1. 4/16/2013
1
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
Oleh:Oleh:
D i P l P blikD i P l P blik
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Deputi Pelayanan PublikDeputi Pelayanan Publik
KementerianKementerian PANPAN dandan RBRB
11
Disampaikan pada Acara
Kunjungan dan Diskusi Mahasiswa FISIP UI Program Sarjana Ekstensi
Kementerian PAN dan RB, 15 April 2013
1. Birokrasi
masih gemuk, lamban dan belum profesional;
Ada 3 masalah besar dalam pembangunan:
Kondisi IndonesiaKondisi IndonesiaKondisi IndonesiaKondisi Indonesia
2. Korupsi
banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai
instansi pemerintah;
korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi
kehidupan bernegara.
g , p ;
belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investasi.
3. Infrastruktur
belum memadai ;
anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil.
p g
2
2. 4/16/2013
2
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2010 ‐ 2014
1 • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 • Pendidikan
3 • Kesehatan
4 • Penanggulangan Kemiskinan
5 • Ketahanan Pangan
6 • Infrastruktur
7 • Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 • Energi
9 • Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 • Daerah Tertinggal Terdepan Terluar & Pasca Konflik
33
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik
11 • Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
12 • Prioritas lain Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13 • Prioritas lain Bidang Perekonomian
14 • Prioritas lain Bidang Kesejahteraan Rakyat
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi
dimaknai sebagai proses perubahan dan
pembaharuan secara bertahap, kongkrit, danp p, g ,
mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang
bersih, kompeten, dan melayani.
• Bersih dari KKN dan politisasi;
• Kompeten yaitu profesional dan berkinerja tinggi;p y p j gg ;
• Melayani terhadap masyarakat umum dan dunia
usaha.
44
3. 4/16/2013
3
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan
Pelayanan Publik
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan
Pelayanan Publik
SasaranSasaran IndikatorIndikator 20092009 20142014 KeteranganKeterangan
IPK*) 2.8 5.0
Persepsi masy, 80%
terkait dengan YANLIK
Pemerintahan
yang bersih
terkait dengan YANLIK
OPINI
WTP
Pusat
42,17% 100%
Pengelolaan keuangan
Daerah 2.73% 60%
Peningkatan
kualitas yanlik
Integritas
Yanlik
Pusat 6,64 8,0 Pelayanan Publik dari
sudut Pemberantasan
Korupsi
Daerah
6,46 8,0
D i B i
55
Doing Business 122 75 Pelayanan bid. investasi
Kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja
Indeks Efektivitas
Pem
- 0,29 0,5 Pelayanan Publik
merupakan bagian
penting dari kinerjaInstansi akuntabel 24% 80%
*) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d + 2.5
Sumber: Diolah dari RPJMN 2010‐2014
55
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKAPROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
survey
• IPK: 2011 =
3,0
• IFC-Doing
Business:
2011 = 121
• Indeks
Integritas –
KPK = 6
PELAYANAN
PUBLIK
PRIMA
(Sesuai UU
No. 25/2009)
INVESTASI
(pro-growth)
KESEMPATAN
KERJA
(pro-job)
PENDAPATAN
NAIK
(pro-poor)
66
(p p )
KELESTARIA
N
LINGKUNGAN
(pro-
environment)
4. 4/16/2013
4
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:
a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Publik;
a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan.
a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan:
Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pembatasan waktu pengurusan izin.
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU
tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan
6
Publik; tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan
perwakilan Komisi Ombudsman di daerah‐daerah);
Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan
Pemda;
Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
7
UNDANGUNDANG--UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANGUNDANG NO. 25 / 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK
Dasar
• Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat;
• Membangun Kepercayaan Masyarakat kepada Negara;
N /D h k h b M k t d NDasar
Pemikiran
• Norma/Dasar hukum hubungan Masyarakat dengan Negara.
Karakter
• Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
• Penguatan dan Menjembatani Undang-Undang Sektor.
Maksud &
Tujuan
• Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara
• Batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang, larangan.
• Sistem yang layak; dan Perlindungan masyarakat.
88
5. 4/16/2013
5
Pelayanan Publik adalah kegiatan
pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap
d d d k i UU
PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIKPENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK
warga negara dan penduduk sesuai per-UU
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif oleh penyelenggara pelayanan
publik.
99
SIAPA SIAPA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIKPENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ??
Yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah :
1. Setiap institusi penyelenggara negara,
2 Koorporasi;2. Koorporasi;
3. Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan
undang‐undang untuk kegiatan Pelayanan Publik;
4. Dan badan hukum lain yang dibentuk semata‐mata
untuk kegiatan Pelayanan Publik.
1010
6. 4/16/2013
6
Menteri PAN :
- Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar
instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja.
Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga)
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga)
- Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota;
- Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
Penanggung Jawab: (Sekjen dan/atau Unsur Pelaksana Tugas Pokok)
- Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian (atau yang ditunjuk sesuai tugas
dan fungsinya) dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan, evaluasi dan laporan
Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan)Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan)
- Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi,
pengawasan internal dan penyuluhan, pelayanan konsultasi
1111
• Standar Pelayanan.
• Maklumat Pelayanan
• Sistem Informasi Pelayanan Publik
ASPEKASPEK--ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
y
• Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Pelayanan Publik.
• Pelayanan Khusus.
• Biaya/Tarif Pelayanan.
• Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan.
• Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
• Pengelolaan Pengaduan .
• Penilaian Kinerja.
1212
