PELAKSANAAN PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM *Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989 *Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah: a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. *Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan. *JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN 1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg. 2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg. 3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. 4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg. *MACAM2 PUTUSAN HAKIM Ada 2 golongan putusan hakim yaitu 1). Putusan akhir 2). Putusan sela. Putusan Akhir Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

1. PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II

2. 
Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan
pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan
pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah
berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak
mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum
verzet, banding, dan kasasi.
Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala
putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa
harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini
berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989

3. Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas
adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan
oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk
dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara
paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak
terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa
oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat
eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya
berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II

4. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg,
apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim
karena jabatannya melakukan musyawarah untuk
mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses
pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh
tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121
HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari
penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik
dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap
pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah
dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan
ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan
pengucapan putusan.

5. 



Putusn yang mengukum satu pihak untuk
membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam
pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk
melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur
dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk
mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut
dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal
1033 Rv.
Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal
ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218
ayat (2) RBg.

6. Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
 Putusan akhir
 Putusan sela.
Salah satu putusan sela yang dikenal dalam HIR
adalah putusan provisionial.
 Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri
suatu sengketa atau perkara dalam suatu
tingkatan peradilan tertentu.

7. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum
(condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan
(constitutif), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau
menyatakan (declaratoir).
Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat
menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi
prestasi.
.
Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan
atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya
pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian
pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal
1266, 1267 BW) dan sebagainya.
.
Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat
menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya
bahwa anak yang yang menjadi sengketa adalah anak yang
sah juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan
merupakan putusan declaratoir.

8.  PUTUSAN SELA
Putusan sela (pasal 185 HIR / pasal 196 Rbg) adalah keputusan yang
bukan merupakan putusan putusan akhir walaupun harus diucapkan
dalam persidangan juga tidak dibuat secar terpisah, tetapi hanya
ditulis dalam berita acara persidangan.
MACAM-MACAM PUTUSAN SELA
 Putusan Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan
akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau
putusan akhir
 Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan
insiden, yaitu peristiwa yang menghentkan prosedur peradilan
biasa.
 Putusan Provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan
dengan tuntutan dalam pokok perkara.
 Putusan Verstek adalah adalah putusan yang dijatuhkan karena
tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil
secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek
artinya tergugat tidak hadir.
Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II

9. 


Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali
dalam hal:
a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat
dilaksanakan lebih dulu
b. Pelaksanaan putusan provisionil
c. Pelaksanaan Akta Perdamaian
d. Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta
Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara
sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan
maning) oleh Ketua Pengadilan Agama
Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir
Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak
diperlukan eksekusi.

10. Putusan kondemnatoir tidak mungkin berdiri sendiri, dan
merupakan bagian dari putusan deklaratoir, karena sebelum
bersifat menghukum terlebih dahulu ditetapkan suatu keadaan
hukum.
 Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua
Pengadilan Agama.
Terdapat beberapa macam pelaksanaan putusan,yaitu:
 Putusan yang menghukum salah satu untuk membayar
sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208
R.Bg
 Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan
suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259
R.Bg
 Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk
mengosongkan suatu benda tetap. Putusan ini disebut juga
Eksekusi Riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. Agama Kelompok II
Hukum Acara Peradilan

11.  Eskekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini
diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2)
R.Bg
Pasal 196 HIR/207 R.Bg mengatur tentang pelaksanaan
putusan yang diakibatkan dari tindakan
tergugat/enggan untuk secara suka rela melaksanakan
isi putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga
pihak penggugat sebagai pihak yang dimenangkan
mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis
kepada Ketua Pengadilan Agama agar putusan dapat
dijalankan.
Pasal 225 HIR/259 R.Bg berkaitan dengan pelaksanaan
putusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang
tidak ditaati, sehingga dapat dimintakan pemenuhan
Hukum
tersebut dinilai dalam bentuk uang. Acara Peradilan Agama Kelompok II

12. Maksud pelaksanaan putusan yang diatur dalam ketentuan ini
adalah untuk menguatkan bagian tertentu dari harta kekayaan
pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dengan tujuan guna
memenuhi isi putusan sebagai termuat dalam amarnya, yang telah
memenangkan pihak penggugat sebagai pemohon eksekusi. Yang
dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv. adalah
dilaksanakan putusan yang memerintahkan pengosongan atas
benda tidak bergerak. Dalam praktek di pengadilan,tergugat yang
dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut
setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan
menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat
selaku pihak yangdimenangkan.Apabila tidak bersedia
melaksanakan perintah tersebut secara sukarela, maka Ketua
Pengadilan dengan penetapan akan memerintahkan Panitera atau
Juru Sita, kalau perlu dengan bantuan alat negara (Polisi/ABRI)
dengan paksa melakukan pengosongan terhadap tergugat dan
keluarga serta segenap penghuni yang ada, ataupun yang
mendapat hak dari padanya, dengan menyerahkannya kepada
Hukum Acara Peradilan Agama Kelompok II
Penggugat selaku pemohon eksekusi.