SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Yahya Mahmud
Ketua LBH
Malut
Secara Geogerafis Provinsi Maluku Utara
adalah Provinsi Kepuluan dan berada pada 3º
Lintang Utara hingga 3 º Lintang Selatan dan
124º hingga 129º Bujur Timur.Sebelah selatan
berbatasan dengan Seram sebelah selatan
berbatasan dengan Laut Halmahera dan
sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku
1.Momole Ngaruha – Ternate
2. Moloma-titi di Foramadiahi
3. Momole cico di daerah Tabona ( Sampalo )
4. Momole di pulau Gapi
1.Tenate Utara
2.Ternate Selatan
3.Ternate Tengah
4.Pulau Ternate
5.Pualu Hiri
6.Pulau Batang Dua
7.Pulau Moti
Hari Lahirnya Kota Ternate pada tanggal 29 Desember
Tahun 1250. Pilihan atas tanggal 29 Desember karena
pada hari itulah kemenangan Sultan Baabullah atas
Portugis.
Peristiwa ini dapat membangkitkan semangat
Patriotisme dan identitas diri Masyarakat Ternate.
Tahun 1250 dipilih sebagai Tahun Lahirnya Kota
Ternate. Karena pada tahun itulah merupakan awal dari
proses menuju berdirinya Kota Sampalo sebagai Ibukota
pertama Ternate,dan DPRD Kota Ternate menetapkan
PERDA No 02 tahun 2004 tentang hari jadi Kota Ternate
.
Konsistensi dan keteguhan tinggi
atau memiliki pendirian yang kuat
tidak tergoyahkan dalam kondisi
dan situasi apapun/tetap pada
pendirianya.dan memeiliki etika
misalnya Kejujur, Kebenaran.
Memiliki karakter ,mislanya seseorang
dikatan memiliki Integritas berarti
ucapan dan tindakanya seiring bukan
seseorang yang perkatan dan
perbuatanya saling bertentangan.
Melakuan pertemuan dengan
berbagai pihak:
-Akademisi/Perguruan Tinggi
-Jurnalis/Media
-LSM /NGO
-Perwakilan Pemerintah/SKPD
Lahirlah Peraturan Walikota
Ternate tentang Rencanaa Aksi
Daerah Pemberentasan Korupsi
tahun 2012,dan aksi dilakuakan
pada tahun 2013 oleh 8 SKPD
dengan 18 Aksi.
1.Inspektorat ( Internal )
2.Formasi /FAK ( Eksternal )
Temuan lapangan baik oleh Internal maupun Eksternal
dipaparkan dalam suatu Forum Evaluasi tiga
bulanan,dalam forum Evaluasi ini dihadiri oleh SKPD
Pelaksana Aksi ,Inspektorat dan FAK/Formasi,Sekot
dan Walikota .
Hasil Evaluasi merupakan rencana tindak lanjut untuk
perbaikan pada aksi berikutnya .dan biasanya Evaluasi
dilakukan atau di mediasi oleh BAPEDA sebagai
penanggung jawab Implementasi aksi.
Hasil dari Evaluasi ini juga di Muat di Media cetak
Malut Post dalam tajuk Pro Pulik yang di mediyasi oleh
BAPEDA.
Evaluasi ini penting,karena kita akan melihat sejauh
mana komitmen dari pemerintah daerah terutama SKPD
pelaksana aksi, apakah aksi yang dituangkan dalam
Perwali itu dilaksanakan ( Mengamankan Kepijakan
Walikota )atau tidak.
Apakah Walikota masih memiliki kepercayaan ( dalam
hal pemberantasan Korupsi ) oleh para Kepala SKPD
terutama para kepala SKPD pelaksana Aksi.
Dari 8 SKPD pelaksan Aksi Pemberantasan Korupsi
tahun 2013 dari hasil Evaluasi baik secara Internal dan
Eksternal :
1.Anggaran
2.SDM
3.Pergantian Pimpinan SKPD
Kriteria penilaian SKPD pelaksana Aksi Terbaik :
1.Besifat Masif
2.Berkelanjutan
SKPD Terbaik Pelaksana PERWALI Kota Ternate tahun
2012:
1.Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan aksi :
- Deklarasi Anti Nyontek UNAS tahun 2013
- Lomba MADING tingkat SMP dan SMA
- Penerimaan Siswa Bariu secara Online 2013.
2. Dinas Tata Kota dan Pertamanan :
- Pengurusan IMB secara Online .
Penghargaan terhadap SKPD Terbaik dan terburuk
diumumkan pada saat Upacara Peringatan Hari Ulang
tahun Kota Ternate pada tanggal 29 desember 2013 di
halaman Kantor Walikota Ternate .
SUKUR
DOFU-DOFU

More Related Content

What's hot

Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)Vilonia Romauli
 
1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja
1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja
1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma prajaCelvinRamaPratama
 
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...Operator Warnet Vast Raha
 
Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat HidupDaftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidupfirmansyah -
 
Laporan depan ..RAT 2013 KPRI SMPN 3 BATAM
Laporan depan ..RAT 2013  KPRI  SMPN 3 BATAMLaporan depan ..RAT 2013  KPRI  SMPN 3 BATAM
Laporan depan ..RAT 2013 KPRI SMPN 3 BATAMAmran Kasora
 
0. surat lamaran format doc.
0. surat lamaran format doc.0. surat lamaran format doc.
0. surat lamaran format doc.fauziwon1
 
SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017
SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017
SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017pramuka lampung
 
Surat keterangan bekerja
Surat keterangan bekerjaSurat keterangan bekerja
Surat keterangan bekerjaMimet Syaputra
 

What's hot (14)

Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
Daftar Riwayat Hidup Vilonia(1)
 
1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja
1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja
1) sambutan bupati wonosobo pada acara rat tutup buku 2020 kpri dharma praja
 
Surat lamaran kerja
Surat lamaran kerjaSurat lamaran kerja
Surat lamaran kerja
 
Lbh ampera jl. bunga ampera
Lbh ampera jl. bunga amperaLbh ampera jl. bunga ampera
Lbh ampera jl. bunga ampera
 
Rapat dpd pan kab 31 1-2010
Rapat  dpd pan kab 31 1-2010Rapat  dpd pan kab 31 1-2010
Rapat dpd pan kab 31 1-2010
 
Profil CV. Mafafa-Tech
Profil CV. Mafafa-TechProfil CV. Mafafa-Tech
Profil CV. Mafafa-Tech
 
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
 
Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat HidupDaftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidup
 
Laporan depan ..RAT 2013 KPRI SMPN 3 BATAM
Laporan depan ..RAT 2013  KPRI  SMPN 3 BATAMLaporan depan ..RAT 2013  KPRI  SMPN 3 BATAM
Laporan depan ..RAT 2013 KPRI SMPN 3 BATAM
 
Contoh surat lamaran kerja bank bni
Contoh surat lamaran kerja bank bniContoh surat lamaran kerja bank bni
Contoh surat lamaran kerja bank bni
 
1 bulanan
1 bulanan1 bulanan
1 bulanan
 
0. surat lamaran format doc.
0. surat lamaran format doc.0. surat lamaran format doc.
0. surat lamaran format doc.
 
SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017
SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017
SK Ka Kwarda Lampung No. 029/2017
 
Surat keterangan bekerja
Surat keterangan bekerjaSurat keterangan bekerja
Surat keterangan bekerja
 

Viewers also liked

Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilIndonesia Anti Corruption Forum
 
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalSurvey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalIndonesia Anti Corruption Forum
 
Presentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaPresentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaOtto Vargas
 
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...Indonesia Anti Corruption Forum
 
Rural-development-Presentation
Rural-development-PresentationRural-development-Presentation
Rural-development-PresentationNicola Valentini
 
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikDiana Amelia Bagti
 
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikDiana Amelia Bagti
 
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikDiana Amelia Bagti
 

Viewers also liked (20)

Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
 
Police governance index
Police governance indexPolice governance index
Police governance index
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
 
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalSurvey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
Presentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaPresentación embajador de corea
Presentación embajador de corea
 
1.pdf iacf - kepala ppatk - tppu
1.pdf   iacf - kepala ppatk - tppu1.pdf   iacf - kepala ppatk - tppu
1.pdf iacf - kepala ppatk - tppu
 
Keterbukaan informasi anggaran ukp4
Keterbukaan informasi anggaran ukp4Keterbukaan informasi anggaran ukp4
Keterbukaan informasi anggaran ukp4
 
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
 
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_dianiStranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
 
Charles presentasi trading
Charles presentasi tradingCharles presentasi trading
Charles presentasi trading
 
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
Rural-development-Presentation
Rural-development-PresentationRural-development-Presentation
Rural-development-Presentation
 
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
 
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
 

Similar to Bapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmud

Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013Deddy Sutarmin
 
Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen PembangunanKedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen PembangunanDadang Solihin
 
OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...
OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...
OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...Dadang DjokoKaryanto
 
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docxLaporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docxChoirul Anwar
 
Laporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxLaporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxIr. Soekarno
 
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI Dadang DjokoKaryanto
 
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraPembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraDahlan Tampubolon
 
Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan
Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja KecamatanPelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan
Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja KecamatanTri Widodo W. UTOMO
 
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan PemilukadaPeranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukadamusniumar
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 
Proposal Bakti sosial FKMI-NTB
Proposal Bakti sosial FKMI-NTBProposal Bakti sosial FKMI-NTB
Proposal Bakti sosial FKMI-NTBDedi Ermansyah
 
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01Operator Warnet Vast Raha
 
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01Operator Warnet Vast Raha
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
 
PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)
PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)
PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)Roni Darmanto
 
Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017Andi Sutami
 

Similar to Bapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmud (20)

Monografi 2016
Monografi 2016Monografi 2016
Monografi 2016
 
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
 
Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen PembangunanKedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
 
OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...
OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...
OPTIMALISASI PERS SUBDITFASHARKAN DITPOLAIR POLDA JAMBI DALAM RANGKA HARWAT K...
 
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docxLaporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
Laporankegiatanbkmjatimandiri online.docx
 
Laporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxLaporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docx
 
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
 
SK KARANG TARUNA.doc
SK KARANG TARUNA.docSK KARANG TARUNA.doc
SK KARANG TARUNA.doc
 
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraPembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utara
 
Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan
Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja KecamatanPelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan
Pelimpahan Wewenang & Hubungan Kerja Kecamatan
 
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan PemilukadaPeranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Proposal Bakti sosial FKMI-NTB
Proposal Bakti sosial FKMI-NTBProposal Bakti sosial FKMI-NTB
Proposal Bakti sosial FKMI-NTB
 
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
 
131624000 pengawasan-apbd-doc
131624000 pengawasan-apbd-doc131624000 pengawasan-apbd-doc
131624000 pengawasan-apbd-doc
 
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
131624000 pengawasan-apbd-doc-131225103139-phpapp01
 
131624000 pengawasan-apbd-doc
131624000 pengawasan-apbd-doc131624000 pengawasan-apbd-doc
131624000 pengawasan-apbd-doc
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
 
PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)
PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)
PKL (Pelayanan Publik Pemerintah)
 
Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaIndonesia Anti Corruption Forum
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Bapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmud

  • 2.
  • 3. Secara Geogerafis Provinsi Maluku Utara adalah Provinsi Kepuluan dan berada pada 3º Lintang Utara hingga 3 º Lintang Selatan dan 124º hingga 129º Bujur Timur.Sebelah selatan berbatasan dengan Seram sebelah selatan berbatasan dengan Laut Halmahera dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. 1.Momole Ngaruha – Ternate 2. Moloma-titi di Foramadiahi 3. Momole cico di daerah Tabona ( Sampalo ) 4. Momole di pulau Gapi
  • 9. 1.Tenate Utara 2.Ternate Selatan 3.Ternate Tengah 4.Pulau Ternate 5.Pualu Hiri 6.Pulau Batang Dua 7.Pulau Moti
  • 10. Hari Lahirnya Kota Ternate pada tanggal 29 Desember Tahun 1250. Pilihan atas tanggal 29 Desember karena pada hari itulah kemenangan Sultan Baabullah atas Portugis. Peristiwa ini dapat membangkitkan semangat Patriotisme dan identitas diri Masyarakat Ternate. Tahun 1250 dipilih sebagai Tahun Lahirnya Kota Ternate. Karena pada tahun itulah merupakan awal dari proses menuju berdirinya Kota Sampalo sebagai Ibukota pertama Ternate,dan DPRD Kota Ternate menetapkan PERDA No 02 tahun 2004 tentang hari jadi Kota Ternate .
  • 11. Konsistensi dan keteguhan tinggi atau memiliki pendirian yang kuat tidak tergoyahkan dalam kondisi dan situasi apapun/tetap pada pendirianya.dan memeiliki etika misalnya Kejujur, Kebenaran.
  • 12. Memiliki karakter ,mislanya seseorang dikatan memiliki Integritas berarti ucapan dan tindakanya seiring bukan seseorang yang perkatan dan perbuatanya saling bertentangan.
  • 13. Melakuan pertemuan dengan berbagai pihak: -Akademisi/Perguruan Tinggi -Jurnalis/Media -LSM /NGO -Perwakilan Pemerintah/SKPD
  • 14. Lahirlah Peraturan Walikota Ternate tentang Rencanaa Aksi Daerah Pemberentasan Korupsi tahun 2012,dan aksi dilakuakan pada tahun 2013 oleh 8 SKPD dengan 18 Aksi.
  • 15. 1.Inspektorat ( Internal ) 2.Formasi /FAK ( Eksternal )
  • 16. Temuan lapangan baik oleh Internal maupun Eksternal dipaparkan dalam suatu Forum Evaluasi tiga bulanan,dalam forum Evaluasi ini dihadiri oleh SKPD Pelaksana Aksi ,Inspektorat dan FAK/Formasi,Sekot dan Walikota . Hasil Evaluasi merupakan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pada aksi berikutnya .dan biasanya Evaluasi dilakukan atau di mediasi oleh BAPEDA sebagai penanggung jawab Implementasi aksi. Hasil dari Evaluasi ini juga di Muat di Media cetak Malut Post dalam tajuk Pro Pulik yang di mediyasi oleh BAPEDA.
  • 17. Evaluasi ini penting,karena kita akan melihat sejauh mana komitmen dari pemerintah daerah terutama SKPD pelaksana aksi, apakah aksi yang dituangkan dalam Perwali itu dilaksanakan ( Mengamankan Kepijakan Walikota )atau tidak. Apakah Walikota masih memiliki kepercayaan ( dalam hal pemberantasan Korupsi ) oleh para Kepala SKPD terutama para kepala SKPD pelaksana Aksi.
  • 18. Dari 8 SKPD pelaksan Aksi Pemberantasan Korupsi tahun 2013 dari hasil Evaluasi baik secara Internal dan Eksternal : 1.Anggaran 2.SDM 3.Pergantian Pimpinan SKPD
  • 19. Kriteria penilaian SKPD pelaksana Aksi Terbaik : 1.Besifat Masif 2.Berkelanjutan
  • 20. SKPD Terbaik Pelaksana PERWALI Kota Ternate tahun 2012: 1.Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan aksi : - Deklarasi Anti Nyontek UNAS tahun 2013 - Lomba MADING tingkat SMP dan SMA - Penerimaan Siswa Bariu secara Online 2013. 2. Dinas Tata Kota dan Pertamanan : - Pengurusan IMB secara Online .
  • 21. Penghargaan terhadap SKPD Terbaik dan terburuk diumumkan pada saat Upacara Peringatan Hari Ulang tahun Kota Ternate pada tanggal 29 desember 2013 di halaman Kantor Walikota Ternate .