Strategi nasional pencegahan korupsi jangka panjang bertujuan untuk mengubah budaya anti korupsi di Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pendidikan antikorupsi, dan memperbaiki sistem administrasi pemerintah.

1. PENCEGAHAN
KORUPSI PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si
KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Makassar,
23 Januari 2020

7. TUJUAN NASIONAL INDONESIA
(UUD RI 1945)
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

8. Perpres Stranas
mengandung
semangat
kolaborasi jangan
lagi ego sektoral
dalam
pencegahan
korupsi
1 2
ARAHAN PRESIDEN
Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
(Istana Negara, 13 Maret 2019)
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024
(Senayan, 20 Oktober 2019)
“Tugas kita itu
menjamin delivered,
bukan hanya
menjamin sent”
“Program harus
dijalankan, dan
masyarakat
menerima manfaat”
Strategi Nasional
ini tidak boleh ha
nya jadi dokume
n, laksanakan se
gera. Rakyat ingi
n Indonesia sege
ra bebas dari kor
upsi
5 Arah Pembangunan 2019-2024
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan birokrasi, dan
5) Transformasi ekonomi

9. Tema Kebijakan Fiskal 2020
“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”
2020 – 2030  Penguatan Pondasi (Penguatan Daya Saing)
Pemerintah ditantang untuk merespon tantangan demografi melalui reformasi di seg
ala bidang yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertum
buhan ekonomi, baik melalui konsumsi, investasi, dan produksi serta penguatan daya
saing.
2031 – 2035  Transisi (Memperkokoh Daya Saing)
peningkatan kualitas SDM agar semakin berdaya saing, mendorong infrastruktur yang
telah dibangun agar dapat dioperasionalisasikan dengan optimal sehingga memberik
an peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi industrialisasi, serta progr
am perlindungan sosial yang komprehensif sudah mulai diimplementasikan.
2036 – 2045  Indonesia Maju (Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur)
Indonesia diharapkan telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga Ind
onesia telah siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur

10. Indeks Persepsi Korupsi 2018
Indonesia berada di peringkat 89 atau naik
7 peringkat dibandingkan tahun 2017 yang
berada di posisi 96

11. Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar

12. STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

13. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi
UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019
PASAL 6
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik;
c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Pelaksanaan Tugas Pencegahan Korupsi
UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019
PASAL 7
Dalam melaksanakan tugas pencegahansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a,Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaanterhadap laporan harta
kekayaan penyelenggaranegara;
b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap
jejaring pendidikan;
d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

15. Strategi jangka pendek
strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Strategi jangka menengah
strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK - Perbaikan sistem
administrasi dan manajemen penyelenggara negara
Strategi jangka panjang dan berkelanjutan
diharapkan mampu mengubah budaya anti-korupsi dan persepsi masyarakat terhadap
korupsi  budaya produktif & inovatif

16. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

17. Strategi Nasional Pen
cegahan dan Pember
antasan Korupsi Jang
ka Panjang 2012 – 20
25 dan Jangka Menen
gah 2012 – 2014
PERPRES
55/2012
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ad
alah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sas
aran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan
kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangk
u kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencega
han Korupsi (Aksi PK) di Indonesia.
Presiden Republik
Indonesia
Top eselon dari 5 Kementeria
n Lembaga
Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L,
Tim Administrasi
Koordinator Tim Nasion
al
Sekretariat Nasional
Tim Nasionalkoordinasi, sink
ronisasi, evalua
si
Kegiatan harian, fasil
itasi, monitoring, out
put dan outcome de
livery
FOKUS STRANAS PK:

18. Perizinan dan Tata
Niaga
Keuangan Negara
Penegakan Hukum &
Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan
Perkebunan
Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberia
n Bantuan Sosial dan Subsidi
Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak
1
Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu
2
3
4
6
7
9
5
8
10
11
Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

19. 3FOKUS
11AKSI 24SUB AKSI
34
51KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROVINSI
514Kabupaten/Kota
Cakupan Indikator Capaian

23. PROVINSI vs KORUPSI
(Data KPK 2004-19022019)
No. Provinsi
Jumlah
Perkara
1. Aceh 4
2. Bengkulu 3
3. Jawa Barat 18
4. Jawa Tengah 10
5. Jawa Timur 15
6. Kalimantan Selatan 1
7. Kalimantan Tengah 2
8. Kalimantan Timur 5
9. Maluku Utara 3
10. Nusa Tenggara Barat 3
11. Nusa Tenggara Timur 2
No. Provinsi
Jumlah
Perkara
12. Papua 5
13. Riau 6
14. Kepulauan Riau 6
15. Sulawesi Selatan 2
16. Sulawesi Tengah 1
17. Sulawesi Tenggara 6
18. Sulawesi Utara 4
19. Sumatera Selatan 7
20. Sumatera Utara 12
21. Jambi 1
22. Lampung 4
22 Provinsi yang
Kepala Daerahnya
terjerat Korupsi
120
KASUS

24. Bersama KPK Berantas Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021)2557 8333
Call Center: 198
www.kpk.go.id
Pengaduan Dugaan Tindak
Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id
Informasi LHKPN:
Email : elhkpn@kpk.go.id
Informasi Gratifikasi:
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
Hubungan Masyarakat:
Email: informasi@kpk.go.id