SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
KEMITRAAN
Partnership for Governance Reform
Dr. M. Gaussyah
PolicePolice
Governance IndexGovernance Index
20120144
Latar Belakang
• Polri pemegang rekor 5 besar institusi terkorup
lebih dari 10 tahun berturut-turut
• Dampak program kawalan Presiden SBY
• Menjawab kerisauan Presiden Kapolri-Jenderal
Polisi Sutarman
• Tata-kelola perpolisian tidak hanya menjadi
tanggung jawab polisi dan pemerintah saja;
• Kualitas tata-kelola perpolisian ditentukan oleh
4 arena: pemerintah, birokrasi, masyarakat
ekonomi dan masyarakat sipil;
Arti Tata-kelola Pemerintahan
“Sebagai suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan,
regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar
eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan masyarakat sipil
dan masyarakat ekonomi/bisnis”
Apa itu PGI?
 inisiatif Kemitraan-Polri
 alat untuk mengukur kinerja
tata kelola perpolisian
 terdiri dari actionable
indicators dan menyediakan
alternatif kebijakan
 Snapshot praktik tata kelola
perpolisian di level Polda
 Sketsa setiap arena dalam
praktik tata kelola
perpolisian di level Polda
 Bukan Studi Etnografi
 Bukan Sekedar Survey
 Bukan Polling
METODOLOGI
Definisi Arena
A. Pemerintah adalah arena pembuat kebijakan yang
eksistensinya lahir dari pilihan rakyat.
B. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki
peran melayani maupun sebagai jembatan antara
pemerintah dengan masyarakat
C. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi,
yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh,
asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun
riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit.
D. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan
asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit).
Dari PRINSIP di masing FUNGSI ARENA
diturunkan menjadi 89 INDIKATOR
PENGUKURAN
Dibutuhkan sejumlah data untuk
menjawab/mengukur indikator-indikator
Indikator IGI
Not everything that counts can be counted, and not everything
that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office
at Princeton) - Albert Einstein !
Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1.Indikator yang dapat mengukur kewenangan
Polda
2.Signifikansi
3.Ketersediaan data,
4.Kekuatan pembeda
5.Dapat ditemukan di seluruh Polda
Police governance index
Police governance index

More Related Content

Viewers also liked

Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalSurvey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Rural-development-Presentation
Rural-development-PresentationRural-development-Presentation
Rural-development-Presentation
Nicola Valentini
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Indonesia Anti Corruption Forum
 

Viewers also liked (20)

Keterbukaan informasi anggaran ukp4
Keterbukaan informasi anggaran ukp4Keterbukaan informasi anggaran ukp4
Keterbukaan informasi anggaran ukp4
 
Charles presentasi trading
Charles presentasi tradingCharles presentasi trading
Charles presentasi trading
 
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_dianiStranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
 
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokalSurvey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
Survey persepsi korupsi dan assessment sistem integritas lokal
 
1.pdf iacf - kepala ppatk - tppu
1.pdf   iacf - kepala ppatk - tppu1.pdf   iacf - kepala ppatk - tppu
1.pdf iacf - kepala ppatk - tppu
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
Presentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaPresentación embajador de corea
Presentación embajador de corea
 
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
Rural-development-Presentation
Rural-development-PresentationRural-development-Presentation
Rural-development-Presentation
 
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
 
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
 
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformationRural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
 
LEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENANLEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN
 

Similar to Police governance index

Police governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAANPolice governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAAN
Reformasi Polri
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docStrategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
peri heriyanto
 
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawaAkuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
A Harisman
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
Yuca Siahaan
 
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfBuku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
hardiriyanto2
 
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RIPaparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
Reformasi Polri
 
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
Mohammad Subhan
 

Similar to Police governance index (20)

Police governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAANPolice governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAAN
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docStrategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
 
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawaAkuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
 
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMBahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
 
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di IndonesiaDesain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
 
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptxSalinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Modul_SKPP_2022.pdf
Modul_SKPP_2022.pdfModul_SKPP_2022.pdf
Modul_SKPP_2022.pdf
 
Government dan Manajemen
Government dan Manajemen Government dan Manajemen
Government dan Manajemen
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
 
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfBuku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
 
Konsep Tema 23112022.pptx
Konsep Tema 23112022.pptxKonsep Tema 23112022.pptx
Konsep Tema 23112022.pptx
 
K4-PPT HKP.pptx
K4-PPT HKP.pptxK4-PPT HKP.pptx
K4-PPT HKP.pptx
 
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RIPaparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
 
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
 
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uangUu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
 
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pUu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
 

Police governance index

  • 1. KEMITRAAN Partnership for Governance Reform Dr. M. Gaussyah PolicePolice Governance IndexGovernance Index 20120144
  • 2. Latar Belakang • Polri pemegang rekor 5 besar institusi terkorup lebih dari 10 tahun berturut-turut • Dampak program kawalan Presiden SBY • Menjawab kerisauan Presiden Kapolri-Jenderal Polisi Sutarman • Tata-kelola perpolisian tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi dan pemerintah saja; • Kualitas tata-kelola perpolisian ditentukan oleh 4 arena: pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil;
  • 3. Arti Tata-kelola Pemerintahan “Sebagai suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi/bisnis”
  • 4. Apa itu PGI?  inisiatif Kemitraan-Polri  alat untuk mengukur kinerja tata kelola perpolisian  terdiri dari actionable indicators dan menyediakan alternatif kebijakan  Snapshot praktik tata kelola perpolisian di level Polda  Sketsa setiap arena dalam praktik tata kelola perpolisian di level Polda  Bukan Studi Etnografi  Bukan Sekedar Survey  Bukan Polling
  • 6. Definisi Arena A. Pemerintah adalah arena pembuat kebijakan yang eksistensinya lahir dari pilihan rakyat. B. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat C. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. D. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit).
  • 7. Dari PRINSIP di masing FUNGSI ARENA diturunkan menjadi 89 INDIKATOR PENGUKURAN Dibutuhkan sejumlah data untuk menjawab/mengukur indikator-indikator
  • 8. Indikator IGI Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton) - Albert Einstein ! Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1.Indikator yang dapat mengukur kewenangan Polda 2.Signifikansi 3.Ketersediaan data, 4.Kekuatan pembeda 5.Dapat ditemukan di seluruh Polda