Recommended
More Related Content
Similar to Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Similar to Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
- 1. 1 Oleh: Rikie, S.STP., M.Si. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 2. Tahapan Penganggaran Tahapan Pelaporan Tahapan Pelaksanaan dan Penatausahaan Umum Tahapan Pembinaan dan Pengawasan Lain-lain Tahapan Pertanggungjawaban
- 3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 3 UMUM
- 4. 4 DASAR HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 01 02 03 04 05 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TETANG PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 06 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 5. 5 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Lanjutan 08 09 PERMENDAGRI 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA BERSUMBER DARI APBD, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI 41 TAHUN 2020 PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2023 SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.9.1/435/SJ TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 07 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Menerbitkan
- 6. pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 166 Ayat (1) UU 10 TAHUN 2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan (reserve money). PENDANAAN PILKADA KEPADA PENYELENGGARA (KPUD & BAWASLU) MELALUI BELANJA HIBAH
- 8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Pendanaan Kegiatan Pemilihan, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan. Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi: a. penganggaran; b. pelaksanaan dan penatausahaan; c. pelaporan; dan d. pertanggungjawaban.
- 9. SHARING COST Dalam rangka pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemda secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Permendagri No 54/2019 ttg Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Permendagri 41/2020 ttg Perubahan atas Permendagri 54 Tahun 2019. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SE
- 10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 10 TAHAPAN PENGANGGARAN
- 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesbangpol Prov, Kab/Kota SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.9.1/435/SJ TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 Pemda (Badan Kesbangpol) Prov/Kab/Kota berkoordinasi dengan KPU Prov/Kab/Kota dan Bawaslu Prov/Kab/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pilkada. Pembahasan Usulan Kebutuhan Pilkada oleh TAPD dan Badan Kesbangpol bersama KPUD, dan TAPD dan Badan Kesbangpol bersama Bawaslu, mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. 1 2 3 Belanja Hibah Kesbangpol Koordinasi bersama Alokasi anggaran SE SE SE
- 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, diusulkan oleh KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) dan Bawaslu (Prov, Kab/Kota) kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) berdasarkan standar kebutuhan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Usulan Anggaran Pendanaan Pilkada Standar harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan APBN.
- 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN TAPD PEMBAHASAN BERSAMA & KPU Provinsi, Kab/Kota Bawaslu Provinsi, Kab/Kota Pembahasan bersama untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga. HASIL Hasil pembahasan bersama, menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SKPD-KESBANGPOL SE
- 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN Hasil pembahasan bersama, menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Besaran Dana Hibah Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Prov, Kab/Kota dan Bawaslu Prov, Kab/Kota dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama SE SE SE
- 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 15 TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
- 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. Hibah Kegiatan Pemilihan yang dianggarkan pada Tahun 2023 dan 2024 dibuat dalam 1 (satu) NPHD, selanjutnya apabila diperlukan perubahan dapat dilakukan penyesuaian dalam NPHD. SE
- 17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SesuaI dengan Pasal 16, Permendagri 41/2020 Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dianggarkan untuk TA 2023 dan TA 2024, dilakukan sebagai berikut: Dalam hal pencairan dilakukan bertahap, pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah. Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan hibah, pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Kepala Badan Kesbangpol selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) hibah Pilkada berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Selanjutnya, berdasarkan SPM-LS hibah Pilkada, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS hibah Pilkada kepada: KPU Provinsi, Kab/Kota BAWASLU Provinsi, Kab/Kota SE
- 18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 18 TAHAPAN PELAPORAN
- 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak disetor ke kas daerah. Penggunaan sisa untuk mendanai tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan, oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN 20 P E L A P O R A N FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH DIATUR DALAM PERMENDAGRI Pelaporan dilakukan oleh dan Prov/Kab/Kota Gub/Bup/WalKot Menyampaikan Penyampaian LPB Hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Pasal 18
- 21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 21 TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
- 22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA P E RTA N G G U N G J AWA B A N DILAKUKAN OLEH dan Prov/Kab/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU/BAWASLU Provinsi dan/atau KPU/BAWASLU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembalian Sisa Dana Hibah Bertanggungjawab Sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan PUU. PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN dan
- 23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 23 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 24 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan Gubernur Terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. Bupati/Walikota Pembinaan dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan. Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP PEMBINAAN & PENGAWASAN
- 25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 25 LAIN-LAIN
- 26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERGESERAN ANGGARAN Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarakan atau telah menganggarkan namun belum sesuai kebutuhan, dapat melakukan penyesuaian penganggaran kegiatan Pemilihan, dilakukan dengan pergeseran anggaran dengan menggunakan : a. belanja tidak terduga; b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau c. memanfaatkan kas yang tersedia. penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. SE
- 27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMUNGUTAN SUARA ULANG Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing. SE
- 28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KETERBATASAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan. Dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan.
- 29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi. (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- 30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan. Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan dalam bentuk sub kegiatan pada SKPD (Satpol PP) atau belanja hibah kepada (TNI, Polri) di SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum (Badan Kesbangpol). PENDANAAN PENGAMANAN PILKADA SERENTAK
- 31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA FORMAT LAPORAN
- 32. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGISIAN DAPAT MELALUI LINK ATAU BARCODE: https://bit.ly/3TSjGow
- 33. TERIMA KASIH