentu
• Spurious CA : melibatkan hak-hak yang diklaim ini berbeda dan tidak
ditujukan kepada harta tertentu
Diperbaharui pada Tahun 1938 dalam Federal Rule of Civil Procedure
(FRCP,1938)

13. Konsep Gugatan CA & LSM

14. Konsep CA
• Konsep CA melandaskan kesamaan kepentingan,
kesamaan penderitaan, dan kesamaan tujuan.
• CA dilakukan oleh wakil kelompok (class representative) dan
anggota kelompok (class members)
• Wakil kelompok (class representative) adalah orang yg
berinisiatif sebagai penggugat atas nama pribadi dan
kelompoknya.
• Anggota kelompok (class members) adalah mereka yg
diwakili oleh wakil kelompok untuk menyatakan gugatan
• Anggota kelompok punya hak option out apabila anggotanya
tidak banyak dan bila terlalu banyak, penyelesaian perkara
tidak efektif.

15. Petani Kendeng Menolak
Pabrik Semen

16. Konsep LSM
• LSM bergerak diluar kelompok (class) yg mengalami
kerugian/penderitaan
• LSM bergerak atas hak dari undang-undang
• LSM harus berbentuk Badan Hukum atau Yayasan,
disebutkan tujuan LSM tsb dan telah melakukan
kegiatan sesuai Anggaran Dasar Organisasi

17. SYARAT FORMIL CA
Syarat Formil yang merupakan conditio sine qua non mengajukan CA
yang digariskan PERMA No. 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut
• Ada kelompok: Keberadaan kelompok terdiri dari dua
komponen. Hal itu disimpulkan dari ketentuan pasal 2 hurf a dan
c PERMA yaitu PERWAKILAN KELOMPOK & ANGGOTA
KELOMPOK
• Kesamaan fakta atau dasar hukum (pasal 1 huruf a, kesamaan atau
commonality)
Kesamaan jenis tuntutan (pasal 1 huruf b: wakil kelompok adalah satu
orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan
sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya)

18. FORMULASI
GUGATAN
Menurut Kalimat pertama Pasal 3 dikatakan, persyarata-persyaratan
formal GPK :
Tetap tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara
Perdata, dalam hal ini HIR dan RBG :
Namun harus juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3
PERMA. Penerapan yang seperti itu secara umum ditegaskan juga
dalam pasal 10, yang berbunyi :
Ketentuan- ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata
tetap berlaku, di ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini.
Ada dua sisi formulasi gugatan yang perlu diperhatikan agar GPK
yang diajukan tidak cacat secara formil.;

19. Persyaratan Umum Berdasarkan Hukum Acara
• Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan
kompetensi relatif (yurisdiksi relatif ) sesuai dengan sistem
dan patokan yang digariskan pasal 118 HIR
• Mencantumkan tanggan pada gugatan meskipun
pencantuman tidak diatur secara tegas, namun dalam praktik
peradilan telah dianggap sebgai salah satu syarat formusi
gugatan
• Gugatan ditandatangni penggugat atau kuasanya
Menyebutkan identitas para pihak yang terdiri dari minimal
seperti yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR
• Mencantumkan fundamentum petendi yang terdiri dari :
Dasar hukum gugatan (rechtelijke gronds), dan Dasar fakta
gugatan (feitelijke gronds).
• Memuat petitum gugatan

20. Persyaratan Khusus Berdasarkan Hukum Acara
A. Identitas Lengkap dan jelas Wakil Kelompok
B. Definisi kelompok secara rinci dan spesifiasi, walaupun Tanpa
menbut nama anggota kelompok satu per satu
C. keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam
kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
D. Posita dari seluruh kelommpok baik wakil kelompok maupun
anggota kelompok , yang terindifikasi maupun tidak terindifikasi
dikemukakan secaraa jelas dan rinci
E. Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau
subkelompok
F. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi

21. PROSES PEMERIKSAAN
AWAL
Proses pemeriksaan GPK ada dua sismtem. Pertama : Tahap
pemeriksaan awal tunduk kepada pasal 5 PERMA. Kedua : Tahap
proses pemeriksaan biasa yang tunduk kepada hukum acara yang
digariskan HIR/RBG, yang berkenaan dengan replik-duplik,
pembuktian, konkluksi, dan pengucapan putusan.
Tujuan dan fungsi proses pemeriksaan awal ( preliminary hearing) :
A. Merupakan tahap pemeriksaan atau pembuktian tentang sah atau
tidak persyaratan GPK yang diajukan
B. Sehubung dengan itu, hakim wajib memeriksa dan
mempertimbangkan kriteria GPK yang bersangkutan
C. dasar landasa menguji kriteria tersebut, merujuk dan bertitik tolak
dari pasal 2 PERMA.

22. PEMBERITAHUAN KEPADA
ANGGOTA KELOMPOK
1. Cara pemberitahuan: pasal 7 ayat (1) “cara pemberitahuan kepada
anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atauu
elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau
desa, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok
yang bersangkutan sepanjang yang ddapat diidentifikasi berdasarkan
persetujuan hakim”
2. Kewajiban pemberitahuan: pasal 7 ayat (2), pemberitahuan kepada
anggota kelompok bersifat imperative, karena didalamnya tercantum kata
wajib. Kewajiban melaksanakan pemberitahuan, digantungkan pada tahap
proses pemeriksaan perkara
a. Pada tahap GPK dinyatakan sah
b. Pada tahap penyelesaian dan pendistibusian ganti rugi
3. Isi pemberitahuan
a. Berisfat enumerative
b. Memuat kemungkinan tergugat mengajukan gugatan rekonvensi

23. PEMBERITAHUAN KEPADA
ANGGOTA KELOMPOK
• Notifikasi (pemberitahuan) perlu diadakan:
1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan
tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah
2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi
ketika gugatan dikabulkan.
3. Untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas yang
ingin menyatakan keluar (opt-out) dari kelompok
tersebut.
4. Cara pemberitahuan dibuat seefektif atas persetujuan
hakim dengan tujuan agar anggota kelas mengetahui
adanya prosedur class action

24. Pernyataan Keluar
Pasal 8 PERMA mengatur pernyataan keluar dari anggota
kelompok.
Pasal 1 huruf f yang berbunyi “ Pernyataan keluar adalah
suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan
diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat,
oleh anggota kelompok”

25. Dalam Penerapannya
1. Bentuknya tertulis, tidak dibenarkan berbentuk lisan
2. Pernyataan ditandatangani oleh pembuat
3. Pertanyaan ditujukan kepada pengadilan dan/atau
kepada pihak penggugat

26. Cara Pemberitahuan
Pernyataan Keluar
Pasal 8 ayat 1
1. Di lakukan dalam batas waktu yang disebut dalam
pengumuman
2. Apabila lewat dari waktu itu, pernyataan keluar tidak
sah
3. Pernyataan dapat dituangkan dalam bentuk formulir
yang dilampirkan dalam PERMA
4. Dapat diisi dan ditandatangani sendiri oleh anggota
kelompok atau kuasanya dan
5. Supaya pernyataan keluar tidak salah sasaran, harus
ditujukan kepada pengadilan dan/atau penggugat

27. Akibat hukum pernyataan
keluar
Pasal 8 ayat 2 “Pihak yang telah menyatakan diri keluar
dari keanggotaan gugatan pewakilan kelompok secara
hokum tidak terikat dengan putusan atas gugatan
perwakilan kelompok.
Dengan demikian maka tidak berhap mendapat manfaat
dari putusan tersebut

28. Res Judicata Gugatan Perwakilan
dengan Nebis in Idem
Apakah penerapan asas nebis in idem terhadap putusan
GPK yang telah berkekuatan hokum tetap itu berlaku?
Berdasar Perma pasal 10 dan 1917 KUH Perdata, asas ne
bis in idem berlaku terhadap putusan GPK yang terlah
bersifat res judicata

29. Nebis in Idem hanya
terbatas atas putusan positif
Asas ini mengikat apabila putusan yang dijatuhkan
pengadilan bersifat positif, dalam bentuk
• Menolak gugatan atau seluruhnya, dan
• Mengabulkan gugatan, baik seluruh atau sebagian
Maka dengan demikian tertutup hak wakil kelompok untuk
mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya
terhadap tergugat yang sama dengan dasar dalil dan
peristiwa hokum yang sama.
Sebaliknya apabila bersifat negatif, tidak melekat nebis in
idem

30. Sebaliknya apabila bersifat negatif,
tidak melekat nebis in idem
Jika Putusan yang bersifat negatif pada umumnya
• Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
• Tidak berwenang mengadili

31. Pemberitahuan yang dilakukan kepada
anggota kelompok sah menurut hukum
1. Apabila pemberitahuan sah, putusan langsung mengikat dan
berkekuatan kepada seluruh anggota kelompok
2. Jika pemberitahuan tidak sah, tetapi yang bersangkutan menyatakan
menerima putusan, mengikat dan berkekuatan kepada anggota yang
bersangkutan.
3. Pemberitahuan tidak sah, dan anggota yang bersangkutan tidak
menyatakan menerima putusan:
• Putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya
• Dengan demikian kepadanya tidak melekat ne bis in idem, dan
masih dapat mengajukan gugatan kepada tergugat mengenai objek
dan dasar hokum yang sama

32. Bagi Anggota yang
menyatakan keluar
Anggota kelompok yang mempergunakan hak keluar
menurut
Pasal 8 PERMA, tidak terikat atas putusan GPK.
Sehingga putusan tidak mengikat dan berkekuatan
kepadanya, kepadanya tidak melekat ne bis in idem
sehingga dapat diajukan gugatan yang sama kepada
tergugat

33. Pengadilan perlu mencantumkan
Petitum dalam pertimbangan Amar
tentang nebis in idem
Hakim sebaiknya memasukan asas nebis in idem dalam
pertimbangan atau dalam amar putusan agar terjadi
kepastian hukum asas tersebut kepada anggota kelompok
“menyatakan apabila putusan telah berkekuatan hukum
tetap, dalam putusan melekat nebis in idem kepada setiap
anggota kelompok tanpa memerlukan pernyataan
penerimaan kecuali kepada anggota yang telah
menyampaikan keluar”
Pencantuman amar ini agar tidak mengandur ULTRA
VIRES atau ULTRA PETITUM pasal 173 ayat 3 HIR

34. Kewenangan Hakim dan Anggota
Kelompok Terhadap Kuasa Hukum dan
Wakil kelompok
• 1. Hakim harus memeriksa hubungan antara perwakilan
dengan kuasa hukum (lawyer)
 Wakil kelompok harus berbeda orang dengan
pengacara(tidak orang yang sama)
 Antara wakil kelompok dengan pengacara, tidak ada
hubungan keluarga
 Tidak ada hubungan keuangan (finansial)
 Pengacara bonafide(dapat dipercaya), memiliki
kemampuan teknis dan professionalitas serta tulus
membela kepentingan kelompok

35. 2. Kewenangan Kelompok
dan Hakim Mengganti
Perwakilan
Ketika terdapat diantaranya bukan termasuk kelompok,
anggota kelompok dapat intervensi untuk mengganti
(substitute) wakil kelompok yang bersangkutan.

36. A. Wakil kelompok Menghentikan (Discontinue) Gugatan
Mengganti wakil kelompok, apabila atas kehendak mereka
sendiri menghentikan gugatan
• Tanpa campur tangan dari anggota kelompok lain, atau
• Tanpa persetujuan anggota kelompok atau pengadilan
B. Menyetujui Kompromi dengan Tergugat Tanpa Persetujuan
Anggota Kelompok atau Pengadilan
Pasal 6 PERMA mewajibkan hakim mendorong pihak untuk
menyelesaikan sengketa melalui perdamaian berdasarkan Pasal
130 HIR baik di luar, maupun dipengadilan.

37. Pengacara menghubungi
salah seorang korban
PERMA tidak mengatur tentang kebolehan pengacara menghubungi
salah seorang anggota kelompok.
Kasus Obralik v Obio State Bar Association (436, US, 1978)
Dalam kasus ini supreme court memutuskan:
Bentuk dan cara menghubungi dan permintaan yang seperti itu
dilarang ketentuan etika hokum
Dalam kasus lain supreme court membolehkan dan membenarkan
seorang pengacara menemui kelompok mioritas dan berbicara
mengenai hak mereka sebagai kelompok
Jadi apabila menyangkut hal hal yang berkenaan dengan nilai-nilai hak
asasi dianggap tidak melanggar etika.

38. Pihak yang bertanggung
jawab atas biaya
1. Wakil kelompok yang bertanggung jawab atas biaya
Penggugat bertanggung jawab atas pembayaran biaya perkara
meliputi:
• Biaya perkara
• Biaya pengacara (lawyer’s fee)
• Biaya pemberitahuan, termasuk biaya publikasi dan
advertensi
2. Anggota kelompok tidak dapat dipaksa memberi kontribusi
biaya
Tidak wajib anggota kelompok diluar perwakilan ikut
berkontribusi namun jika ingin berkontribusi itu dilakukan dengan
cara sukarela.

39. Tergugat GPK
1. Yang dapat menjadi tergugat:
• Satu atau beberapa orang yang ditunjuk untuk
mempertahankan dan membela kepentingan orang
banyak, atau
• Perwakilan tergugat yang bertindak membela
kepentingan kelompok tergugat (defendant class).

40. 2. Kategori tergugat gugatan perwakilan kelompok
• Gugatan terhadap un incorporated associations, seperti
persatuan dagang (trade union) atau perkumpulan
(club),

41. • Gugatan terhadap sejumlah besar individu (a large
member of individuals) yang tidak ada ikatan
sebelumnya (who have no pre-existing relationship)
yang dituntut telah melakukan beberapa kesalahan yang
sama (common same wrong)

42. Kedudukan perwakilan
kelompok yang ditolak
anggota kelompok
1. Sesuai pasal 4 PERMA, tidak disyaratkan kuasa
khusus, wakil kelompok dalam mengajukan gugatan
untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok, tidak
memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
2. Akibat hukum atas penolakan atau penyangkalan
anggota kelompok. Ada kemungkinan gugatan
bertentangan dengan kehendak dari sebagian orang
dalam kelompok tersebut.

43. Penguasa dapat ditarik
sebagai tergugat gugatan
perwakilan kelompok
• Kasus Negara River Fload di Jepang
Penduduk Kota Nagara, Jepang. Menuntut ganti rugi oleh
pemerintah akibat tanggul sungai yang jebol yang
membanjiri daerah tempat tinggal mereka. Kelalaian
pemerintah melaksanakan kewajiban memelihara tanggul
pada musim hujan sebagaimana layaknya, adalah sebab
mengapa tanggul sungai tersebut jebol

44. Duplikasi pengajuan GPK
• Apabila suatu kasus menimbulkan akibat yang sangat luas
menimpa kelompok yang besar jumlahnya dan anggota
kelompoknya tersebar di berbagai daerah dan kota, dapat terjadi
pengajuan GPK secara local dan serentak di beberapa PN.
Menghadapi peristiwa yang demikian, praktik peradilan yang
berlaku selama ini, dapat memilih alternative berikut:
• Menunda Pemeriksaaan, atau
• Menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard), dengan alternative:
a. Hakim Dapat atau Berwenang Memerintahkan Penggabungan
b. Hakim melakukan penilaian tentang kualitas, kredibilitas, dan
kecakapan wakil kelompok yang tampil

45. Putusan Pengadilan
• Putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan dalam
mengadili perkara sangat bervariasi
1. Bisa menolak seluruh gugatan,
2. Dapat juga mengabulkan gugatan sebagian atau
seluruhnya, atau
3. Dapat juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima

46. Pendistribusian ganti
rugi
Akhir proses GPK adalah tahap pendistribusian ganti
rugi kepada anggota kelompok, apabila pengadilan
mengabulkan gugatan. Langkah dan tindakan yang perlu
diambil wakil kelompok memenuhi kewajiban itu adalah
sebagai berikut.

47. 1. Pendistribusian diawali dengan pemberitahuan
2. Distribusi dapat diberikan dengan beberapa cara:
1. Diberikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat
yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok yang ikut
mengalami kerugian
2. Dapat juga melalui subkelompok (jika ada) tanpa mengurangi keharusan
membuktikan sebagai korban dari peristiwa yang diperkarakan

48. 3. Anggota yang tidak mau menerima ganti rugi
4. Pembagian sisa ganti rugi berdasarkan Cy Press Doctrine
(Mengikuti ketentuan Amerika Serikat)
o JIka terdapat sisa ganti rugi setelah dibagikan kepada seluruh
angota kelompok;
o Sisa tersebut diberikan kepada yayasan social atau kepada
badan lain yang sejalan dengan tujuan GPK yang di ajukan.b