Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•750 views
Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Similar to Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014 (20)
More from Indonesia Anti Corruption Forum
More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
- 2. Oleh SAID ASSAGAF, SH. MM. KEPALA BAPPEDA KOTA TERNATE INISIATIF KOTA TERNATE MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS
- 4. S e l a t H a l m a h e r a Laut Maluku Laut Maluku P. Tifure P. Mayau P. Moti P. Ternate P. Hiri PETA KOTA TERNATE 1290BT 3o LS 124oBT 3o’ LU
- 5. LUAS WILAYAH KOTA TERNATE Terdiri dari Delapan Pulau, yaitu : Pulau Ternate (111,80 Km2 ) Pulau Moti (24,60 Km2 ) Pulau Hiri (12,40 Km2 ) Pulau Mayau (78,40 Km2 ) Pulau Tifure (22,10 Km2 ) Pulau Maka (Tidak Dihuni) (0,50 Km2 ) Pulau Mano (Tidak Dihuni) (0,50 Km2 ) Pulau Gurida (Tidak Dihuni) (0,55 Km2 ) Luas Perairan 5.544,55 Km2 Luas Daratan 250.85 Km2
- 6. VISI, MISI, DAN 11 PROGRAM PRIORITAS KOTA TERNATE 2011 – 2015 M I S I 1. Mewujudkan Ternate Yang Agamis. 2. Mewujudkan Pemerataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Yang Lebih Representatif. 3. Membangun Ternate Sebagai Kota Pesisir Berbasis Lingkungan. 4. Membangun Ternate Sebagai Kota Pariwisata Berciri Budaya Dan Bahari. 5. Membangun Ternate Sebagai Kota Terbuka, Demokratis Dan Adil. 6. Membangun Ternate Yang Sehat Dan Sejahtera. V I S I TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA “BERBUDAYA, AGAMAIS, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” ___KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN”___ 11 PROGRAM PRIORITAS 6
- 7. 11 PROGRAM PRIORITAS 1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan. 2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau Dan Berkualitas. 3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau Dan Berkualitas. 4. Kebijakan Anggaran (APBD) Yang Proporsional Dan Pro Rakyat. 5. Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan Dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan Dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis. 7
- 8. 11 PROGRAM PRIORITAS (LANJUTAN) 6. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif. 7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja. 8. Pelayanan Publik Yang Cepat, Murah Dan Mudah. 9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan. 10.Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Adat Istiadat. 11.Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Kontruktif. 8
- 9. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA TERNATE 2011-2015 1. Tahap I Tahun 2011 : - Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan; - Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; - Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; 2. Tahap II Tahun 2012 : - Mewujudkan Anggaran (APBD) yang proporsional dan pro Rakyat; - Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antar aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir berbasis keterpaduan dan keserasian lingkungan sosial budaya dan ekologis; 9
- 10. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA TERNATE 2011-2015 (LANJUTAN) 3. Tahap III Tahun 2013 : - Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsive; - Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja; 4. Tahap IV Tahun 2014 : - Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; - Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara berkelanjutan; 10
- 11. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA TERNATE 2011-2015 (LANJUTAN) 5. Tahap V Tahun 2015 : - Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaaan dan Adat Istiadat dan; - Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Kontruktif; 11
- 12. PERMASALAHAN DAN ISU PEMBANGUNAN KOTA TERNATE 2011-2015 1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian Dan Kesejahteraan 3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan 4. Masalah Banjir, Sampah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Masalah Pendidikan, Kesehatan 6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan 7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal 8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas 12
- 13. KRONOLOGIS RAD-PK KOTA TERNATE No Tanggal Uraian Pelaksana/ peserta Tempat Substansi 1 Juni 2010 Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Direktorat Hukum dan HAM BAPPENAS Jakarta Jakarta Pedoman RAD PK disusun untuk memberikan panduan dan arahan kepada Pemerintah Prov, Kab/Kota serta para pemangku kepentingan dalam menyusun dan meng-implementasikan RAD PK. 2 12/05/2011 Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2011 Sekretariat Negara Jakarta Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 3 19/12/2011 Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 Sekretariat Negara Jakarta Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 4 14-16 Maret 2012 Diskusi Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di 4 (empat) Daerah Direk. Hukum HAM BAPPENAS dan Kota Ternate, Semarang, Bandar Lampung dan Kab. Bangli (Bappeda dan Inspektorat) Hotel Arya Duta - Jakarta Pelaksanaan diskusi untuk berbagi pemahaman, pengalaman dan pengetahuan tentang upaya pemberantasan koruspi di daerah, membangun kesamaan persepsi tentang RAD PK dan merencanakan kegiatan di 4 (empat) daerah yang di fasilitasi Bappenas dalam penyusunan RAD PK Tahun 2013 5 23/05/2012 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 Sekretariat Negara Jakarta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 13
- 14. KRONOLOGIS RAD-PK KOTA TERNATE (LANJUTAN) No Tanggal Uraian Pelaksana/ peserta Tempat Substansi 6 12-13 November 2012 Workshop Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Ternate Tahun 2013 Bappeda Kota Ternate, Lembaga Advokasi Kerakyatan (Fasilitator), LBH Maluku Utara, Media Massa dan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate Hotel Vellya - Ternate Tujuan : Menyusun Draft Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Ternate dan Merumuskan Usulan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Kota Ternate Review rapat koordinasi; pertemuan ini merupakan rapat persiapan yang sebelumnya telah kita lakukan oleh pemerintah daerah Kota Ternate dengan Bappenas, Diskusi arah kebijakan; arah kebijakan mana yang akan kita pakai dan sebagai acuan dalam merumuskan RAD PK, Pengisian matrik dan penulisan naratif. 7 12-13 Desember 2012 Kampanye dan Konsultasi Publik Draft Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Ternate Direktorat Hukum dan HAM BAPPENAS - Bappeda Kota Ternate, Lembaga Advokasi Kerakyatan (Fasilitator), LBH Maluku Utara, Media Massa dan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate Bela Internation al Hotel - Ternate Paparan tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Diskusi Kelompok Penyampaian Draft Aksi PPK Kota Ternate serta Klarifikasi mengenai isu pelayanan publik yang akan menjadi prioritas dalam aksi PPK Kota Ternates serta pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) SKPD pelaksana aksi 14
- 15. No Tanggal Uraian Pelaksana/ peserta Tempat Substansi 8 18-19 Desember 2012 Workshop Penyempurnaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Ternate Tahun 2013 Bappeda Kota Ternate, Lembaga Advokasi Kerakyatan (Fasilitator), LBH Maluku Utara, Media Massa dan SKPD Pelaksana Aksi PPK Auditorium Bappeda Kota Ternate Mengklarifikasi usulan-usulan aksi PPK berdasarkan hasil KKP untuk disepakati, mereview matriks 8 kolom untuk semua aksi yang telah disepakati, menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) SKPD pelaksana aksi dan menyiapkan proses legalisasi 9 21 Desember 2012 Pengisian/ finalisasi matrik dan RTL sudah ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD SKPD Pelaksana Aksi PPK Auditorium Bappeda Kota Ternate Pengisian/ finalisasi matrik dan RTL sudah ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD 10 21 Desember 2012 Berita acara kesepakatan aksi dari semua SKPD Penanggungjawab pelaksanaan Aksi kepada Kepala SKPD SKPD Pelaksana Aksi PPK Auditorium Bappeda Kota Ternate Berita acara kesepakatan aksi dari semua SKPD Penanggungjawab pelaksanaan Aksi kepada Kepala SKPD 11 21 Desember 2012 Pembahasan di Bagian Hukum dan HAM untuk penerbitan Peraturan Walikota Ternate Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate Pembahasan di Bagian Hukum dan HAM untuk penerbitan Peraturan Walikota Ternate 15 KRONOLOGIS RAD-PK KOTA TERNATE (LANJUTAN)
- 16. No Tanggal Uraian Pelaksana/ peserta Tempat Substansi 12 24 Desember 2012 Memo untuk Sekretaris Daerah dan Walikota Ternate Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate Memo untuk Sekretaris Daerah dan Walikota Ternate 13 28 Desember 2012 Penetapan Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Ternate Tahun 2013 Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate Penetapan Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Ternate Tahun 2013 14 29 Desember 2012 Penandatanganan dan Launching Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Ternate Tahun 2013 bersamaan dengan Peringatan Hari Jadi Kota Ternate ke-762 Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Ternate Halaman Kantor Walikota Ternate Launching Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Ternate Tahun 2013 16 KRONOLOGIS RAD-PK KOTA TERNATE (LANJUTAN)
- 17. No Tanggal Uraian Pelaksana/ peserta Tempat Substansi 15 29 April 2013 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 221.1 / KPTS / MU / 2013 tentang Penunjukan Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara Sebagai Pilot Project Pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Bappeda Propinsi Maluku Utara Kantor Gubernur di SOFIFI Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 221.1 / KPTS / MU / 2013 tentang Penunjukan Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara Sebagai Pilot Project Pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 baru diterima Bappeda Kota Ternate pada Tanggal 18 Juni 2013 17 KRONOLOGIS RAD-PK KOTA TERNATE (LANJUTAN)
- 18. STRATEGI FOKUS KEGIATAN STRATEGI AKSI Strategi Pencegahan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pengembangan Model Layanan Penerimaan Siswa Baru (PSB ) secara on line Pencatatan Kelahiran secara kolektif dan proaktif Penguatan Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Layanan Perizinan berbasis IT Pengembanganan layanan IMB secara on line Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Penerapan SoP untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemantauan Penyaluran BBM di Kota Ternate Penilaian kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat(Citizen Report Card Survey) Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inisiasi Pembentukan ULP Kota Ternate Penerapan Pakta Integritas Deklarasi Anti Nyontek 18 U R A I A N LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013
- 19. STRATEGI FOKUS KEGIATAN STRATEGI AKSI Strategi Pedidikan Dan Budaya Anti Korupsi Pengembangan Sistem Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Pembuatan Majalah Dinding (Mading) Anti Korupsi Melakukan Penyuluhan Hukum Tingkat Kelurahan Keterpaduan Manajemen Kampanye Anti Korupsi Melakukan Konvoi Kreatif Anti Korupsi (3 bulan sekali) Kerjasama dengan Media Perlombaan Menulis Anti Korupsi 19 U R A I A N (LANJUTAN) LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013
- 20. STRATEGI FOKUS KEGIATAN STRATEGI AKSI Mekanisme Pelaporan Memperluas Dan Mempermudah Informasi Tentang Upaya Proses PPK Masing-Masing SKPD Optimalisasi penggunaan Website/Tekhnologi Informasi (IT). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja PPK. Pembentukan Forum Anti Korupsi Kota Ternate Penyusunan Mekanisme Kerja Pelaporan dan Publikasi PPK Kota Ternate Diskusi Pro Publik 20 U R A I A N (LANJUTAN) LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013
- 21. 21
- 22. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 1. Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 1 Pengembanga n Model Layanan Penerimaan Siswa Baru (PSB ) secara on line Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfoko m); 3 sekolah percontohan BKD Adanya Sistem Aplikasi Layanan PSB On Line di sekolah percontohan Aplikasi layanan PSB On Line terinstalasi di : 3 sekolah percontohan yang jadi sekolah favorit SMP Negeri 1 Ternate SMANegeri 1 Ternate SMK Negeri 1 Ternate B03: Kesepakatan PSB onlie dengan 3 sekolah percontohan & Penyiapan Sistem Aplikasi PSB online B06: Pelaksanaan dan Pemantauan B09: Evaluasi B012: Diseminasi hasil evaluasi kepada semua sekolah 22
- 23. No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 1. Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 2 Pencatatan Kelahiran secara kolektif dan proaktif Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil Bank, PT Pos Indonesia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, Kecamatan, Kelurahan Terlaksanany a pencatatan sipil kelahiran yang melampaui batas waktu Terlayaninya pencataan untuk 500 kelahiran yang melampaui batas B03: 25% dari kelahiran terlayani B06: 50 % kelahiran yang belum memiliki akte kelahiran B09: 75% pencatatan kelahiran B012: 100 % penerapan 23 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN)
- 24. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 1. Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 3 Penguatan Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Layanan Perizinan berbasis IT Sintap Dinas Perhubungan dan Infokom DPKAD Bappeda Kecamatan dan Kelurahan Terbentukny a sistem layanan perizinan berbasis IT Beroperasin ya mekanisme layanan perizinan secara on line untuk semua jenis izin yang berada dalam kewenangan Sintap B03: Penetapan pihak ketiga untuk pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Perizinan secara On Line B06:Pekerjaan penyiapan model dan perangkat IT B09: Instalasi dan uji coba B012: Launching penerapan layanan perizinan secara on line 24
- 25. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 1. Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 4 Pengembanga nan layanan IMB secara on line Dinas Tata Kota & Pertamanan PTSP (Simtap), Dishubin fokom Kemudahan mengakses layanan IMB melalui web site Adanya model aplikasi pengurusan IMB secara on line B03 : Persiapan pengembangan model aplikasi B06 : Model Aplikasi terinstalasi B09 : Sosialisasi layanan IMB on line B12 : Evaluasi pelaksanaan IMB online 25
- 26. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasila n Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 2. Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 1 Penerapan SoP untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil Kecamatan Kelurahan Terpenuhin ya pelayanan kependudu kan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Meningkatny a jumlah pelayanan dan berkurangny a pengaduan tentang layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil B03: 25% penerapan (SOP tersosialisasikan) B06: 50% penerapan B09: 75% penerapan B012: 100% penerapan 26
- 27. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasila n Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 3. Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 1 Pelibatan Lembaga Kemasyarakat an dalam Pemantauan Penyaluran BBM di Kota Ternate Bagian Ekonomi Setda Kelurahan Kecamatan Perguruan Tinggi Laporan Hasil Pemantaua n oleh Masyarakat Adanya catatan lengkap tentang penyalahgun aan izin penyaluran B BM bersubsidi dan tindak konkrit atas penyalaguna an izin B03: Review izin yang telah diberikan dan terbentuknya tim pemantau B06: Pelaksanaan pemantauan B09: Penyusunan laporan hasil pemantauan B012: Penyampaian laporan dan agenda tindak lanjut hasil pemantauan 27
- 28. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 3. Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 2 Penilaian kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat(Cit izen Report Card Survey) Bappeda Inspektorat, SKPD Pemberi Layanan Publik Adanya peringkat kualitas layanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan Satu dokumen laporan hasil CRC B03 : Pernyataan kesiapan SKPD Pelayanan Publik untuk disurvey menggunakan metode CRC B06 : Disepakatinya indikator penilaian dan terumuskannya instrumen survey B09 : Terlakasananya survey kualitas pelayanan publik dengan metode CRC B12 : Terdiseminasinya laporan hasil CRC dan pemberian penghargaan kepada SKPD terbaik menurut versi masyarakat 28
- 29. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 4. Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penerapan Mekanisme Pelayanan Publik secara On Line 1 Inisiasi Pembentukan ULP Kota Ternate Bagian Organisasi DPKAD BKD Dishubkom Info DPRD Adanya kebijakan tentang pembentukan ULP Perda Pembentukan ULP B03: Kesepakatan awal pembentukan ULP B06: Rancangan Perda B09: Penetapan B012: Sosialisasi 29
- 30. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 A. Strategi Pencegahan 5. Penerapan Pakta Integritas Penerapan Pakta Interitas Siswa & Guru 1 Deklarasi Anti Nyontek Dinas Pendidikan Sekolah, Komite Sekolah, Orang Tua Seluruh Siswa & Guru menandatan gi Dokumen Deklarasi Anti Nyontek Terdapat minimal 1 spanduk di tiap skolah yang berisi tanda tangan seluruh siswa dan guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, MA se Kota Ternate B03: Sosialisasi B06: Pelaksanaan Deklarasi Anti Nyontek di seluruh sekolah se Ternate B09 Evaluasi Pelaksanannya Deklarasi Anti Nyontek di seluruh skolah B12 Laporan Monev Pelaksanaan Deklarasi Anti Nyontek 30
- 31. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 B. Strategi Pedidikan Dan Budaya Anti Korupsi 1. Pengembangan Sistem Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Pengembangan Sistem Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Melalui Kegiatan Extra Kulikuler Di Sekolah 1 Pembuatan Majalah Dinding (Mading) Anti Korupsi Dinas Pendidikan Sekolah- sekolah SMP- SMA/SMK Media massa Seluruh Sekolah di SMP, SMA/SMK se Kota Ternate 29 SMP, Smk 8, Sma 16, MA 2 membuat Mading anti korupsi se Ternate B03 : Sosialisasi pelaksanaan kegiatan B06: Pembuatan madding Anti Korupsi di seluruh Sekolah se Kota Ternate (29 SMP, Smk 8, Sma 16, MA 2) B09: Seleksi madding B12: Expo hasil perlombaan & Pelaporan 31
- 32. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 B. Strategi Pedidikan Dan Budaya Anti Korupsi 1. Keterpaduan Manajemen Kampanye Anti Korupsi Pengembangan Sistem Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Dalam Berbagai Pilar PPK; Masyarakat, Sector Swasta Dan Aparat Pemerintahan 2 Melakukan Penyuluhan Hukum Tingkat Kelurahan Bagian Hukum Setda Dinas Komunikasi Akademisi (FH Unkhair) Jumlah peseta penyulhan hukum yang terdiri dari Tokoh masyarakat, Tokoh adat, 500 orang (tokoh masyarakat dan tokoh adat) dari 7 Kecamatan di Kota Ternate yang mendapatkan penyuluhan hukum. B03; Sosialisasi, persiapan penyuluhan. B06; 250 Orang yang mengikuti penyuluhan B09: 250 orang yang mengikuti penyuluhan B12; Laporan pelaksanaan penyuluhan Hukum 32
- 33. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasila n Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 B. Strategi Pedidikan Dan Budaya Anti Korupsi 2. Keterpaduan Manajemen Kampanye Anti Korupsi Kampanye Anti Korupsi Melalui Konvoi Anti Korupsi Di Acara Car Free Day 1 Melakukan Konvoi Kreatif Anti Korupsi (3 bulan sekali) Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informasi Dinas Pendidikan Polres Dinas pariwisata (disparbud) Komunitas otomotif, sekolah- sekolah, media Jumlah peserta yang ikut konvoi terdiri dari sekolah, masyarakat , semua SKPD 32 SKPD, seluruh sekolah Se Kota Ternate (SMP, SMA, SMK, MA) B03; Sosialisasi dan penetapan jadwal B06; Seluruh SKPD di Kota Ternate menjadikan konvoi anti korupsi sebagai retinas B09; Seluruh SKPD di Kota Ternate sudah harus menjadikan konvoi anti korupsi sebagai retinas B12; laporan monev atas pelaksanaan konvoi anti korupsi 33
- 34. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 B. Strategi Pedidikan Dan Budaya Anti Korupsi 3. Kerjasama dengan Media 1 Perlombaan Menulis Anti Korupsi Setda Infokom, BKD, Dewan Kehormatan PWI Malut, Perguruan Tinggi Seluruh PegawaiNeg eri di lingkup pemerintah seternate 10 Karya Terbaik dipublikasika n di media massa dan di jadikan Buku B03; Sosialisasi & Seleksi Peserta Lomba B06; Pelaksanaan Lomba B09; Publikasi 10 karya terbaik di media massa & cetak Buku B12; Louncing Buku 10 Karya terbaik & laporan monev 34
- 35. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 C. Mekanisme Pelaporan. 1. Memperluas Dan Mempermudah Informasi Tentang Upaya Proses PPK Masing-Masing SKPD 1 Optimalisasi penggunaan Website/Tekhn ologi Informasi (IT). Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi Kota Ternate Sekretariat Daerah, Bappeda, DPKAD, Inspektorat, Disdukcapil Simtap Dinas Tata Kota Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan Dishubinfokom Teraksesnya informasi PPK Web site Pemkot dan 9 SKPD selalu terupdate B03 : Kesepakatan awal untuk pengembangan website B06 : Penyiapan web site B09 : Updating B12 : Evaluasi 35
- 36. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 C. Mekanisme Pelaporan. 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja PPK. 1 Pembentukan Forum Anti Korupsi Kota Ternate Inspektorat Bappeda, DPKAD, Kebangpol Linmas LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Pers Terbentuknya Forum Anti Korupsi Kota Ternate 1 Forum B03 : Sosialisasi dan Terbentuknya Forum Anti Korupsi Kota Ternate B06 : Pemantauan dan Evaluasi B09 : Pemantauan dan Evaluasi B12 : -Pemantauan dan Evaluasi -Diskusi pro Publik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Perwali No.. - Pelaporan 36
- 37. LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG AKSI PENCAGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TERNATE TAHUN 2013 (LANJUTAN) No Aksi Penanggung Jawab Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 1 2 3 4 5 6 C. Mekanisme Pelaporan. 3. Penyusunan Mekanisme Kerja Pelaporan dan Publikasi PPK Kota Ternate 1 Diskusi Pro Publik Bappeda DPKAD, Inspektorat, Kepolisian, Bagian Hukum dan HAM, Humas Setda Kota Ternate Terpublikasin ya kinerja PPK 4 Kali dalam 1 tahun B03 : Konsep dan inisiasi awal B06: Pelaksanaan Diskusi dan Publikasi B09 : Pelaksanaan Diskusi dan Publikasi B12 : Publikasi Laporan Tahunan 37
- 38. 38
- 39. KEBIJAKAN PENDUKUNG • Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2014 – 2018 – Menindaklanjuti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Grand Desain dan Road Map Reformasi Birokrasi. • Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang meliputi – SKPD pelaksana tugas dan fungsi Perizinan dan Pelayanan Dasar. • Zona Integritas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Bebas Pungutan. • Evaluasi tingkat kepuasan Pelayanan 39
- 40. Terima Kasih