Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to TATA KELOLA MANAJEMEN DAN ASET
Similar to TATA KELOLA MANAJEMEN DAN ASET (20)
TATA KELOLA MANAJEMEN DAN ASET
- 1. TATA KELOLA MANAJEMEN DAN ASET : INSTRUMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN DI PUSKESMAS DISAMPAIKAN PADA : PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS DI BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DIY YOGYAKARTA, 27 JULI 2023
- 2. DASAR HUKUM • Perbup KP No. 64/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan. • Perbup KP No. 87/2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD PUSKESMAS • Perbup KP No. 90/2021 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan.
- 7. PENDAPATAN SKPD/UNIT KERJA MASUK KE REK KASDA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG APBD BUKAN MERUPAKAN PENDAPATAN APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA BLUD MASUK REK KAS BLUD DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN SEPENUHNYA APBD SBG PENDAPATAN APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA BUMD/ PERUSDA MASUK REK KAS BUMD/PERUSDA DIGUNAKAN LANGSUNG APBD ”PENYERTAAN MODAL” TIDAK TERGANTUNG APBD Fleksibilitas BLUD terkait pendapatan (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 17/2003 ttg Keuangan Negara ✓Pasal 3 ayat (1); Pasal 3 ayat (6). UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara ✓Pasal 13 ayat (2); ✓Pasal 16 ayat (2) dan (3). PP 12/2019 ttg Pengelolaan Keuda ✓Pasal 205-2011 Permendagri 77/2020 ttg Pedoman Pengelolaan Keuda - Bab BLUD 7
- 8. BELANJA SKPD/UNIT KERJA TIDAK DAPAT MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH DITETAPKAN BLUD DANA BERSUMBER DARI JASA LAYANAN (NON APBD), DAPAT MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH DITETAPKAN (AMBANG BATAS/FLEXIBLE BUDGET) → DGN MEMPERTIMBANGKAN VOLUME KEGIATAN PELAYANAN, TERCANTUM DLM RBA DAN DPA BLUD BUMD/ PERUSDA DIATUR SENDIRI Fleksibilitas BLUD terkait Biaya/Belanja (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 17 ayat (2) PP 12 / 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205-211 PMDN 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab BLUD
- 9. TARIF SESUAI DGN KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN KEADAAN, DGN MEMPERTIMBANGKAN KONTINUITAS DAN PENGEMBANGAN LAYANAN, DAYA BELI MASY, SERTA KOMPETISI YG SEHAT SKPD/UNIT KERJA • DITETAPKAN DGN PERATURAN DAERAH (PERDA) BLUD • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH BUMD/PERUSDA • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH Fleksibilitas BLUD terkait Tarif (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semua pembebanan pada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik Pasal 31 ayat (4)
- 10. UTANG DAN PIUTANG SKPD/UNIT KERJA TIDAK DAPAT MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG BLUD DAPAT MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG → PINJAMAN JK. PANJANG DGN PERSETUJUAN KDH BUMD/ PERUSDA DAPAT MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG Fleksibilitas BLUD terkait Utang/Piutang (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 39 ayat (1), ayat (2) PP 54/2005, diubah PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah - 10
- 11. Ka. Puskesmas Pemimpin BLUD Ka. Sub Bag Umum & Kepeg Pejabat Keuangan Staf Urusan Umum Staf Urusan Kepeg Staf Urusan Keuangan Bendahara Pejabat Teknis Kelp Jab.Fung Kelp Jab Fung POLA ORGANISASI BLUD PUSKESMAS KPA PPK Unit SKPD Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPTK PB 87/2021
- 12. MULTI DIMENSI PENYELENGGARAAN TUPOKSI NO ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN (OPKa) ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN (OPKu) ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (OPBJ) ORGANISASI PENGELOLA BMD 1 Penanggung jawab Program Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PA/PB Pengguna Barang (PB) 2 Penanggungjawab Kegiatan PPK-SKPD Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengurus Barang Pengguna 4 Pelaksana/Anggota Bendahara Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan Pembantu Pengurus Barang 5 Staf Administrasi Verifikator, Pembuat SPM, Petugas Akuntansi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (x) KPB ➔ Pengurus Barang Pembantu ➔ Rangkap jabatan yang diperkenankan? ➔ Menuju Single Payment Salary, tidak ada kompensasi untuk peran ganda
- 13. Pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bidang pekerjaan yang berbeda. Demikian juga proses pengadaan barang/jasa dan proses pembayaran atas pengadaan barang dan jasa merupakan lingkup pekerjaan yang berbeda. • Tugas kepala SKPD seperti amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai pengguna anggaran (PA) berujung pada kegiatan. • Sementara itu, sebagai pengguna barang (PB) berujung hingga ke paket pekerjaan. • Tugas PPTK sebagai Tenaga Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 14. Hubungan Organisasi dan Keterkaitan Kerja antara PA/PB, PPKom dan PPTK PA/PB PPKom PPTK Paket PBJ Proses pembayaran dan pengendalian kegiatan Tenaga pendukung dalam paket PBJ sesuai permintaan PPKom
- 16. IMPLEMENTASI BLUD RSUD vs BLUD PUSKESMAS DI KAB KULON PROGO BLUD RSUD (UOBK) BLUD PUSKESMAS (UPTD) Pemimpin BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah. Pemimpin BLUD Puskesmas di bawah koordinasi kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Renstra BLUD RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan diketahui Kepala Dinas Kesehatan. Renstra BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dikonsolidasikan dengan Renstra Dinas. • BLUD RSUD memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan RBA. • RBA BLUD RSUD disampaikan kepada PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan. RBA BLUD Puskemas disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Pembiayaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah SPD Tersendiri, SPP/SPM tersendiri (KPA rasa PA) SPD Dinkes, SPP/SPM ttd Kepala Dinkes Laporan Keuangan dilampirkan Laporan Keuangan dikonsolidasikan/diintegrasikan
- 17. PEMDA diwakili PPKD SKPD B UNIT SKPD B yg bertugas sbg Konsolidator RKA Konsolidasi RBA UPT A RBA UPT B RBA UPT C RBA UPT D SKPD A RKA RKA UNIT SKPD UPTD UOBK RBA RKA ALUR PENYUSUNAN RBA DAN RKA DARI UPTD SAMPAI KE PEMDA TAPD Telaah untuk alokasi pada APBD
- 18. Penganggaran LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DALAM TINJAUAN PROSES APBD) Pelaksanaan / Penatausahaan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD Rencana Kegiatan dan Anggaran APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi •RPJMD/RKPD •Penjaringan Aspirasi •Kinerja Masa Lalu •Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKPD/ Prioritas Pembangunan) • Prestasi Kerja • Perda APBD /Perbup Penjabaran •DPA SKPD •Anggaran Kas • SPD •SPP/SPM, SP2D •Catatan/ Register • Semesteran •Tahunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Siklis Perencanaan
- 19. SPP SPD APBD DPA AKPD SPM LPJ SP2D PEM- BUKUAN SIKLUS PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KET. : 1. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. AKPD : Anggaran Kas Pemerintah Daerah 3. SPD : Surat Penyediaan Dana 5. SPP : Surat Permintaan Pembayaran 6. SPM : Surat Perintah Membayar 7. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 8. LPJ : Laporan Pertanggungjawaban KUA/ PPAS RKA
- 20. KEBIJAKAN MEKANISME PEMBAYARAN SPP/SPM/SP2D Uang Persediaan (UP) Langsung (LS) Ganti Uang Persediaan (GU) Tambahan Uang Persediaan (TU) Besaran UP ditentukan berdasarakan Keputusan Bupati Diajukan untuk mengisi kembali UP Besaran GU disesuaikan dengan Presentase batas minimal realisasi penggunaan UP yang ditetapkan oleh BUD Diajukan untuk mendanai sub kegiatan yang bersifat mendesak LS-Gaji dan Tunjangan LS-Pengadaaan barang dan jasa kepada pihak ketiga LS-Pihak ketiga lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan, tidak menggunakan mekanisme TU & LS Besaran UP dapat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD Pertanggungjawaban penggunaan TU dan penyetoran sisa TU maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU terbit. Ketentuan batas ini dikecualikan untuk: a. Kegiatan yang pelaksanaan melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b. Kegiatan mengalami perubahan jadwal akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA Batas jumlah pengajuan TU harus persetujuan PPKD Diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga seperti: ➔ memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 21. Penyesuaian Struktur APBD STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD PP 58/05 PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perim- bangan Dana Bagi Hasil DanaAlokasi Umum DanaAlokasi Khusus Lain-Lain Pendapat anYang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otsus Bantuan Keuangan dari Prov Atau Pemda Lainnya PP 12/19 PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Transfer antar- Daerah Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Hibah Dana Darurat Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan pemerintah
- 22. PP 12/19 Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Bunga Belanja subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Modal BelanjaTidakTerduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Penyesuaian Struktur APBD STRUKTUR BELANJA DAERAH DALAM APBD PP 58/05 BelanjaTidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan BTT Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal
- 23. STRUKTUR ANGGARAN BLUD Berdasarkan PMDN 79/2018 Pasal 50-57 : terdapat 3 akun pos besar ➔➔➔
- 24. Belanja dan Pembiayaan Tidak ada BTT dan Belanja Transfer
- 28. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD SECARA BERKALA KPD PPKD LAPORAN PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN DANA NON APBD MELAMPIRKAN SPTJ DISAMPAIKAN KE Ka. SKPD BERDASARKAN LAPORAN DAN SPTJ, Ka. SKPD MENERBITKAN SP3BP UTK DISAMPAIKAN KE PPKD BERDASARKAN SP3BP, PPKD MELAKUKAN PENGESAHAN DGN MENERBITKAN SP2BP DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD MELAKUKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PALING SEDIKIT MELIPUTI HAL-HAL TSB/ PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENATAUSAHAAN UTANG DAN PIUTANG PENATAUSAHAAN PERSEDIA- AN, ASET TETAP DAN INVESTASI PENATAUSAHAAN EKUITAS
- 77. Perubahan RBA BLUD : Pada Pasal 61 Ayat (4) Permendagri 79/2018 Menjelaskan Bahwa BLUD Dapat Melakukan Pergeseran Rincian Belanja, Sepanjang Tidak Melebihi Pagu Anggaran Dalam Jenis Belanja Pada DPA Untuk Selanjutnya Disampaikan Kepada PPKD. Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu: 1. Pergeseran anggaran belanja BLUD; 2. Penggunaan ambang batas; 3. Penggunaan di atas ambang batas; dan 4. Penggunaan/Penyesuaian Silpa BLUD tahun sebelumnya.
- 78. PERUBAHAN RBA KARENA PERGESERAN ANGGARAN BLUD
- 79. PERUBAHAN RBA KARENA PENGGUNAAN AMBANG BATAS
- 80. PERUBAHAN RBA KARENA PENGGUNAAN DI ATAS AMBANG BATAS
- 81. PERUBAHAN RBA KARENA PENGGUNAAN/PENYESUAIAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA
- 99. • BLU dapat melakukan kerjasama pemanfaatan aset (PMDN 79/2018), selanjutnya mengikuti ketentuan pengelolaan BMD (PMDN 19/2016 Bab Pemanfaatan, PMDN 47/2021 : Pembukuan dan Inventarisasi) • Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU → pendapatan lain-lain BLUD • Kerja Sama Operasi (KSO) atau Kerja sama Pemanfaatan (KSP) merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh satker BLU dengan mitra kerjasama, dalam mendayagunakan aset dan/atau SDM yang dimiliki satker BLU dan/atau mitra kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satker BLU. • Pendayagunaan aset pada kerja sama pemanfaatan/operasional BMD dilakukan oleh pihak lain atau mitra dengan cara mengembangkan suatu aset BMD menjadi aset yang dapat menghasilkan pendapatan (income producing asset). • Sistem Bagi Hasil, Sewa Menyewa, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna. KERJASAMA PEMANFAATAN ASET
- 100. Terima kasih