SPAK 2013 Editan Terakhir

INDKEatalog BKPS 4407S001
INDKEatalog BKPS : 4407S001
PERILAKU
INDKEatalog BKPS : 4407S001
PERILAKU
ANTI
ANTI
KORUPSI
KORUPSI
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 i
Katalog BPS :
4407002
2013
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 i
Katalog BPS :
4407002
2013
Kerjasama
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dan Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2013
ISBN : 978-979-064-731-2
Nomor Publikasi : 04330.1301
Katalog BPS : 4407002
Ukuran Buku : 17 x 24 cm
Jumlah Halaman : xxi +105
Naskah:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan
Penyunting :
Gambar Kulit:
Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
ii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

KATA PENGANTAR
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi
bersama Negara-negara Negara di di dunia dunia dibuktikan dibuktikan dengan dengan meratifikasi langkah meratifikasi
Konvensi
Perserikatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa-Bangsa Bangsa Menentang Menentang Korupsi Korupsi (The (The United United Nations
Convention Against Against Corruption, Corruption, UNCAC UNCAC 2003) 2003) melalui melalui Undang-Undang-Undang Undang
Nomor
7 Tahun 2006. Untuk lebih meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang sejalan dengan UNCAC. Pemerintah Indonesia
telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Strategi yang tertuang dalam Stranas PPK mengacu pada strategi-strategi
yang ditetapkan dalam ketentuan UNCAC, meliputi 6 (enam) strategi; yaitu:
(a) pencegahan; (b) penegakan hukum; (c) hamonisasi peraturan perundang-undangan;
Nomor 7 Tahun 2006. Untuk lebih meningkatkan berbagai upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan UNCAC,
Pemerintah Indonesia telah berhasil menetapkan Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014. Strategi yang tertuang dalam Stranas PPK
mengacu pada strategi-strategi yang ditetapkan dalam ketentuan UNCAC,
meliputi 6 (enam) strategi yaitu (a) pencegahan; (b) penegakan hukum; (c)
harmonisasi (d) peraturan kerjasama perundang-internasional undangan; dan penyelamatan (d) kerjasama asset internasional
hasil tindak
dan pidana penyelamatan korupsi; (e) pendidikan asset hasil dan tindak budaya pidana anti korupsi; korupsi; (dan e) pendidikan (f) mekanisme
dan
budaya pelaporan anti pelaksanaan korupsi; pemberantasan dan (f) mekanisme korupsi. Survey pelaporan Perilaku Anti pelaksanaan
Korupsi
pemberantasan (SPAK) yang dilaksanakan korupsi. oleh Survei Badan Perilaku Pusat Statistik Anti Korupsi (BPS) dan (SPAK) Kementerian
yang
dilaksanakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Nasional/Pusat Statistik Badan Perencanaan (BPS) dan Pembangunan
Kementerian
Perencanaan Nasional merupakan Pembangunan salah satu Nasional/pelaksanaan Badan dari Perencanaan Strategi 5 (Pembangunan
lima) Stranas
Nasional PPK.
merupakan salah satu pelaksanaan dari Strategi 5 (lima) Stranas
PPK.
SPAK merupakan survei yang dibangun atas fondasi kepemilikan
SPAK merupakan survey yang dibangun di atas fondasi kepemilikan
nasional. nasional. Sinergi Sinergi para para pemangku pemangku kepentingan kepentingan tercermin tercermin di dalam penyusunan
di dalam
penyusunan SPAK 2012. Selain SPAK pemerintah, 2012. Selain unsur pemerintah, masyarakat unsur seperti masyarakat akademisi seperti
dan
akademisi aktivis LSM dan pegiat aktivis anti LSM korupsi penggiat yang anti terlibat korupsi telah yang bekerja terlibat telah keras bekerja
dalam
keras mempersiapkan dan bekerja seluruh cerdas instruman dalam mempersiapkan survei. Indeks seluruh Perilaku instrumen Anti Korupsi
survei.
Indeks (IPAK) Tahun Perilaku 2012 Anti sebesar Korupsi 3,55 (IPAK) sedangkan Tahun IPAK 2012 Tahun sebesar 2013 3,55 sebesar sedangkan
3,63,
IPAK naik 0,08 Tahun point 2013 dibandingkan sebesar tahun 3,63, sebelumnya. naik 0,08 Meski poin demikian dibandingkan kenaikan tahun
ini
sebelumnya. belum merubah Meski kategori demikian indeks, kenaikan karena masih ini belum dalam merubah kategori kategori yang sama indeks,
yakni
karena masyarakat masih cenderung dalam kategori anti korupsi. yang sama Potensi yakni ini masyarakat tentu harus cenderung dimanfaatkan
anti
korupsi. dengan meningkatkan Potensi ini keterlibatan tentu harus masyarakat dimanfaatkan secara dengan lebih intensif.
meningkatkan
keterlibatan masyarakat secara lebih intensif.
Dengan terbitnya laporan hasil SPAK 2013, atas nama Pemerintah
Dengan terbitnya laporan hasil SPAK 2013, atas nama Pemerintah saya
saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas
sumbangsih, kerja keras dan upaya yang luar biasa dari seluruh tim dan juga
sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih,
kerja keras dan upaya yang luar biasa dari sejumlah tim dan juga pihak-pihak
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 iii

pihak-lain yang pihak telah lain membantu yang telah penysunan membantu SPAK penyusunan 2013. Saya berharap, SPAK 2013. hasil SPAK
Saya
berharap, 2013 ini dapat hasil memacu SPAK 2013 untuk ini menciptakan dapat memacu budaya untuk zero menciptakan tolerance terhadap
budaya
zero korupsi. tolerance Kita semua terhadap juga berharap, korupsi. melalui Kita pengukuran semua juga SPAK berharap, ini, masyarakat
melalui
pengukuran diharapkan menjadi SPAK ini, pelaku masyarakat aktif pencegahan diharapkan dan pemberantasan menjadi pelaku korupsi
aktif
pencegahan sehingga mampu dan mempengaruhi pemberantasan keputusan korupsi sehingga di lingkungannya. mampu SPAK mempengaruhi
2013 juga
keputusan akan menjadi di lingkungannya. pedoman dan acuan SPAK bagi 2013 setiap juga pengambilan akan menjadi keputusan pedoman oleh
dan
acuan para pejabat bagi setiap publik pengambilan dalam menyusun keputusan Aksi Pencegahan oleh para pejabat dan Pemberantasan
publik dalam
menyusun Korupsi (Aksi Aksi PPK) Pencegahan sehingga dan dengan Pemberantasan berbagai upaya Korupsi pencegahan (Aksi PPK)
dan
sehingga pemberantasan dengan korupsi berbagai secara upaya berkesinambungan pencegahan dan Indonesia pemberantasan akan menjadi
korupsi
secara negara berkesinambungan besar dan bersih dari Indonesia berbagai akan praktik menjadi korupsi.
negara besar dan bersih
dari berbagai praktik korupsi.
Jakarta, September 2014
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
iv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
ttd
Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana

KATA PENGANTAR
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KATA PENGANTAR
Korupsi merupakan masalah yang dialami hampir semua negara di
dunia. Korupsi dianggap sebagai ancaman serius yang dapat membahayakan
perkembangan sendi-sendi kehidupan bangsa karena menggerogoti
pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kerusakan yang ditimbulkan juga
tidak sederhana karena berskala masif dengan dampak jangka panjang. Oleh
karena itulah, pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama
pemerintah Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa
pencegahan maupun pemberantasan. Sejumlah instansi pelaksana dan
pendukung pemberantasan korupsipun dibentuk. Selain itu, pemerintah juga
telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan
pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, melalui
Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, pemerintah juga telah meratifikasi
United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003.
Sekalipun demikian pemerintah tidak berhenti melakukan peningkatan
upaya, khususnya yang terkait dengan langkah-langkah pencegahan korupsi.
Dengan penindakan tegas dan pencegahan yang efektif, diharapkan
percepatan pemberantasan korupsi dapat dilakukan di Indonesia. Dalam
rangka itulah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014
dan jangka panjang tahun 2012-2025.
Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi,
yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan
langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan
upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan
kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5)
meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6)
meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan
upaya pemberantasan korupsi.
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 v

KATA PENGANTAR
Dalam Perpres 55 tahun 2012 Stranas PPK, Presiden RI secara eksplisit
menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur indikator pada
strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi.
Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab
berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya
integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap
tindakan korupsi.
Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan dukungan data hasil
survei, termasuk publikasi yang dapat memberikan gambaran tentang
perilaku anti korupsi. Hasil survei diharapkan dapat memberikan peta
permasalahan dan petunjuk arah bagi penyusunan program transformasi
budaya dari yang permisif ke anti korupsi. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)
2013. SPAK 2013 merupakan kelanjutan dari survei baseline yang telah
dilaksanakan pada tahun 2012.
Semoga publikasi hasil survei ini bermanfaat bagi pemerintah,
khususnya untuk menyusun perencanaan kebijakan meningkatkan upaya
pendidikan dan budaya anti korupsi dan juga untuk masyarakat penggiat
anti korupsi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang
terlibat dalam seluruh tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan
kegiatan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai kita semua.
vi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Suryamin, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk
melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013. Survei ini
dilakukan antara 1-15 November 2013 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota
(49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response
rates: 90,3 persen). Survei yang merupakan kelanjutan dari survei baseline
yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 ini mengukur tingkat permisifitas
masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi.
Laporan ini menyajikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan
berbagai indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi.
Indikator tunggal yang dikumpulkan mencakup pengetahuan, pendapat dan
pengalaman terhadap kebiasaan di masyarakat berhubungan dengan
layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan
(extortion), dan nepotisme (nepotism).
Berdasarkan penghitungan indeks komposit, IPAK Indonesia 2013
sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan
dengan IPAK 2012 sebesar 3,55. Meski demikian kenaikan ini belum
merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti
korupsi. (catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi,
1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi).
Laporan ini juga memperlihatkan IPAK 2013 untuk masyarakat yang
tinggal di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi sebesar 3,71 dibanding di
wilayah perdesaan sebesar 3,55. Kemudian, IPAK 2013 lebih tinggi pada
penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke
atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai
59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,55.
Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi.
Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK 2013 untuk
responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82
dan di atas SLTA sebesar 3,94.
Berdasarkan indikator tunggal terlihat walau masih ada sebagian
masyarakat yang menyatakan permisif terhadap penyuapan, pemerasan dan
nepostime tetapi masih lebih besar persentase masyarakat yang tidak
permisif.
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 vii

DAFTAR ISI
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 ix
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS ...........................................iii
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK .............................................. v
RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................. vii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................................................... xix
DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................................................xxiii
I. PENDAHULUAN................................................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 2
1.3. Ruang Lingkup ..................................................................................................................... 2
1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................................... 2
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI............................................................................... 5
2.1. Metodologi Survei .............................................................................................................. 5
2.1.1. Kerangka Sampel ................................................................................................... 5
2.1.2. Desain Sampel ......................................................................................................... 5
2.1.3. Cakupan dan Jumlah Sampel............................................................................ 6
2.1.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel
Rumah Tangga ......................................................................................................... 6
2.1.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga ................................................................. 7
2.1.6. Penggantian Sampel ............................................................................................. 7
2.1.7. Teknik Estimasi ...................................................................................................... 8
2.2. Metodologi Perhitungan Indeks............................................................................... 10
2.3. Konsep dan Definisi ........................................................................................................ 12
III. PROFIL RESPONDEN ............................................................................................................... 15
3.1. Response Rate Pencacahan......................................................................................... 15
3.2. Profil Demografis Responden .................................................................................. 17
3.3. Tingkat Pendidikan Responden .............................................................................. 19
3.4. Jenis Kegiatan Utama Responden .......................................................................... 21
3.5. Status dalam Pekerjaan Utama Responden ...................................................... 22

DAFTAR ISI
3.6. Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Responden ....................... 23
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI .................................................................................. 25
4.1. IPAK Menurut Jenis Kelamin ..................................................................................... 26
4.2. IPAK Menurut Umur ...................................................................................................... 27
4.3. IPAK Menurut Pendidikan .......................................................................................... 28
4.5. IPAK Menurut Hubungan Kepala Rumah Tangga ........................................... 29
4.6. IPAK Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga .................................... 30
4.7. IPAK Menurut Urban - Rural ...................................................................................... 31
4.8. IPAK Menurut Zona Waktu ......................................................................................... 32
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 .................................................................................... 33
5.1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat .................................................. 33
5.1.1. Perilaku di Tingkat Keluarga ........................................................................ 33
5.1.2. Perilaku di Tingkat Komunitas .................................................................... 40
5.1.3. Perilaku di Tingkat Publik .............................................................................. 47
5.2. Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik ...................................... 65
5.2.1. Akses terhadap Pelayanan Publik .............................................................. 66
5.2.2. Pengetahuan Masyarakat akan Prosedur dan Biaya yang
Berlaku ..................................................................................................................... 69
5.2.3. Pengalaman Membayar Melebihi Ketentuan ....................................... 70
5.2.4. Waktu Pembayaran yang Melebihi Ketentuan .................................... 73
5.2.5. Bentuk Pembayaran yang Melebihi Ketentuan ................................... 74
5.2.6. Penyebab Pembayaran Melebihi Ketentuan ......................................... 75
5.2.7. Pola Tanggapan Ketika diminta Membayar Melebihi Ketentuan76
5.2.8. Alasan Pembayaran Melebihi Ketentuan ............................................... 77
5.2.9. Pelaporan Kejadian ............................................................................................ 78
5.3. Pengalaman Mendapatkan Tawaran/Permintaan Tertentu ..................... 79
5.4. Pengetahuan/Pemahaman tentang Perilaku Korupsi .................................. 82
5.5. Media Sosialisasi Pengetahuan Anti Korupsi .................................................... 86
VI. REKOMENDASI ........................................................................................................................... 91
LAMPIRAN ........................................................................................................................................... 95
x INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok
Sensus .......................................................................................................................... 6
Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 - 2016..................................... 7
Tabel 3.1. Persentase Response Rate dan Non Response Rate Survei
Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 .......................................................... 16
Tabel 3.2. Persentase Responden Menurut Hubungan dengan Kepala
Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013 ................................................ 17
Tabel 3.3. Persentase Responden Menurut Status Perkawinan dan Jenis
Kelamin Tahun 2013 ....................................................................................... 18
Tabel 3.4. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2013 ...................................................... 20
Tabel 3.5. Persentase Responden Menurut Kegiatan Utama dan Jenis
Kelamin, 2013 ....................................................................................................... 21
Tabel 3.6. Persentase Responden Menurut Status Pekerjaan Utama dan
Jenis Kelamin, 2013 ........................................................................................... 22
Tabel 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap
Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan
Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut
Menurut Jenis Kelamin, 2012-2013 .......................................................... 36
Tabel 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang
Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan
Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi
Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye
Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih
Banyak Menurut Wilayah Domisili, 2012-2013 ................................. 38
Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang
Tuanya Tetapi Tidak Melaporkannya Menurut Jenis Kelamin,
2012-2013 .............................................................................................................. 39
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh
Informal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan
(Pernikahan, Khitanan, Kematian) Menurut Domisili Wilayah,
2012-2013 .............................................................................................................. 42
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xi

DAFTAR TABEL
Perilaku Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Formal Ketika
Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan,
Kematian) Menurut Domisili Wilayah. 2012-2013 ........................... 44
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh
Informal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan Menurut
Domisili Wilayah, 2012-2013 ....................................................................... 45
Perilaku Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika
Menjelang Hari Raya Keagamaan Menurut Domisili Wilayah.
2012-2013 .............................................................................................................. 46
Tabel 5.9. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku
Seseorang yang Menjamin Keluarga/Saudara/Teman agar
Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta Menurut Domisili
Wilayah, 2012-2013 .......................................................................................... 49
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang dalam Proses
Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta Menurut Domisili
Wilayah. 2012-2013 .......................................................................................... 50
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Petugas
untuk Mempercepat Urusan Administrasi (KTP Dan KK)
Menurut Domisili Wilayah. 2012-2013................................................... 52
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Polisi
untuk Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK Menurut
Tabel 5.13. Perkembangan Persentasae Pendapat Masyarakat tentang
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Damai kepada Polisi
Menurut Domisili Wilayah, 2012-2013................................................... 54
Perilaku Petugas KUA yang Meminta Uang Tambahan untuk
Transpor ke Tempat Acara Akad Nikah Menurut Domisili
Wilayah, 2012-2013.......................................................................................... 56
Perilaku Seseorang Guru yang Mendapatkan Jaminan (Jatah)
agar Anaknya Diterima di Sekolah Tempatnya Mengajar
xii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

Tabel 5.16. Perkembangan Persentase Pendapat tentang Perilaku Seseorang
Guru yang Meminta Uang/Barang dari Orang Tua Murid Ketika
Kenaikan Kelas/Penerimaan Rapor Menurut Jenis Kelamin,
2012-2013 .............................................................................................................. 59
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Pihak
Sekolah agar Anaknya Diterima di Sekolah Tersebut Menurut
Jenis Kelamin. 2012-2013 .............................................................................. 60
Perilaku Seseorang Pegawai yang Melakukan Pekerjaan/Usaha
Sampingan di Luar Tugasnya pada Saat Jam Kerja Menurut
Domisili Wilayah. 2012-2013 ....................................................................... 61
Seseorang yang Membagikan Uang/Barang kepada Calon
Pemilih pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu Menurut
Seseorang yang Mengharapkan Uang/Barang pada Pelaksanaan
Pilkades/Pilkada/Pemilu Menurut Domisili Wilayah, 2012-201364
Tabel 5.21. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan dengan
Petugas Layanan Publik Selama Setahun Terakhir, 2012-2013 67
Tabel 5.22. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri
dengan Petugas Layanan Publik dan Mengetahui Prosedur dan
Biaya Resmi yang Berlaku .............................................................................. 70
dengan Petugas Layanan Publik menurut Pernah atau Tidaknya
Membayar Melebihi Ketentuan ................................................................... 71
dengan Petugas Layanan Publik dan Tidak Pernah Membayar
Melebihi Ketentuan menurut Alasan, 2012-2013 ............................. 72
dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi
Ketentuan menurut Waktu Pembayaran .............................................. 73
Ketentuan menurut Bentuk Pengeluaran yang Dilakukan, 2012-
2013 ........................................................................................................................... 74
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xiii

DAFTAR TABEL
Ketentuan menurut Cara Mengetahui Bahwa Harus Membayar
Lebih .......................................................................................................................... 75
dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Diminta oleh
Petugas/Pihak Ketiga menurut Tanggapan Ketika Dimintai Tidak
Sesuai Ketentuan ................................................................................................ 77
Ketentuan menurut Tujuan, 2012-2013................................................. 78
Tabel 5.30. Persentase Masyarakat yang Membayar Melebihi Ketentuan dan
Tidak Melaporkan, 2012-2013 .................................................................... 79
Tabel 5.31. Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Tawaran
Tertentu Selama Setahun Terakhir .......................................................... 80
Tabel 5.32. Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Tawaran
Tertentu Selama Setahun Terakhir menurut Tanggapannya,
2012-2013 .............................................................................................................. 81
Tabel 5.33. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang
Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Perilaku
Korupsi ..................................................................................................................... 83
Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Tidak Tahu
dan Bukan Perilaku Korupsi ......................................................................... 84
Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Perilaku
Korupsi menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 .............................. 85
xiv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

DAFTAR GAMBAR
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Persentase Non-Respon SPAK 2013 Menurut Alasannya ........ 15
Gambar 3.2. Persentase Responden menurut Kelompok Umur (Tahun),
2013 ...................................................................................................................... 19
Gambar 3.3. Persentase Responden menurut Pengeluaran Rumah
Tangga Sebulan, 2013 ................................................................................. 23
Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Indonesia, 2012–2013................................................................................. 26
Gambar 4.2. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin.
2012–2013 ........................................................................................................ 27
Gambar 4.3. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Umur (Tahun),
2012-2013 ......................................................................................................... 28
Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Pendidikan
Tertinggi, 2012-2013 ................................................................................... 29
Gambar 4.5. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Hubungan dengan
Kepala Rumah Tangga, 2012–2013 ..................................................... 29
Gambar 4.6. IPAK Indonesia Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga
Sebulan (dalam jutaan rupiah), 2013................................................. 30
Gambar 4.7. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Domisili Wilayah,
2012–2013 ........................................................................................................ 31
Gambar 4.8. IPAK Indonesia Menurut Zona Waktu, 2013 ................................... 32
Gambar 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang
Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar
Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang
Tersebut, 2012-2013 ................................................................................... 35
Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan
Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi.
2012–2013 ........................................................................................................ 36
Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam
Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku
yang Lebih Banyak, 2012–2013 ............................................................. 37

DAFTAR GAMBAR
Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang
Orang Tuanya tetapi Tidak Melaporkannya, 2012–2013 ......... 39
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/ Barang kepada
Tokoh Informal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan
Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) 2012–2013 ........... 42
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada
Tokoh Formal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan
Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian), 2012–2013 .......... 43
Tokoh Informal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan,
2012–2013 ........................................................................................................ 44
Tokoh Formal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan,
2012–2013 ........................................................................................................ 46
Perilaku Seseorang yang Menjamin Keluarga/Saudara/
Teman agar Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta,
2012–2013 ........................................................................................................ 48
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang dalam
Proses Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta,
2012–2013 ........................................................................................................ 50
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada
Petugas untuk Mempercepat Urusan Administrasi (KTP
dan KK), 2012–2013 .................................................................................... 51
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih Kepada
Polisi Untuk Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK,
2012–2013 ........................................................................................................ 53
Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Damai kepada
Polisi, 2012-2013 ........................................................................................... 54
xvi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

Perilaku Petugas KUA yang Meminta Uang Tambahan
untuk Transpor ke Tempat Acara Akad Nikah, 2012–2013... 55
Perilaku Seseorang Guru yang Mendapatkan Jaminan
(Jatah) agar Anaknya Diterima di Sekolah Tempatnya
Mengajar, 2012–2013.................................................................................. 57
Gambar 5.16. Perkembangan Persentase Pendapat tentang Perilaku
Seseorang Guru yang Meminta Uang/Barang dari Orang
Tua Murid Ketika Kenaikan Kelas/ Penerimaan Rapor,
2012–2013 ........................................................................................................ 58
Pihak Sekolah agar Anaknya Diterima di Sekolah Tersebut,
2012–2013 ........................................................................................................ 59
Perilaku Seseorang Pegawai yang Melakukan
Pekerjaan/Usaha Sampingan di Luar Tugasnya Pada Saat
Jam Kerja, 2012–2013 ................................................................................. 61
Seseorang yang Membagikan Uang/Barang kepada Calon
Pemilih pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu,
2012–2013 ........................................................................................................ 62
Seseorang yang Mengharapkan Uang/Barang pada
Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu, 2012–2013 ................... 64
Gambar 5.21. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri
dengan Petugas Layanan Publik, 2012-2013 ................................. 68
Gambar 5.22. Diagram Alur Pertanyaan Pengalaman Berhubungan
dengan Layanan Publik............................................................................... 69
Gambar 5.23. Persentase Frekuensi Masyarakat Memperoleh Pengetahuan
Anti Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Sumber,
2012–2013 ........................................................................................................ 87
Gambar 5.24. Persentase Sumber Media yang Menurut Masyarakat Paling
Efektif dalam Memberikan Pengetahuan Anti Korupsi,
2012–2013 ........................................................................................................ 88
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xvii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 5.25. Persentase Frekuensi Masyarakat Memperoleh Pengetahuan
Anti Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Media,
2012–2013 ........................................................................................................ 89
Gambar 5.26. Persentase Jenis Media yang Menurut Masyarakat Paling
Efektif dalam Memberikan Pengetahuan Anti Korupsi,
2012–2013 ........................................................................................................ 90
xviii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

DAFTAR LAMPIRAN
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kuesioner SPAK13.K ........................................................................ 95
Lampiran 2 : Foto-Foto Workshop Instruktur Nasional ......................... 100
Lampiran 4 : Foto-Foto Pencacahan .................................................................. 103
Lampiran Tabel 1. Jumlah Target Sampel SPAK 2013 menurut
Klasifikasi Wilayah dan Provinsi .............................................105
Lampiran Tabel 2. Jumlah Realisasi Sampel SPAK 2013 menurut
Klasifikasi Wilayah dan Provinsi .............................................106
Lampiran Tabel 3. Karakteristik Responden menurut Klasifikasi
Kota/Desa ............................................................................................107
Lampiran Tabel 4. Persentase Pendapat Masyarakat terhadap
Beberapa Kebiasaan di Masyarakat menurut
Klasifikasi Wilayah, 2013 ............................................................108
Lampiran Tabel 5. Persentase Pendapat Masyarakat terhadap
Beberapa Kebiasaan di Masyarakat menurut
Jenis Kelamin, 2013 ........................................................................110
Lampiran Tabel 6. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan
dengan Petugas Layanan Publik Menurut Klasifikasi
Wilayah Selama Setahun Terakhir, 2013 ............................112
dengan Petugas Layanan Publik Menurut Jenis
Kelamin Selama Setahun Terakhir, 2013 ............................113
Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan
Mengetahui Prosedur dan Biaya Resmi yang
Berlaku menurut Klasifikasi Wilayah, 2013 ......................114
Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan
Mengetahui Prosedur dan Biaya Resmi yang
Berlaku menurut Jenis Kelamin, 2013..................................115
Sendiri dengan Petugas Layanan Publik menurut
Pernah atau Tidaknya Membayar Melebihi
Ketentuan menurut Klasifikasi Wilayah, 2013 ................116

DAFTAR LAMPIRAN
Pernah atau Tidaknya Membayar Melebihi
Ketentuan menurut Jenis Kelamin, 2013 ............................117
Alasan Tidak Membayar Melebihi Ketentuan
menurut Klasifikasi Wilayah, 2013 ........................................118
Alasan Tidak Membayar Melebihi Ketentuan
menurut Jenis Kelamin, 2013 ....................................................119
Kapan pemberian/ permintaan dilakukan menurut
Klasifikasi Wilayah, 2013 ............................................................120
Kapan pemberian/ permintaan dilakukan menurut
Jenis Kelamin, 2013 ........................................................................121
Bentuk pemberian/permintaan yang diberikan
Bentuk pemberian/permintaan yang diberikan
Kapan pengeluaran uang/barang dilakukan
Kapan Pengeluaran Uang/Barang Dilakukan
xx INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

Tanggapan Ketika Dimintai Tidak Sesuai Ketentuan
Tanggapan Ketika Dimintai Tidak Sesuai Ketentuan
Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah
Membayar Melebihi Ketentuan menurut menurut
Klasifikasi Wilayah dan Tujuan, 2013 ..................................128
Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah
Membayar Melebihi Ketentuan menurut menurut
Jenis Kelamin dan Tujuan, 2013 ..............................................129
Lampiran Tabel 24. Persentase Masyarakat yang Membayar Melebihi
Ketentuan menurut Melaporkan dan Tidak
Melaporkan menurut Klasifikasi Wilayah, 2013 .............130
Lampiran Tabel 25. Persentase Masyarakat yang Membayar Melebihi
Ketentuan menurut Melaporkan dan Tidak
Melaporkan menurut Jenis Kelamin, 2013 ........................131
menurut Klasifikasi Wilayah dan Alasan Tidak
Melaporkan, 2013 ...........................................................................132
menurut Jenis Kelamin dan Alasan Tidak
Melaporkan, 2013 ...........................................................................133
Lampiran Tabel 28. Persentase Pengalaman dan Tanggapan Ketika
Ditawari Uang/Barang untuk Memilih Kandidat
Tertentu dalam Pilkades/Pilkada/Pemilu menurut
Jenis Kelamin, 2013 ........................................................................134
Lampiran Tabel 29. Persentase Pengalaman dan Tanggapan Pengalaman
dan Tanggapan Ketika Diminta Uang/Barang Saat
Proses Penerimaan Pegawai Negeri/Swasta
Ditawari Bantuan Oleh Saudara/Teman Agar ART
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xxi

DAFTAR LAMPIRAN
Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta
Ditawari Bantuan Oleh Saudara/Teman Agar ART
Lolos Seleksi Penerimaan Masuk Sekolah menurut
Jenis Kelamin, 2013 ........................................................................137
Ditawari untuk Membayar Uang Damai Saat Ditilang
Oleh Petugas Polisi Lalu Lintas, 2013 ...................................138
Lampiran Tabel 33. Persentase Pendapat Masyarakat terhadap Beberapa
Perilaku di Masyarakat Apakah Termasuk Korupsi
atau Tidak menurut Klasifikasi Wilayah, 2013 ................139
Lampiran Tabel 34. Termasuk Korupsi atau Tidak menurut Jenis Kelamin,
2013 ........................................................................................................140
Lampiran Tabel 35. Persentase Frekuensi Mendapatkan Pengetahuan
tentang Anti Korupsi dari Beberapa Sumber
Selama 12 Bulan Terakhir menurut Klasifikasi
Wilayah, 2013 ....................................................................................141
tentang Anti Korupsi dari Beberapa Sumber Selama
12 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2013 ...........142
tentang Anti Korupsi dari Beberapa Media Selama
12 Bulan Terakhir menurut Klasifikasi Wilayah,
2013 ........................................................................................................143
tentang Anti Korupsi dari Beberapa Media Selama
12 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2013 ...........144
xxii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR SINGKATAN
 SPAK : Survei Perilaku Anti Korupsi
 IPAK : Indeks Perilaku Anti Korupsi
 PBAK : Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
 Stranas PPK : Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xxiii
Korupsi
 EFA : Explanatory Factor Analysis
 PCA : Principal Component Analysis
 KRT : Kepala Rumah Tangga
 ART : Anggota Rumah Tangga
 RT : Rukun Tetangga
 RW : Rukun Warga
 KK : Kartu Keluarga
 KTP : Kartu Tanda Pengenal
 KUA : Kantor Urusan Agama
 Pilkades : Pemilihan Kepala Desa
 Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
 Pemilu : Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN
I. PENDAHULUAN
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 1
1.1. Latar Belakang
Korupsi telah lama menjadi parasit yang secara sengaja mengerogoti
sendi-sendi keadilan dan membajak kebijakan serta mengorbankan
kepentingan masyarakat. Kerusakan yang ditimbulkan juga tidak sederhana
karena berskala masif dengan dampak jangka panjang, sehingga pada banyak
kasus dapat dilihat korelasinya dengan penurunan kualitas kehidupan
masyarakat. Untuk itu, di Indonesia korupsi disebut sebagai kejahatan luar
biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya mendapat salah satu
prioritas utama. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi
diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih
kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi.
Kesadaran memerangi korupsi juga seperti telah menjadi “trend” dunia,
seiring dengan semakin banyaknya regulasi yang dibuat untuk menekan
terjadinya korupsi. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun
2006, juga telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003.
Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan
jangka menengah tahun 2012-2014.
Presiden RI menugaskan BPS secara eksplisit untuk mengukur indikator
pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti
korupsi. Strategi ini diukur dengan melaksanakan Survei Perilaku Anti
Korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar
penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari
rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif
terhadap tindakan korupsi.
Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan sebuah survei yang
dapat memberikan gambaran tentang pendapat-pendapat yang berkembang
di masyarakat terkait dengan korupsi. Hasil survei diharapkan dapat
memberikan peta bagi penyusunan program-program yang dapat

I. PENDAHULUAN
meningkatkan imunitas masyarakat terhadap praktek-praktek koruptif, dan
peran aktif mereka dalam mendukung tercapainya kondisi tersebut.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik
menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Survei Perilaku Anti Korupsi
(SPAK) 2013 yang merupakan kelanjutan dari survei yang sama pada tahun
2012.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan publikasi ini secara umum dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi
perilaku anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan,
perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia.
Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk
memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauhmana budaya zero
tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu
khususnya terkait dengan strategi kelima STRANAS PPK yakni pendidikan
dan budaya anti korupsi.
1.3. Ruang Lingkup
Kegiatan SPAK 2013 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang
tersebar di 170 Kabupaten/Kota (49 kota dan 121 kabupaten) dan di 33
provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.000 rumah tangga.
Analisis dan kajian mengenai perilaku anti korupsi penduduk Indonesia
dalam publikasi ini secara keseluruhan hanya dilakukan untuk level
nasional.
1.4. Sistematika Penulisan
Publikasi ini disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara
sistematis. Bab 1 (Pendahuluan) berisi penjelasan rinci tentang latar
belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab
2 (Metodologi) menjelaskan tentang metodologi termasuk metodologi
sampling dan konsep/definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi
ini. Bagian berikutnya atau Bab 3 menyajikan profil responden berdasarkan
berbagai struktur mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran rumah
tangga.
2 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013

Kemudian, Bab 4 menyajikan hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
2013 dibandingkan dengan IPAK 2012. Bab 5 menyajikan data indikator
tunggal mengenai penilaian terhadap perilaku penduduk Indonesia dilihat
dari tiga aspek yakni kebiasaan di tingkat keluarga, komunitas, dan publik.
Analisis dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengalaman
masyarakat berhubungan dengan pelayanan publik dilihat dari aspek
perilaku korupsi dan anti korupsi yang terjadi. Kemudian bagian berikutnya
menyajikan pengetahuan terkait perilaku korupsi dan anti korupsi penduduk
Indonesia. Bab 6 menyajikan rekomendasi terkait dengan stranas PPK secara
umum maupun hasil SPAK. Bagian terakhir atau (lampiran) menyajikan
data-data yang kuesioner dan foto-foto pencacahan.

II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI
2.1. Metodologi Survei
2.1.1. Kerangka Sampel
Kerangka sampel yang digunakan pada Survei Perilaku Anti Korupsi
2013 terdiri dari empat jenis, yaitu :
1. Kerangka sampel penarikan tahap pertama adalah daftar
kabupaten/kota di masing-masing provinsi dilengkapi jumlah rumah
tangga hasil SP2010 menurut klasifikasi perkotaan dan pedesaan
2. Kerangka sampel penarikan tahap kedua adalah daftar blok sensus
susenas triwulan 3 2012 di masing-masing kabupaten/kota terpilih
3. Kerangka sampel penarikan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga
hasil pemutakhiran di blok sensus terpilih susenas triwulan 3 yang
terpilih SPAK 2012
4. Kerangka sampel tahap keempat adalah kepala rumah tangga atau
suami/istrinya di setiap rumah tangga terpilih.
2.1.2. Desain Sampel
Sampel blok sensus Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 adalah
subsampel dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan 3. Pengambilan
sampel adalah Three Stages Two Phase Rotation Sampling, sebagai berikut:
1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode PPS
sistematik with replacement size jumlah rumah tangga SP2010.
Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan
memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak.
2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih
Susenas triwulan 3 2012 di kabupaten terpilih dengan cara
sistematik. Sampel blok sensus dibedakan atas daerah urban
(perkotaan) dan rural (pedesaan).
3. Ketiga, dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3, dilakukan
penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran
sebanyak 10 rumah tangga. Penarikan sampel menggunakan nilai
angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Susenas.

4. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih, selanjutnya dipilih
responden kepala rumah tangga atau pasangannya menggunakan
Tabel Kish
2.1.3. Cakupan dan Jumlah Sampel
Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Jumlah sampel blok sensus adalah 1000 blok sensus sehingga jumlah sampel
rumah tangga adalah 10.000 rumah tangga. Sampel 1000 blok tersebut
adalah sampel pada level nasional yang selanjutnya didistribusikan ke dalam
populasi blok sensus di kabupaten/kota terpilih
2.1.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel
Rumah Tangga
Untuk keperluan pelaksanaan Panel Survei hingga tahun 2016,
dilakukan sampling rotasi. Dari 1.000 sampel blok sensus terpilih SPAK 2012
selanjutnya dibagi menjadi 4 paket sampel, yaitu: paket sampel 1, paket
sampel 2, paket sampel 3, dan paket sampel 4. Setiap paket sampel
berukuran 250 blok sensus dan antar paket sampel tidak saling tumpang
tindih. Pada setiap blok sensus dipilih 2 kelompok sampel rumah tangga
yang masing-masing berukuran 10 rumah tangga. Antar kelompok sampel
rumah tangga tidak saling tumpang tindih.
Tabel 2.1.
Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus
Paket Sampel Blok
Sensus
Kelompok Sampel
Rumah Tangga
1 A dan E
2 B dan F
3 C dan G
4 D dan H
Setelah dilakukan pembagian kelompok sampel maka selanjutnya
dilakukan pengaturan rotasi kelompok sampel setiap tahun pencacahan
sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 - 2016
Paket
Sampel
Blok Sensus
Kelompok Sampel Rumah Tangga
2012 2013 2014 2015 2016
1 A E E E E
2 B B F F F
3 C C C G G
4 D D D D H
2.1.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga
Misalkan jumlah rumah tangga di blok sensus ke-i dari hasil
pemutakhiran adalah , maka interval untuk penarikan sampel sistematik
adalah
. Penentuan sampel rumah tangga ke-n (n=2,3,…,10) secara
dan
dan
dan
dan
sistematik menggunakan rumus:

+ (
− 1)
Sampel rumah tangga yang pertama ( ) untuk setiap paket
sampel ditentukan dengan rumus:
1. Paket sampel 1:

+ 1 atau

− 1
2. Paket sampel 2:

+ 1 atau

− 1
3. Paket sampel 3:

+ 1 atau

− 1
4. Paket sampel 4:

+ 1 atau

− 1
2.1.6. Penggantian Sampel
 Penggantian sampel blok sensus tidak diperkenankan.
 Penggantian sampel rumah tangga diperkenankan asalkan
penggantinya adalah rumah tangga yang menghuni bangunan sensus
(dwelling) rumah tangga yang diganti.

2.1.7. Teknik Estimasi
2.1.7.1. Design Weight
Design Weight merupakan kebalikan dari fraksi sampling. Sehingga
fraksi sampling untuk blok sensus SPAK dapat dijabarkan sebagai berikut:
Sampel kabupaten/kota : b
p dipilih secara PPS sistematik dari populasi
kabupaten/kota di suatu propinsi sehingga fraksi sampling kabupaten/kota
ke-k adalah:
p k p
Mb
p pk
pk M
Σ
Sampel blok sensus : dipilih secara sistematik dari sampel blok
sensus Susenas triwulan 3, sehingga fraksi sampling blok sensus ke-i
dibedakan urban/rural adalah:

h
h hi
n
hi M
Σ h
Jumlah sampel ruta blok sensus SPAK 2013 adalah 10, sehingga
fraksi sampling rumah tangga ke-j terpilih dibedakan urban/rural adalah:
 h
10
f m
Overall sampling fraction untuk rumah tangga SPAK 2013 ke-j blok sensus
ke-i, kabupaten ke-p dibedakan urban/rural adalah:
p k p
hpij pk hi hj i M M
p
N
k
pk
M
Mb
f 

1
n
0
1
hi
h
h
Nh
i
hi
M
n
n
M
n M
f 
 

hi hi
ih j MM



|
hi
h
h i h
p
n M
M
Mb
f f f f

.  .   10
0
|

Sehingga design weight SPAK 2013 per kabupaten/kota ke-p menurut
urban/rural adalah :
1 0 hi
p k p
ij ij X ˆW x
h
ij ij Yˆ W y
dimana :
: weight rumah tangga ke-j, blok sensus ke-i, propinsi ke-p strata ke-h
: banyaknya rumah tangga propinsi ke-p
: banyaknya rumah tangga kabupaten/kota ke-k, propinsi ke-p
: banyaknya populasi rumah tangga propinsi ke-p, strata ke-h
: banyaknya rumah tangga blok sensus ke-i, strata ke-h
: banyaknya rumah tangga hasil pemutakhiran blok sensus ke-i, strata ke-h
: banyaknya sampel blok sensus, strata ke-h
: banyaknya sampel rumah tangga di setiap blok sensus, strata ke-h
2.1.7.2. Estimasi Karakteristik
Misalkan ij y dan ij x masing-masing merupakan nilai karakteristik Y dan
X rumah tangga terpilih ke-j di blok sensus terpilih ke-i di suatu propinsi di
suatu strata, maka estimasi total karakteristik Y, X, dan rasio R serta varians
rasio dirumuskan sebagai berikut:
a. Estimasi total nilai karakteristik X
ΣΣ
= =
=
n
1i
m
1j
b. Estimasi total nilai karakteristik Y:
ΣΣ
= =
=
n
1i
m
1j
10
h i h
p
hpij
hpij
M
Mn
M
Mb
M
f
w


 
hpij w
p M
pk M
h0 M
hi M
hi M
h n
h m

c. Estimasi rasio dan varians rasio:
yW
Yˆ
= = == = n
ΣΣ
= =
y
ΣΣ
ΣΣ
ΣΣ
= =
= =
1i
m
1j
ij
n
1i
m
j 1
ij
n
1i
m
1j
ij ij
n
1i
m
1j
ij ij
x
xW
Xˆ
Rˆ

=
!

#Σ %
' − (

!

)
= - − /.01
* +, %
%
= - − /.0 1
Dengan:

: jumlah blok sensus terpilih
-
: estimasi total karakteristik Y dalam blok sensus ke-i
1
: estimasi total karakteristik X dalam blok sensus ke-i
2 : fraksi penarikan sampel blok sensus
2.2. Metodologi Perhitungan Indeks
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 adalah indikator komposit
yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK 2013
mencakup tiga fenomena utama korupsi yaitu penyuapan (bribery),
pemerasan (extortion), dan nepotisme. Variabel penyusun IPAK dipilih dari
sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2013 menggunakan
explanatory factor analysis (EFA)
IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang
kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat serta
pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik dalam kurun waktu
setahun terakhir.
IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa
variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan
metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar
variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap
variabel yang signifikan secara statistik.
Exploratory Factor Analysis merupakan metode analisis statistik yang
dianggap paling cocok digunakan, dengan keterangan sebagai berikut :
 Metode ekstraksi: Principal Component Analysis (PCA)

 Model Fit:
 Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0,5
 Eigenvalue 1
 Loading Factor  0,4
 Total Variance Explained  60%
Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK :
• Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses recording
data)
• Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil
Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis)
• Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi.
Penghitungan IPAK
1. Penghitungan Bobot Setiap Variabel
34546 (3) =
7489:
; 8=64
?468@ 7489:
; 8=64
98@8A 1 28B64
C ?468@ D8:8E: 98@8A 1 28B64
2. Penghitungan Bobot Terstandarisasi Setiap Variabel
34546 ?FE68
98:E8E: (5) =
3
Σ 3
3. Penghitungan IPAK
IPAK adalah rata-rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel
penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandardisasi masing-masing.
GH =
Σ 51
Σ 5
bi : Bobot Terstandarisasi; Xi : Variabel
4. Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres)

9FBE (I − 5) =
(5 C
9FBE (1 − 4) − 5)
3

IPAK memiliki rentang nilai 0–5. Nilai indeks semakin mendekati 5
menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Dalam
memaknainya, nilai IPAK bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori, sebagai
berikut :
Nilai IPAK Makna Indeks
0 – 1,25 Sangat Permisif
1,26 – 2,50 Permisif
2,51 – 3,75 Anti Korupsi
3,76 – 5 Sangat Anti Korupsi
2.3. Konsep dan Definisi
Menurut Wertheim, ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam
istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara yaitu
 Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah
menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud
mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada
kepentingan si pemberi.
 Pemerasan (extortion), yakni permintaan pemberian-pemberian
atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk
pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus
bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah
melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.
 Nepotisme (nepotism) yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman
atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa
memandang kemampuan mereka atau konsekuensinya pada
kesejahteraan publik.
Akar Kultural Korupsi
Menurut Scott (dalam Mas’oed, 2008) dalam setiap masyarakat
terdapat desakan untuk timbulnya korupsi disebabkan karena faktor
kultural dan struktural. Dalam masyarakat seperti Indonesia, faktor kultural
yang umumnya mendorong timbulnya korupsi, misalnya adalah adanya nilai
atau kebiasaan sebagai berikut:

 Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada
pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika
Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban
oleh kawula kepada gustinya.
 Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran
seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban
seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekat,
kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini
apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat
untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa
diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional,
tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma
hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai,
yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal.
Hasil diskusi dengan stakeholder dan para ahli, definisi perilaku korupsi
dan anti korupsi dalam SPAK 2013 :
Perilaku korupsi adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/
memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau
keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan
atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak
sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi
kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.
Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif
terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi,
maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku
korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.

III. PROFIL RESPONDEN
Pindah
54%
3.1. Response Rate Pencacahan
Responden terpilih untuk Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 ini adalah
kepala rumah tangga atau pasangannya (suami/isteri). Penentuan ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa kepala rumah tangga atau
pasangannya selain merupakan orang yang bertanggung-jawab atas
pengelolaan aset rumah tangga, juga merupakan informan kunci yang paling
mengetahui keadaan rumah tangganya dan banyak berhubungan dengan
pelayanan publik.
Gambar 3.1.
Persentase Non-Respon SPAK 2013 Menurut Alasannya
Gila/Sakit/
Menolak
6%
Tua/
lainnya
16%
Pergi
16%
Tidak
Ditemukan
8%
Dari keseluruhan sampel yang berjumlah sebanyak 10.000 responden,
sebanyak 970 responden sampai batas akhir waktu pencacahan tidak
berhasil dicacah dikarenakan berbagai hal: pindah sebesar 54 persen, tidak
dapat ditemukan sebesar 8 persen, tidak bersedia dicacah atau menolak
sebesar 6 persen, sedang pergi selama periode pencacahan sebesar 16
persen), dan lainnya sebesar 16 persen tidak dapat didata karena berbagai
hal seperti sudah terlalu tua, sakit, dan gila.

Tingkat respon pencacahan (response rate) SPAK 2013 ini secara
keseluruhan mencapai sebesar 90,3 persen. Secara rinci response rate setiap
provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Persentase Response Rate dan Non Response Rate
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013
Provinsi Respon Rate Non-Respon Rate Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Aceh 90,00 10,00 100,00
Sumatera Utara 91,04 8,96 100,00
Sumatera Barat 90,00 10,00 100,00
Riau 89,00 11,00 100,00
Jambi 93,33 6,67 100,00
Sumatera Selatan 83,33 16,67 100,00
Bengkulu 85,00 15,00 100,00
Lampung 93,85 6,15 100,00
Kep. Bangka Belitung 90,00 10,00 100,00
Kep. Riau 88,75 11,25 100,00
DKI Jakarta 89,46 10,54 100,00
Jawa Barat 88,68 11,32 100,00
Jawa Tengah 93,24 6,76 100,00
DI Yogyakarta 87,00 13,00 100,00
Jawa Timur 92,26 7,74 100,00
Banten 89,36 10,64 100,00
Bali 92,35 7,65 100,00
Nusa Tenggara Barat 92,17 7,83 100,00
Nusa Tenggara Timur 93,64 6,36 100,00
Kalimantan Barat 92,50 7,50 100,00
Kalimantan Tengah 91,67 8,33 100,00
Kalimantan Selatan 91,67 8,33 100,00
Kalimantan Timur 88,13 11,88 100,00
Sulawesi Utara 88,89 11,11 100,00
Sulawesi Tengah 91,82 8,18 100,00
Sulawesi Selatan 87,62 12,38 100,00
Sulawesi Tenggara 95,00 5,00 100,00
Gorontalo 92,50 7,50 100,00
Sulawesi Barat 90,00 10,00 100,00
Maluku 80,00 20,00 100,00
Maluku Utara 76,00 24,00 100,00
Papua Barat 85,00 15,00 100,00
Papua 82,22 17,78 100,00
INDONESIA 90,30 9,70 100,00

3.2. Profil Demografis Responden
Faktor-faktor demografis adalah faktor atau atribut yang melekat
pada seseorang, variabel demografis yang dikumpulkan dalam survei ini
terbatas pada jenis kelamin, umur, hubungan dengan kepala rumah tangga,
dan status perkawinan. Faktor demografis ini diduga berpengaruh terhadap
sikap, pandangan dan perilaku seseorang. Faktor-faktor lainnya yang juga
diduga berpengaruh adalah tingkat pendidikan, status dan lapangan
pekerjaan dibahas pada bagian berikutnya.
Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa sebagian besar responden
yang diwawancarai adalah kepala rumah tangga (KRT). Pada 2013
responden berstatus KRT sebanyak 58,48 persen dari jumlah responden
secara keseluruhan, sedangkan 41,52 persen responden lainnya adalah
pasangan atau suami/isteri dari KRT.
Tabel 3.2.
Persentase Responden Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
dan Jenis Kelamin, 2013
Hubungan dengan
Kepala Rumah Tangga
Laki-laki
Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
KRT 99,91 26,26 58,48
Isteri/Suami 0,09 73,74 41,52
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Selain melihat pola status responden menurut hubungan dengan
KRT, survei ini juga menanyakan mengenai status perkawinan responden.
Terdapat empat kategori yakni tidak kawin, kawin, cerai hidup dan cerai
mati. Tidak kawin berarti responden tersebut belum pernah kawin.
Sementara kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau
suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama
maupun terpisah.
Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara
hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup
bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.
Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena
bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang

mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak
termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin,
misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena
sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang
mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
Selanjutnya cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau
istrinya dan belum kawin lagi.
Komposisi responden menurut status perkawinan seperti yang
disajikan pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa mayoritas dari keseluruhan
responden status perkawinannya adalah kawin. Lebih dari tiga perempat
dari keseluruhan responden atau sebesar 82,08 persen berstatus kawin,
mempunyai istri bagi laki-laki atau mempunyai suami bagi yang perempuan.
Responden yang memiliki status perkawinan cerai (mati dan hidup) sebesar
15,65 persen. Sedangkan responden yang tidak kawin sebesar 2,27 persen.
Tabel 3.3.
Persentase Responden Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
Tahun 2013
Status
Perkawinan Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Tidak Kawin 3,22 1,54 2,27
Kawin 88,74 76,90 82,08
Cerai Hidup 2,30 3,25 2,84
Cerai Mati 5,74 18,31 12,81
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Komposisi responden menurut status perkawinannya untuk setiap
jenis kelamin memiliki polanya serupa secara keseluruhan. Persentase
responden laki-laki berstatus kawin 88,74 persen sementara responden
perempuan bersatus kawin persentasenya mencapai 76,90 persen. Proporsi
responden laki-laki yang berstatus cerai hidup berjumlah paling sedikit,
yakni hanya 2,3 persen. Sementara itu proporsi responden perempuan tidak
kawin paling kecil sebesar 1,54 persen.
Struktur umur responden yang diperlihatkan pada Gambar 3.2,
modus umur berkisar antara 40 - 49 tahun dengan persentase sebesar 26,30
persen. Sebagian besar responden merupakan individu dalam usia produktif
terlihat dari gabungan kelompok umur 20 - 29, 30 – 39 dan 40 – 49 tahun

yang mencapai 59,32 persen dari keseluruhan. Untuk kelompok dengan
jumlah paling kecil adalah penduduk dibawah 20 tahun, hanya berjumlah
0,46 persen.
Gambar 3.2.
Persentase Responden menurut Kelompok Umur (Tahun), 2013
26,30
22,13
11,59
6,49
20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Kelompok Umur (Tahun)
0,46
8,43
24,59
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
3.3. Tingkat Pendidikan Responden
Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu
proses perubahan sikap dan tata laku sesorang atau sekelompok orang
dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20
Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Setiap jenjang pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang
dikembangkan. Sejalan dengan itu, tingkat pendidikan seseorang dapat
merefleksikan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang
dimilikinya. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai
dan kemauan yang dikembangkan. Tingginya rata-rata tingkat pendidikan
masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan

global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan
memudahkan sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan
mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari.
Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam
menerima hal baru (Suhardjo, 2007).
Dalam survei ini yang dimaksud jenjang pendidikan tertinggi yang
pernah ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah
ditamatkan oleh seseorang yang masih atau sudah tidak bersekolah lagi.
Terdapat delapan kategori jenjang pendidikan mulai dari tidak pernah
sekolah sampai tamat S2 atau S3.
Tabel 3.4.
Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
dan Jenis Kelamin, 2013
Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Tidak Pernah Sekolah 7,47 11,48 9,72
Tidak Tamat SD/sedarajat 21,97 20,54 21,16
SD/Sederajat 29,77 31,15 30,55
SLTP/Sederajat 13,57 14,74 14,23
SLTA/Sederajat 19,31 16,37 17,66
DI/DII/DIII 1,92 2,02 1,98
S1 5,21 3,44 4,21
S2/S3 0,77 0,26 0,49
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Komposisi responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan
secara rinci disajikan pada Tabel 3.4. Persentase yang tertinggi adalah tamat
SD/sederajat (30,55 persen), berikutnya berturut-turut adalah tidak tamat
SD/sederajat (21,16 persen), tamat SLTA (17,66 persen), dan tamat SLTP
(14,23 persen). Sedangan gabungan responden tamatan Diploma, S1, S2/S3
persentasenya sebesar 6,68 persen.
Struktur tingkat pendidikan responden pada masing-masing jenis
kelamin serupa dengan struktur tingkat pendidikan responden secara
keseluruhan. Persentase tertinggi pada responden laki-laki adalah tamatan
SD mencapai 29,77 persen, sementara responden perempuan yang tamatan
SD sebesar 31,15 persen.

3.4. Jenis Kegiatan Utama Responden
Kegiatan utama sehari-hari yang dilakukan seseorang akan
membangun suatu komunitas tersendiri yang juga memiliki pola interaksi
sosial tersendiri. Kondisi ini pada gilirannya nanti akan mempengaruhi sikap
dan perilakunya. Sejalan dengan itu, sikap, wawasan dan perilaku seseorang
yang bekerja akan berbeda dengan orang yang mengurus rumah tangga atau
sekolah (tidak bekerja).
Survei menanyakan apakah responden bekerja atau berusaha dalam
seminggu terakhir. Konsep bekerja atau berusaha yang dipakai dalam survei
ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan
paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu.
Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang
punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja,
misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.
Tabel 3.5.
Persentase Responden Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2013
Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Bekerja 89,82 60,88 73,54
Tidak Bekerja 10,18 39,12 26,46
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Komposisi responden menurut kegiatan utama sehari-hari disajikan
pada Tabel 3.5. Kegiatan utama mayoritas responden adalah bekerja sebesar
73,54 persen, sedangkan responden yang tidak bekerja pada saat dilakukan
pencacahan mencapai 26,46 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka untuk responden yang
berjenis kelamin laki-laki yang tidak bekerja ada sebanyak 10,18 persen.
Berbeda dengan responden perempuan yang tidak bekerja persentasenya
sebanyak 39,12 persen.

3.5. Status dalam Pekerjaan Utama Responden
Status dalam pekerjaan utama adalah kedudukan seseorang dalam
melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Komposisi responden
menurut status dalam pekerjaan utama dari Tabel 3.6 terlihat bahwa
persentase tertinggi adalah berusaha sendiri sebesar 30,06 persen.
Kelompok mayoritas responden berikutnya berturut-turut adalah
mereka yang berusaha dibantu buruh tidak dibayar (17,89 persen), mereka
yang merupakan karyawan/pegawai swasta (16,21 persen), dan pekerja
bebas (14,33 persen). Sedangkan untuk responden yang berstatus sebagai
pegawai negeri sipil mencapai 4,63 persen.
Tabel 3.6.
Persentase Responden Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013
Status dalam
Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Berusaha sendiri 28,79 31,51 30,06
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar 21,82 13,38 17,89
Berusaha dibantu buruh dibayar 6,94 3,88 5,52
Karyawan/pegawai swasta 19,23 12,73 16,21
Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Pemerintah 4,54 4,73 4,63
TNI/POLRI 1,09 0,02 0,59
Pegawai BUMD/BUMN 0,33 0,10 0,23
Pekerja bebas 15,76 12,69 14,33
Pekerja tidak dibayar 0,75 20,13 9,77
Lainnya 0,73 0,83 0,78
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Bila diklasifikasi menjadi tiga kelompok utama yaitu: 1) kelompok
pegawai negeri (PNS dan TNI/Polri), 2) kelompok pekerja/pegawai swasta,
dan 3) kelompok berusaha (wiraswasta) maka data yang dihasilkan
menunjukkan mayoritas responden berada dalam kelompok yang memiliki
pekerjaan berusaha (wiraswasta) mencapai 53,46 persen, diikuti kelompok
pekerja/pegawai swasta mencapai 41,32 persen dan kelompok aparatur
pemerintah (PNS dan TNI Polri) sebesar 5,22 persen dari keseluruhan
responden yang bekerja pada saat pencacahan dilaksanakan.

3.6. Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Responden
Pengeluaran rumah tangga secara umum dapat menggambarkan
tingkat pendapatan. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor
yang turut menentukan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan seseorang.
Secara umum, tingkat kesejahteraan memiliki pengaruh terhadap pola pikir
seseorang. Dalam kaitannya dengan perilaku anti korupsi, pola pikir (mind
set) dapat membentuk perilaku permisif atau tidaknya seseorang dalam
menyikapi petty corruption (korupsi sehari-hari).
Tingkat pendapatan dalam survei ini diukur dengan tingkat
pengeluaran. Rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan merupakan
perkiraan berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup seluruh
rumah tangga setiap bulan.
Gambar 3.3.
Persentase Responden menurut Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan , 2013
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Tingkat pengeluaran rumah tangga (sebulan) responden seperti yang
perlihatkan pada Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa mayoritas responden
berada pada tingkat pengeluaran rumah tangga sebulan berkisar antara Rp 1
juta – Rp 2,9 juta mencapai lebih dari separuh (55,94 persen). Kemudian
diikuti dengan responden yang memiliki pengeluaran rumah tangga dibawah
Rp 1 juta sebesar 30,29 persen. Sedangkan, untuk kelompok dengan jumlah
yang paling kecil yakni pengeluaran rumah tangga diatas Rp 15 juta sebulan
hanya berjumlah 0,09 persen dari keseluruhan.
30,29
55,94
12,28
1,24 0,16 0,09
0,00
1 Juta 1 - 2,9
juta
3 - 5,9
juta
6 - 9,9
juta
10 - 14,9
juta
15 juta
Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (Rp)

IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia merupakan alat ukur
yang memiliki fungsi untuk menggambarkan dinamika perilaku masyarakat
apakah berperilaku anti atau permisif terhadap korupsi. Selain itu, juga
untuk mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku yang
mengambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (secara
matematis indeks masyarakat adalah rata-rata dari indeks seluruh individu).
Meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi merupakan
salah satu dari enam strategi yang diamanatkan Stranas PPK. Strategi ini
mengangankan masyarakat menjadi pelaku aktif pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Strategi ini diukur berdasarkan IPAK dari individu
di Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya
anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata
setiap individu untuk memerangi tindak pidana korupsi. Sesuai dengan visi
dari strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK)
yang kelima yakni terwujudnya masyarakat dengan budaya integritas dalam
berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
IPAK dihitung secara tahunan dapat untuk menggambarkan
perkembangan dinamika perilaku masyarakat. IPAK 2013 merupakan
kelanjutan dari baseline IPAK pada tahun 2012 lalu.
Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IPAK) Indonesia
2013 sebesar 3,63 dalam
skala 0 sampai 5.
Angka ini naik 0,08 poin
dibandingkan IPAK tahun
2012 (3,55)
IPAK Indonesia 2013 sebesar
3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka
ini naik 0,08 poin dibandingkan
dengan IPAK 2012 yang besarnya
3,55. Meski demikian, kenaikan ini
belum merubah posisi dalam
kategori indeks, karena masih dalam
kategori yang sama yakni anti
korupsi.
Kategori IPAK dibagi ke dalam empat kategori yakni “sangat permisif
terhadap korupsi“ dengan nilai indeks 0 sampai 1,25, kategori “permisif”
terhadap korupsi dengan nilai indeks 1,26 sampai 2,50, kategori “anti

korupsi” dengan nilai indeks 2,51 sampai 3,75, dan kategori ”sangat anti
korupsi” dengan nilai indeks 3,76 sampai 5,00.
Gambar 4.1.
Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013
Makna nilai IPAK adalah semakin mendekati angka lima menunjukkan
bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang bernilai bahwa
budaya zero tolerance terhadap korupsi semakin mengikat dan mewujud
dalam perilaku di masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan semakin berkembangnya persamaan cara
pandang individu bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap
manusia Indonesia, yang kemudian akan muncul perbaikan perilaku yang
anti korupsi. Pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap
lapisan masyarakat merupakan salah satu cari untuk menyamakan cara
pandang tersebut.
4.1. IPAK Menurut Jenis Kelamin
Secara umum, IPAK 2013 lebih
tinggi pada jenis kelamin laki-laki
dibanding perempuan, meski
perbedaannya tidak dapat dikatakan
signifikan. Berdasarkan Gambar 4.2
IPAK 2013 untuk jenis kelamin laki-laki
sedikit lebih tinggi sebesar 3,66
Meski tidak berbeda
signifikan, IPAK laki-laki
relatif lebih tinggi
daripada IPAK
perempuan

dibanding perempuan sebesar 3,60. Hal ini juga terjadi pada IPAK 2012
dimana IPAK untuk jenis kelamin laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan
IPAK untuk jenis kelamin perempuan.
Pada setiap kelompok jenis kelamin terjadi perubahan IPAK dari 2012
ke 2013. Dibandingkan dengan IPAK 2012 terlihat pola yang sama antara
IPAK laki-laki dan perempuan. IPAK untuk laki-laki maupun IPAK untuk
perempuan masing-masing naik 0,07 poin.
Gambar 4.2.
Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin. 2012–2013
Lebih tingginya angka IPAK 2013 untuk laki-laki dibandingkan dengan
IPAK untuk perempuan dari hasil survei berbanding lurus dengan tingkat
pengetahuan terkait dengan perilaku korupsi. Terlihat dari lebih banyak laki-laki
dibandingkan perempuan yang mengetahui/memahami jenis-jenis
perilaku yang merupakan perilaku korupsi (lihat bab 5.4
Pengetahuan/Pemahaman terkait perilaku korupsi). Hal ini mencerminkan
lebih rendahnya pengetahuan/pemahaman perempuan terkait dengan
perilaku korupsi yang berimplikasi kepada kecenderungan semakin
permisifnya perempuan daripada laki-laki.
4.2. IPAK Menurut Umur
IPAK 2013 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun
dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari
40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60
tahun ke atas sebesar 3,55.

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.3 memperlihatkan pada setiap
kelompok umur terjadi kenaikan IPAK dari 2012 ke 2013. Pada kelompok
umur di bawah 40 tahun terjadi kenaikan dari 3,57 menjadi 3,63. Pada
kelompok umur 40 sampai 60 tahun terjadi kenaikan dari 3,58 menjadi 3,65.
Hal ini juga terjadi pada kelompok umur di atas 60 tahun yang mengalami
kenaikan dari 3,45 menjadi 3,55.
Gambar 4.3.
Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Umur (Tahun), 2012-2013
4.3. IPAK Menurut Pendidikan
Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Dari
Gambar 4.4 terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi
IPAK. IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar
3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94.
Bila diliihat, terjadi peningkatan pada
indeks kategori SLTP ke bawah, dimana pada
2013 skornya naik dibandingkan angka 2012.
Sementara itu, pada kategori SLTA pada 2012
sebesar 3,78 dan pada 2013 sebesar 3,82.
Sementara untuk kategori SLTA ke atas pada
2012 sebesar 3,93 dan pada 2013 sebesar 3,94
Secara umum tingkat pendidikan seseorang dapat merefleksikan tingkat
pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimilikinya. Pendidikan
Pendidikan
berpengaruh cukup
kuat pada semangat
anti korupsi

dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisan masyarakat
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan semangat anti korupsi.
Gambar 4.4.
Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012-2013
4.5. IPAK Menurut Hubungan Kepala Rumah Tangga
Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifkan skor indeks bila
dilihat berdasarkan hubungan dengan kepala rumah tangga. Pada setiap
kategori hubungan dengan kepala rumah tangga terjadi kenaikan IPAK dari
2012 ke 2013.
Gambar 4.5.
Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga,
2012–2013
Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat IPAK 2013 untuk responden yang
berstatus KRT naik dari 3,56 menjadi 3,62 dan IPAK untuk responden yang

berstatus pasangan (suami/istri) juga naik dari 3,54 menjadi 3,63 pada
2013. Pola ini sejalan dengan pola yang terjadi pada IPAK komposit.
4.6. IPAK Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga
Apabila dilihat berdasarkan
tingkat pengeluaran maka secara
umum terlihat bahwa tingkat
pengeluaran paling rendah
memiliki IPAK yang paling rendah
pula.
Secara umum terlihat tingkat
pengeluaran rendah memiliki
IPAK yang cenderung rendah
Gambar 4.6.
IPAK Indonesia Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan
(dalam jutaan rupiah), 2013
3,64
1 – 2,9 3 – 5,9 6 – 9,9 10 – 14,9 15
5,0
3,75
2,50
1,25
0
1
Seperti yang disajikan pada Gambar 4.6. terlihat pada 2013, IPAK untuk
masyarakat dengan tingkat pengeluaran dibawah 1 juta perbulan sebesar
3,53 sementara IPAK untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran diatass
15 juta rupiah sebesar 3,82. Selanjutnya, IPAK 2013 untuk masyarakat
dengan tingkat pengeluaran 1 sampai 2,9 juta perbulan sebesar 3,64.
IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 3 sampai 5,9
juta perbulan sebesar 3,78, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat
pengeluaran 6 sampai 9,9 juta perbulan sebesar 3,69. Kemudian, IPAK 2013
2013
3,53
3,78
3,69
3,86
3,82

untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 10 sampai 14,9 juta perbulan
sebesar 3,86.
Tingkat kesejahteraan yang direfleksikan dalam tingkat pengeluaran
memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang. Dalam kaitannya dengan
perilaku anti korupsi, pola pikir (mind set) secara kognitif dapat membentuk
perilaku permisif atau tidaknya seseorang terkait dengan petty corruption
(korupsi sehari-hari).
IPAK masyarakat di
wilayah perkotaan
sedikit lebih tinggi
4.7. IPAK Menurut Urban - Rural
Nilai IPAK berdasarkan wilayah urban - rural memiliki pola yang sama
dengan IPAK nasional. Pada Gambar 4.7 terlihat IPAK 2013 untuk perkotaan
cenderung lebih tinggi sebesar 3,71
dibandingkan IPAK perdesaan sebesar
3,55. Perbandingan serupa juga telah
nampak pada 2012, IPAK perkotaan
sebesar 3,63 dibanding perdesaan
sebesar 3,43.
Gambar 4.7.
Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Domisili Wilayah, 2012–2013
Secara umum pada setiap kelompok wilayah, baik perkotaan maupun
perdesaan terjadi peningkatan IPAK dari 2012 ke 2013.. IPAK untuk
perkotaan maupun IPAK untuk perdesaan masing-masing naik 0,05 poin dan
0,09 poin.
Lebih rendahnya IPAK perdesaan dapat mencerminkan kurangnya
dampak internalisasi budaya anti korupsi disana ketimbang di perkotaan.

Kesenjangan tersebut perlu diantisipasi sejak dini supaya tidak menjadi
semakin lebar.
Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perilaku-perilaku
yang termasuk dalam perilaku korupsi penting untuk dilakukan,
agar masyarakat perdesaan menjadi lebih memahami/mengetahui bahwa
perilaku yang sepertinya sudah biasa dilakukan di masyarakat merupakan
perilaku korupsi yang tidak sepatutnya dilakukan.
4.8. IPAK Menurut Zona Waktu
IPAK merupakan indeks dengan level estimasi nasional sehingga
merinci nilai IPAK berdasarkan provinsi memang tidak didesain dari survei
perilaku anti korupsi (SPAK) untuk sekarang ini. Namun, sebagai upaya
untuk menjelaskan IPAK berbasis lokasi/wilayah, maka dilakukan
penghitungan IPAK menurut zona waktu
Gambar 4.8.
IPAK Indonesia Menurut Zona Waktu, 2013
Secara umum, IPAK 2013 lebih tinggi pada zona waktu Indonesia
Tengah (WITA) daripada zona waktu lainnya, meski perbedaannya tidak
dapat dikatakan signifikan. Berdasarkan Gambar 4.8. terlihat IPAK untuk
zona waktu tengah (WITA) sebesar 3,76 cenderung lebih tinggi
dibandingkan IPAK zona waktu barat (WIB) sebesar 3,60 dan IPAK zona
waktu timur sebesar 3,71.

V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013
5.1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat
Pertanyaan pada bagian ini didesain untuk mengatahui bagaimana
pendapat atau penilaian masyarakat terhadap beberapa perilaku/kebiasaan
yang diduga merupakan akar kultural berkembangnya perilaku korupsi.
Dalam tatanan sosial perilaku/kebiasaan baik atau buruk dapat membentuk
sebuah kultur dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam tatanan inilah pada
penetapan variabel dirancang dalam
tiga tingkatan yakni keluarga,
komunitas, dan publik. Pendapat dan
penilaian merupakan awal yang
membentuk perilaku individu. Perilaku
yang dinilai adalah perilaku sehari-hari
Sikap, pendapat dan pola
pikir membentuk
perilaku korupsi atau
anti korupsi individu
(Prof Hamdi Muluk)
yang merupakan perilaku korupsi (everyday corruption) maupun
perilaku yang diduga merupakan akar kebiasaan perilaku koruptif.
Prof Hamdi Muluk (Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia) pada
workshop survei perilaku anti korupsi menyampaikan dalam salah satu
pendekatan psikologi sosial, perilaku manusia dapat terbentuk melalui sikap,
pendapat dan pola pikir yang ada pada masing-masing individu. Pendekatan
kognitif menjelaskan perilaku manusia ditentukan beberapa faktor yakni
informasi/stimulus yang diterima responden di dalam lingkungan, kemudian
informasi tersebut diolah dan membentuk pendapat, sikap, dan pola pikir.
Akhirnya membentuk perilaku yag tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, semakin permisif pendapat masyarakat terhadap
perilaku korupsi dapat diduga menggambarkan perilaku anti korupsi
individu yang semakin rendah dan sebaliknya. Bagian ini diukur dari tiga
aspek (level) yaitu keluarga, komunitas, dan publik.
5.1.1. Perilaku di Tingkat Keluarga
Keluarga adalah level yang sangat penting dalam kehidupan sosial
setiap individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang memiliki peranan
yang sangat penting. Peranan yang sangat penting itu didasarkan sebuah

keyakinan bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting didalam
menanamkan nilai-nilai sebagai bagian dalam proses sosialisasi.
Sosialisasi menjadi penting karena merupakan proses belajar dimana
anggota masyarakat mempelajari norma-norma dan nilai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai
proses melalui mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang
berpartisipasi dalam masyarakat (Sunarto, 2004).
Dalam pendidikan dan budaya anti korupsi posisi keluarga
dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nlai
luhur yang merupakan dasar perilaku anti korupsi. Hal ini sejalan dengan
sembilan nilai integritas yang disampaikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, berani dan adil. Nilai-nilai tersebut diyakini memiliki kaitan erat
dengan fungsi dan peran keluarga.
Dalam survei ini di level keluarga terdiri dari empat variabel, yaitu:
1. Pendapat tentang sikap istri yang menerima uang pemberian suami di
luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang
tersebut
2. Pendapat tentang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga
dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi
3. Pendapat tentang perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam
kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih
banyak
4. Pendapat tentang seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang
orang tuanya tetapi tidak melaporkannya
Hasil SPAK 2013
Tiga dari empat responden
menganggap kurang wajar
atau tidak wajar seorang istri
menerima uang yang diberikan
seperti yang disajikan pada
Gambar 5.1 menunjukkan
bahwa masih terdapat 76,43
persen masyarakat
menyatakan bahwa perilaku
istri yang menerima uang
pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal
usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Jika
suami tanpa harus
mempertanyakan asal usulnya

dibandingkan dengan 2012 yang sebesar 68,76 persen maka terlihat terjadi
peningkatan sebesar 7,67 persen. Sedangkan masyarakat yang menyatakan
perilaku tersebut merupakan hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 31,24
persen.
Gambar 5.1.
Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima
Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul
Uang Tersebut, 2012-2013
60
50
40
30
20
10
1,20
30,03
22,50 22,30
19,56
49,20
1,07
54,13
Artinya tiga dari empat masyarakat menganggap kurang wajar atau
tidak wajar seorang istri menerima uang yang diberikan suami tanpa harus
mempertanyakan asal usulnya. Hal ini cerminan perilaku yang memiliki nilai
integritas untuk menjadi anti korupsi.
Apabila berdasarkan jenis kelamin, Tabel 5.1 memperlihatkan pola
yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sebanyak 73,45
persen laki-laki menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang
pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal
usul uang tersebut adalah hal yang kurang wajar atau tidak wajar.
Sedangkan perempuan yang menyatakan perilaku tersebut adalah
hal yang kurang wajar atau tidak wajar lebih besar yakni 78,75 persen.
Persentase perempuan yang tidak permisif terkait perilaku tersebut lebih
tinggi daripada laki-laki.
0
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
2012 2013

Tabel 5.1.
Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima
Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul
Uang Tersebut Menurut Jenis Kelamin, 2012-2013
Pendapat
2012 2013
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
Sangat Wajar 1,34 1,09 1,17 0,99
Wajar 32,35 28,11 25,39 20,26
Kurang Wajar 20,12 19,10 23,15 21,64
Tidak Wajar 46,19 51,69 50,30 57,11
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Komposisi masyarakat yang menilai kurang wajar atau tidak wajar
apabila seorang pegawai negeri bepergian bersama keluarga dengan
menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi mencapai 76,17
persen atau naik 3,13 persen dibandingkan tahun 2012 (73,04 persen).
Jumlah ini lebih besar daripada persentase masyarakat yang menyatakan
perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 23,83
persen. Hampir tiga perempat masyarakat tidak permisif terkait perilaku ini.
Gambar 5.2.
Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri
yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas
untuk Keperluan Pribadi. 2012–2013
60
50
40
30
20
10
0
2,20
25,76
Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar
Secara umum laki-laki lebih menganggap perilaku seorang pegawai
negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan
dinas untuk keperluan pribadi sebagai hal yang kurang wajar atau tidak
wajar sebesar 78,54 persen atau naik 3,85 persen dari tahun 2012 sebesar
20,70
52,34
0,43
23,41
20,52
55,65
2012 2013

SPAK 2013 Editan Terakhir

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Similar to SPAK 2013 Editan Terakhir

Similar to SPAK 2013 Editan Terakhir (20)

More from Indonesia Anti Corruption Forum

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

SPAK 2013 Editan Terakhir