Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Hukum acara perdata, Replik, Duplik, Kesimpulan
1. Hukum Acara Perdata
Replik, Duplik, dan Kesimpulan
Kelompok 4 :
Zikri Afdal 1509117430
Zainal Abidin
Devi Anggraini
Khorida Silvia
Dwiki Wiranto
2. Tahap-tahap Persidangan
Jika jalan damai tidak berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa, maka proses
pemeriksaan perkara di depan sidang akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut :
1. Pembacaan gugatan
2. Jawaban gugatan
3. Replik
4. Duplik
5. Pembuktian
6. Kesimpulan
7. Putusan hakim
5. Replik Penggugat
Replik berasal dari dua kata yaitu re (kembali) dan pliek (jawaban), jadi replik
berarti kembali menjawab. Replik merupakan jawaban balasan atas jawaban
tergugat dalam perkara perdata (JTC Simorangkir,cs 1980 : 148). Replik adalah
respon penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat.
Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan untuk menguatkan
dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik ini dapat mengajukan
sumber-sumber kepustakaan, pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan
sebagainya.
Dalam menyusun replik biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban
yang disampaikan tergugat.
6. Duplik dari Tergugat
Duplik adalah jawaban atas replik yang diajukan penggugat kepada tergugat.
Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi
penolakan terhadap gugatan penggugat.
Dalam dupliknya tergugat mungkin saja membenarkan dalil-dalil penggugat
dalam repliknya, dan tidak tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan
dalil baru sebagai penguat sanggahanya terhadap replik si penggugat.
Tahapan Replik dan Duplik ini dapat terulang beberapa kali hingga ditemukan
titik temu antara kedua belah pihak.
7. Kesimpulan
Dalam tahap kesimpulan masing-masing pihak (penggugat dan tergugat)
mengajukan akhir tentang hasil pemeriksaan perkara. Setelah tahap
pembuktian, majelis hakim kemudian bermusyawarah untuk merumuskan
putusan. Hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak
digugat, atau memberikan lebih dari yang digugat(pasal 178 HIR).