Buku panduan manual tata cara lppd 2015

13,268 views

Published on

manual lppd

Published in: Government & Nonprofit
1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
  • bagus banget buat para kepala desa agar lebih memahami undang-undang
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
13,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
378
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku panduan manual tata cara lppd 2015

  1. 1. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH L 15
  2. 2. KATA PENGANTAR Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2004. Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (self-assessment) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan LPPD dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 iii
  3. 3. Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang akan menjadi agenda pembahasan utama dalam pertemuan hari ini. Secara spesifik, pertemuan sosialisasi hari ini akan membahas berbagai aspek yang menyangkut penyusunan LPPD Tahun 2012 antara lain format, instrumen hingga petunjuk pengisian capaian kinerja yang digunakan dalam LPPD. iv Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  4. 4. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................. iii DAFTAR ISI .......................................................................................... v 1. SE Mendagri 120.04/7303/OTDA/2012........................................... 3 2. Lampiran SE Mendagri 120.04/7303/OTDA/2012........................... 5 3. SE Mendagri 120.04/1050/OTDA/2012........................................... 9 4. Format Penyusunan LPPD (Format sampul) .................................. 13 5. Petunjuk Pengisian IKK................................................................... 23 6. Program Nasional ........................................................................... 43 7. Lampiran Template ......................................................................... 55 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 v
  5. 5. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012 1 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
  6. 6. Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2012 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/1050/OTDA tanggal 15 Februari 2012 perihal penyusunan LPPD Tahun 2011, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya. 2. Namun demikian ada penyesuaian/penyempurnaan beberapa IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, yang rinciannya sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini. 3. Penyampaian LPPD Tahun 2012 kepada Pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret 2013 baik untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antara SKPD teknis provinsi dengan SKPD teknis Kabupaten dan Kota. 4. Seluruh elemen data kinerja tahun 2012 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB). 5. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD, karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Provinsi. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 120.04/7303/OTDA Sifat : SEGERA Lampiran : Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012. Jakarta, 26 Desember 2012 Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati 3. Sdr. Walikota di- SELURUH INDONESIA Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 3
  7. 7. Apabila dianggap perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya, Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; 7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat. 4 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  8. 8. LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KOTA PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran II.1 Pengambil Kebijakan NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2012) Capaian Kinerja Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan Tentang Kependudukan 4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP - Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP Lampiran II.3 Urusan Pemerintahan NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Capaian Kinerja Keterangan (1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) 3 Lingkungan Hidup 24 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional …………% - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura 12 Ketenagakerjaan 46 Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pekerja/buruh …………% - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% 15 KB & KS 54 Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan Jumlah desa/kelurahan --------------------------------- PLKB/PKB …………% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. 22 Sosial 68 Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun -------------------------------------------------------- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun …………% - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten 5
  9. 9. LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KABUPATEN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran III.1 Pengambil Kebijakan NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2012) Capaian Kinerja Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan Tentang Kependudukan 4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP - Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP Lampiran III.3 Urusan Pemerintahan NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Capaian Kinerja Keterangan (1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) 3 Lingkungan Hidup 24 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional …………% - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura 12 Ketenagakerjaan 47 Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pekerja/buruh …………% - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% 15 KB & KS 55 Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan Jumlah desa/kelurahan --------------------------------- PLKB/PKB …………% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. 22 Sosial 69 Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun -------------------------------------------------------- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun …………% - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten 6
  10. 10. LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN PROVINSI PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran I.3 Urusan Pemerintahan NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Capaian Kinerja Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3 Lingkungan Hidup 17 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional …………% - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura 12 Ketenagakerjaan 36 Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pekerja/buruh …………% - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% 15 KB & KS 43 Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan Jumlah desa/kelurahan --------------------------------- PLKB/PKB …………% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. 7
  11. 11. Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2011 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal penyusunan LPPD Tahun 2010, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya. 2. Namun demikian ada sedikit perubahan teknis perhitungan yang perlu dicermati dalam penyusunan LPPD untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011, yaitu IKK No. 19 pada lampiran I.2, II.2, dan III.2, semula data diisikan dalam bentuk satuan aset, diubah dalam bentuk satuan Rupiah (Nominal). 3. Untuk IKK No. 2, urusan pilihan pada lampiran I.3 (ekspor hasil perikanan) semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun; 4. Selanjutnya IKK No: 1, urusan pilihan pada lampiran II.3, dan III.3 (produksi perikanan), semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 120.04/1050/OTDA Sifat : SEGERA Lampiran : Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2011. Jakarta, 15 Februari 2012 Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati 3. Sdr. Walikota di- SELURUH INDONESIA Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 9
  12. 12. Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya, Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; dan 7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia 10 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  13. 13. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012 11 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH FORMAT SAMPUL LPPD TAHUN 2012 EKPPD TAHUN 2016 TERHADAP LPPD 2015
  14. 14. FORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH Halaman baru, mengikuti sampul. Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman) Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar. Daftar Isi. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Provinsi / Kabupaten / Kota .................................... TAHUN 2015. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 13
  15. 15. BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan) B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan 3. Kondisi Ekonomi ; a. Potensi Unggulan Daerah b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir) BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD). A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah C. Prioritas Daerah BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. Ringkasan Urusan Desentralisasi. 1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib. Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan wajib. 2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana. Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah. 14 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  16. 16. B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan dan Solusi 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 6. Alokasi Realisasi Anggaran 7. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Indikator kinerja kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 15
  17. 17. Format Lampiran I.1. pemerintah kota Lampiran II.1, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 1. (terlampir) 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.2, pemerintah kota Lampiran II.2, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 2. (terlampir) 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.3, pemerintah kota Lampiran II.3 dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 3 (terlampir) BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 16 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  18. 18. B. Tugas Pembantuan yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) dari Kerjasama 10. Permasalahan dan Solusi 11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 17
  19. 19. 9. Hasil (Output) dari Kerjasama 10. Permasalahan dan Solusi 11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal yang Terlibat 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan 8. Hasil dan Manfaat Koordinasi 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada) 2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut) 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/ Kota). 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 18 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  20. 20. 7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) 8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya 3. Sumber Anggaran 4. Permasalahan yang Dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 4. Penanggulangan dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan 6. Sumber dan Jumlah Anggaran BAB VI PENUTUP Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 19
  21. 21. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012 21 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PETUNJUK PENGISIAN IKK EKPPD TAHUN 2013 TERHADAP LPPD 2012
  22. 22. BAB I PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Format IKK yang akan dikerjakan, harap dibaca dengan teliti dan seksama. Dari cara pengisiannya, IKK dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu : 1. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan; Capaian kinerja IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan “persentase” dan “rasio”, dll. 2. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan; Capaian kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan “Ada atau tidak ada” ,“tepat atau tidak tepat” ; “sesuai atau tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll. 1.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan, baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Apa dan bagaimana rumus persamaan IKK diuraikan. Pastikan jawabannya. 2. Tulis data dan informasi (angka) dari masing-masing elemen persamaan, mengikuti tulisan rumus dan hitung, pada kolom “Rumus/Perhitungan” 3. Tulis elemen-elemen data dan informasi kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan capaian kinerja, pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan” Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber IMB. Rasio Rumah ber – IMB = Rasio Rumah ber – IMB Jumlah Rumah seluruhnya X 100 = - - - - - % Rasio Rumah ber-IMB = …… % adalah capaian kinerja yang diminta/diisi. Elemen data: contoh: Jumlah Rumah ber IMB, = 20.000 unit, Jumlah Rumah seluruhnya.= 100.000 unit Catatan: Elemen data ini diperoleh dari sumber SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Rasio Rumah ber – IMB = 20.000 100.000 X 100 = 20 % Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 23
  23. 23. Berdasarkan elemen data yang diperoleh, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, maka diperoleh hasil perhitungan IKK- Rasio Rumah ber- IMB = 20 % . Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber-IMB. No IKK Rumus/Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterang an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. Rasio Rumah ber IMB Jlh rumah ber IMB Total rumah yang ada = ……% {20,000÷ 100,000} ×100%= 20% Elemen data. Jumlah Rumah ber IMB = 20.000 unit Jumlah Rumah seluruhnya= 100.000 unit 20% 1.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. 2. Tulis pernyataan hasil perumusan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis elemen data dan informasi dukungan pernyataan pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 2: Hasil Pengisian IKK Nomor 9: Ketepatan waktu penyampaian. No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Tahun 2010*) Capaian Kinerja Keterang an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9 Ketepatan waktu penyampai an LPPD/LKP J, dan ILPPD .Tepat/Tidak Tepat, disampaikan pada tanggal--------- bulan-------- 2013 Disampaikan pada tanggal -- -------- dengan bukti copy surat tanda terima. TEPAT *) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian informasi kapan diserahkan. 24 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  24. 24. Contoh 3: Hasil Pengisian IKK Nomor 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya. No IKK Rumus/Perhitungan Jenis Data Tahun 2010*) Capaian Kinerja Keterang an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 1 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND. 3 Urusan Urusan yang sudah ada SPM-nya sesuai dengan Perda Nomor--- ---tahun---- tentang-----. Sebanyak 3 urusan Sbb: 1). Urusan Pendidikan; 2). Urusan Kesehatan; dan 3). Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 3 Urusa n *) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian urusan apa yang dilaksanakan. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 25
  25. 25. BAB II TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN IKK Tataran Pengambil Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.1. Lampiran II.1. dan Lampiran III.1 Format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota ,dengan judul “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010. Contoh. Lampiran III. 1: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut. LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 Kabupaten: ---------- N o ASPEK FOKUS No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keteran gan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1. PENJELASAN FORMAT. Format IKK Untuk Kabupaten, “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010 (Lampiran III.1), terdiri dari beberapa baris/lajur dan kolom. Masing-masing baris menujukkan aspek, focus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom atau sel isian. Format terdiri dari 9 kolom. 1. Kolom (1), (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, fokus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9). 3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8). 4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor--- tahun tentang---- . Uraian elemen- elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaaan. 26 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  26. 26. 5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan sesuai dengan rumus perhitungan pada kolom (6). 6. Kolom (9) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan. 2.2. PETUNJUK UMUM PENGISIAN. 1. Format ini terdiri dari aspek-aspek, masing- masing aspek dibagi ke dalam focus, dan focus terdiri IKK-IKK. Keseluruhan Tataran Pengambil Kebijakan terdiri atas sebanyak 43 IKK untuk Kabupaten. 2. Data dan informasi capaian kinerja IKK, bersumber dari dan diisi SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. IKK yang data dan informasi capaian kinerjanya bersumber dari beberapa SKPD sesuai dengan tupoksinya, pengisian dilakukan secara koordinatif. 4. Hasil pengisian format/IKK, disampaikan tepat waktu kepada Bagian Tata Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD, untuk diolah lanjut diintegrasikan menjadi LPPD. 2.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK tersebut mengunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan. 3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan. 2.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan jawaban dan data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung, pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 27
  27. 27. Contoh 4: Hasil Pengisian IKK nomor 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterangan (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Jumlah Belanja untuk pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah Belanja APBD x 100%= 21 M 100 M- x 100 %= 21 % Realisasi Belanja Pend = Rp. 10 M Jumlah belanja = Rp. 21 M Realisasi Belanja Kes = Rp. 11 M Total belanja APBD= Rp. 100 M 21 % 2.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 5 : Hasil Pengisian IKK nomor 21 Sistem Informasi Kepegawaian. No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterangan (4) (5) (6) (7) (8) (9) 21 Sistem Informasi Kepegawai an Ada atau tidaknya data base Kepegawaian Ada: Sistem Informasi kepegawaian Kabupaten Blab la bla. Ada 28 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  28. 28. BAB 3 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN IKK Untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.2. Lampiran II.2. dan Lampiran III.2 Format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota, dengan judul “Tataran Pelaksana Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010. Contoh. Lampiran III. 2 : Format Isian Kabupaten, sebagai berikut: LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN : NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD). URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs). No ASPEK FOKUS No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Format IKK untuk Kabupaten Tataran Pelaksana Kebijakan, terdiri dari beberapa bentuk yaitu untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan dan untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan. (Lampiran III.2), contoh di atas adalah bentuk untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan. 3.1. PENJELASAN FORMAT. Format IKK terdiri dari beberapa kolom dan baris/lajur. Masing-masing baris menujukkan aspek, fokus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom- kolomnya atau sel isian. Format isian terdiri dari 21 IKK pada baris dan 9 kolom. 1. Kolom (1), , (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, focus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9). 3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8). Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 29
  29. 29. 4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor--- tahun tentang---- . Uraian elemen- elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaaan. 5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan, hasil perhitungan pada kolom (6). 6. Kolom (9) merupakan informasi tambahan penjelasan, jika diperlukan. 3.2. PETUNJUK UMUM 1. Format IKK 8 Aspek Administrasi Umum, disii oleh seluruh SKPD yang ada. 2. SKPD ada yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan saja, atau 1 sub bidang urusan, atau yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan. 3. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut: KABUPATEN : Diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten Nama SKPD : Diisi dengan nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Tulis urusan yang dilaksanakan oleh SKPD. Contoh : Hasil Pengisian. KABUPATEN : XXXXXXXXXXX, Nama SKPD : DINAS KESEHATAN. URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN; 4. Format ini diisi oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Karena yang dinilai adalah kinerja SKPD selaku pelaksana urusan wajib atau pilihan, sehingga data dan informasi kinerja yang diminta adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. SKPD wajib mengisi capaian kinerja. 5. Sebelum pengisian IKK harap memperhatikan jenis IKK yang akan diisi. Apakah masuk IKK yang menggunakan rumus persamaan atau IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan. 6. Setelah selesai diisi, diminta agar Kepala atau Pimpinan SKPD yang bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran hasil pengisian untuk persetujuan. SKPD diminta mendokumentasikan data informasi yang diserahkan. 7. Hasil pengisian diserahkan secepatnya kepada bagian tata pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. Perlu diketahui bahwa penyusun LPPD masih memerlukan waktu klarifikasi, penggabungan dan lainnya ke dalam LPPD. 30 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  30. 30. 8. Kontrol bagi penyusun LPPD, bahwa jumlah format isian Lampiran III.2 Tataran Pelaksana Kebijakan 8 Aspek Administrasi harus sama dengan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah. BAGI SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI 1 URUSAN. 9. Terhadap SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan, maka Format isian dapat dimodifikasi dengan menambah/menyisip/insert kolom baru pada masing-masing kolom (jenis data) dan kolom (capaian kinerja) sesuai dengan banyak urusan yang diselengarakan. Untuk SKPD yang menyelenggarakan 2 urusan dapat dilihat format hasil modifikasinya. Sedang untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih 2 urusan agar dimodifikasi sendiri. 10. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut : KABUPATEN : Diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten Nama SKPD: Diisi dengan nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1) Urusan ----------------------------------------- 2) Urusan ----------------------------------------- dst, bila masih ada. 3) Urusan ----------------------------------------- Contoh Hasil Modifikasi LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN TANGERANG NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1) PERINDUSTRIAN, 2) PERDAGANGAN No ASPEK FOKUS No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterangan Perin dustrian Perda gangan Perin dustrian Perda gangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 31
  31. 31. 3.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK mengunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan. 3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan. 3.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan jawaban dan data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 6 : Hasil Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. No IKK Rumus/Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterang an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% 2 M 350 M x 100% = 0.571% LRA. Anggaran SKPD = Rp. 2 M,- Total APBD= Rp. 350 M,- 0.571% Dispenda Contoh 7 : Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterang an Perindus trian perdagang an Perindus trian perdag angan (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% 2 M 350 M x 100% = 0.571% LRA. Anggaran SKPD = Rp. 2 M,- Total APBD= Rp. 350 M,- LRA. Anggaran SKPD = Rp. 1 M,- Total APBD= Rp. 350 M,- 0.571% 0.285% Dispenda 32 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  32. 32. 3.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Keterangan (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada 1 SOP SOP : Perijinan 1 Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Ketera ngan Perindustri an perdagan gan Perindus trian perdagan gan (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 13 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada 1 SOP SOP : 1. Ijin Industri SOP : 1. Ijin Usaha Perdag angan 1 1 3.4. PENJELASAN KHUSUS. 1. Untuk membantu penyusun LPPD, perlu penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi, kaitannya dengan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan penganggaran, APBD serta Laporan Keuangan Daerah (unaudited). 2. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan, melakukan pemilahan atas urusan yang menjadi tanggung jawabnya. a. SKPD harus memilih dan memisahkan jabatan- jabatan yang menangani langsung masing-masing urusan, sehingga didapatkan secara pasti, berapa jumlah jabatan (structural) dan jabatan fungsional yang menangani masing-masing urusan. Data informasi tentang jabatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2010 (updated). Nama jabatan pejabat yang mendudukinya, Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 33
  33. 33. kepangkatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan struktural dan lainnya sesuai dengan perumusan IKK-nya. b. Contoh: Bagaimana menghitung struktur jabatan yang terisi. Misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menangani 2 urusan. Perdagangan Industri Kepala SKPD Kabag A Kabag A Kasubbag A1 Kasubbag A2 Kasubbag A1 Kasubbag A2 Kabag B Kabag C Kabag D Kasubbag B1 Kasubbag B2 Kasubbag C1 Kasubbag C2 Kasubbag D1 Kasubbag D2 Jumlah Pejabat yang menanggani industri, sebanyak 10 pejabat, dan perdagangan sebanyak 7 Pejabat, sebagai berikut : Pejabat Perdagangan Industri Kepala SKPD 1 1 Kabag 3 2 Kasubbag 6 4 Jumlah 9 7 Kepala Dinas Kasubbag A2 Kasubbag A1 Kabag DKabag CKabag B Kabag A Kasubbag C2Kasubbag C1Kasubbag B2Kasubbag B1 Kasubbag D2Kasubbag D1 34 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  34. 34. Contoh 10 : IKK nomor 6 : Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan. No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Sumb er Data Perindus trian Perda gangan Perindu strian perdag angan (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 6. Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpin an Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan dibagi jumlah jabatan yang ada Perindustrian = 7/7 x 100 = 100% Perdagangan = 10/10 x 100=100% Pejabat yang memenuhi persyaratan diklatpim sebanyak 7 Struktur jabatan yang ada sebanyak 7 Pejabat yang memenuhi persyaratan diklatpim sebanyak 10 Struktur jabatan yang ada sebanyak 10 100% 100% c. SKPD harus memilah dan memisahkan anggaran belanja dan atau realisasi belanja untuk masing- masing urusan yang dilaksanakan, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk masing-masing urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan. d. Dalam hal inventarisasi barang dan asset, bilamana SKPD tidak memilah dan memisahkan menurut urusan maka dilakukan dengan mencantumkan pada salah satu kolom isian urusan yang tersedia saja. Contoh 11: IKK nomor 19: Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD. No IKK Rumus/ Perhitungan Jenis Data Capaian Kinerja Sum ber Data Perindus- trian perdagangan Perindus trian perdag angan (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 19 . Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD 100% Perindustrian (10/100)x100 % =10% Jumlah asset yang tidak digunakan ada 10 asset jumlah asset keseluruhan ada 100 asset Tidak ada pemisahan asset SKPD 10% Tidak ada pemisa han asset SKPD Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 35
  35. 35. BAB 4 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK CAPAIAN SPM IKK Untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota dengan judul: “Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010”. Lampiran I.3, II.3. dan Lampiran III.3 untuk provinsi, kabupaten dan kota. Contoh. Lampiran III. 3: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut: LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN: No URUSAN No IKK Rumus/ Perhitungan Capaian Kinerja Keterangan (1) (1) (3) (4) (5) (6) (7) URUSAN WAJIB 1. Pendidikan 1 2 3 4 2. Dst …… 26. URUSAN PILIHAN 1. 1 2 3 2. 8. Catatan: Urusan Otonomi Daerah mencakup: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Format IKK terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Masing- masing urusan wajib dan pilihan terdiri dari beberapa IKK. IKK untuk masing-masing urusan diisi oleh SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya. 36 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  36. 36. 4.1. PENJELASAN FORMAT. 1. Format dibagi menurut urusan yaitu URUSAN WAJIB dan URUSAN PILIHAN. 2. Masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan, dibagi dengan individu urusan. 3. Urusan wajib ada sebanyak 26 urusan dan masing- masing dikuti dengan IKK. 4. Urusan pilihan ada sebanyak 8 urusan dan masing-masing dikuti dengan IKK. 5. Bagi pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan satu atau beberapa dari urusan pilihan tertentu tulis BUP (Bukan Urusan Pilihan). Misalnya: Pemerintah Daerah tertentu tidak menyelenggarakan Urusan Transmigrasi. Maka Urusan Transmigrasi beri tulis BUP. 6. Kolom (1), (2), dan (3) adalah kolom tentang urusan dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 7. Kolom isian adalah kolom (5), (6), dan (7). 8. Kolom (5) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (6). 9. Kolom (6) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan dari kolom (5), dan. 10. Kolom (7) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan. 4.2. PETUNJUK UMUM 1. SKPD, hanya mengisi IKK urusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2. SKPD yang menyelenggarakan beberapa urusan, mengisi IKK-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu urusan atau IKK yang diselenggarakan oleh beberapa SKPD, melakukan koordinasi pengisian IKK-nya. Catatan: IKK telah disepakati dengan lintas sektor. 3. Setelah diisi oleh SKPD yang bersangkutan, hasil pengisian diserahkan kembali ke bagian pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. 4. Setelah menerima isian, SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD melakukan klarifikasi dan menyusun ke dalam LPPD. 5. SKPD diminta untuk mendokumentasikan data informasi yang diserahkan, sebagai bukti dan akuntabilitas kinerja bilamana ada klarifikasi dan validasi kemudian. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 37
  37. 37. 4.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK yang mengunakan rumus persamaan, atau yang tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan. 3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan. 4.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis elemen-elemen data informasi IKK mengikuti rumus persamaan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Masukkan data angka hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 12 : Pengisian IKK nomor 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No URUSAN No IKK Rumus/Perhitungan Capaian Kinerja Keterang an 1. Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak x 100% Jumlah anak usia 4 – 6 tahun = 50 x 100% = 2% 2% 2500 2 4.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKKyang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tuliskan pernyataan hasil mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tuliskan informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 13: Pengisian IKK nomor 17. Website No URUSAN No IKK Rumus/Perhitungan Capaian Kinerja Keterang an 17. Komunikasi dan Informasi 57 Website milik Pemerintah Daerah Ada/Tidak Ada website milik pemerintah kabupaten…. Ada 38 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  38. 38. Contoh 14 : Pengisian IKK Urusan Pilihan yang tidak dilaksanakan “BUP No URUSAN No IKK Rumus/Perhitungan Capaian Kinerja Keterangan 8. Transmigrasi 15 Transmigrasi swakarsa Jumlah transmigran swakarsa Jumlah transmigran x 100% = BUP 4.4. PETUNJUK KHUSUS: 1. Bagi IKK untuk provinsi yang capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian kinerja kabupaten dan kota di wilayahnya, diminta agar diantisipasi dengan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota. 2. Sesuai dengan ketentuan peraturan, batas waktu penyampaian LPPD provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari aspek waktu penyampaian LPPD, tidak ada pembedaan antar provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diminta agar data informasi capaian kinerja kabupaten dan kota dapat diinformasikan kepada pemerintah provinsi secepatnya, agar penyusunan LPPD provinsi, tidak mengalami keterlambatan. 3. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyerahkan LPPD Tahun 2010 secara lengkap kepada Gubernur, dan pemerintah provinsi yang menerima, menyerahkan tanda terima (resmi) kepada pemerintah kabupaten dan kota. Yang dimaksud dengan lengkap adalah LPPD, IKK, dan lampiran dalam bentuk hard copy dan soft copy. 4. Pemerintah provinsi dihimbau agar segera mengirim “Softcopy-LPPD kabupaten dan kota yang lengkap ” kepada Ditjen OTDA, Direktorat PKEKD melalui alamat email : pkekdv@yahoo.co.id dan subdit1_pkekd@yahoo.com. Demikian. SELAMAT BEKERJA Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 39
  39. 39. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012 41 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH PROGRAM NASIONAL EKPPD TAHUN 2016 TERHADAP LPPD 2016
  40. 40. PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RKP TAHUN 2010 A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini V 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun V 3 Program Pendidikan Menengah V V 4 Program Pendidikan Tinggi V 5 Program Pendidikan Non Formal V V 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan V 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan V V 8 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan V Jumlah 6 5 2. KESEHATAN No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat V V 2 Program Lingkungan Sehat V V 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat V V 4 Program Upaya Kesehatan Perorangan V V 5 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit V V 6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat V V 7 Program Sumber Daya Kesehatan V V 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan V V 9 Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat V V 10 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan V V 11 Program Pengawasan Obat dan Makanan V V 12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia V V Jumlah 12 12 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 43
  41. 41. 3. LINGKUNGAN HIDUP No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam V V 2 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V V 4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup V V Jumlah 4 3 4. Pekerjaan Umum No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya V V 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya V V 3 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai V V 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku V V 5 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan V V 6 Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan V V 7 Program Pembangunan Ekonomi Lokal V V 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah V V Jumlah 8 8 5. Penataan Ruang No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Penataan Ruang V V Jumlah 1 1 44 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  42. 42. 6. Perencanaan Pembangunan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA Tidak Ada Jumlah 7. Perumahan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan Perumahan V V 2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan V V 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase V V Jumlah 3 3 8. Kepemudaan & Olah Raga No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda V V 2 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda V V 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga V V 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga V V 5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga V Jumlah 5 4 9. Penanaman Modal No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi V V 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi V V 3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik V V Jumlah 3 3 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 45
  43. 43. 10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM V V 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM V V 3 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM V V 4 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro V V 5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi V V Jumlah 5 5 11. Kependudukan dan Catatan Sipil No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan V V 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan V V Jumlah 2 2 12. Ketenagakerjaan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja V V 2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. V V 3 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja V V Jumlah 3 3 13. Ketahanan Pangan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan V V Jumlah 1 1 46 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  44. 44. 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan V V 2 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak V V 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak V V Jumlah 3 3 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Keluarga Berencana V V 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja V V 3 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga V V 4 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas V V Jumlah 4 4 16. Perhubungan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ V V 2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ V V 3 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ V V 4 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ: V V 5 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyebrangan V V 6 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP V V Jumlah 6 6 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 47
  45. 45. 17. Komunikasi dan Informatika No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi V V 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Publik V V Jumlah 2 2 18. Pertanahan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan V V 2 Program Pemeliharaan Kamtibmas V V Jumlah 2 2 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah V V 2 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah V V 3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah V V 4. Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah V Jumlah 4 3 48 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  46. 46. 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan V V 2 Program Pengembangan Ekonomi Lokal V V 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan V Jumlah 2 3 22. Sosial No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial V V 2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya V V 3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial V V 4 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial V V 5 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial V V Jumlah 5 5 23. Budaya No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya V V 2 Program Pengembangan Nilai Budaya V V 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya V V 4 Program Pengembangan Kemitraan V V Jumlah 4 4 24. Statistik No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik V V Jumlah 1 1 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 49
  47. 47. 25. Kearsipan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA - Jumlah 26. Perpustakaan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan V V 2 Pengembangan Nilai Budaya V V Jumlah 2 2 B. URUSAN PILIHAN 1. Kelautan dan Perikanan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan V V 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan V V Jumlah 2 2 2. Pertanian No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan Agribisnis V V 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani V V Jumlah 2 2 50 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  48. 48. 3. Kehutanan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. V V 2 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V V 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V V 4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam V Jumlah 4 3 4. Energi dan Sumber Daya Mineral No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara V V 2 Progam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam V V 3 Program Peningkatan aksebilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasana Energi . V V Jumlah 3 3 5. Pariwisata No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata V V 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata V V 3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata V V Jumlah 3 3 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 51
  49. 49. 6. Industri No Program Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) V V 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri V V 3 Program Penataan Struktur Industri V Jumlah 3 2 7. Perdagangan No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor V V 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri V V 3 Program Persaingan Usaha V 4 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan V V Jumlah 4 4 8. Transmigrasi No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 1 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal V Jumlah 1 52 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015
  50. 50. Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012 53 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH LAMPIRAN TEMPLATE EKPPD TAHUN 2016 TERHADAP LPPD 2015
  51. 51. 55 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 LAMPIRAN I.1: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 PROVINSI ------- ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang 1 Kab/kota memiliki Perda IMB Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi Kab/Kota memeiliki perda IMB, sebanyak ----- daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala daerah terpilih. ...... % Peraturan ttg kependudukan 2 Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 % Kab/Kota yang memeiliki perda kependudukan , sebanyak -----daerah. Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah. ...... % Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib) 3 Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2010 dibagi jumlah penduduk kali 50.000. Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2010= ----- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2010 = ----- orang ... per 50.000 penduduk 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah 4 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007 Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal ---- -- 2011 sesuai surat pengantar Nomor------ tanggal ------------- 2011. Tepat / tidak Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 5 Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada tanggal ------ 2011 sesuai surat pengantar Nomor------ tanggal ------- 2011 - Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan pada tanggal ----------- 2011 sesuai surat pengantar Nomor---------- tanggal ------------- 2011 - Tepat/ tidak - Tepat/ tidak Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6 Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib 1) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 2) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 3) Kab/Kota -------- = ----- urusan. ....... urusan 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan
  52. 52. 56 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata= ………urusan = ……. Kab/kota 4) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 5) Jumlah = ----- urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot. Dst .. . 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan Hubungan antar daerah 7 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain ( yang masih berlaku tahun 2010) Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst--- ..... MOU 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 8 Kesesuaian prioritas pembangunan Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 1 - Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ------ program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ----- program ...... % Kewenangan 9 Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100% Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata= ………urusan = ……. Kab/kota 1) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 2) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 3) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 4) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 5) Jumlah = ----- urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot. Dst .. . ...... % Keuangan 10 Waktu penetapan perda APBD 2010 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2010 (31 Desember 2009) Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------ APBD 2010 Tepat/tidak Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2009. 1 Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi
  53. 53. 57 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan 11 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang --------- ----------------- ( pengelolaan keuangan daerah) Ada/tidak 12 Belanja untuk pelayanan dasar Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2010. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. ----- 4) Urusan PU Rp. ----- 5) Urusan Sosial Rp. ----- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----- 7) Urusan Koperasi Rp. ----- 8) Urusan Satpol PP Rp. ------ 9) Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. ----- Urusan Kependudukan & Capil Rp. ----- ...... % 13 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2010. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----------- 2) Total Belanja Pend & Kes Rp. ---------- Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. ----- Urusan Kesehatan Rp. ----------- ...... % Pelayanan Publik 14 Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik 2 Ada atau tidak ada standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Apabila ADA: Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor ------ Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’) Ada/tidak 2 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.
  54. 54. 58 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan Kepegawaian 15 Ratio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk Jumlah PNS Provinsi tahun 2010 sebanyak ------- - orang. Jumlah penduduk provinsi tahun 2010 sebanyak -------- orang. ----- 16 Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak ada database kepegawaian Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian) Ada/tidak Kelembagaan 17 Penataan SKPD Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah SKPD, sbb: 1) Biro (Setda) = ----- unit 2) Dinas = ----- unit 3) Badan = ----- unit 4) Kantor = ----- unit 5) Rumah Sakit = ----- unit 6) Jumlah SKPD = ----- unit Lembaga Teknis lainya = ----- unit ------- unit 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan 18 Perda yang ditetapkan Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2010 Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2010, sebanyak ----- Perda ( Daftar Perda terlampir) …..… Perda Raperda yang diajukan tahun berjalan 19 Raperda yang disetujui DPRD tahun 2007 Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2007dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2007 - RAPERDA yang diusulkan tahun 2010, sebanyak -----RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010, sebanyak ----- PERDA. … % 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti 20 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2010X 100% - Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2010, sebanyak------ keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPR dalam tahun 2010, sebanyak----- ......%
  55. 55. 59 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan keputusan. 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub) 21 Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2010 X 100% - Keputusan Gubernur dalam tahun 2010, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak - ---- keputusan. .... % Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub) 22 Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti Jumlah PerGub yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2010 X 100% - Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Pergub. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2010, sebanyak ------ Pergub. .... % 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perda yang dibatalkan 23 Jumlah perda yang dibatalkan Jumlah perda yang dibatalkan dibagi Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100% Perda yang dibatalkan, sebanyak ---------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ------ Tahun 2010 tentang ---- -- 2) Perda Nomor ------ Tahun 2010 tentang ---- -- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------- Perda. .... % 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH Perda atau PerGub tentang konsultasi publik 24 Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik Ada atau tidak ada Perda atau PerGub Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor Tahun ------ tentang ------ (konsultasi publik) Ada/tidak Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik 25 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PerGub Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya ------- dan. Ada/tidak
  56. 56. 60 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur) - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : ------Tahun ------ tentang ------ 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Serapan dana perimbangan 26 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100% - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2010 sebesar Rp. ------ - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. ------ ....... % Alokasi Belanja pada APBD dari DAU 27 Belanja Publik terhadap DAU Total belanja langsung dibagi DAU X 100% - Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp------ - DAU Tahun 2010, sebesar Rp. ------ ...... % Alokasi Belanja pada APBD 28 Belanja Langsung terhadap total APBD Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100% Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp------ Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar Rp. ------ ...... % 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi) Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100% - PAD APBD Tahun 2010, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010 (Realisasi), sebesar Rp. ----- ....... % 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) 30 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2008, dengan opini: ------------- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: ------ Opini tahun 2008 = ----- Opini tahun 2009= ------ Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Besaran SILPA 31 Rasio SILPA thdp total pendapatan Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100% - SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. ----- ............ %
  57. 57. 61 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Keterangan Realisasi Pendapatan 32 Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100% - Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. ----- .... % Realisasi belanja 33 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100% - Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp -- ---- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. ------ .... % Pengawasan Inspektorat Provinsi 34 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2010 - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2009 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2009, sebanyak ----- temuan. ..... % 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah 35 Rasio realisasi PAD 2010 terhadap potensi PAD 3 Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD X 100% - Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2010 , sebesar Rp------ .... % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 36 Peningkatan PAD Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% atau (PAD 2010- PAD 2009) : PAD 2009 X 100% - Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. ---- - - Total PAD pada Tahun 2009 sebesar Rp.---- - .... % 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan 37 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2010. Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2010 Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------. .... Penghargaan Pengadaan barang dan jasa 38 Keberadaan E-procurement Ada atau tidak ada E-procurement Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----. Ada/Tidak Daya saing daerah 39 Jumlah persetujuan investasi Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2010 Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010, sebanyak ------- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp ----- ... ijin 3 Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD
  58. 58. 62 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 PROVINSI : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional 1 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak -- --- program ............. % Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan, terlampir. Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst ----- Ada -----------SOP / Tidak Ada : SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% - PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang sehatusnya, sebanyak ----- ............. % 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan. 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang ada sebanyak --- -- - Jabatan yang harus ada, sebanyak ----- .......% 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
  59. 59. 63 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. Ada/tidak ada Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2010. 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi - PNS SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak -- --- personil ......... Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2010. 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- -org. ............. % Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2010. 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- -- jbt. ............. % Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2010. 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. . ............. jenis dokumen
  60. 60. 64 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -------- program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ------- ............. % Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. ............. % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. ........... % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2010. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- ............. % Mengacu APBD tahun 2010 terakhir. Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- ............. % Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- ............. % 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------ ............. %
  61. 61. 65 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 2. .............. 3. .............. Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis : Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Ada/ tidak ada Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset. ............. % Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. ............. Jumlah sebanyak ------ jenis. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----- Ada/tidak ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
  62. 62. 66 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 PROVINSI : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan ------ 2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan (1) ------ Urusan (2) ------ Urusan (1) ---- -- Urusan (2) ---- -- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program ....... % ........ % Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst ----- Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst ----- Ada --------- --SOP / Tidak Ada : Ada --------- --SOP / Tidak Ada : Sesuai urusan. 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM ) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% - PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM - PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang sehatusnya, sebanyak - ---- ...... % ....... % 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan. 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang terisi sebanyak ----- - Jabatan yang ada, sebanyak ----- - Jabatan yang terisi sebanyak ----- - Jabatan yang ada, sebanyak ----- ....... % ....... % - Lihat Petunjuk pengisian IKK Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
  63. 63. 67 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan (1) ------ Urusan (2) ------ Urusan (1) ---- -- Urusan (2) ---- -- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- ------. Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. Ada/tidak ada Ada/tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil ........ ........ Lihat Petunjuk pengisian IKK 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org. - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org. ........ % ....... % 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- - org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. ....... % ....... % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. . Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak - ---- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. . ........ jenis dokumen ....... jenis dokumen
  64. 64. 68 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan (1) ------ Urusan (2) ------ Urusan (1) ---- -- Urusan (2) ---- -- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -------- program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ------- - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -------- program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ------- ..... % ..... % Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan Renja- SKPD ybs. Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. ...... % ...... % Mengacu dokumen RKA- SKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- program. ….. % ....... % Mengacu dokumen RKA- SKPD tahun 2010 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2010.. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100% - Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar ----- - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar ----- ...... % ...... % Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2010. Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- ........ % ........ % Mengacu LKD tahun 2010.
  65. 65. 69 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan (1) ------ Urusan (2) ------ Urusan (1) ---- -- Urusan (2) ---- -- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- - - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ---- ........ % ....... % Mengacu LKD tahun 2010. 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------ - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------ ........ % ........ % Mengacu APBD tahun 2010. Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 2. .............. 3. .............. Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ----- jenis : Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ----- jenis : Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Ada/ tidak ada Ada/ tidak ada Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset. ....... % ..... % Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
  66. 66. 70 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan (1) ------ Urusan (2) ------ Urusan (1) ---- -- Urusan (2) ---- -- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. .............. Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. .............. Jumlah sebanyak -- ---- jenis. Jumlah sebanyak -- ---- jenis. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- - Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- - Ada/tidak ada Ada/tidak ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
  67. 67. 71 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 LAMPIRAN I.3: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010. PROVINSI ------------- NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI ............% 2 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS ............% 3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA ............% 4 Pembinaan Guru jenjang SD/MI Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SD/MI ............% 5 Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMP/MTS ............% 6 Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA ............% 7 Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Peta penjaminan mutu pendidikan Ada/ tidak*)
  68. 68. 72 LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 2 Kesehatan 8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 15 Cakupan kunjungan bayi Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ............% 3 Lingkungan Hidup 16 Pencemaran Udara Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh kabupaten dan kota ............%

×